TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) semakin serius mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dua kecamatan yakni Sangasanga dan Marangkayu diproyeksikan menjadi kawasan industri strategis di masa depan.

Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, menyebutkan bahwa pemilihan kedua wilayah tersebut didasarkan pada keunggulan geografisnya, terutama dari sisi sarana transportasi dan konektivitas.

“Kalau kita lihat dari sarana prasarananya, Sangasanga dan Marangkayu itu sangat mendukung. Investor tentu mempertimbangkan aksesibilitas dan kedekatan ke laut serta sungai besar ini sangat menguntungkan dari sisi cost,” ujar Alfian, Sabtu (26/4/2025).

Untuk mempercepat realisasi ini, DPMPTSP Kukar telah menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari instansi teknis hingga calon pelaku usaha. Pada tahap awal, fokus pembangunan diarahkan ke Sangasanga yang dinilai lebih siap baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan ekosistem industri.

Langkah strategis lain yang dilakukan adalah penyusunan dokumen Industrial Master Plan and Readiness Overview (IMPRO). Dokumen ini menjadi panduan teknis yang merinci semua aspek kesiapan kawasan industri, termasuk potensi nilai investasi, analisis pasar, kondisi tanah, serta kesiapan infrastruktur dasar.

“IMPRO ini kita buat benar-benar detail, sampai ke akar nilainya dan kesiapan infrastrukturnya. Jadi ketika investor masuk, mereka tidak perlu lagi repot dari nol, tinggal membangun saja,” jelas Alfian.

Dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kukar, total 12.000 hektare lahan telah dialokasikan untuk pengembangan kawasan industri. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 hektare lebih dialokasikan di Sangasanga, sementara sekitar 5.000 hektare disiapkan di Marangkayu.

“Yang paling potensial saat ini ada di Sangasanga, khususnya di daerah Pendingin. Di sana sudah mulai ada beberapa aktivitas industri, sehingga ekosistemnya mulai terbentuk,” tambah Alfian.

Pengembangan kawasan industri ini diproyeksikan membawa multiplier effect bagi perekonomian Kukar, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan UMKM pendukung, hingga pengembangan sektor jasa dan logistik.

Selain itu, Pemkab Kukar juga berkomitmen untuk memperkuat kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses perizinan serta pemberian insentif bagi investasi strategis.

“Ini bukan hanya soal investasi, tapi tentang bagaimana kita membangun masa depan Kukar yang lebih kuat dan berdaya saing,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memulai tahun 2025 dengan optimisme tinggi dalam sektor investasi. Setelah sukses membukukan realisasi investasi lebih dari Rp 16 triliun pada 2024.

Kini Pemkab Kukar sangat berambisi untuk melampaui target investasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), yang ditetapkan sebesar Rp15 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengungkapkan bahwa meski target awal dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 hanya sekitar Rp 7,8 triliun per tahun. Pihaknya siap berlari lebih kencang dengan strategi yang lebih agresif.

“Kalau kita merujuk pada Renstra, target kita memang masih dikisaran Rp 7,8 triliun. Tapi dari provinsi, target baru untuk Kukar itu di atas Rp 15 triliun. Kami optimistis bisa mencapainya, bahkan Insya Allah meningkat,” ujar Alfian, Sabtu (26/4/2025).

Lonjakan realisasi investasi tahun lalu sebagian besar ditopang oleh sektor primer. Khususnya pertambangan batu bara, batuan, serta sektor pertanian dan perkebunan. Kontribusi besar juga datang dari industri nikel di Sangasanga, yang memperkuat struktur investasi Kukar.

“Pertumbuhan investasi di Kukar ini memang lumayan baik. Salah satu kontribusi besarnya datang dari industri nikel di Sangasanga, serta sektor-sektor primer lainnya,” terang Alfian.

Untuk mengejar target ambisius tahun ini, Pemkab Kukar masih mengandalkan kekuatan sektor primer, namun mulai membuka jalan untuk memperluas basis ekonomi ke sektor industri pengolahan dan manufaktur. Salah satunya dengan mendorong pengembangan kawasan industri baru di Sanga-Sanga dan Marangkayu.

Penyusunan dokumen Industrial Master Plan and Readiness Overview (IMPRO) menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan kawasan ini, dengan harapan dapat menarik investasi di bidang logistik, manufaktur, hingga industri pengolahan.

“Kita ingin investasi Kukar lebih beragam. Selain pertambangan, kita siapkan juga kawasan industri supaya sektor pengolahan dan manufaktur bisa tumbuh. Itu akan memperbesar kontribusi ke target Rp 15 triliun ke atas,” jelas Alfian.

Saat ini, DPMPTSP Kukar tengah melakukan verifikasi dan pendataan terhadap sejumlah pengajuan minat investasi yang masuk pada kuartal pertama 2025. Meskipun data resmi masih dalam tahap rekapitulasi, tren positif sudah mulai terlihat.

“Yang jelas, trennya masih positif. Kami sudah menerima beberapa pengajuan minat investasi, khususnya dari sektor primer dan pengolahan. Ini menjadi sinyal baik untuk mengejar target 2025,” tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Desa (Pemdes) Kahala, Kecamatan Kenohan, menegaskan komitmennya dalam memperkuat program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian pada tahun 2025.

Kepala Desa Kahala, Mahlan, menyatakan bahwa pertanian tetap menjadi prioritas utama. Meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca dan perubahan orientasi ekonomi masyarakat.

Dengan dukungan Dana Desa (DD), program ketahanan pangan di Kahala terus bergerak maju. Setelah tahun sebelumnya berhasil mengelola 6 hektare lahan, kini pemerintah desa menargetkan perluasan hingga 10 hektare untuk ditanami komoditas pangan, terutama padi.

“Kami tetap lanjutkan, karena ini bagian dari pondasi ekonomi dan kemandirian desa. Meski cuaca sering jadi kendala, kami optimis karena lahannya sudah ada dan siap dikembangkan,” ujar Mahlan, Senin (10/3/2025).

Namun, Mahlan tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Ia mengakui, minat warga terhadap sektor pertanian menurun, seiring maraknya peralihan ke budidaya kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek.

“Entitas petani padi di desa kami makin berkurang. Banyak warga mulai beralih ke sawit karena dianggap lebih cepat untung. Tapi kami ingin menyeimbangkan kembali, karena pangan tetap jadi kebutuhan utama,” jelasnya.

Sebagai strategi untuk menghidupkan kembali gairah bertani, Pemerintah Desa Kahala merancang pengelolaan lahan pertanian di bawah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Melalui skema ini, kelompok tani akan diberdayakan dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan terintegrasi.

“Kami ingin Bumdes mengambil peran, agar pengelolaan lahan bisa lebih maksimal dan menarik minat generasi muda untuk kembali ke sawah,” lanjut Mahlan.

Selain itu, pemerintah desa juga membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta di sektor pertanian. Jika kerja sama terwujud, Desa Kahala telah menyiapkan skema perluasan lahan hingga 100 hektare, dengan harapan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas desa.

“Kami terbuka untuk kolaborasi, asalkan tujuan utamanya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Lahannya kami punya, tinggal komitmen dan dukungan teknis dari mitra,” ucapnya.

Pemerintah Desa Kahala juga telah melaporkan program pertanian ini ke Pemkab Kukar, khususnya untuk mendapatkan dukungan teknis seperti alat berat dan pembukaan lahan.

“Tahun ini pertanian tetap jadi fokus utama. Sektor lain tetap berjalan, tapi prioritas tetap pada pangan. Kami ingin masyarakat bisa mandiri dan tidak bergantung pada luar,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi pusat perhatian nasional, setelah sukses menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-8 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kegiatan ini bukan hanya menandai perhelatan besar di wilayah yang relatif baru, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kukar.

Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh AMAN. Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah merupakan bentuk pengakuan simbolik, terhadap eksistensi Kecamatan Kota Bangun Darat dalam lingkup masyarakat adat nasional.

“Kami bersyukur bahwa kecamatan kami yang baru, dengan ibu kota di Kedang Ipil, mendapatkan kepercayaan luar biasa secara nasional dari pihak AMAN. Ini menjadi kebanggaan tersendiri karena tidak semua kecamatan mendapat kesempatan seperti ini,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).

Selama tiga hari pelaksanaan Rakernas, seluruh rangkaian acara berjalan aman dan lancar. Peserta yang datang dari berbagai penjuru nusantara merasa disambut hangat oleh masyarakat lokal. Julkifli menegaskan bahwa Rakernas ini menunjukkan Kota Bangun Darat telah dikenal luas di kalangan komunitas adat Indonesia.

Namun lebih dari sekadar seremoni, Rakernas kali ini juga menyoroti isu strategis terkait pengakuan legal masyarakat hukum adat di Kukar. Julkifli memaparkan bahwa hingga kini, Kukar belum memiliki masyarakat hukum adat yang diakui secara resmi.

“Yang ada hanya lembaga adat di setiap desa. Untuk pemenuhan legalitas masyarakat hukum adat memerlukan SK Bupati dan proses administrasi lain yang mendukung pengakuannya secara sah,” jelasnya.

Pemerintah Kecamatan, kata Julkifli, tengah mendorong percepatan proses tersebut dengan menjalin kolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Kami selalu mendukung setiap inisiatif dan berkolaborasi dengan desa untuk mewujudkan pengakuan tersebut secepat mungkin,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) 2024, secara resmi mencapai babak akhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar telah menetapkan hasil rekapitulasi suara dalam rapat pleno terbuka, yang digelar di Hotel Grand Elty Tenggarong, Kamis (24/4/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yakni Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra dan Dandim 0906/Kukar, Letkol Czi Damai Adi Setiawan.

Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan apresiasi atas soliditas dan dedikasi seluruh penyelenggara pemilu, yang telah bekerja ekstra memastikan PSU berjalan aman, lancar, dan tertib pada hari pemungutan suara 19 April lalu.

“Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada KPU, Bawaslu, serta jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang telah menunjukkan profesionalisme dan komitmen tinggi dalam pelaksanaan PSU ini,” ujar Sunggono.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana pasca PSU agar tetap damai dan sejuk, apa pun hasil yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberhasilan demokrasi bukan hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh kedewasaan seluruh elemen masyarakat dalam menerima hasilnya.

“Semua yang ikut dalam proses ini adalah bagian dari kontestasi rakyat. Siapa pun yang terpilih adalah hasil dari pilihan bersama. Mari kita jaga semangat demokrasi dengan lapang dada dan kedewasaan sikap,” tambahnya.

Sunggono juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali bersatu dan fokus membangun daerah, meninggalkan perbedaan yang mungkin sempat mengemuka selama masa kampanye.

“Proses ini sudah selesai. Kini saatnya kembali membangun Kukar bersama. Pemerintah akan terus bekerja untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan keselamatan transportasi, kembali ditunjukkan lewat proyek pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah Jongkang. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk proyek yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada akhir Mei 2025.

Kepala Dishub Kukar, Junaidi, menyampaikan bahwa proyek ini diprioritaskan untuk mengatasi persoalan jalan gelap yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan pengguna jalan. Terlebih, Jongkang dikenal sebagai jalur alternatif favorit menuju Samarinda.

“Jalan Jongkang ini bukan sekadar jalan penghubung, tapi sudah menjadi akses vital logistik dan aktivitas harian warga. Dengan kondisi minim penerangan, tentu ini menjadi tantangan besar bagi keselamatan pengguna jalan,” ujar Junaidi, Kamis (24/4/2025).

Dishub memastikan bahwa seluruh proses perencanaan teknis telah rampung. Saat ini, tahapan lelang untuk pengawasan dan pelaksanaan fisik sedang diproses. Jika sesuai jadwal, pelaksanaan pembangunan akan dimulai pada akhir Mei.

Proyek LPJU ini akan meliputi sejumlah titik strategis di sepanjang jalan Jongkang, dengan prioritas pada area-area yang rawan gelap dan sering dilewati kendaraan besar. Menariknya, Dishub Kukar memilih teknologi LPJU berbasis listrik konvensional, bukan tenaga surya.

Menurut Junaidi, hal ini dilakukan untuk menekan biaya sekaligus memperluas cakupan lampu yang bisa dipasang.

“Kalau kita pakai tenaga surya, biayanya bisa lima kali lipat. Dengan listrik PLN, satu titik lampu hanya butuh sekitar Rp 8-9 juta. Artinya, kita bisa pasang lebih banyak titik penerangan,” jelasnya.

Jalan Jongkang selama ini menjadi pilihan utama bagi warga Tenggarong yang ingin menghindari kemacetan di jalur utama menuju Samarinda. Namun sayangnya, kurangnya pencahayaan di malam hari telah menyebabkan tingginya potensi kecelakaan. Terutama pada ruas jalan yang berkelok atau dekat pemukiman.

Junaidi menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar soal penerangan, tapi bagian dari visi jangka panjang Pemkab Kukar dalam menciptakan infrastruktur transportasi yang aman dan menunjang aktivitas ekonomi.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar berdampak. Penerangan jalan bukan hanya menambah kenyamanan, tapi juga menyelamatkan nyawa dan mendukung perputaran ekonomi lintas wilayah,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i