SURABAYA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (4/7/2025) malam untuk membahas terkait program renovasi dua juta rumah.

Fahri menyampaikan, kunjungannya ke Jawa Timur merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengumpulkan data dan menyusun peta kebutuhan renovasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan.

“Data beliau (Khofifah) sudah ada saya kira, tinggal kita sinkronkan. Begitu uangnya mulai dialirkan tentu melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan pemerintah yang ada,” kata Fahri.

Program renovasi dua juta rumah per tahun merupakan salah satu target utama pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang tinggal di wilayah kumuh atau kawasan padat.

Menurut Fahri, akurasi dan kelengkapan data menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Khofifah, menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program.

“Pengumpulan data adalah satu tahapan yang sangat penting, dan di Jawa Timur saya kira bisa dibilang datanya paling cepat dan paling lengkap karena pengalaman yang saya katakan tadi,” ujarnya.

Fahri menilai Khofifah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan yang membuat sistem pendataan di Jatim relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain.

Ia juga menyoroti besarnya jumlah pemerintahan daerah hingga tingkat RT di Jawa Timur yang menjadi keunggulan dalam hal jangkauan dan kecepatan pengumpulan data.

“Jumlah Pemda di Jawa Timur termasuk yang terbanyak se-Indonesia. Ini membuat jangkauan datanya sangat luas dan akurat, bahkan sampai level RT,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Fahri juga membahas rencana pengembangan kawasan pesisir, terutama terkait dengan renovasi kawasan permukiman nelayan yang dinilai perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan, pelaksanaan program di kawasan pesisir akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Jadi tadi kami diskusikan bagaimana caranya agar di daerah secara teknis ini bisa berjalan secara lebih masif,” tutur Fahri.

Menurut dia, skala dan beban kerja dalam program ini sangat besar sehingga membutuhkan kesiapan menyeluruh dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaannya.

Pemerintah pusat berharap renovasi rumah serta pembangunan rumah vertikal di perkotaan tidak hanya mengurangi kawasan kumuh, tetapi juga mendorong efisiensi lahan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah memetakan daerah-daerah yang dapat dijadikan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan, kondisi geografis, dan ketersediaan lahan yang memadai. (ANT/KN)

JAKARTA – CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan perusahaan bersemangat untuk membuat dan mengembangkan lebih banyak rute internasional dari dan ke Indonesia dalam waktu dekat.

Tony, dalam media briefing yang digelar secara virtual diikuti di Jakarta, Jumat (4/7/2025) malam WIB, mengatakan optimisme ini tumbuh seiring dengan pertimbangan Jakarta sebagai salah satu hub yang sedang dibangun oleh perusahaan.

“Saya rasa kami benar-benar bisa (melakukannya), dengan merek dan jaringan kami, untuk membangun beberapa rute yang sangat menarik dari Asia Utara, Australia dan Timur Tengah ke Indonesia di atas hub yang sedang kami bangun, yang salah satunya adalah Jakarta,” Tony.

Lebih lanjut, ia menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi AirAsia di Indonesia untuk membangun lebih banyak rute dan frekuensi ke Indonesia.

Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan, AirAsia tidak melihat hal itu sebagai sebuah rintangan, melainkan peluang.

“Indonesia adalah wilayah, sejauh yang saya ketahui, jarak antara satu ujung ke ujung lainnya hampir empat atau lima jam. Dengan ini, kami benar-benar dapat mulai berkembang,” ujar Tony.

“Kami tidak akan menjadi maskapai domestik karena itu tidak pernah menjadi rencana kami. Saya rasa itu (penerbangan domestik) sudah tercakup dengan baik,” imbuhnya.

Selain Jakarta, beberapa kota strategis dan potensial lainnya juga disebutkan oleh Fernandes, di antaranya adalah Lombok, Bali, Pontianak, Balikpapan, Belitung, hingga Labuan Bajo.

“Bisa dilihat bahwa kami telah mendorong pembukaan (rute) Pontianak dan Balikpapan dan semua rute yang ditutup untuk penerbangan internasional. Saya rasa semuanya sudah dibuka sekarang. Jadi, kami bergegas kembali untuk membuka rute tersebut,” kata Tony.

“Kami sangat gembira dengan (rute) Labuan Bajo. Belitung akan segera menyusul, Lombok adalah sesuatu yang sudah lama kami yakini (potensial). Jadi ya, ini sangat menggembirakan bagi Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Ambisi ini pun semakin diperkuat dengan perjanjian AirAsia dengan Airbus senilai 12,25 miliar dolar AS (Rp198,35 triliun) untuk pembelian 50 pesawat A321XLR dengan opsi tambahan 20 unit.

“Ini adalah tentang pertumbuhan yang potensial, membuka koneksi lintas benua di luar ASEAN, dan semakin memasyarakatkan terbang bagu siapa saja,” kata Tony. (ANT/KN)

LOMBOK – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan perangkat penerangan jalan umum (PJU) pada Jalan Bypass Mandalika kembali dicuri sehingga kondisi jalan tersebut gelap pada malam hari.

“Perangkat PJU yang hilang itu panelnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Herdan di Lombok Tengah, Sabtu (5/7/2025).

Ia mengatakan pencurian perangkat PJ di Jalan Bypass Mandalika bukan kali ini saja, namun setiap tahun, bahkan kabelnya pernah hilang dicuri.

“Pemerintah telah melakukan perbaikan, begitu menyala dan kembali dicuri perangkatnya,” katanya.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, namun pelaku belum bisa terungkap. Pemerintah pusat juga telah melakukan perbaikan ketika kabel maupun perangkat hilang dicuri.

“Setiap menjelang ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika selalu hilang atau dicuri setiap tahun,” katanya.

Berdasarkan data sementara panel boks yang bilang tersebut sekitar delapan titik atau di sepanjang jalan dari Bandara Lombok menuju bundaran di Mandalika.

“Ada delapan titik lokasi panel boks yang hilang. Jadi jalan itu gelap pada malam hari,” katanya.

Ia berharap kepada masyarakat setempat untuk sama-sama menjaga fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah untuk kepentingan bersama.

“Kami hanya bisa mengimbau masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah,” katanya.

Akibat peristiwa tersebut, kondisi di jalan Bypass Mandalika tersebut saat ini dalam kondisi gelap gulita pada malam hari.

“Jalan itu gelap sekarang,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar menyebutkan seluruh permintaan Presiden Prabowo Subianto dipenuhi oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) yang mewakili Pemerintah Arab Saudi.

Beberapa permintaan Presiden Prabowo itu di antaranya terkait pembangunan kawasan pemukiman untuk jemaah haji Indonesia.

“Kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan Bapak Presiden kita itu dipenuhi oleh Arab Saudi, antara lain adalah perumahan haji,“ kata Nasaruddin Umar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela lawatan Presiden Prabowo Subianto di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (3/7/2025) sebagaimana dikutip dari rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Menteri Agama melanjutkan Presiden Prabowo akan menjelaskan detail ke publik.

“Kemudian, yang kedua, masalah bagaimana membikin haji ke depan itu lebih nyaman,” kata Nasaruddin Umar.

Dalam pertemuan dengan Pangeran MBS, Presiden Prabowo juga menyinggung risiko kematian pada jemaah haji Indonesia. Jumlah haji Indonesia yang besar, juga menyebabkan risiko kematian pun tinggi, yang nilainya sampai 14 persen.

“Tetapi, langsung disampaikan oleh Bapak Presiden, dan Pangeran ketawa juga kan, bahwa memang banyak orang Indonesia itu ingin memilih meninggal di Arab Saudi,” kata Menag Nasaruddin Umar saat menceritakan isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Pangeran MBS.

Dalam kesempatan yang sama, Nasaruddin menyebut ada tiga pertemuan antara Presiden Prabowo dan Pangeran MBS di Istana Al-Salam, Rabu (2/7).

“Pertama, kita tadi dengan Presiden. Tiga kali pertemuan di sana. Pertama, terbuka. Semua menterinya juga datang, (seperti) pada umumnya ada menteri penting datang. Kemudian, kita juga datang semua.

Kemudian, dilanjutkan lagi di meeting terbatas di ruangan berbeda. Kemudian, dilanjutkan lagi pada ruang makan tersendiri, dan itu ketiga-tiganya punya topik masing-masing,” kata Nasaruddin menjelaskan alur pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran MBS di Istana Al-Salam.

Presiden merampungkan kunjungan kenegaraannya di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu malam, kemudian pada Kamis dini hari, Presiden melanjutkan lawatan luar negerinya ke negara berikutnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar tak ada jejak sejarah yang dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Jadi saling menghormati lah terkait dengan hal itu ya, saling menghormati dan menghargai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Hal itu disampaikannya merespons soal Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang bersikukuh untuk melanjutkan penulisan ulang sejarah Indonesia, meski sejumlah anggota Komisi X DPR RI meminta untuk ditunda hingga dihentikan.

“Ya, coba kita lihat nanti apakah seperti itu atau tidak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan pun meminta agar fakta-fakta sejarah dihormati dan diberi pengakuan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

“Jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” ujarnya.

Dia memandang penulisan ulang sejarah Indonesia sebaiknya berpegang pula pada fakta tahun 1998, sebagaimana pengakuan yang diberikan oleh Presiden Ke-3 RI B.J.

Habibie dalam pidato kenegaraannya.
Hal itu diutarakannya ketika merespons pernyataan Menbud Fadli Zon usai rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (2/7), yang menyebut penulisan sejarah oleh pemerintahan sebelum periode saat ini lebih banyak menonjolkan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Kita berpegang saja pada fakta sejarah tahun 1998, di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan,” tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan fakta sejarah yang juga telah divalidasi oleh kelompok sejarawan agar diberi pengakuan pula dalam penulisan ulang sejarah nasional yang ditulis Kementerian Kebudayaan saat ini.

“Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang Presiden (B. J. Habibie),” katanya.

Dia kemudian melanjutkan, “Artinya, kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati. (ANT/KN)

BANYUWANGI – Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur – Gilimanuk berjalan normal pasca-kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada Rabu (2/7) malam.

General Manajer PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi Yannes Kurniawan di Banyuwangi, Kamis, mengungkapkan penyeberangan lintas Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk hingga saat ini berjalan normal dan situasi pencarian korban tidak berdampak terhadap aktivitas pelabuhan.

“Aktivitas operasional kapal feri di Pelabuhan Ketapang berjalan seperti biasanya, situasi ini tidak menghambat kegiatan operasional karena memang semua sudah sesuai dengan tupoksinya,” ujarnya.

Menurut Yannes, pihaknya juga sudah menyiapkan tempat untuk posko seperti Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di ruang monitor ASDP Ketapan dan Posko Informasi Gabungan bagi keluarga korban kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya di ruang tunggu, sehingga tidak mengganggu para pengguna jasa.

“Saat ini kami fokus melakukan pencarian korban yang belum ditemukan, dengan harapan korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat,” katanya.

Data terbaru di Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, jumlah korban yang ditemukan selamat 29 orang (sebelumnya dicatat tim SAR gabungan 30 orang) dan enam korban meninggal dunia, sementara 31 korban lainnya dinyatakan hilang dan dalam pencarian.

KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, pada Rabu (2/7) pukul 22:56 WIB, dan pada pukul 23:35 WIB kapal yang membawa 53 penumpang dan 12 ABK itu tenggelam. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar praktik korupsi dimasukkan ke dalam domain HAM pada revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang sedang digodok oleh kementeriannya.

Dengan begitu, pelaku korupsi dapat diadili dengan dua mekanisme, yakni sistem peradilan pidana (criminal justice system) di pengadilan umum dan sistem peradilan HAM (human rights ustice system) di pengadilan HAM.

“Criminal justice system, human rights justice system, itu harus memproses orang yang melakukan korupsi. Bahwa bisa diadili di criminal justice system, bisa juga diadili di human rights justice system. Dua opsi dibuka, tapi itu namanya juga baru usulan kita, ” ucap Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (3/7/2024).

Menurut dia, usulan pengategorian korupsi ke dalam ranah HAM telah banyak disuarakan oleh para cendekiawan. Dengan paradigma ini, koruptor dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM.

Namun, tidak semua koruptor termasuk pelanggar HAM. Pigai menyebut koruptor dikatakan melanggar HAM jika melakukan korupsi secara terstruktur dan sistematis serta menyebabkan dampak yang masif.
Koruptor pelanggar HAM, imbuh dia, ialah mereka yang oleh karena perbuatannya bisa menghilangkan hak rakyat dalam jumlah yang besar.

“Misalnya, terjadi semua daerah itu diisolasi dan pengungsi besar-besaran karena situasi emergensi maka negara turunkan anggaran dalam jumlah besar. Kemudian, uang tersebut dimakan, diambil, dikorupsi secara masif, menyebabkan pengungsi atau korban dalam jumlah yang besar,” ucapnya.

Pigai mewacanakan bahwa revisi UU HAM akan menegaskan korupsi sebagai perbuatan yang melanggar HAM, sementara kriteria dan tata acaranya akan diatur lebih detail dalam peraturan presiden.
Rancangan teknis mengenai wacana itu akan dibicarakan dengan ahli hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi.

Ia juga mengatakan Kementerian HAM terbuka dengan masukan dan pemikiran publik.

“Saya minta tolong ahli membantu menghubungkan bagaimana dasar bangunan teori melandasi bisa lahirnya HAM dan korupsi karena referensi di dunia ini terbatas soal HAM dan korupsi,” ucapnya.

Menteri HAM menilai wacana ini perlu diwujudkan segera. “Harus mulai sekarang. Kalau enggak, kapan lagi kita bisa membangun bangsa Indonesia yang bersih dan berwibawa,” katanya. (ANT/KN)