Beranda blog Halaman 478

5 Tahun Berjalan, Festival Ramadan Maluhu Jadi Tradisi yang Menghidupkan Kebersamaan

redaksi2
-
0
5 Tahun Berjalan, Festival Ramadan Maluhu Jadi Tradisi yang Menghidupkan Kebersamaan

TENGGARONG – Festival Ramadan di Kelurahan Maluhu bukan sekadar ajang tahunan, tetapi telah menjadi tradisi yang terus dijaga selama lima tahun berturut-turut. Dengan konsep yang mengadopsi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), festival ini menghadirkan perlombaan keagamaan, kegiatan sosial, serta momen kebersamaan yang mempererat hubungan antarwarga.

Komitmen dalam menyelenggarakan festival ini setiap tahunnya, menunjukkan bagaimana masyarakat Kelurahan Maluhu terus menjaga nilai-nilai budaya, religiusitas, dan kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, mengungkapkan bahwa festival ini bukan hanya sekadar kompetisi. Tetapi juga wadah untuk meningkatkan solidaritas dan kreativitas masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya soal perlombaan, tapi bagaimana kita bersama-sama menghidupkan semangat Ramadan dengan rasa kekeluargaan. Setiap tahun, festival ini selalu mendapat antusiasme tinggi dari warga,” ujarnya, Kamis (6/3/2025) malam.

Selama lima tahun terakhir, Karang Taruna Kelurahan Maluhu memainkan peran besar dalam suksesnya festival ini. Para pemuda-pemudi setempat tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga penyelenggara yang mengatur konsep, perlombaan, hingga teknis acara.

“Kami selalu melibatkan Karang Taruna dalam perencanaan dan pelaksanaan. Tujuannya agar generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi dan merasa memiliki acara ini,” jelasnya.

Keberhasilan Festival Ramadan di Maluhu dalam bertahan selama 5 tahun berturut-turut, menjadi bukti bahwa kegiatan berbasis komunitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika dikelola dengan kekompakan dan partisipasi aktif masyarakat.

Dari skala kecil di tahun pertama hingga menjadi salah satu acara Ramadan terbesar di Kelurahan Maluhu, festival ini telah menjelma menjadi simbol kebersamaan dan keberagaman.

“Salah satu keunggulan Kelurahan Maluhu adalah semangat kebersamaan warganya. Oleh karena itu kami harap Festival Ramadan ini bisa terus berlangsung dan semakin berkembang,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

DPR Sebut 16 Daerah Tak Sanggup Biayai PSU Pilkada

redaksi2
-
0
DPR Sebut 16 Daerah Tak Sanggup Biayai PSU Pilkada

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

“Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU,” kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/3/2025)

Dede yang tidak merinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU, menyebutkan bahwa Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya, berada dalam tingkatan aman di mana kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.

Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar,  sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” ujar dia.

Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU,
Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.

“Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.

Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.

“Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.

Dede mengatakan soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan.

“Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan ada tiga isi putusan MK terkait dengan pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

“Keputusan MK untuk Tasikmalaya intinya ada tiga, yang pertama membatalkan terkait dengan nomor urut, membatalkan juga masalah pasangan calon, dan membatalkan penetapan hasil pemilihan. Tentunya dalam kondisi tersebut kita diberikan waktu 60 hari,” ujarnya.

Dedi mengatakan untuk PSU tersebut, KPU membutuhkan biaya Rp40 miliar, dan kebutuhan pengamanan mencapai Rp12 miliar untuk Kodim, Polresta Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya.

“Jadi total kebutuhan untuk PSU di Rp62 miliar, tapi ini sedang kita verifikasi dulu,” kata dia.

Verifikasi yang dilakukan salah satunya memastikan pembiayaan untuk KPPS yang hanya bekerja selama 30 hari, sementara pada perhitungan pembiayaan PSU dihitung bekerja dalam 60 hari.

Dedi mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya menyanggupi masing-masing menanggung 50 persen dari biaya PSU tersebut.

Pemerintah provinsi Jawa Barat menyanggupi dan sudah menyiapkan dananya yang berasal dari Silpa penyelenggaraan Pilkada 2024 dari KPU serta Bawaslu Jawa Barat yang seluruhnya tersisa masing-masing Rp122 miliar dan Rp8,7 miliar.

Sementara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terakhir hanya bisa menyediakan kurang dari separuh kebutuhan PSU yakni hanya bisa menyiapkan maksimal Rp25 miliar saja.

“Mudah-mudahan mencukupi karena masih menunggu hasil verifikasi kebutuhan anggaran yang akan kita koreksi,” kata dia menambahkan. (ANT/KN)

Proyek Infrastruktur Konektivitas ke IKN Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi

redaksi2
-
0
Proyek Infrastruktur Konektivitas ke IKN Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi

PENAJAM PASER UTARA – Proyek pembangunan fisik infrastruktur interkoneksi antara Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia, berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran karena masuk skala prioritas.

“Proyek fisik bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 kabupaten dilaksanakan karena masuk prioritas,” ujar Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Ali Musthofa di Penajam, Kamis (6/3/2025).

Pembangunan fisik tersebut, lanjut dia, Jalan KMS-simpang empat Ingkur Majapahit tembus kawasan Pelabuhan Benuo Taka dengan nilai proyek Rp51 miliar.

“Infrastruktur jalan itu terhubung dengan jalan menuju Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku yang menjadi jalur ekonomi” tambahnya.

Kemudian dana pembangunan pemecah ombak untuk mencegah abrasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar Rp4,1 miliar juga tidak tersentuh efisiensi anggaran.

Pemecah ombak dibangun sepanjang satu kilometer di Kelurahan Tanjung Tengah, dari Pantai Corong hingga Muara Tunan, kemudian dilanjutkan sampai perbatasan Kelurahan Saloloang sepanjang tiga kilometer dengan material buis beton.

“Dana yang disiapkan pada APBD 2025 sekitar Rp4,1 miliar itu, dipastikan tidak kena efisiensi atau rasionalisasi anggaran karena pemecah ombak kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara bersumber dari bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dinilai strategis juga tidak terkena efisiensi.

Pembangunan fisik tersebut, antara lain peningkatan Jalan Desa Gunung Mulia-Desa Sebakung Jaya Rp12 miliar, pembangunan Jalan Desa Sebakung Jaya-Petiku Rp15 miliar, dan peningkatan Jalan Sarang Alang Desa Babulu Laut Rp20 miliar.

“Apabila anggaran proyek fisik yang dilaksanakan pada ada tahun ini terkena rasionalisasi, akan dilakukan pengurangan panjang dari total yang dikerjakan,” katanya.

Pengerjaan fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, yakni pembangunan Jembatan Desa Sebakung Jaya-Petiku Rp11,9 miliar, peningkatan Jalan Desa Babulu Darat-Desa Sebakung Jaya Rp8,9 miliar, serta peningkatan Jalan Desa Rawa Mulia-Desa Sumber Sari Rp11,5 miliar, terkena kebijakan efisiensi anggaran, demikian Ali Musthofa. (ANT/KN)

Bappenas Bekerja Sama dengan JICA Bangun IKN dan Sekitarnya

redaksi2
-
0
Bappenas Bekerja Sama dengan JICA Bangun IKN dan Sekitarnya

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Kerja sama itu disepakati dalam bentuk penandatanganan Record of Discussions Project for Formulation of Tri-City Development Plan.

“Agenda ini tidak hanya mengikat kerja sama tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk membangun tiga kota, Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda. Agenda kali ini lebih dari sekadar kerja sama formal, tetapi juga komitmen bersama untuk membangun masa depan Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya,” kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti dalam kegiatan tersebut, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Rencana pembangunan tiga kota ini tidak hanya menjadi perencanaan perkotaan, lanjutnya, tetapi menjadikan ekosistem terkoneksi dan dinamis yang mendukung pembangunan berkelanjutan maupun transformasi ekonomi, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Teni optimis kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak dapat mendorong pembangunan infrastruktur, industri, dan pembangunan berkelanjutan di tiga kota tersebut.

“Inisiatif ini akan mengintegrasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda. Memastikan pembangunan di masing-masing kota akan memperkuat dan melengkapi kota lainnya,” ucap Sesmen.

Dia menyampaikan bahwa kerja sama dan kolaborasi Indonesia dengan JICA telah terjalin lama. JICA disebut memiliki peran sangat penting dalam sejarah panjang pembangunan Indonesia di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, ketahanan bencana, tata kelola, transportasi dan berbagai bidang pembangunan.

“Untuk itu, kerja sama kali ini merupakan langkah kemitraan baru untuk mewujudkan tujuan baru yang transformatif,” ungkapnya.

Rencana pembangunan tiga kota ini juga diharapkan menjadi cetak biru pembangunan berkelanjutan untuk model pembangunan kota di seluruh Indonesia.

“Kerja sama ini menjadi sebuah awal, memperkuat, dan menjadikan kerja sama yang lebih berdampak dalam mendukung pembangunan masa depan,” ujar Teni. (ANT/KN)

Mendikdasmen Kunjungi Sekolah Terdampak Banjir di Bekasi, Salurkan Bantuan Pemulihan

redaksi2
-
0
Mendikdasmen Kunjungi Sekolah Terdampak Banjir di Bekasi, Salurkan Bantuan Pemulihan

BEKASI – Banjir besar yang melanda wilayah Bekasi menyebabkan dampak signifikan terhadap sejumlah satuan pendidikan di daerah tersebut. Untuk menindaklanjuti kondisi ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang terdampak bencana banjir guna meninjau langsung kerusakan dan memastikan langkah-langkah pemulihan dapat segera dilakukan.

Dalam kunjungannya, Mendikdasmen mengunjungi SMA Negeri 6 Kota Bekasi, SD Negeri Pekayon Jaya IV, dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 44.

“Kami meninjau sekolah-sekolah yang terdampak banjir di wilayah Bekasi. Selain melihat kerusakan yang terjadi, kami juga memberikan bantuan dari pemerintah. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir ini,” ucap Abdul Mu’ti di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).

Adapun bantuan yang disalurkan bagi sekolah-sekolah yang terdampak meliputi 100 paket family kit, 50 paket school kit untuk PAUD, 50 paket untuk SD, 75 paket untuk SMP, dan 25 paket untuk SMA.

Bantuan dana untuk jenjang PAUD sebesar Rp250 juta, untuk SD sebesar Rp80 juta, untuk SMP dan SMA masing-masing Rp250 juta, serta untuk SMK sebesar Rp25 juta. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp855 juta. Selain itu, juga disediakan 1 paket tenda kelas darurat untuk SD.

Mendikdasmen menjelaskan bahwa total terdapat 114 satuan pendidikan dasar dan menengah yang terdampak banjir di wilayah Bekasi, yang mencakup 45 SD di Kabupaten Bekasi dan 45 SD di Kota Bekasi, 3 SMP di Kota Bekasi, 4 SMA di Kabupaten Bekasi, 5 SMA di Kota Bekasi, 5 SMK di Kota Bekasi, 2 SLB di Kabupaten Bekasi dan 5 SLB di Kota Bekasi, serta 54 PAUD yang terdampak di Kota Bekasi.

“Sekolah-sekolah yang rusak akan kami bantu dengan alokasi anggaran yang ada. Kami akan mengidentifikasi kerusakan dan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ada. Ini bukan hanya bantuan dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara pendidikan,” ujar Menteri Mu’ti.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, juga memberikan apresiasi atas kunjungan ini dan berharap sekolah-sekolah yang terkena dampak dapat segera beroperasi kembali.

“Sebagai warga Kota Bekasi, saya berharap sekolah-sekolah ini segera kembali beraktivitas seperti semula,” tuturnya.

Salah satu kepala sekolah yang terdampak, Agus Hernala, Kepala SD Negeri Pekayon Jaya IV, menjelaskan banjir terjadi pada Selasa (4/3/2025) pukul 4.30 WIB. Meskipun kerusakan pada konstruksi bangunan tidak terlalu signifikan, berbagai fasilitas seperti buku, komputer, alat peraga, serta meja dan kursi rusak.

“Dampak yang lebih signifikan adalah pembelajaran yang terganggu. Seharusnya, tanggal 6 Maret 2025, siswa sudah kembali ke sekolah setelah libur, namun karena keadaan yang belum kondusif, kami memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh sampai sarana prasarana sekolah kembali dibersihkan,” jelas Agus.

Agus juga mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima. “Alhamdulillah, kami sudah menerima bantuan dana sebesar Rp25 juta dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk operasional pembersihan dan pengadaan alat-alat yang rusak,” ujar Agus.

Dengan berbagai langkah pemulihan dan bantuan yang diberikan, diharapkan proses pendidikan di Bekasi dapat segera pulih dan berlangsung dengan baik, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan pasca-banjir.

Pewarta: Nicha R

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto Tinjau Pengungsian Warga Terdampak Banjir di Pancoran

redaksi2
-
0
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto Tinjau Pengungsian Warga Terdampak Banjir di Pancoran

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau lokasi pengungsian warga terdampak banjir akibat luapan Kali Ciliwung di wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (6/3/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi para pengungsi serta menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi oleh Karo Ops Polda Metro Jaya, Dir Samapta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Pancoran, Danramil, serta Camat Pancoran. Kehadiran jajaran kepolisian dan instansi terkait ini menunjukkan sinergi dalam upaya penanganan bencana banjir dan pemulihan kondisi masyarakat.

Pengungsian berpusat di GOR Pengadegan, yang berlokasi di Jalan Pengadegan Timur I RT 02/01, Kelurahan Pengadegan. Hingga pukul 06.15 WIB, jumlah pengungsi masih tercatat sebanyak 350 orang, yang berasal dari Kampung Lobang RT 05, RT 06, dan RT 07 di RW 01 Kelurahan Pengadegan.

Untuk membantu meringankan beban para warga yang mengungsi, berbagai bantuan kebutuhan pokok telah disalurkan ke lokasi pengungsian. Bantuan tersebut untuk memastikan ketersediaan makanan dan minuman bagi para pengungsi.

Selain memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, Kapolda juga mengecek fasilitas kesehatan yang telah disiagakan. Puskesmas Kecamatan standby di lokasi untuk memberikan layanan medis bagi para pengungsi. Selain itu, di sekitar area GOR telah didirikan tenda darurat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan situasi tetap terkendali dan kebutuhan para pengungsi terpenuhi.

“Kami akan terus mengawasi perkembangan situasi di lapangan dan memastikan warga mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan,” ujar Irjen Pol Karyoto.

Polda Metro Jaya bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus bekerja keras untuk menangani dampak banjir dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan warga terdampak. (Fajri)

Anies Baswedan Hadir Temani Tom Lembong di Sidang Perdana Korupsi Impor Gula

redaksi2
-
0
Anies Baswedan Hadir Temani Tom Lembong di Sidang Perdana Korupsi Impor Gula

JAKARTA – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, menghadiri sidang perdana kasus dugaan korupsi importasi gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025.

Anies tiba di Pengadilan Tipikor mengenakan kemeja biru gelap dan langsung menuju ruang sidang untuk menunggu jalannya persidangan.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan kepada Tom Lembong.

“Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses peradilan berlangsung dan menyampaikan harapan,” ujar Anies.

Ia berharap majelis hakim dapat bertindak dengan cermat, objektif, serta mengedepankan kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan dalam mengambil keputusan.

Anies juga menegaskan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

“Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung menghadiri dan menyaksikan proses ini dimulai,” tambahnya.

Sidang perdana ini beragenda pembacaan surat dakwaan terhadap Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika, dengan didampingi oleh hakim anggota Purwanto Abdullah dan Ali Muhtarom.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus, juga menjalani sidang perdana dengan agenda serupa.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Kasus Impor Gula

redaksi2
-
0
Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Kasus Impor Gula

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, atas dugaan korupsi dalam impor gula yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 578,1 miliar.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025.

Menurut jaksa, kebijakan impor gula yang diterbitkan Tom Lembong tidak hanya merugikan negara tetapi juga memperkaya sejumlah pihak dengan nilai mencapai Rp 515,4 miliar.

Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.409.622,47,” ujar jaksa di persidangan.

Jaksa menjelaskan bahwa Tom Lembong menerbitkan 21 izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada sejumlah perusahaan swasta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan tanpa melalui Rapat Koordinasi antar Kementerian.

“Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan 21 Pengakuan/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula,” ungkap jaksa.

Beberapa pihak yang disebut dalam dakwaan sebagai penerima manfaat dari kebijakan impor gula ini di antaranya adalah:

1. Charles Sitorus, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)
2. Tony Wijaya NG, Direktur Utama PT Angels Products
3. Then Surianto Eka Prasetyo, Direktur PT Makassar Tene
4. Hansen Setiawan, Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya
5. Indra Suryaningrat, Direktur Utama PT Medan Sugar Industry
6. Eka Sapanca, Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama
7. Wisnu Hendraningrat, Presiden Direktur PT Andalan Furnindo
8. Hendrogiarto A Tiwow, Direktur PT Duta Sugar International
9. Hans Falita Hutama, Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur
10. Ali Sandjaja Boedidarmo, Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas

Jaksa mengungkapkan bahwa dari total kerugian negara sebesar Rp 578,1 miliar, sebanyak Rp 515,4 miliar telah dinikmati oleh sepuluh pengusaha tersebut.

Namun, jaksa belum menjelaskan secara rinci mengenai aliran dana sisanya yang berjumlah sekitar Rp 62,6 miliar.

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan Tom Lembong diduga menyebabkan kemahalan harga gula yang dibayarkan PT PPI serta kekurangan pembayaran bea masuk.

Jaksa menyebut bahwa harga jual gula dari produsen ke PT PPI dipatok di atas Harga Patokan Petani (HPP) sebesar Rp 8.900 per kilogram.

Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, tim penasihat hukum Tom Lembong menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan meminta hakim untuk membatalkan surat dakwaan serta membebaskan klien mereka.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

DKP Kukar Gencarkan Sosialisasi Gemar Makan Ikan, Upaya Cegah Stunting di Posyandu

redaksi2
-
0
DKP Kukar Gencarkan Sosialisasi Gemar Makan Ikan, Upaya Cegah Stunting di Posyandu

TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggencarkan sosialisasi program “Gemar Makan Ikan”, sebagai langkah strategis dalam mencegah stunting di daerah. Program ini difokuskan di berbagai posyandu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya konsumsi ikan bagi tumbuh kembang anak.

Kepala DKP Kukar, Muslik, menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap minyak ikan dan Omega-3 hanya terkandung dalam ikan tuna. Padahal banyak jenis ikan lokal yang justru memiliki nutrisi lebih tinggi dan mudah didapat.

“Kami ingin mengubah pandangan masyarakat. Banyak ikan lokal yang kaya akan minyak ikan dan Omega-3, yang sangat baik untuk pertumbuhan anak,” ujar Muslik, Kamis (6/3/2025).

Sosialisasi ini bertujuan mengubah pola konsumsi masyarakat dengan memperkenalkan ikan lokal sebagai sumber gizi utama bagi keluarga. Beberapa jenis ikan seperti tenggiri, lele, nila, dan baung diketahui memiliki kandungan Omega-3 yang tinggi, yang berperan penting dalam perkembangan otak anak.

Selain itu, DKP Kukar berkolaborasi dengan tenaga medis dan kader posyandu untuk memastikan informasi yang diberikan tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Untuk mendukung program pencegahan stunting ini, kami bekerja sama dengan tenaga medis dan kader posyandu agar masyarakat mendapatkan edukasi yang benar tentang manfaat ikan lokal,” jelasnya.

Melalui program ini, DKP Kukar berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pola makan bergizi dengan memasukkan ikan sebagai bagian dari konsumsi harian.

“Ini adalah langkah nyata dalam mencegah stunting sekaligus meningkatkan pola makan sehat dalam keluarga. Dengan kebiasaan makan ikan yang baik, kita bisa membentuk generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan,” tutup Muslik. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pj Kades Makarti Fokus Perbaikan Administrasi dan Pelayanan Masyarakat

redaksi2
-
0
Pj Kades Makarti Fokus Perbaikan Administrasi dan Pelayanan Masyarakat

TENGGARONG – Penjabat (Pj) Kepala Desa Makarti, Aris Bintaro, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki administrasi pemerintahan desa. Serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama masa jabatannya.

Aris Biantoro yang baru saja dilantik pada Jumat (28/02/2025) lalu itu, mengaku siap menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa selama enam bulan ke depan, fokus utamanya adalah membangun sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan pemerintahan desa berjalan optimal.

“Saya berharap bisa bekerja sama dengan semua pihak, terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, saya juga ingin memastikan bahwa administrasi desa lebih tertata agar mempermudah proses pemerintahan ke depannya,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Selain memastikan kelancaran pelayanan publik, Aris juga menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dalam pemerintahan desa. Menurutnya, pencatatan yang rapi dan akurat akan mempermudah program pembangunan dan distribusi bantuan kepada warga yang membutuhkan.

“Administrasi desa harus jelas dan tertata dengan baik. Ini penting agar tidak ada kendala dalam pengelolaan anggaran dan program-program yang akan berjalan selama masa jabatan saya,” tambahnya.

Aris juga menyoroti proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang akan datang. Ia berharap agar persiapannya dilakukan dengan matang dan tidak terburu-buru, sehingga pemimpin yang terpilih nanti benar-benar bisa membawa Desa Makarti ke arah yang lebih baik.

“Saya ingin memastikan bahwa pemilihan nanti dilakukan dengan persiapan yang matang. Jangan sampai prosesnya terburu-buru sehingga menghasilkan pemimpin yang tidak siap dalam mengemban amanah masyarakat,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

1...477478479...1,110Halaman 478 dari 1,110