JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) berhasil mengumpulkan dana obligasi patriot (patriot bond) senilai Rp50 triliun, yang akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

“Ya, pokoknya dananya sudah tercapai Rp50 triliun, fokus untuk Waste to Energy dan juga energi baru terbarukan,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani ketika ditemui di sela Rapat Koordinasi Persiapan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Obligasi patriot atau patriot bond merupakan surat utang perdana yang diterbitkan oleh Danantara, yang ditargetkan menghimpun dana hingga Rp50 triliun.

Patriot bond diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri dengan jangka tenor lima tahun dan tujuh tahun. Kedua seri tersebut menawarkan imbal hasil sebesar dua persen.

Saat ini, kata Rosan, dana yang terkumpul melalui patriot bond akan difokuskan untuk proyek Waste to Energy, yang sudah diluncurkan oleh Danantara pada Selasa (30/9). Rosan menargetkan, pada akhir Oktober, Waste to Energy sudah memulai proses tender.

“Harapannya pada akhir Oktober ini kami akan mulai proses untuk tendernya Waste to Energy, tetapi untuk patriot bond itu sudah selesai, ya,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memuji obligasi patriot (patriot bond) yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) pada 33 lokasi di berbagai daerah Indonesia.

CIO Danantara Pandu Sjahrir pada Agustus menjelaskan patriot bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

Beberapa negara yang telah menggunakan skema obligasi patriot itu, di antaranya Jepang dan Amerika Serikat.

Adanya patriot bond, Pandu menjelaskan, negara dapat memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses kepada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. (ANT/KN)

LOMBOK – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) intens melaksanakan pelatihan kepada para marshal menjelang MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan respons cepat mereka ketika terjadi kecelakaan.

“Para marshal dilatih untuk merespons berbagai kondisi darurat, mulai dari kecelakaan ringan hingga situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat,” kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria di Lombok Tengah, Kamis (2/10/2025).

Marshal merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia, bertugas menjaga keamanan lintasan, mengatur alur balapan, serta memastikan keselamatan pembalap dan penonton.

“Pelatihan marshal berlangsung beberapa hari sebelum balapan, dengan fokus pada simulasi insiden lintasan, evakuasi pembalap, serta koordinasi dengan race control,” katanya.

Ia mengatakan latihan ini dilakukan di seluruh area lintasan, termasuk titik-titik kritis seperti tikungan-tikungan berisiko tinggi dan zona pitlane.

Setiap marshal diberikan pengarahan mengenai prosedur standar internasional, komunikasi radio, penanganan alat pengaman, hingga pengaturan pergerakan pembalap dan kendaraan keselamatan di lintasan.

“Pelatihan marshal tidak hanya mengajarkan teknik penanganan insiden, tetapi juga menanamkan kekompakan tim dan profesionalisme,” katanya.

Mandalika Grand Prix Association menekankan bahwa seluruh pelatihan marshal mengikuti standar Federation Internationale de Motocyclisme (FIM).
Hal ini termasuk prosedur penanganan insiden, koordinasi dengan tim medis, dan penggunaan peralatan keselamatan terbaru.

“Tujuannya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan MotoGP di Mandalika tidak hanya meriah, tetapi juga aman dan profesional di tingkat internasional,” katanya.

Ia mengatakan marshal memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keselamatan balapan dan memastikan setiap kegiatan di lintasan berjalan lancar. Pelatihan intensif ini menjadi bukti keseriusan MGPA dalam menyiapkan seluruh aspek teknis ajang MotoGP Mandalika agar sesuai standar internasional.

“Marshal adalah tulang punggung operasional sirkuit,” katanya. (ANT/KN)

LOMBOK – Puluhan warga di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di 2025, karena terlibat dalam pinjaman online (Pinjol).

“Sebanyak 22 orang penerima bantuan sosial program PKH dikeluarkan dari sistem oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun di Lombok Tengah, Kamis (2/10/2025).

Ia mengatakan puluhan warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan PKH tersebut dikeluarkan, karena nomor induk kependudukan (NIK) mereka ditemukan terdaftar dalam sistem pinjaman onlinesetelah dilakukan pendataan atau evaluasi.

Selain itu, mereka dikeluarkan, karena NIK mereka terdeteksi memiliki kendaraan mobil maupun roda dua, sehingga secara otomatis dikeluarkan dari sistem penerima bantuan.

“Secara otomatis yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung dikeluarkan dari sistem,” katanya.

Ia mengatakan penerima PKH harus berasal dari keluarga miskin atau rentan ekonomi yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan evaluasi dari data sebelumnya yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan.

“Penerima bantuan saat ini menggunakan data tunggal, yakni DTSEN,” katanya.

Ia mengatakan data DTSEN tersebut menggantikan sistem manual dalam pengajuan bantuan pemerintah, karena aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem pemerintah dan digunakan dalam penyaluran bantuan.

“Penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan lainnya itu menggunakan DTSEN,” katanya.

Ia mengatakan jumlah penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN di Lombok Tengah mencapai 52 ribu jiwa atau mengalami pengurangan dari data sebelumnya saat menggunakan data manual yang mencapai 100 ribu jiwa.

“Penerima bantuan sosial di Lombok Tengah juga berkurang saat ini, sekitar 50 persen pengurangan setelah dilakukan pendataan menggunakan DTSEN,” katanya. (ANT/KN)

SIDOARJO – Basarnas mengungkapkan kondisi sejumlah santri yang masih tertimbun reruntuhan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur semakin kritis karena posisi tubuh mereka kian terhimpit beton.

“Kami menemukan satu korban masih bisa merespons suara, tetapi posisinya sudah sangat sempit. Bordes bangunan yang runtuh turun signifikan 10–12 sentimeter, sehingga ruang gerak korban semakin terbatas,” kata Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi (RPDO) Basarnas, Emi Freezer, dalam rekaman suara konferensi pers yang diterima di Jakarta, kemarin.

Di hadapan puluhan pewarta di tenda media center darurat itu, Emi menjelaskan bahwa pola runtuhan bangunan berbentuk “pancake collapse” menyulitkan tim SAR untuk menembus ruang sempit di antara kolom utama. Maka walaupun sudah menggunakan peralatan berteknologi modern akses menuju lokasi korban sangat terbatas.

“Dari 15 titik yang sudah teridentifikasi, delapan berstatus hitam (tidak responsif) dan tujuh masih merah (masih ada respons). Tantangan kami adalah bagaimana mempertahankan nyawa korban, dengan kondisi struktur yang rapuh,” ujarnya.

Basarnas bersama 375 personel gabungan tetap mengutamakan fase “golden time” 72 jam untuk penyelamatan.

Upaya yang ditempuh tim SAR gabungan salah satunya adalah pembuatan terowongan kecil di bawah reruntuhan agar korban bisa segera dibebaskan.

Sementara penggunaan alat berat sejauh ini masih ditunda karena dikhawatirkan dapat memicu pergeseran konstruksi dan membahayakan korban maupun tim penyelamat.

“Sedikit getaran saja bisa berdampak seperti gempa kecil di lokasi runtuhan,” kata Emi.

Dia memastikan, Basarnas melibatkan ahli konstruksi untuk mendampingi proses assessmen struktur bangunan dan memastikan langkah evakuasi dilakukan seaman mungkin hinggga operasi penyelamatan santri berhasil, salah satunya dari ahli Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

“Kami mohon doa dan dukungan agar setiap upaya penyelamatan bisa membuahkan hasil. Satu nyawa sangat berharga, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin,” kata Emi.

Basarnas mengkonfirmasi dalam operasi hari ketiga ini berhasil mengevakuasi dua dari 15 orang santri yang terdeteksi dari bawah reruntuhan. Jadi masih ada sebanyak 13 orang yang masih diupayakan.

“Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10/2025), untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama setelah Presiden Prabowo selaku inspektur upacara tiba di Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi upacara, kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Prosesi upacara diisi di antaranya dengan laporan komandan upacara oleh Kolonel Pnb. M. Amry Taufanny, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para Pahlawan Revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden Prabowo.

Prosesi berikutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila.
Selepas itu, pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Prosesi berikutnya pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Selepas itu, prosesi upacara berakhir, Presiden pun meninggalkan mimbar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, meninjau Monumen Pancasila Sakti.

Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah menargetkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 bisa diputuskan pada November 2025, sehingga meminta Komisi VIII DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) BPIH.

“Kita harapkan mungkin November akan sudah ada putusan tentang BPIH-nya,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Irfan mengatakan percepatan penetapan BPIH diperlukan agar jamaah calon haji reguler dapat segera melunasi biaya haji dan mempersiapkan diri lebih awal.

Pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu orang, yang terbagi atas 203.320 kuota reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Jumlah itu sama seperti tahun sebelumnya dan menjadi kuota tetap yang diberikan Pemerintah Arab Saudi tiap tahunnya.

“Sehingga calon jamaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” kata dia.

Irfan mengatakan pemerintah juga terus berupaya menurunkan biaya haji 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Nantinya Kementerian Haji dan Umrah akan menyisir komponen-komponen yang dinilai bisa menurunkan biaya haji.

Apalagi Kementerian Haji dan Umrah, kata dia, memandang ada 10 komponen pengadaan barang dan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri, yang diduga terjadi kebocoran dan membuat biaya haji tinggi.

“Ya pada prinsipnya terkait dengan BPIH karena sesuai dengan perintah Presiden, kami berharap bisa bareng-bareng bahas dengan DPR itu bisa menurunkan BPIH,” ujar Irfan.

Terkait pembagian kuota haji per provinsi, Irfan Yusuf menekankan pentingnya penetapan kuota berdasarkan amanat Undang-Undang. Ia menyebut selama ini pembagian kuota per provinsi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan. Ke depan, tidak ada lagi daerah yang antre sampai 48 tahun, semuanya akan setara menunggu 26 tahun,” kata Irfan Yusuf.

Ia juga memastikan kuota untuk haji khusus tetap mengacu pada proporsi yang ada, yakni delapan persen dari total kuota nasional.

“Haji khusus tetap tidak bisa langsung berangkat. Tetap harus mengikuti antrean, paling lama sekitar lima tahun,” kata dia.

Pemerintah dan DPR, kata dia, berkomitmen untuk menerapkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik untuk jalur reguler maupun khusus. (ANT/KN)