SIDOARJO – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali menemukan tiga jenazah akibat runtuhnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo hingga Jumat (3/10/2025) petang.

Kepala Kantor Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan tambahan tiga korban dalam keadaan meninggal dunia itu ditemukan secara beruntun pada sore hari, yakni pukul 17.15 WIB, 17.20 WIB, dan 17.30 WIB.

“Dengan demikian total korban yang berhasil dievakuasi hari ini sebanyak delapan orang. Sehingga total yang sudah berhasil dievakuasi mencapai 116 orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari total korban yang dievakuasi 13 orang dinyatakan meninggal dunia, dengan penemuan masih berada di sektor A3, dekat sektor A2 atau tidak jauh dari titik sebelumnya.

Menurut Nanang, kondisi tubuh para korban yang ditemukan masih utuh meskipun terdapat pembengkakan.

Proses evakuasi, lanjutnya, dilakukan dengan menghentikan sementara penggunaan alat berat setiap kali korban terlihat, kemudian dilanjutkan kembali setelah evakuasi selesai.

“Alat berat tidak digunakan untuk membongkar seluruh puing sekaligus, melainkan membuka akses menuju titik korban,” ucapnya.

Ia menambahkan, proses pembersihan material reruntuhan telah mencapai sekitar 50 persen.

Saat ini, kata Nanang, proses pencarian terus dilakukan secara kombinasi antara penggunaan alat berat dan metode manual, bergantung pada kondisi di lapangan.
Nanang juga menyebutkan, pihak keluarga korban diperkenankan menyaksikan evakuasi secara terbatas melalui perwakilan agar proses pencarian tetap berjalan konsisten.

“Korban mulai terlihat setelah sebagian beton berhasil dipotong, sehingga akses cahaya masuk ke dalam runtuhan,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan jika operasi pembongkaran material reruntuhan bangunan dan pencarian korban akan terus dilakukan hingga 24 jam ke depan, dan diperkirakan secara matematis selesai Sabtu (4/10) sore.

Dalam operasi tersebut, tim lapangan menggunakan berbagai peralatan khusus, mulai dari search cam flexible Olympus, Xaver 400 wall scanner, hingga multi search leader.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengerahkan dukungan logistik dan peralatan, termasuk 200 kantong jenazah, 250 set alat pelindung diri, serta alat berat berupa crane, excavator breaker, truk jungkit hingga mobil ambulans. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut aktif dalam melakukan riset terapan.

Melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10/2025) Menteri Brian menyebut penguatan riset terapan dan kolaborasi nyata dengan sektor industri melalui pendekatan riset yang terukur dan dapat direproduksi (replicable), serta berorientasi pada skala ekonomi dapat meningkatkan inovasi masyarakat agar lebih terstruktur dan memiliki daya saing pasar.

“Setidaknya kita punya marketplace sendiri yang pro terhadap produk Indonesia,” katanya.

Mendiktisaintek menekankan bahwa pihaknya siap mendukung pendanaan riset, asalkan ada kepastian hasilnya benar-benar digunakan di dunia industri.

“Kita perlu sama-sama riset. Dana riset bisa dari kementerian, tapi harus ada jaminan bahwa hasilnya terpakai,” katanya menegaskan.

Dalam konteks pendidikan, Brian menyinggung perlunya memperkuat pendekatan interdisipliner antara bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sosial humaniora.
Menurut dia, penguasaan fundamental STEM tetap penting, tapi juga harus diimbangi dengan wawasan bisnis, kebijakan, dan aspek sosial agar inovasi bisa lebih cepat masuk ke pasar.

“Mahasiswa teknik perlu juga memahami ekosistem kebijakan dan pasar. Jadi tidak hanya membuat, tapi juga bisa memengaruhi dan mendorong pemanfaatannya,” ucap Brian.

Maka dari itu, melalui penguatan pendidikan STEM, Brian berharap gagasan baru dapat dilahirkan untuk menguatkan peran perguruan tinggi dalam menjawab tantangan industrialisasi nasional. (ANT/KN)

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (3/10/2025) menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan.

Dalam permohonan ini, Nadiem meminta agar penetapan status tersangkanya oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh hakim.

Kuasa hukum Nadiem yang dipimpin oleh Hotman Paris Hutapea berserta timnya menyampaikan bahwa kliennya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan. Penetapan itu dianggap terburu-buru dan dilakukan bersamaan dengan keluarnya surat perintah penahanan.

“Bahwa sejak diterbitkannya Sprindik tanpa menyebutkan identitas tersangka pada tanggal 20 Mei 2025, termohon ternyata baru menetapkan pemohon sebagai tersangka pada 4 September 2025,” ujar tim kuasa hukum Nadiem.

Ia menambahkan bahwa penahanan langsung dilakukan pada hari yang sama dengan keluarnya surat penetapan tersangka. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas due process.

“Kemudian, pada hari yang sama dengan penetapan tersangka terhadap pemohon, termohon melakukan penahanan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 September 2025,” tambahnya.

Pihak Nadiem juga menyoroti tidak adanya hasil audit resmi dari BPKP terkait kerugian negara. Padahal, menurut hukum, audit menjadi syarat penting dalam menetapkan tersangka.

“Telah tidak disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, actual loss oleh BPKP. Saat itu auditor masih melakukan pendalaman,” ucapnya.

Ia juga menilai penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Hal tersebut membuat langkah Kejagung dianggap sewenang-wenang.

“Tanpa diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terlebih dahulu, sebelum melakukan upaya paksa tersebut maupun setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan,” katanya.

Selain itu, kuasa hukum mempersoalkan identitas yang tercantum dalam surat penetapan tersangka. Disebutkan Nadiem sebagai karyawan swasta, padahal menjabat sebagai menteri saat perkara itu berlangsung.

“Dalam hal ini pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022, yang mana mencantumkan pemohon sebagai karyawan swasta, bukan menteri,” ujarnya.

“Bahwa berdasarkan kartu identitas penduduk (KTP) pemohon jelas tercantum sebagai anggota kabinet kementerian, bukan pekerja swasta sebagaimana disebutkan dalam penetapan tersangka tersebut,” tambahnya.

Kuasa hukum juga menekankan Nadiem tidak pernah menikmati keuntungan pribadi dari proyek ini. Bahkan, program digitalisasi pendidikan tidak tercantum dalam RPJMN 2020–2024 yang disahkan pemerintah.

“Program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022 tidak ada dalam RPJMN. Dokumen itu merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu 2019,” ucapnya.

Sebagai alternatif, tim hukum meminta agar jika proses hukum tetap berjalan, Nadiem mendapat penangguhan penahanan dengan status tahanan kota atau rumah demi menghormati hak-hak dasarnya.

Petitum yang diajukan berisi permintaan agar semua surat perintah penyidikan dan penahanan terhadap Nadiem dinyatakan tidak sah, serta memohon rehabilitasi dan pemulihan kedudukan hukum.

Tim kuasa hukum menegaskan, bila hakim praperadilan berpendapat lain, mereka berharap putusan tetap diambil dengan prinsip keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BANDUNG – Tim medis melakukan penanganan kesehatan terhadap 109 siswa yang menjadi korban gejala keracunan diduga setelah menyantap menu sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Ada 109 orang korban yang sudah terdata,” kata Kepala Puskesmas Cipatujah, Cepi Anwar di Tasikmalaya, Kamis (2/10/2025).

Ia menuturkan jumlah pasien yang terdata itu mendapatkan penanganan medis tidak hanya di Puskesmas Cipatujah, tapi juga di puskesmas lain seperti Puskesmas Bantarkalong, Culamega, Karangnunggal, Darawati, dan empat klinik swasta.

Namun kondisi kesehatan mereka, kata dia, sebanyak 73 orang sudah mulai membaik dan diperbolehkan pulang, tinggal 36 orang yang dirawat di beberapa puskesmas dan klinik.

“Di PKM Cipatujah sebagian besar sudah bisa pulang,” katanya.

Pasien gejala keracunan itu menimpa siswa SMK Negeri Cipatujah, SMP Negeri 4 Cipatujah, kemudian ada santri juga siswa SMP di Pondok Pesantren Nursyamsi.

Siswa yang mengalami gejala keracunan itu merasakan pusing, mual, muntah, dan sesak napas setelah menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah.

Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menyampaikan keprihatinannya atas adanya keracunan massal yang diduga setelah menyantap sajian program MBG, apalagi kejadian tersebut sudah beberapa kali terjadi di Tasikmalaya.

Beruntung kejadian itu, kata dia, berhasil cepat ditangani secara medis, sehingga pasien korban keracunan kembali sehat.

“Kondisi para korban sekarang sudah stabil, bahkan sebagian sudah dipulangkan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita enam aset milik mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi (KUS).

KPK juga mengatakan Kusnadi menerima uang Rp32,2 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

“Dalam perkara ini, KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset milik KUS yang meliputi tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, serta satu unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Untuk uang Rp32,2 miliar, Asep menjelaskan bahwa Kusnadi menerima biaya komitmen secara transfer melalui rekening istri dan staf pribadi, ataupun tunai yang berasal dari beberapa koordinator lapangan (korlap).

“Dengan rincian, dari JPP sejumlah Rp18,6 miliar atau 20,2 persen dari total dana hibah yang dikelola sebesar Rp91,7 miliar; dari HAS sejumlah Rp11,5 miliar atau 30,3 persen dari total dana hibah yang dikelola sebesar Rp 30 miliar; serta dari SUK bersama WK dan AR sebesar Rp2,1 miliar atau 21 persen dari dana hibah yang dikelola sebesar Rp10 miliar,” katanya.

Sementara itu, Asep menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan Kusnadi, JPP, HAS, SUK, WK, dan AR sebagai tersangka tersebut bermula dari adanya dugaan pertemuan antara pimpinan DPRD Jatim bersama fraksi untuk menentukan jatah hibah pokok pikiran (pokir) atau pokmas tahun 2019-2022 bagi setiap anggota DPRD Jatim.

Kusnadi kemudian mendapatkan jatah dana hibah pokmas dengan total Rp398,7 miliar selama 2019-2022, yakni dengan rincian Rp54,6 miliar pada 2019, Rp84,4 miliar pada 2020, Rp124,5 miliar pada 2021, dan Rp135,2 miliar pada 2022.

Uang tersebut didistribusikan oleh Kusnadi kepada JPP sebagai korlap pengondisian dana pokmas di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.
Kemudian HAS sebagai korlap di Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pacitan. Sementara SUK, WK, dan AR sebagai korlap di Kabupaten Tulungagung.

Kelima korlap kemudian membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaan, membuat rencana anggaran biaya (RAB), dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kusnadi yang menghasilkan kesepakatan pembagian biaya komitmen.

Pembagian tersebut meliputi untuk Kusnadi sekitar 15-20 persen, korlap sekitar 5-10 persen, pengurus pokmas sekitar 2,5 persen, dan admin pembuatan proposal dan LPJ sekitar 2,5 persen.

“Bayangkan, dari anggaran yang 100 persen, kemudian hanya 55 persen (untuk masyarakat, red.). Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana,” kata Asep.

Ia melanjutkan, ”Nah pelaksana misalkan mengambil 10 atau 15 persen. Jadi, yang nanti diterapkan hanya sekitar 40 persenan dari nilai anggarannya. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas pekerjaan, jalan mudah rusak, bangunan mudah roboh, dan lain-lain, seperti itu imbasnya.”

Selanjutnya, dana hibah yang disetujui tersebut dicairkan melalui rekening di Bank Jatim atas nama pokmas atau lembaga yang mengajukan proposal.

“Seluruh dananya diambil oleh para korlap yang kemudian membagi jatah kepada pengurus pokmas, serta admin pembuatan dan LPJ. Sementara untuk aspirator atau dalam hal ini adalah oknum anggota DPRD Jatim diberikan di awal atau sebagai ijon,” kata Asep.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan pada Desember 2022, yakni terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak.

KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim. (ANT/KN)