TENGGARONG – Upaya memperkuat konektivitas dan pelayanan publik di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) terus digenjot. Kecamatan Kenohan kini bersiap menjalankan sederet program infrastruktur prioritas. Sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah terpencil, yang selama ini kurang tersentuh secara maksimal.

Camat Kenohan, Kaspul, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pihaknya akan berfokus untuk mengejar ketertinggalan dengan fokus pada tiga bidang utama. Yaitu peningkatan fasilitas kantor pemerintahan, penyediaan ruang publik, serta konektivitas antarwilayah.

“Salah satu target utama tahun ini adalah pembaruan kantor Kecamatan Kenohan. Jika sesuai jadwal, pembangunan akan dimulai pada bulan Juni,” ujar Kaspul, Jumat (2/5/2025).

Tak hanya itu, Balai Pertemuan Umum (BPU) juga akan mengalami peningkatan kapasitas setelah menerima tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. BPU ini diharapkan menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat lintas desa.

Namun dari seluruh rencana yang ada, penyambungan konektivitas antarwilayah masih menjadi PR besar yang belum tersentuh optimal. Jembatan Rombong yang menghubungkan Kenohan dengan Kabupaten Kutai Barat disebut sebagai proyek strategis yang sudah terlalu lama dinanti masyarakat.

“Jembatan ini bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga simbol keterhubungan wilayah hulu yang selama ini terisolasi,” kata Kaspul.

Selain itu, Kaspul menyoroti pentingnya pembangunan jalan baru dari Kahala Ilir menuju Desa Pendemaran. Saat ini, warga harus menempuh jarak hingga 21 kilometer karena keterbatasan infrastruktur jalan. Padahal, jika jalur langsung dibuka, hanya diperlukan 9 kilometer.

Ia memperkirakan bahwa proyek pembukaan jalan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar, dan mendesak pemerintah kabupaten untuk memberi perhatian serius.

“Kalau Kenohan ingin tumbuh sebagai pusat kecamatan yang benar-benar hidup dan berkembang, maka infrastruktur dasarnya tidak bisa ditawar. Jalan dan jembatan adalah nadi kemajuan,” tegas Kaspul. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Rencana kebijakan penghapusan kuota ekspor oleh pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mendapat sambutan baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar). Rencana ini dinilai menjadi momentum penting untuk meningkatkan taraf pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menyebutkan bahwa potensi ekonomi daerah akan terdongkrak jika regulasi baru tersebut diberlakukan. Kukar sendiri memiliki lebih dari 85 ribu UMKM, dan sekitar 20 ribu diantaranya bergerak disektor makanan dan minuman yang berpeluang besar untuk ekspansi ke luar negeri.

“Ini bisa jadi jalan lebar untuk produk UMKM Kukar. Tapi kami tidak bisa menunggu pasif. Perlu pembenahan dari sisi kualitas dan kapasitas produksi, karena ekspor bukan soal produk saja, melainkan soal kepercayaan,” kata Sayid, Jumat (2/5/2025).

Disperindag mengungkapkan bahwa ekspor yang dilakukan pelaku usaha Kukar saat ini masih terbatas, baik dari sisi volume maupun pencatatan resmi. Produk seperti lidi sawit dari Muara Kembang memang sudah tembus ke pasar India dan Pakistan, namun banyak ekspor masih bersifat informal atau tak tercatat dalam sistem kepabeanan nasional.

Menurut Sayid, masalah klasik seperti keterbatasan produksi, kurangnya standar mutu, hingga ketergantungan pada model usaha rumahan masih menjadi hambatan besar. Ketika pesanan meningkat, terutama dari pasar luar negeri, banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi permintaan.

Menanggapi kondisi itu, Disperindag Kukar telah menyiapkan model kerja sama antar pelaku usaha sejenis. Himpunan produsen amplang, kerupuk, dan kue tradisional akan dibentuk untuk menyatukan produksi dan distribusi agar lebih profesional dan berkapasitas besar.

Di tingkat lokal, Disperindag juga berkomitmen memperkuat daya serap pasar daerah terlebih dahulu. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Belanja Produk Lokal menjadi landasan untuk mendorong OPD, perbankan, dan sektor swasta di Kukar agar mengutamakan belanja produk UMKM lokal.

“Kami ingin menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan di dalam daerah. Jika pasar lokal kuat, UMKM kita akan terbiasa memenuhi standar besar dan siap bersaing di kancah internasional,” ujarnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya, dalam pengelolaan data dan tata kelola pemerintahan desa berbasis statistik. Kali ini, giliran Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, yang terpilih sebagai wakil Kukar dalam ajang Lomba Statistik Nasional 2025. Melanjutkan tongkat estafet prestasi dari Desa Loa Duri Ilir yang tahun lalu menembus 10 besar nasional.

Pemilihan Desa Batuah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, setelah melalui proses seleksi ketat terhadap desa-desa yang dinilai memiliki sistem administrasi dan pengelolaan data terbaik.

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar, Asdi, mengungkapkan bahwa Desa Batuah masuk dalam kategori A, sebuah klasifikasi unggulan yang menunjukkan kesiapan desa dari sisi teknis dan manajerial data.

“Jadi sekarang ini yang kita pilih adalah Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Nah, itu kita lombakan secara nasional juga,” kata Asdi, pada Kamis (1/5/2025).

Prestasi Desa Batuah tidak hadir secara tiba-tiba. Sejak beberapa tahun terakhir, desa ini konsisten membangun sistem administrasi yang rapi, transparan, dan berbasis bukti. Hal ini menjadi modal penting dalam lomba yang akan disaring secara ketat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selaku penyelenggara utama.

“Aspek penilaian akhir memang di tangan BPS, tapi sejak awal kita punya tanggung jawab dalam membina dan menyaring desa-desa potensial,” jelas Asdi lagi.

Tak berhenti di sini, Diskominfo Kukar terus melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap desa-desa lain. Tercatat ada enam desa yang saat ini dalam proses pembinaan intensif untuk disiapkan dalam kompetisi di tahun-tahun mendatang.

“Sebelumnya ini ada enam desa yang masih kita bina. Yang kita lombakan tetap kita bina terus, supaya semua desa di Kukar nanti bisa siap ikut kompetisi dan punya sistem data yang mumpuni,” tambahnya.

Keikutsertaan Desa Batuah bukan hanya tentang lomba, melainkan tentang bagaimana desa bisa menjadi tulang punggung pengambilan keputusan berbasis data. Ini sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia dan arah pembangunan Kukar yang semakin menekankan pentingnya informasi yang akurat, cepat, dan relevan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Komitmen Pemerintah (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kembali dibuktikan dengan keseriusannya dalam mengawal Program 3 Juta Rumah. Program nasional yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, disambut dengan langkah nyata dan progresif oleh Pemkab Kukar.

Tak hanya mendukung, Kukar justru telah lebih dulu menginisiasi upaya serupa melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, yang menyebutkan bahwa Kukar telah lebih dahulu melangkah dengan strategi yang terintegrasi.

Sunggono memastikan, pembangunan rumah layak di Kukar kini tidak lagi sekadar proyek pembangunan, tapi telah menjadi bagian dari perencanaan desa melalui penguatan peran Badan Kerja Sama Desa (BKKD). Strategi ini dirancang agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Dengan pendekatan tersebut, Kukar tidak hanya menjadi penonton dalam program nasional, tetapi tampil sebagai pelopor dan penggerak yang siap mempercepat pencapaian target hunian layak hingga pelosok.

“Bupati Kukar memberi perhatian besar terhadap perluasan akses rumah layak. Kita ingin desa punya kendali lebih besar dalam membangun rumah yang aman dan sehat bagi warganya,” ujar Sunggono, Kamis (1/5/2025).

Program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari ASTA CITA, delapan agenda strategis pembangunan nasional yang menekankan pentingnya kesejahteraan, keadilan, dan kualitas hidup masyarakat. Hak atas rumah layak menjadi pondasi penting dari tujuan besar tersebut.

Kukar menjadi contoh sinergi yang konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pusat penggerak, Kukar siap menjalankan perannya sebagai ujung tombak di lapangan guna mewujudkan hunian layak, aman, dan bermartabat bagi seluruh rakyat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat peran data dalam perencanaan pembangunan daerah, melalui penyelenggaraan Workshop Pendampingan Pengisian Aplikasi Romantik. Kegiatan ini digelar secara eksklusif bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpilih.

Kegiatan ini dipusatkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan statistik sektoral berbasis aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik), yang kini menjadi tulang punggung integrasi data dalam sistem Satu Data di Kukar.

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar, Asdi, menyebutkan bahwa pemilihan peserta dilakukan berdasarkan performa unggul dalam penyajian dan validitas data. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pembinaan lanjutan terhadap OPD, yang telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan tata kelola statistik.

“Ini bukan hanya soal lomba, tapi soal membentuk budaya kerja berbasis data di lingkungan birokrasi kita,” tegas Asdi.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu data, workshop ini juga akan menyaring satu hingga dua OPD terbaik untuk mewakili Kukar dalam lomba statistik tingkat nasional yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya. Tahun lalu, Kukar mencatatkan prestasi membanggakan melalui Kecamatan Loa Janan yang masuk jajaran 10 besar nasional dan meraih peringkat ke-31 se-Indonesia.

“Target kita bukan sekadar mengulang sukses, tapi memperluas kualitas ini ke seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Diskominfo juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi dalam menetapkan kebijakan daerah yang efektif, terutama dalam isu-isu strategis seperti penanganan kemiskinan, layanan publik, hingga pengelolaan bantuan sosial. Melalui kegiatan ini, Diskominfo berharap seluruh OPD mampu menyusun, mengelola, dan memanfaatkan data sektoral secara mandiri dan terstandar.

Lebih dari sekadar kompetisi, workshop ini menjadi forum pembelajaran bersama antar-OPD, sekaligus inspirasi bagi unit kerja lainnya untuk turut memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan data dari level desa hingga kabupaten.

“Pembinaan seperti ini akan terus kami lakukan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan satu ekosistem data daerah yang solid, transparan, dan berdaya guna,” tutup. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i