JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengaku menemukan dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, kata Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman,  dugaan yang ditemukan di Jateng adalah adanya upaya perusakan surat suara menggunakan paku.

“Caranya dengan merusak surat (suara) tersebut adalah dengan menggunakan paku saat penghitungan hasil pemilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata Habib saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Habib menjelaskan, pihaknya menemukan bahwa petinggi partai politik diduga mengumpulkan penyelenggara pemilu di sebuah hotel di Jateng pada sekitar pekan ketiga Januari 2024.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa kondisi lapangan pilpres tidak menguntungkan koalisi partai tersebut, mereka dalam posisi tertinggal dari Prabowo-Gibran,” ujar dia.

Tidak hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dugaan rencana perusakan surat suara itu disebut Habib juga dilakukan untuk Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI.

“Begitu juga untuk Pileg DPR RI disebutkan bahwa partai mereka dalam posisi tertinggal. Mereka mengatakan ada narasi bahwa akan melakukan kecurangan dengan cara merusak surat suara pemilih Prabowo-Gibran, DPR RI Nasdem, Gerindra, dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera),” imbuh Habib.

Lebih lanjut, Habib mengaku mendapat informasi bahwa KPU Kabupaten Jember, Jatim, mengadakan Rapat Koordinasi dan Training of Trainer (ToT) kepada Petugas Pemilih Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Jember di Hotel Cempaka pada Senin, 22 Januari 2024.

“Pada acara tersebut diduga ada sejumlah penyelenggara pemilu secara terang-terangan menunjukkan gestur dan simbol dukungan kepada capres (calon presiden) tertentu. Kami mendapatkan sejumlah foto dan video terkait kasus tersebut,” katanya.

Habib lantas menayangkan bukti video yang ditemukan. Dalam video tersebut tampak orang-orang yang diduga penyelenggara pemilu berpose dengan menunjukkan jumlah jari tertentu.

“Nah ini itu dia menunjukkan gestur seperti itu. Ini PPS dan PPK. Infonya begitu ya, PPS dan PPK. Tinggal ditelusuri jabatan orang-orang ini, apakah benar penyelenggara, tapi acaranya PPS dan PPK,” katanya.

TKN akan melaporkan kepada Bawaslu terkait dugaan kecurangan itu.

“Hari ini juga kami membuat laporan resmi ke Bawaslu Jawa Timur. Kalau yang Jawa Tengah, kami mengumpulkan bukti dan saksi, paling lambat di hari Selasa (30 Januari 2024) sudah masuk laporannya,” ujar Habib.

Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar menambahkan, dugaan kecurangan tersebut bisa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ada dua penanganan yang dapat dilakukan Bawaslu serta KPU. Secara etika, KPU dapat segera langsung mengganti (penyelenggara yang diduga terlibat); dan secara pidana, Bawaslu Jatim dapat segera melakukan penanganan pelanggaran pidana,” ucap Fritz. (Ant/KN)

KUNINGAN – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar dalam doorstop usai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Oleh karena itu, dia menilai rumit untuk mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya. (Ant/KN)

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan hingga kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum berencana untuk turun gunung kampanye Pilpres 2024.

Kendati begitu, dia kembali menekankan bahwa seorang presiden diperbolehkan berkampanye, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye,” kata Ari kepada wartawan, Minggu (28/1/2024).

Menurut dia, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam beberapa hari ke depan sebagai presiden.

Jokowi diagendakan mengunjungi Akademi Militer Magelang dan meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

“Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang,” jelas Ari.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menjelaskan konteks dari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait presiden boleh kampanye dan memihak.

Moeldoko mengatakan Jokowi menyampaikan hal itu bukan semerta-merta menyiapkan diri untuk kampanye, namun menjawab situasi yang berkembang.

“Sekali lagi, konteks yang disampaikan presiden itu bukan semerta-merta presiden akan menyiapkan diri untuk kampanye tapi ini sebuah kondisi yang menjawab situasi yang berkembang,” kata Moeldoko kepada wartawan, Sabtu (27/1/2024).

Menurut dia, ucapan Jokowi juga sekaligus memberikan pembelajaran berdemokrasi.

Moeldoko menilai Jokowi hanya menyampaikan bahwa ada aturan presiden dan menteri boleh berkampanye, asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

“Sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, kan UU yang kita pegang, standar perangkat kita dari undang-undang. Jangan dari perasaan, jangan dari asumsi, jangan dari macem-macem,” ujarnya.

Moeldoko menuturkan Jokowi sebagai pejabat publik harus memberikan pelayanan yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Kendati begitu, kata dia, presiden juga merupakan figur yang memiliki jabatan politik.

Dia menerangkan hak-hak politik yang melekat pada seorang presiden diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Moeldoko menuturkan UU itu jelas mengatakan bahwa presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye.

“Kita ini kan negara hukum negara demokrasi ya pancerannya hukum. Jadi jangan kemana-mana orientasi standarnya hukum jangan diukur standar perasaan, enggak ketemu,” tutur dia.

“Kita ini negara hukum panceranya ya patokannya ya hukum,” sambung Moeldoko. (Lpt/KN)