JAKARTA – Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.

“Enggak, enggak ada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” katanya setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Ia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ucap dia.

MK, kata dia, memang dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak mengambil pusing soal perkara yang tengah bergulir di PTUN Jakarta tersebut.

Namun begitu, Enny mengakui, pihak MK telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara itu. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan MK terhadap hukum beracara.

“Sikap kami sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada,” katanya.

Terlepas dari itu, ia berharap, perkara tersebut segera selesai.

“Kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum. Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada PTUN Jakarta pada Rabu (17/1).

Ia menjelaskan surat tersebut berisikan sikap MKMK terkait dengan posisinya dalam perkara dimaksud.

“Isinya cuma kami mengatakan karena dulu ditanya oleh PTUN dalam persiapan, bukan sidang, masih persiapan pemeriksaan, kami ditanya apakah akan menjadi pihak atau bagaimana,” kata dia saat ditemui di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut dia, MKMK memang mempunyai kepentingan terhadap gugatan itu karena yang digugat adalah surat keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Adapun SK tersebut dibuat dengan menimbang putusan MKMK ad hoc ketika memutus sidang etik terhadap Anwar Usman.

“Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan MKMK memiliki kepentingan terhadap objek perkara, posisi MKMK dalam gugatan dimaksud diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan.

“Dan itu belum dijawab kemarin. Katanya akan dijawab lewat e-court pada persidangan di tanggal 31 (Januari) nanti. Jadi, selebihnya let see (mari saksikan, red.), begitu saja,” ujarnya.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres. (ant/kn)

AMBON – Jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku untuk pilkada tahun 2020 sebesar Rp2,8 miliar, dari total Rp25,5 miliar yang dihibahkan pemda setempat.

“Kerugian keuangan negara ini berdasarkan hasil laporan pemeriksaan investigasi BPK RI Nomor : 08/LHP/XXI/02/2023 tanggal 20 Februari 2023,” kata Pelaksana Tugas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina di Ambon, Jumat (19/1/2024).

Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, pemerintah daerah memberikan dana hibah sebesar Rp25,5 miliar kepada KPU setempat.

Dana pilkada tersebut tertera dalam dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan diterima KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang diketuai Mustafa Darakay beserta empat anggotanya.

Namun, kata Aizit, dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan anggaran sehingga diselidiki aparat kepolisian dari Polres Kepulauan Aru.

Penyelidikan perkara ini sudah lama dilakukan dan pada 2021 penyidik meminta audit investigasi BPK RI.

Laporan hasil pemeriksaan BPK baru keluar pada 2023 sehingga ditetapkan seluruh komisioner KPU sebagai tersangka, yakni MD alias Mustafa, KR alias Kenan, MAK alias Kadir, TJP alias Tina, dan YSL alias Yosep.

Meskipun telah berstatus tersangka sejak 2023, namun lima anggota KPU itu belum ditahan dan tetap menjalankan tugas mereka hingga akhir 2023 untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah menerima pelimpahan tahap dua berkas perkara, barang bukti, serta para tersangka dari penyidik kepolisian dan kami telah menahan mereka,” ucap Aizit.

Ia menambahkan empat orang tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Waiheru Ambon, sedangkan satu tersangka lain berinisial TJP dititipkan di Lapas Perempuan Klas III Ambon untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 Januari hingga 5 Februari 2024. (ant/kn)

AMBON – Kejaksaan Negeri Aru, Maluku menahan lima komisioner KPU Kabupaten Aru atas perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2020.

“Penahanan kelima tersangka itu dilakukan tim JPU Kejari Aru setelah menerima penyerahan tahap dua (P-21) dari penyidik Satrekrim Polresta Aru,” kata Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina di Ambon, Rabu (17/1/2024) lalu.

Lima komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang dijadikan tersangka antara lain MD  selaku Ketua KPU bersama empat anggotanya.

Menurut dia, proses penyerahan berkas dan para tersangka beserta barang bukti berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.

Tim JPU Kejari Aru dipimpin Fauzan Arif Nasution selaku Kasi Pidsus bersama jaksa fungsional Nicholas A.L Simanjuntak.

Empat tersangka diantaranya telah dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Waiheru Ambon, sedangkan satu tersangka lain berinisial TJP dititipkan di Lapas Perempuan Klas III Ambon untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 17 Januari hingga 05 Februari 2024.

“Mereka ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020,” kata Aizit.

Ada pun alasan para terdakwa ditahan berdasarkan alasan objektif dan subjektif  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer.

Atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan subsider.

Selanjutnya tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dalam waktu dekat melimpahkan perkara kelima komisoner tersebut ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan. (ant/kn)

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons isu yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar mengaku tak mengetahui isu tersebut.

Meski begitu, Ganjar menilai bahwa jika benar Sri Mulyani hendak mundur dari jabatannya sebagai Menkeu, maka masalah yang membuatnya hengkang dari kabinet harus diungkap ke publik.

“Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, akan lebih baik kalau publik tahu apa problemnya,” kata Ganjar usai bertemu tokoh agama hingga relawan di Warung Kopi Bara, Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, dengan begitu Sri Mulyani atau menteri manapun tak perlu mundur dari kabinet. Dia menyarankan agar penyebabnya diperbaiki.

“Kalau itu atau beliau-beliau mau mundur karena ada sesuatu, nah sesuatu ini saja yang disampaikan agar beliau tidak mundur tetapi diperbaiki,” ujar Ganjar Pranowo.

Hal ini, lanjut Ganjar, agar pemerintahan Presiden Jokowi tetap bertahan hingga akhir jabatan. Kendati begitu, Ganjar mengaku akan bertanya kepada Sri Mulyani dan menteri lainnya soal isu yang beredar.

“Tapi kalau sesuatunya tidak bisa tertolong mungkin itu menjadi sikap yang saya belum tahu. Tapi coba nanti saya tanyakan, karena saya kenal sama beliau-beliau juga,” ucap Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu).

Ari menekankan bahwa saat ini semua menteri kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga purna tugas pada Oktober 2024.

“Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” kata Ari kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Dia enggan menanggapi isu ada menteri yang siap mundur atau tak nyaman di pemerintahan Jokowi. Ari meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pihak yang menyebarkan isu.

“Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” tutur Ari. (lpt/kn)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai penghormatan bagi para pahlawan bangsa.

“Memorial Park IKN dibangun dengan konsep monumental yang menggambarkan ‘pecahnya telur’ perjuangan panjang yang menghasilkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia melalui pahlawan proklamator Bapak Ir. Soekarno dan Bapak Mohammad Hatta,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Jakarta, Kamis (18/1/2024)

Menurut Diana, sosok Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta diwujudkan dalam patung dengan cangkang telur dan burung garuda setinggi 18 meter yang mengisahkan tentang semangat dan pemikiran beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Memorial Park IKN dibangun oleh Nindya Karya – Penta KSO dengan biaya Rp361 miliar dan ditargetkan selesai di Desember 2024. Area Memorial Park seluas 2.034 m2 terdiri dari area altar seluas 1.690 m2 dan akses tangga  344 m2 serta dilengkapi dengan infrastruktur jalan dan lanskap.

“Memorial Park IKN dibangun terintegrasi dengan Kawasan Plaza Sipil dan Beranda Nusantara seluas 12 hektare yang memanfaatkan titik tertinggi kedua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN setelah Istana Presiden,” ujar Diana.

Pembangunan Memorial Park yang terintegrasi dengan kawasan Beranda Nusantara menjadi point of view di IKN yang mampu menarik perhatian masyarakat serta para tamu negara yang berkunjung ke IKN.

Memorial Park ini juga melengkapi berbagai fasilitas yang telah dibangun di IKN, termasuk untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2024. (ant/kn)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran mengaku akan melakukan inspeksi kepada anak buahnya terkait indikasi adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang ditemukan oleh Ombudsman.

“Kami dalam kapasitas mengemban tugas negara dan melayani masyarakat, terutama para petani, peternak dan stakeholder pertanian lainnya menekankan pentingnya integritas.

Kami berterimakasih atas semua informasi yang telah diberikan ombudsman terkait dugaan-dugaan maladministrasi dan juga laporan mengenai indikasi pungli dalam penerbitan RPIH bawang putih,” kata Mentan Amran saat konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Amran menegaskan bahwa sejak ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023 lalu, ia bersama jajaran Kementerian berkomitmen untuk menciptakan tata kelola dan operasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
Penyelidikan secara internal, lanjutnya, akan dilakukan sebagai komitmen dirinya dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal yang terbukti belum sesuai aturan.

“Jika ada oknum yang berani-berani melakukan penyimpangan, akan kami tindak tegas,” ucapnya.

Lebih lanjut Amran menuturkan saat ini Kementan sangat terbuka bagi para penegak hukum apabila memang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Kementan terus memaksimalkan layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR, Sistem Informasi Gratifikasi atau SIGAP dan Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat atau Kaldu Emas.

“Sekali lagi, Kementerian Pertanian telah berkomitmen dan bekerja keras untuk menciptakan tata kelola dan operasional yang baik. Silakan awasi kami. Doakan kami dalam mewujudkan layanan yang baik, bersih dan bertanggungjawab,” tegasnya.

Adapun sebelumnya Ombudsman menemukan dugaan pungutan liar dalam penerbitan RIPH bawang putih dengan nominal yang bervariasi berdasarkan nilai RIPH yang didapatkan. Berdasarkan laporan yang diterima, pelaku usaha dikenakan pungutan ilegal sebesar Rp200-250 per kg. (ant/kn)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partai-nya tidak akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak ada, Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh daripada (itu), tidak ada pembahasan sama sekali di DPR,” kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

Selain itu, Airlangga yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut Presiden Jokowi didukung oleh lebih dari 80 persen susunan kabinet.

“Saya tegaskan bahwa hari ini dengan susunan kabinet yang ada, Pak Presiden didukung lebih dari 80 persen. Apalagi ditambah Koalisi Indonesia Maju. Jadi, kami yakin itu (pemakzulan, red.) tidak ada,” ujarnya.

Di sisi lain, ia pun menyebut kepercayaan publik kepada Jokowi terbilang tinggi.

“Tidak ada (pemakzulan), tidak tercermin apa pun dan dari hasil kepercayaan publik tinggi, dan kalau kita lihat ke masyarakat relatif adem,” imbuhnya.

Sebelumnya, sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024.

Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam. (ant/kn)