Pasca gelaran Media Kaltim Nusantara Fun Run 2025 pada 4 Mei lalu, kami resmi menempatkan Biro IKN. Sejak saat itu, Media Kaltim semakin intens memberitakan perkembangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), mulai dari dinamika pembangunan di Sepaku hingga aktivitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Untuk memperkuat basis liputan, saya menunjuk Riski Maulana Perwira Atmaja sebagai Kepala Biro IKN dan Bayu Prasetyo sebagai wartawan yang bertugas sehari-hari. Keduanya diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghadirkan informasi cepat dan akurat dari lapangan.

Kerja sama yang terus dijalin dengan OIKN akhirnya membuahkan hasil. Media Kaltim mendapatkan satu ruangan khusus sebagai kantor biro, berbagi area dengan Antara News dan berjarak 2 ruangan dari kantor TVRI Nusantara. Lokasi ini tentu sangat strategis karena menempatkan Media Kaltim di jantung aktivitas informasi IKN.

Sebagai ungkapan syukur, Minggu (5/10) hari ini, kami menggelar acara sederhana di kantor baru tersebut, lalu melanjutkannya dengan makan bersama di Kampung Kecil, sebuah rumah makan yang berdiri persis berseberangan dengan Hotel Qubika.

Kantor Media Kaltim ini berada di lantai 2 Gedung Oval Gallery – Plaza Seremoni pusat kegiatan KIPP IKN. Posisinya persis di seberang Istana Negara IKN. Gedung ini dikenal publik karena kerap menjadi lokasi acara resmi, termasuk event Nusantara Food Festival 2025 bertajuk Festival Cokelat. Dengan arsitektur oval yang dinamis dan posisi strategis di Plaza Seremoni, gedung ini menjadi salah satu ikon kegiatan publik di kawasan inti pemerintahan.

Suasana ruang kerja kami sederhana namun fungsional. Meja utama menghadap jendela besar dari lantai hingga langit-langit, membuat ruangan terasa terang. Di dinding terpasang foto Presiden dan Wakil Presiden, lengkap dengan lambang Garuda. Bendera Merah Putih berdiri di sudut ruangan. Dua banner Media Kaltim juga menghiasi ruangan: satu berisi daftar jaringan media, satu lagi kampanye pembaca e-paper setiap hari.

Area ruang tamu kecil dilengkapi sofa hijau dan kursi hitam modern, cukup untuk menerima tamu atau berdiskusi singkat. Suasananya formal tetapi tetap nyaman untuk aktivitas kerja sehari-hari.

Kehadiran kantor ini bukan sekadar ruang kerja. Biro di IKN adalah bentuk komitmen Media Kaltim untuk terus meliput dan menyajikan perkembangan pembangunan Nusantara secara akurat, independen, dan konsisten. Dari sini, kami memastikan publik Kaltim dan Indonesia mendapatkan kabar terbaru langsung dari pusat pemerintahan yang baru. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Bertemu langsung dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Swissotel Nusantara Anniversary Run 2025, Minggu (5/1), menjadi momen yang tak saya sia-siakan.

Selama ini jadwalnya selalu padat. Tapi kali ini saya bisa menemuinya di sela acara. Langsung saya serahkan cover Media Kaltim bergambar dirinya dengan tajuk “IKN Maju Terus.” Basuki tersenyum, menatap lekat, lalu berkomentar singkat, “Wah, bagus sekali.”

Cover itu menampilkan sosok Basuki mengenakan helm putih bertuliskan Nusantara, rompi lapangan, dan kacamata hitam, dengan latar kawasan pembangunan IKN.

Slogan “IKN Maju Terus” menjadi pesan bahwa proyek ibu kota negara baru ini harus berjalan tanpa keraguan. Dari ekspresi Basuki saat menerima cover tersebut, tampak jelas ada kebanggaan sekaligus tekad yang tidak pernah padam.

Sambil memegang cover, ia sempat berbagi cerita. Dukungan Menteri Keuangan, katanya, sangat membantu menjaga ritme pembangunan. Fokus utama kini adalah percepatan penyelesaian Gedung Wakil Presiden (Wapres) yang ditargetkan rampung November tahun ini. “Tahun depan sudah bisa ditempati,” ucapnya. Jika sudah difungsikan, ia percaya arus perpindahan akan semakin nyata dan kehadiran investor akan lebih deras.

Basuki menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya bertumpu pada APBN. Infrastruktur dasar tetap menjadi beban negara, tapi untuk proyek-proyek bernilai komersial pemerintah mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi asing langsung (FDI). “Intinya jangan sampai beban negara terlalu berat,” katanya. Dari data pemerintah, hingga September 2025, realisasi investasi non-APBN telah mencapai sekitar Rp65,3 triliun dari puluhan investor dan mitra kerja sama.

Kepastian hukum juga menjadi perhatian utama. Basuki menekankan, Perpres 79/2025 adalah payung penting yang menegaskan status IKN sebagai ibu kota politik sekaligus memberi kepastian kepada investor bahwa proyek ini akan terus berjalan. Regulasi ini memastikan arah pembangunan tidak bergeser meski terjadi pergantian kebijakan, sehingga risiko investasi bisa ditekan dan minat swasta maupun asing tetap terjaga.

Tak heran jika dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran untuk OIKN tetap dicantumkan sebesar Rp6,26 triliun. Meski nilainya menurun dibanding tahun-tahun awal, keberadaannya di APBN menjadi bukti bahwa pemerintah pusat konsisten mendukung IKN.

Dari pertemuan singkat itu, saya menangkap satu hal: Basuki membangun IKN bukan dengan retorika panjang, melainkan dengan kerja nyata. Semangat membangun ibu kota negara baru tampak jelas dari keteguhan sikapnya. Konsistensi, energi yang tidak surut, dan keyakinan kuat bahwa Indonesia mampu melangkah maju bersama. Pesan di cover pun selaras dengan sikapnya: IKN memang harus maju terus.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

SAYA menunggu momen ini sejak pelantikan 20 Februari 2025. Sabtu (4/10), selepas mengikuti rangkaian acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, kami mencegat Bupati PPU Mudyat Noor. Usai berbincang singkat sambil menyerahkan cover edisi khusus, beliau langsung berucap: “Ke rumah jabatan saja.” Seketika arah pertemuan berubah.

Di teras belakang rumah jabatan bergaya khas Paser—berpilar tinggi, lis emas, dan halaman luas yang masih menyisakan jejak air gerimis—percakapan pun mengalir.

Saya tidak sendiri. Bersama Direktur Media Kaltim Rini Ernawati, Direktur Radar Ibukota Nur Robbi Syai’an, dan Deddy Prawito dari Marketing & Creative Content, suasana pertemuan berlangsung akrab. Ada pula kedekatan emosional yang membuat obrolan lebih cair. Saya dan Mudyat Noor sama-sama alumni Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman. Ia angkatan 1996, saya 1997.

Mudyat Noor lahir di Samarinda, 9 Februari 1979, dari keluarga dengan latar seorang guru mengaji. Lulus sebagai Sarjana Kehutanan Unmul, ia kemudian meniti karier politik dan pernah duduk sebagai anggota DPRD Kaltim periode 2009–2014.

Dalam Pilkada 2024, ia maju dengan 12 program unggulan berfokus pada infrastruktur, pemerataan layanan dasar, dan peningkatan kualitas SDM. Pada 20 Februari 2025, ia resmi dilantik sebagai Bupati PPU periode 2025–2030, berpasangan dengan Wakil Bupati Abdul Waris Muin.

Dalam obrolan siang itu, Bupati memulai dari angka. Ia tidak menutup-nutupi, APBD PPU 2026 diprediksi merosot tajam dari Rp2,4 triliun menjadi kisaran Rp1,4 triliun. Konsekuensinya, belanja yang tidak prioritas harus dipangkas, dan pembangunan diarahkan hanya pada sektor yang benar-benar memberi dampak luas.

Namun ia tidak pasrah menerima nasib. Sejak menjabat, ia terus melakukan roadshow ke Jakarta: melobi Kemenkes agar pengadaan cath lab RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Nipah-Nipah bisa terealisasi, menemui Kemendikbud untuk mendorong revitalisasi puluhan sekolah, hingga mendatangi Bappenas guna mengupayakan skema fiskal khusus melalui label Kawasan Strategis Pembangunan.

Tentang IKN, ia bicara tanpa tedeng aling-aling. PPU menanggung beban lalu lintas, air bersih, dan layanan dasar, tapi belum menikmati manfaat ekonomi yang sepadan. “Kalau penyangga ditata, orang akan datang, investor juga mau masuk,” tegasnya.

Karena itulah, strateginya menyiapkan PPU sebagai wilayah penyangga yang layak huni dan produktif. Penataan landscape kota, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan potensi wisata lokal menjadi agenda yang terus didorongnya.

Soal konektivitas, daftar pekerjaannya jelas. Status Coastal Road atau jalan pesisir ingin ia dorong dialihkan menjadi jalan provinsi agar lebih cepat dibiayai. Jembatan Buluminung—yang lebih dikenal sebagai Jembatan Pulau Balang—terus disodorkan agar masuk daftar proyek APBN multiyears. Sementara jalur Labangka–Babulu disiapkan sebagai akses antarkecamatan untuk memotong isolasi dan membuka arus barang.

Ia juga menyoroti kelemahan dasar tata kota. “PPU belum punya blueprint pembangunan,” katanya. Karena itu ia memaksa agar tahun ini dokumen itu lahir, lengkap dengan staging pembiayaan: APBD, APBN, hingga CSR. Dari situ, ia ingin menghadirkan bangunan ikonik multifungsi dan ruang publik yang hidup. “Kita butuh landmark yang membuat orang berhenti, melihat, lalu kembali,” ujarnya.

Di sektor pertanian, ia memperluas target lahan sawah dari 5.800 hektare menjadi sekitar 7.500 hektare. Kerja sama dengan IPB, UGM, dan UI digalang untuk mendampingi desa. Lahan tidur di Babulu mulai dibuka kembali dengan bibit unggul dan sistem sewa tertata. Desa diarahkan menjadi simpul produksi pangan, bukan lagi sekadar penerima bantuan.

Untuk 12–24 bulan pertama, targetnya konkret: RSUD RAPB memiliki perangkat kesehatan baru yang berfungsi, minimal 30–45 sekolah direvitalisasi. Status Coastal Road dialihkan, satu segmen konektivitas mulai dibangun. Blueprint kota disahkan, proyek ikon kota groundbreaking, satu ruang publik tertata dan hidup. Luasan sawah bertahan di atas 7.000 hektare, hasil panen meningkat, dan beberapa desa naik kelas kemandirian.

Dari tutur katanya, Mudyat Noor berbicara lugas, kadang tanpa filter, tapi rasional. Ia ingin PPU benar-benar menjadi Gerbang Nusantara—pintu masuk yang bernyawa, bukan sekadar slogan.

Jika target itu bergerak serentak, masyarakat akan merasakannya: waktu tempuh lebih singkat, layanan lebih dekat, ruang kota lebih layak, dan pangan lebih terjangkau.

Di akhir pertemuan, kami menyerahkan kenang-kenangan: cover Media Kaltim edisi khusus bergambar Bupati Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin dengan tajuk “Pelopor Gerbang Nusantara.” Cover itu bukan sekadar cendera mata, melainkan penanda komitmen bersama: pemerintah membuka jalan, media mengawal, dan masyarakat ikut terlibat.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.