SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-79 Tahun 2024 yang mengusung tema “Bakti PU Membangun Negeri Untuk Rakyat”. Acara ini digelar di Kantor Dinas PUPR-PERA Kaltim pada Selasa, 3 Desember 2024, dan dihadiri berbagai pejabat, termasuk Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Sekretaris DPRD Norhayati US.

Dalam sambutannya, Akmal Malik menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran Dinas PU yang telah berkontribusi membangun bangsa, khususnya di Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kekompakan, disiplin, dan pengabdian dalam melayani masyarakat.

“Kekompakan dan kerja sama akan berhasil mengatasi hambatan dalam menyelesaikan tugas dan melayani masyarakat,” ujar Akmal.

Pj Gubernur juga menyoroti arahan Menteri PU Dody Hanggodo terkait kesiapan menghadapi cuaca ekstrem di akhir 2024 hingga awal 2025. Akmal meminta jajaran Dinas PU meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan infrastruktur yang memadai, memperkuat koordinasi dan komunikasi, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Saya minta Dinas PU kita bersiap siaga menghadapi situasi ini, termasuk pengadaan logistik, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergitas dalam membangun infrastruktur, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Timur. Ia juga mendorong peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

“Saya ucapkan selamat kepada PUPR atas kontribusinya dalam pembangunan berbagai sektor. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk memastikan pemerataan di semua wilayah,” tutur Ekti.

Peringatan Hari Bakti PU ke-79 ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Dinas PUPR-PERA kabupaten/kota se-Kaltim dan kegiatan sosial berupa sunat massal.

Sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, jajaran PU diharapkan terus mendukung misi Asta Cita untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdampak positif bagi rakyat. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk membangun sekolah terpadu. Menurutnya, model pendidikan ini menawarkan sejumlah manfaat, seperti efisiensi biaya, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kemudahan koordinasi antar jenjang pendidikan.

“Sekolah terpadu memudahkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tanpa harus berpindah sekolah. Namun, infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas agar pembelajaran efektif,” ujar Fuad, menyoroti pentingnya fasilitas dalam mendukung proses belajar mengajar.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengapresiasi reputasi Samarinda sebagai kota yang menjadi panutan dalam bidang pendidikan. Ia mendorong agar kualitas dan fasilitas pendidikan terus ditingkatkan untuk menjaga posisi ini.

Fuad berharap rencana pembangunan sekolah terpadu dari tingkat SD hingga SMA yang diusulkan Pemkot Samarinda dapat segera direalisasikan, sehingga memberikan dampak positif bagi pendidikan di kota tersebut.

“Kita harus memastikan semua siswa memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang layak. Samarinda saat ini menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam bidang pendidikan, dan kita harus menjaga reputasi ini,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Tingginya partisipasi pemilih pemula dan perempuan dari kalangan milenial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bontang 2024 mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari.

Politisi Partai Golkar yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kaltim—meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau—menganggap antusiasme generasi muda ini sebagai pertanda baik bagi masa depan Kota Bontang.

“Mudah-mudahan dengan tingginya antusiasme ini, suara untuk kemajuan Kalimantan Timur, khususnya Kota Bontang, semakin bertambah,” ungkap Shemmy.

Lebih jauh, Shemmy menyampaikan harapannya agar Pilkada kali ini mampu membawa dampak nyata bagi pembangunan Bontang, terutama di sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Shemmy menutup dengan mengajak seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi demi terciptanya perubahan positif di Bontang. Pilkada 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembangunan kota ke depan.

“Bontang harus terus berkembang. Kita berharap ada kemajuan yang nyata pascapilkada, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, namun pengelolaannya dinilai masih jauh dari optimal.

Hal ini disampaikan oleh Salehuddin, anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar, yang menilai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama untuk memperkuat sektor ini.

“Kita masih terlalu bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Padahal, jika SDM lokal dikembangkan secara serius, kita bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ungkap Salehuddin, yang berasal dari Dapil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penelusuran lebih lanjut, sektor pertanian dan perkebunan di Kaltim memang menghadapi berbagai tantangan.

Salah satunya adalah minimnya program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi modern.

Sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, sehingga produktivitasnya rendah.

Selain itu, akses terhadap pendanaan juga menjadi masalah besar. Banyak petani yang kesulitan mendapatkan modal untuk membeli alat pertanian modern atau mengembangkan usahanya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendukung, seperti pendampingan teknis dan promosi hasil pertanian lokal.

Salehuddin menyebutkan, langkah konkret diperlukan untuk memastikan sektor ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat.

“Kita butuh program pelatihan yang tidak hanya mengajarkan teknik bertani, tetapi juga penguasaan teknologi yang relevan. Ini penting agar petani kita bisa lebih produktif dan siap bersaing,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti dampak besar yang bisa dihasilkan dari pengembangan sektor ini.

Dengan SDM yang unggul, pendapatan petani dan pekebun di Kaltim bisa meningkat secara signifikan, sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru, terutama di wilayah pedesaan.

Namun, upaya ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Pertanian dan perkebunan harus menjadi tulang punggung ketahanan pangan Kaltim. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAAMRINDA – Di bawah kepemimpinan Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fraksi Golkar kembali menunjukkan komitmennya untuk membangun infrastruktur di wilayah ini.

Meski memiliki jumlah anggota terbesar di DPRD Kaltim, Golkar memilih bersikap proporsional dalam pembagian alat kelengkapan dewan (AKD).

“Kami tidak serakah,” ujar Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud, di sela kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Ia menjelaskan, Fraksi Golkar hanya mengambil posisi ketua Komisi III yang membidangi sektor infrastruktur.

Langkah ini, menurut Hasan, sejalan dengan visi partai untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, ekonomi, perhubungan, pendidikan, dan kesehatan di Kaltim.

“Kami ingin memastikan program-program ini berjalan optimal, terutama jika pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji terpilih memimpin Kaltim pada periode 2025-2030,” tambahnya.

Komisi III sendiri menangani isu-isu strategis seperti pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perumahan rakyat, lingkungan hidup, hingga energi dan sumber daya mineral.

Dengan mengambil posisi di komisi ini, Golkar berharap dapat memberi dampak signifikan bagi masyarakat Kaltim.

Hasan juga menjelaskan bahwa proses pembagian AKD, yang mencakup empat komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan Perda, telah melalui musyawarah dan mufakat.

“Unsur ketua, wakil ketua, dan sekretaris di AKD sudah dibagi sesuai kesepakatan antar fraksi,” katanya.

Sikap Golkar ini juga membuka ruang bagi fraksi lain untuk memimpin komisi-komisi lainnya. Misalnya, Komisi I membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan; Komisi II fokus pada keuangan dan perekonomian; sedangkan Komisi IV menangani isu pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.

Di balik pembagian ini, Hasan tetap optimistis bahwa DPRD Kaltim dapat bekerja sinergis dalam menjalankan tugasnya.

“Kita tidak hanya bicara soal jabatan, tetapi bagaimana seluruh elemen DPRD dapat bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” tutupnya dengan penuh semangat. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Program ini direncanakan akan diujicoba pada awal Desember 2024 di tiga daerah, yakni Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara (PPU).

“Program ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Program ini harus didukung dan dijalankan di Kalimantan Timur,” tegas Sapto.

Pemilihan Balikpapan, Samarinda, dan PPU sebagai lokasi awal program ini, menurut Sapto, didasarkan pada pertimbangan populasi yang signifikan dan representatif dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan maupun pinggiran kota.

“Kita berharap keberhasilan program di ketiga daerah ini dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Timur,” tambahnya.

Sapto juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk bersinergi dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Ia optimistis bahwa program ini akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, khususnya dalam mempersiapkan masyarakat yang sehat dan produktif menjelang perpindahan ibu kota negara.

“Program ini tidak hanya sekedar penyaluran makanan bergizi, tetapi juga simbol komitmen pemerintah untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan generasi penerus,” ujarnya.

Lebih jauh, Sapto menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan anggaran yang solid dan perencanaan yang matang.

Ia mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi akan melakukan penyesuaian anggaran tahun 2025 untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana tanpa melanggar aturan yang berlaku.

“Kita akan sesuaikan anggaran dengan prioritas pembangunan. Program ini harus kita wujudkan secara nyata, bukan hanya menjadi janji,” tandas Sapto, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel agar manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Kekerasan seksual terhadap anak terus menjadi masalah serius di Kalimantan Timur, dengan banyak kasus yang dilaporkan ke lembaga resmi, namun tak sedikit juga yang disembunyikan oleh keluarga dengan alasan tabu. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan pentingnya pencegahan melalui edukasi seksual yang dimulai sejak usia dini.

“Untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak, edukasi seksual harus dimulai sekarang. Anak-anak perlu diberikan pemahaman terkait seksualitas sejak usia dini,” ujar Damayanti saat ditemui wartawan.

Politisi PKB ini menekankan bahwa edukasi seksual bukan lagi hal tabu, melainkan suatu langkah penting yang harus diprioritaskan untuk melindungi generasi muda. Pendidikan seksual yang tepat dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang hak mereka atas tubuh dan pentingnya mengetahui batasan yang aman.

“Anak-anak harus diajarkan untuk memahami bahwa mereka berhak atas tubuh mereka sendiri. Mereka juga perlu tahu mana yang aman dan mana yang tidak. Dengan pemahaman ini, mereka akan lebih siap mengenali dan melawan ancaman kekerasan seksual,” jelas Damayanti.

Selain itu, Damayanti mengusulkan perlunya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan edukasi seksual ini diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting agar program ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

“Pemprov Kaltim harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Edukasi ini harus menjangkau sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Hanya dengan sinergi yang baik, kita dapat memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak,” tambahnya.

Damayanti juga menekankan pentingnya edukasi seksual dalam lingkungan keluarga dan permukiman. Ia mendorong agar orang tua diberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan pengetahuan dasar tentang seksualitas pada anak sejak dini.

“Dengan edukasi sejak usia dini dan kerja sama yang solid, kita harap angka kekerasan seksual pada anak di Kaltim dapat ditekan, dan anak-anak kita bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi