JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025) pagi pukul 08.15 WIB.

Di pelataran Istana Merdeka, Presiden dan Bill Gates berjabat tangan, kemudian Presiden mengajak Bill Gates memasuki ruang kredensial di Istana Merdeka.

Keduanya berbincang-bincang, kemudian diselingi dengan sesi foto bersama.

Presiden kemudian mengajak Bill Gates masuk ke dalam ruang kerja presiden. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih tampak mengikuti Presiden Prabowo dan Bill Gates di belakang.

Menteri-menteri yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Bill Gates pagi ini, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Rabu, menjelaskan Presiden Prabowo dan Bill Gates diagendakan membahas sejumlah isu, termasuk di antaranya pembangunan yang berkelanjutan.

“Presiden Prabowo dan Bill Gates dijadwalkan mengadakan pertemuan di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik,” kata Yusuf Permana.

Bill Gates, yang saat ini banyak berkecimpung dengan dunia filantropi, melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, setelah menyambangi Singapura. Di Singapura, bersama yayasan filantropinya, Bill Gates meninjau langsung beberapa inisiatif pembangunan yang berkelanjutan.

William Henry Gates III yang kemudian dikenal dengan Bill Gates merupakan salah satu pendiri Microsoft, perusahaan software ternama asal Amerika Serikat yang menciptakan revolusi dalam mikro-komputer pada 1970-an sampai dengan 1980-an. Bill Gates kemudian dikenal luas sebagai miliarder termuda pertama pada 1987, yaitu saat dia berusia 31 tahun.

Daftar orang terkaya Forbes pada Mei 2025 menempatkan Bill Gates pada urutan ke-13 dengan nilai kekayaan mencapai 113 miliar dolar AS.

Bill Gates keluar dari kepengurusan Microsoft sejak 2014, dan sejak saat itu dia lebih banyak berkecimpung di dunia filantropi, dan usaha-usaha yang menyangkut inovasi, serta yang mendukung keberlanjutan (sustainability).

Presiden Prabowo mengungkap kedatangan Bill Gates pertama kali saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Presiden Jakarta, Senin (5/5).

“Pada tanggal 7 Mei, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke sini, minta ketemu saya sudah cukup lama. Beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November. Beliau minta ketemu, antara lain, mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita,” kata Presiden Prabowo kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih saat sidang kabinet.

Prabowo melanjutkan dirinya tidak mengetahui bentuk penghargaan yang ingin diberikan Bill Gates. Namun, makan bergizi gratis (MBG) terus berjalan, meskipun pemerintah tidak diberi bantuan maupun penghargaan.

“Bahkan, beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa hanya saya katakan bahwa ‘kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” sambung Presiden Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

“Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/5/2025).

Maka dari itu, Ace menegaskan bahwa seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

Selain itu, sambung dia, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga Lemhannas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga pergantian Wapres Gibran Rakabuming kepada MPR.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. (ANT/KN)

TANGERANG – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya kembali berhasil menggagalkan keberangkatan 36 calon jemaah haji nonprosedural/ilegal ke Tanah Suci melalui Bandara Soetta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno Hatta Komisaris Polisi Yandri Mono di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara keberangkatan haji ilegal yang membawa puluhan korbannya tersebut.

“Modusnya pelaku sama, menggunakan penerbangan transit,” ucap Yandri.

Ia menerangkan, dalam pencegahan keberangkatan terhadap puluhan penumpang ini karena diduga akan melaksanakan ibadah haji, namun menggunakan Visa Work atau Amil.

Dari ke 36 orang yang terdiri dari 34 orang calon jemaah dan 2 orang sebagai pendamping, merupakan penumpang Srilanka Airlines UL 356 tujuan Jakarta – Colombo dan Riyadh. Mereka, katanya, akan bertolak ke Tanah Suci dari Bandara Soekarno Hatta pada Senin 5 Mei 20205 sekitar pukul 15.00 WIB.

“Keberangkatan mereka digagalkan setelah petugas Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan dokumen dan curiga jika mereka adalah rombongan haji nonprosedural,” ujarnya.

Puluhan rombongan haji nonprosedural ini berasal dari daerah Tegal, Brebes, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta dengan rentang usia 35 tahun sampai 72 tahun telah membayar sebesar Rp139 juta hingga Rp175 juta kepada pemimpin dan pendamping rombongan berinisial IA dan NF.

“IA dan NF yang memfasilitasi keberangkatan rombongan ini tidak menginformasikan ke para calon jemaah bahwa Visa yang akan di gunakan adalah visa kerja,” tuturnya.

“Yang membuat para calon jemaah yakin dan percaya bahwa IA dan NF pernah memberangkatkan calon jemaah pada tahun 2024,” tambahnya.

Menurutnya, terduga pelaku IA dan NF mengaku bisa memberangkatkan puluhan orang itu untuk berangkat haji karena sudah berpengalaman dan telah berhasil.

“Sesampai di Tanah Suci mereka akan menurus surat kerja atau Iqomah. Nah jika sudah mengantongi Iqomah ini mereka bebas berada di Tanah Suci, bahkan melakukan ibadah haji,” katanya.

Yandri mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendalami adanya dugaan tindakan pidana yang dilakukan IA dan NF selaku penyelenggara keberangkatan haji non prosedural ini.

“Kami masih melakukan pendalaman, terkait sangkaan pasal terhadap IA 48 tahun dan NF 40 tahun dan perannya masing masing,” kata dia.

Dalam hal ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) telah berhasil menggagalkan 117 calon jemaah haji nonprosedural melalui Terminal Keberangkatan Bandara Soetta, Tangerang, Banten, sejak beberapa pekan lalu.

Adapun asal dari para calon haji nonprosedural ini antara lain seperti dari Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, Jakarta, Banjarmasin dan wilayah sekitar Kalimantan.

Atas adanya tindakan itu, pihaknya berkoordinasi intens dengan Kementerian Agama. Kendati, kepada para tersangka dikenakan pasal akan diterapkan dalam menjerat pihak yang memfasilitasi, menyelenggarakan keberangkatan haji ilegal yaitu Pasal 121 Jo pasal 114 dan atau pasal 125 jo pasal 118A dan pasal 19 Undang undang RI nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagaimana.

Dan diubah dengan pasal 125 junto pasal 118A UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang.

“Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp6 miliar,” pungkasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan bahwa ratusan laporan tersebut terdiri atas 293 laporan dari masyarakat, dan 15 temuan jajaran Bawaslu.

“Tiga daerah dengan laporan dugaan pelanggaran tertinggi adalah Kabupaten Empat Lawang dengan 76 penerimaan laporan, Kabupaten Banggai 54 penerimaan, dan Kabupaten Bengkulu Selatan 28 penerimaan,” ujar Bagja dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

Ia lantas menyebut bahwa terdapat tiga daerah lain dengan laporan dugaan pelanggaran tertinggi, yakni Kabupaten Taliabu dengan 21 laporan, serta 17 laporan di Kabupaten Bungo maupun Kabupaten Gorontalo Utara.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa sebanyak 82 persen dari 308 laporan dugaan pelanggaran selama PSU Pilkada 2024 telah selesai ditangani, sedangkan yang masih diproses berjumlah 18 persen.

“Hasil penanganannya, 73 bukan pelanggaran, delapan pelanggaran hukum lainnya atau netralitas ASN (aparatur sipil negara), 11 pidana pemilihan, dan delapan pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa ada empat sengketa pemilihan yang diterima oleh Bawaslu, yakni di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Tasikmalaya, dan Provinsi Papua.

“Hasilnya, dari empat daerah tersebut adalah tidak dapat diregister karena tidak membuat kerugian secara langsung yang merupakan syarat dalam melakukan pengajuan sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, PSU Pilkada 2024 telah dilaksanakan di 19 daerah pada 22 Maret 2025, 5 April 2025, 16 April 2025, dan 19 April 2025.

19 daerah tersebut meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungo.

Kemudian, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, serta Kabupaten Bengkulu Selatan. (ant/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diagendakan menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia dari delapan negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 14.30 WIB.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden, ketibaan para Duta Besar LBBP di Istana Merdeka akan disambut dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara.

Adapun kedelapan duta besar yang akan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yaitu:

1. Luis Guillermo Arellano Jibaja, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ekuador untuk Republik Indonesia

2. Enrique Antonio Acuña Mendoza, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Bolivar Venezuela untuk Republik Indonesia

3. Roberto Colaminè, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Italia untuk Republik Indonesia

4. Philip Nathan Taula, Duta Besar LBBP Designate Resident Selandia Baru untuk Republik Indonesia

5. Ramil Rzayev Abil Oglu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Azerbaijan untuk Republik Indonesia

6. Roderick Bruce Brazier, Duta Besar LBBP Designate Resident Persemakmuran Australia untuk Republik Indonesia

7. Ivana Golubović-Duboka, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Serbia untuk Republik Indonesia

8. Faysal Ahmed Salad, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Federal Somalia untuk Republik Indonesia

“Penyerahan surat kepercayaan ini memperlihatkan komitmen negara-negara sahabat untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia,” ujar Yusuf. (ant/KN)

JAKARTA – Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Satelit Republik Indonesia 1 atau SATRIA-1 untuk menyediakan layanan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam acara diskusi di Bentara Budaya, Jakarta Pusat, Senin (5/5), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa layanan SATRIA-1 akan mencakup daerah-daerah yang selama ini belum memiliki akses internet atau blank spot area.

“Kita punya SATRIA-1, nanti mungkin beberapa spot, titik-titik yang dibutuhkan untuk penguatan jaringan, bisa kita usulkan dan bisa dipercepat,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa.

Pemerintah mendukung inisiatif komunitas dalam memanfaatkan perangkat-perangkat teknologi sederhana untuk menghadirkan konektivitas di tempat-tempat terpencil.

“Inisiatif jejaring warga ini menurut saya membuktikan antusiasme masyarakat kita untuk mengadopsi teknologi, walaupun dalam bentuk yang sederhana namun kreativitasnya luar biasa,” kata Nezar.

​​​​​​​Kementerian Komunikasi dan Digital, menurut dia, siap memfasilitasi pegiat dan pemangku kepentingan terkait dalam menyediakan fasilitas akses internet berbasis komunitas sesuai dengan ketentuan.

Nezar menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh warga dapat merasakan manfaat infrastruktur konektivitas yang sudah dibangun.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mengecek langsung pengelolaan layanan internet berbasis komunitas seperti di Kampung Adat Cipta Gelar di Sukabumi dan Desa Meulingge di Aceh.

“Kita prinsipnya no one left behind, jangan sampai ada yang tertinggal, semuanya bisa terlibat, bisa memanfaatkan jaringan ini untuk manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua,” kata Nezar.

“Konektivitas yang terbangun telah terbukti bermanfaat untuk mempererat hubungan sosial dan menjadi alat untuk mengekspresikan kebudayaan dan kebijaksanaan lokal,” kata dia. (ant/KS)