JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyatakan Presiden Prabowo Subianto dan 150 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja/serikat buruh akan hadir dalam peringatan Hari Buruh/May Day, 1 Mei di Monas, Jakarta.

“Ini peristiwa bersejarah setelah 60 tahun lalu, Presiden RI Bung Karno hadir dalam acara Hari Buruh,” kata Jumhur, di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menurut Jumhur, kaum buruh menyambut gembira rencana hadirnya Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hari Buruh atau May Day itu, dengan 150 ribu buruh yang berasal dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jabar) akan memenuhi lapangan Monas, Kamis (1/5/2025) besok.

Dia menyampaikan, peserta dari Jabar dan Banten akan menggunakan 3.000 bus untuk hadir ke Monas, sementara dari Jakarta khususnya Jakarta Utara dan Jakarta Timur banyak yang akan melakukan konvoi sepeda motor.

Adapun Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan pada pukul 10.00-11.00 WIB.

“Ini adalah momen sejarah bagi gerakan buruh Indonesia, yang memberikan jalan terang bagi kesejahteraan buruh dan kebangkitan industri di tanah air,” kata Jumhur.

Ketua Umum KSPSI itu menegaskan acara May Day atau Hari Buruh ini adalah satu peringatan dalam rangkaian perjuangan untuk mengawal berbagai peraturan yang terkait dengan kesejahteraan kaum buruh, dan juga kebangkitan industri di Indonesia dalam berbagai sektor.

Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran Presiden yang merupakan kepala pemerintahan tertinggi, yang juga pemegang kekuasaan membuat UU atau peraturan lainnya sangat berarti bagi kaum buruh.

“Peringatan ini terasa sangat berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya,” ujar Jumhur.

Lebih lanjut, ia menyampaikan para buruh yang tergabung dalam 48 serikat pekerja/serikat buruh menuntut pemerintah agar segera menyempurnakan UU Ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.

Mereka juga menuntut pemerintah agar segera menerbitkan UU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga, Ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap, dan membentuk satuan tugas. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Darmawan Junaidi mengungkapkan berbagai strategi perseroan sebagai upaya menghadapi tensi ekonomi di tingkat global, utamanya antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Ia menyampaikan perseroan akan mengedepankan pertumbuhan yang fokus terhadap penyaluran pada sektor-sektor yang masuk ke kelompok hijau dan kuning.

“Artinya, memang masih cukup menarik dan moderat, prospektif dan resilien. Strategi ini memungkinkan kami menjaga kualitas aset secara sustain di tengah volatilitas pasar,” ujar Darmawan dalam Paparan Publik Laporan Keuangan Kuartal I-2025 Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Lanjutnya, perseroan juga terus mendukung penyaluran kredit ke sektor- sektor strategis yang mendukung program pemerintah dan mendorong nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Adapun beberapa sektor yang menjadi fokus pertumbuhan, di antaranya perkebunan kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO), pengolahan, perdagangan, telekomunikasi dan jasa kesehatan.

Saat bersamaan, pihaknya terus memperkuat manajemen risiko dan memperdalam penggunaan inovasi digital demi mendukung penyaluran kredit yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami selalu mengedepankan apa yang sudah kami jadikan pedoman dalam penyaluran kredit yang merupakan satu disiplin Loan Portfolio Guidelines (LPG) berdasarkan sektor dan lokasi,” ujar Darmawan.

Dengan kombinasi antara fundamental solid, transformasi digital progresif, serta komitmen terhadap pengelolaan risiko yang disiplin, pihaknya meyakini perseroan dapat menjaga pertumbuhan kredit yang sehat, serta berkontribusi mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.

Dalam kesempatan ini, Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia solid di tengah masih berlangsungnya tensi ekonomi antara AS dengan China.

Menurut dia, perekonomian ekonomi nasional solid itu tercermin dari inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang memadai, serta adanya komitmen kebijakan dari pemerintah.

“Kami meyakini dengan koordinasi kebijakan yang diterapkan antara otoritas fiskal, moneter dan sektor keuangan, ketahanan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga dengan baik,” ujar Darmawan.

Pada kuartal I-2025, perseroan mencatatkan kredit konsolidasi sebesar Rp1.672 triliun atau tumbuh 16,5 persen (yoy), yang didorong oleh pertumbuhan positif baik di segmen wholesale maupun ritel.

Tercatat, kredit korporasi tumbuh sebesar 20 persen (yoy) atau bertambah Rp102 triliun menjadi Rp608 triliun pada kuartal I-2025, sementara kredit komersial tumbuh 21,4 persen (yoy) atau sebesar Rp296 triliun pada kuartal I-2025.

Kemudian, kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik sebesar Rp11 triliun menjadi Rp136 triliun pada kuartal I-2025, yang mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang berarti masih proses atau dipelajari.

Prasetyo, di Jakarta, Selasa (29/4/2025), menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami lapori dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.

Hasan Nasbi, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO. Keputusan itu disampaikan Hasan melalui unggahan video berdurasi lebih dari empat menit di akun Instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4/2025).

Dalam video tersebut, Hasan menyebut bahwa Senin (21/4) merupakan hari terakhirnya menjabat sebagai pimpinan PCO.

“Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” ujar Hasan dalam video tersebut.

Hasan menjelaskan bahwa pengunduran dirinya didasarkan pada evaluasi pribadi yang matang. Ia merasa bahwa jika ada persoalan yang tak lagi bisa diatasi dan berada di luar kapasitasnya, maka lebih baik menepi secara tenang dan memberi ruang bagi figur lain yang lebih tepat.

“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan diambil secara tiba-tiba atau emosional, melainkan merupakan jalan terbaik demi perbaikan komunikasi pemerintah ke depan.

Hasan mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hasan Nasbi sebelumnya ditunjuk sebagai Kepala PCO oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024, setelah sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 lewat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Lembaga ini dibentuk untuk mewujudkan efektivitas komunikasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Hingga saat ini, belum ada nama yang disebut sebagai calon pengganti Hasan Nasbi. Pemerintah akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah Presiden menuntaskan kajiannya terhadap pengunduran diri tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi korporasi yang sehat.

“Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Erick menyampaikan pernyataan tersebut usai melakukan pertemuan bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wijoatmodjo, dan pimpinan KPK.

“Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti, ya kita bukan berarti melangkahi Menteri Keuangan ya, tetapi mirip seperti Menteri Keuangan dulu,” katanya.

“Nah ini kan ada pengalihan, dan tentu ini mumpung kami baru, nah kami coba menjabarkan seluruhnya, bagaimana secara payung hukumnya nanti untuk pencegahan korupsi. Salah satunya ya selain untuk operasional dan lain-lain,” ujarnya menjelaskan salah satu pertimbangan pertemuan dengan KPK pada Selasa (29/4/2025) sore ini.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa salah satu langkah pencegahan korupsi di lingkungan BPI Danantara adalah bergantung kepada pimpinannya.

“Selama ini saya rasa kalau niat baik para pimpinan, dari diri kita sendiri, mau bersih-bersih, saya rasa itu yang lebih mudah gitu. Ini yang kami dorong bagaimana tadi ini terpola bukan hanya di sistem, melainkan juga leadership (kepemimpinan) yang mau dibangun secara bersama dengan KPK,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa KPK mendukung BPI Danantara agar dapat dikelola baik, dan tanpa memberikan celah pada korupsi.

“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara, sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Salah satu hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberikan “vonis bebas” terhadap terpidana pembunuhan, Ronald Tannur, Heru Hanindyo meminta untuk dibebaskan dari kasus dugaan suap atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada tahun 2024 dan gratifikasi.

Pasalnya, dia membantah telah menerima uang sebesar Rp1 miliar dan 120 ribu dolar Singapura dari penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sesuai dakwaan penuntut umum.

“Justru dari fakta persidangan terungkap bahwa saya telah mengingatkan kepada Lisa pada intinya untuk jangan berikan apa pun kepada kami karena ini perkara nyawa dan biarkan kami memutus sesuai fakta persidangan,” ujar Heru saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Maka dari itu, dirinya merasa namanya dijual di persidangan oleh terdakwa lainnya, yang juga merupakan hakim yang menangani perkara Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik.

Penjualan nama dimaksud, kata dia, yaitu perihal penunjukan hakim ketua perkara Ronald Tannur, yang disebutkan berdasarkan usulan dirinya dan terdakwa Mangapul.

“Sejatinya hal tersebut tidak pernah terjadi,” tuturnya.

Oleh karena itu , Heru pun kaget dan kecewa saat mengetahui dari proses persidangan bahwa namanya telah dipermainkan atau dijual oleh Erintuah kepada Lisa untuk kepentingan pribadi.

Sebelumnya, tiga hakim nonaktif PN Surabaya dituntut pidana penjara selama 9 hingga 12 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian “vonis bebas” kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada tahun 2024.

Tiga hakim nonaktif tersebut, yakni Erintuah Damanik dan Mangapul yang dituntut masing-masing sembilan tahun penjara, serta Heru Hanindyo yang dituntut pidana selama 12 tahun penjara.

Selain pidana penjara, ketiga hakim juga dituntut agar dikenakan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Ketiga hakim itu dinilai melanggar Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kumulatif kedua.

Dalam kasus dugaan suap atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada tahun 2024 dan gratifikasi, ketiga hakim nonaktif PN Surabaya tersebut didakwa menerima suap berupa hadiah atau janji sebesar Rp4,67 miliar.

Secara perinci, suap yang diduga diterima oleh tiga hakim meliputi sebanyak Rp1 miliar dan 308 ribu dolar Singapura atau Rp3,67 miliar (kurs Rp11.900).

Selain suap, ketiga hakim juga diduga menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing, yakni dolar Singapura, ringgit Malaysia, yen Jepang, euro, serta riyal Saudi.

Dengan demikian, perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 B jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mematangkan regulasi terkait penanganan sumur minyak masyarakat dengan menyusun pedoman good engineering practices atau praktik-praktik pertambangan yang baik.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus menertibkan operasional sumur-sumur minyak ilegal agar menjadi badan usaha yang legal, seperti koperasi atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tri Winarno menekankan bahwa good engineering practices adalah prinsip teknis mendasar yang diakui secara luas dan diterapkan dalam kegiatan pertambangan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasional.

“Perlu dibuat pedoman terkait dengan good engineering practices. Kemudian Wilayah Kerja (WK) Migas dapat diperluas dan K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dapat insentif, dan dibentuk tim gabungan lintas kementerian dan APH (aparat penegak hukum) untuk memberikan dukungan kegiatan produksi sumur minyak BUMD atau koperasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tri menyatakan, upaya lain juga perlu dilakukan dalam penertiban sumur minyak masyarakat ilegal, termasuk penghentian operasional penyulingan ilegal atau illegal refinery dan sumur minyak masyarakat yang berada di dalam WK Migas serta wilayah operasi Migas.

Tak hanya itu, Tri menyebut diperlukan juga verifikasi terhadap potensi peningkatan produksi tambahan dan keberlanjutan sumur minyak masyarakat yang telah dilegalkan.

Ia menyebut saat ini regulasi terkait tata kelola sumur minyak masyarakat masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.

Dalam rapat tersebut, Tri juga menyoroti sejumlah isu dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik sumur minyak masyarakat ilegal.

Selain tidak memiliki izin yang sesuai dengan regulasi migas, praktik ini juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait migas, lingkungan, dan keselamatan.

“Laporan kasus illegal drilling untuk Sumatera Selatan saja mencapai sekitar 100 kasus per tahun,” kata dia.

Dari aspek keteknikan dan keselamatan, sumur minyak ilegal seringkali menjadi penyebab kecelakaan. Pengoperasiannya pun tidak sesuai dengan good engineering practice, dan minyak yang dihasilkan pun tidak memenuhi standar mutu karena proses penyulingan yang tidak tepat.

Selain itu, praktik ilegal ini juga berdampak pada aspek sosial dan keamanan masyarakat, seperti keterbatasan lapangan kerja formal, gangguan kesehatan, serta potensi konflik sosial, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba.

Kementerian ESDM mengidentifikasi beberapa kategori sumur minyak masyarakat, termasuk yang berada di luar Wilayah Kerja Migas (WK Migas), di dalam WK Migas, di dalam wilayah kerja dan di area operasi kontraktor, serta penyulingan ilegal (illegal refinery) di sekitarnya.

Kementerian ESDM menyebut, sebaran sumur minyak masyarakat berada di Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur. (ant/KS)