JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menghadiri persidangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5/2025).

Hadir dengan mengenakan kemeja hitam, Ganjar menyampaikan rasa senangnya karena melihat Hasto tetap bersemangat menghadapi perkara hukum yang sedang menimpanya.

“Saya senang Mas Hasto tetap semangat gitu, tetap semangat, tidak kendor, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengikuti seluruh proses ini,” ujar Ganjar dari dalam ruang sidang.

Dalam kunjungannya itu, Ganjar juga menyampaikan pesan khusus kepada Hasto agar terus tegar menjalani proses hukum.

“Yang penting sehat, yang penting semangat. Pokoknya kalau saya lihat wajahnya sumringah dan bersemangat, wah saya sudah selesai. Karena prosesnya (sidang) kan masih ada beberapa waktu kan,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Meski hadir mendampingi Hasto, Ganjar mengaku tidak melapor terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menekankan bahwa kehadirannya murni karena relasi personal dan solidaritas sebagai sesama kader partai.

“Oh nggak, nggak. Kalau seperti itu nggak perlu lapor-lapor, ini kan kesadaran diri dan relasi saja. Buat kami, kami bersahabat lama, di struktur dia Sekjen saya, dan hari ini sedang mengalami proses yang tidak mudah, maka kami akan memberikan dukungan,” tegasnya.

Selain Ganjar, sejumlah elite PDI Perjuangan juga turut hadir dalam sidang tersebut. Di antaranya Ketua DPC PDIP Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo (FX Rudy), Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani dan Pulung Agustanto, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emelia Julia Nomleni hingga anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah. Penyerahan laporan tersebut berlangsung di kantor Badan Bank Tanah di Jakarta, pada Kamis (8/5/2025), yang dilakukan oleh Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, kepada Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, dan disaksikan oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq.

Dalam sambutannya, Parman menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada BPK, terutama kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, atas dedikasi, ketelitian, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Badan Bank Tanah.

“Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh jajaran Badan Bank Tanah, ingin menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK, khususnya kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, atas dedikasi, ketelitian, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” kata Parman dalam sambutannya.

Parman menyampaikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, khususnya oleh Tim Pemeriksaan Keuangan Negara III, merupakan bentuk kontrol yang sangat penting dan bermanfaat. Menurutnya, LHP merupakan instrumen pembelajaran yang konstruktif dan menjadi pendorong untuk terus melakukan perbaikan internal secara berkelanjutan.

“Kami percaya, sinergi antara Badan Bank Tanah dan BPK akan terus menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun tata kelola pertanahan nasional yang lebih akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan ini adalah yang pertama kalinya terkait dengan keseluruhan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah.

Ia memberikan apresiasi kepada Badan Bank Tanah atas komitmennya dalam melakukan perbaikan tata kelola serta atas upaya dalam menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan nasional, seperti Bandara VVIP IKN dan jalan tol.

“Badan Bank Tanah telah memperoleh tanah seluas 33.000 Ha dan menyediakan tanah untuk reforma agraria 30 persen dari tanah negara yang diperuntukkan bagi Badan Bank Tanah. Ini memang perolehannya di tahun tersebut baru 33.000 Ha, tapi saya yakin kedepannya dengan kerja sama yang baik dengan Kementerian ATR/BPN akan lebih banyak lagi tanah yang dikelola,” jelasnya.

“Terima kasih kepada Kepala Badan Bank Tanah serta jajaran telah berkoordinasi dengan baik selama tahapan evaluasi, dan kami mohon maaf apabila dalam proses tersebut ada hal hal yang kurang berkenan di hati pak kepala dan jajaran,” tutup Akhsanul.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Riezky Aprilia, tak kuasa menahan tangis saat bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesaksiannya, Riezky mengungkap bahwa dirinya pernah diminta mundur sebagai calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 oleh Hasto Kristiyanto.

Ia mengisahkan pertemuannya dengan Hasto pada 27 September 2019. Saat itu, Riezky mempertanyakan ihwal undangan pelantikannya sebagai legislator terpilih.

Perlu diketahui, Riezky adalah caleg yang ditetapkan oleh KPU untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas, yang telah wafat sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif di Dapil Sumsel I, Riezky berada di posisi perolehan suara terbanyak kedua setelah Nazaruddin, dan secara hukum dinyatakan sebagai caleg DPR RI terpilih.

Namun dalam persidangan, Riezky mengindikasikan bahwa Hasto justru menginginkan agar Harun Masiku yang menempati kursi DPR, meski perolehan suara Harun saat itu hanya berada di posisi keenam.

“Saya mempertanyakan masalah pelantikan saya. Pelantikan saya, undangan saya. Sempat terjadi dialog pada saat itu, bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur,” ungkap Riezky dalam persidangan.

Ia menegaskan bahwa dirinya sempat bertanya mengapa harus mundur, sebab ia juga merupakan kader partai yang telah bekerja untuk PDIP. Dengan suara terbata-bata, Riezky tak kuasa membendung air mata saat mengenang momen tersebut.

“Saya mempertanyakan alasannya apa, apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu, karena saya juga kader partai, saya bekerja buat partai ini juga,” katanya sambil menangis.

“Dan waktu itu saya jujur saya sudah sedikit emosi karena capek, saya capek saya terus-terusan gitu. Pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek, beliau emosi saya emosi,” lanjutnya.

Riezky menyebut bahwa Hasto menegaskan permintaan mundur itu merupakan perintah dari partai. Namun, Riezky menyatakan bahwa dirinya hanya akan mempertimbangkan mundur jika perintah itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP.

“Beliau (Hasto) menyampaikan bahwa, ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat, saya bilang, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu,” tuturnya.

Respons Hasto terhadap penolakan Riezky disebut cukup mengejutkan. Hasto menegaskan kedudukannya sebagai Sekjen partai, yang membuat Riezky memberikan jawaban emosional.

“Dan Pak Sekjen menjawab dan itu yang saya tidak akan pernah saya lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi, ‘saya ini Sekjen partai’,” ujar Riezky.

“Di situ saya, reaksi saya juga emosi, saya berdiri, (saya bilang), ‘saya tahu Anda Sekjen partai tapi Anda bukan Tuhan.’ Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen tapi sangat melekat sampai sekarang di benak saya,” tambahnya.

Suara Riezky kembali tercekat ketika melanjutkan kisah tersebut. Ia menyeka air matanya sebelum meneruskan cerita.

“Dan saya emosi, saya jujur, saya akui saya emosi pada saat itu, dan memang dilerai oleh Pak Komarudin Watubun, saya langsung meninggalkan ruangan. Saya meninggalkan ruangan, habis itu saya langsung pulang,” kata dia.

Saat jaksa menanyai lebih lanjut tentang respons lanjutan Hasto dalam pertemuan itu, Riezky mengaku sudah tidak begitu mengingat. Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Riezky untuk membantunya mengingat kembali detail kejadian.

“Saya bacakan ya, BAP nomor 14, Yang Mulia. Saksi, ya, saya bacakan supaya setidaknya mengingat memori, ‘pada saat itu, Hasto marah dan menggebrak meja, mengatakan ‘saya ini sekjen’. Kemudian saya spontan berdiri dan mengatakan ‘Anda bukan Tuhan’, kemudian Hasto mengatakan, ‘Anda melawan saya?’, kemudian saya jawab, ‘iya, saya melawan Anda, tapi bukan partai’, ada jawaban seperti itu?” tanya jaksa.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Riezky Aprilia, menyatakan bahwa dirinya pernah melawan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR terpilih agar posisinya digantikan oleh Harun Masiku.

Pernyataan itu disampaikan Riezky saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dalam pengurusan pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengisahkan bahwa dirinya menghadiri undangan konsolidasi dari DPP PDIP yang diterimanya pada 27 September 2019. Undangan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun. Saat tiba di kantor DPP PDIP, ia kemudian bertemu langsung dengan Hasto.

Dalam pertemuan itu, Riezky mengaku diminta mundur agar Harun Masiku bisa menggantikannya sebagai anggota DPR. Namun, ia dengan tegas menolak permintaan tersebut, kecuali ada instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek, beliau emosi, saya emosi, sampai beliau menyampaikan bahwa, ini perintah partai,” ujar Riezky di persidangan.

“Saya bilang, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu,” lanjutnya.

Riezky juga membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa Hasto sempat marah, menggebrak meja, dan membentaknya ketika ia menolak mundur.

“Pak Sekjen menjawab dan itu yang saya tidak akan pernah saya lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi, ‘saya ini sekjen partai’,” tutur Riezky.

Merasa tersudut, Riezky mengaku emosional dan melawan balik dengan tegas.

“Reaksi saya juga emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan,” ucapnya.

Situasi memanas itu akhirnya dilerai oleh Komarudin Watubun. Riezky pun memilih keluar dari ruangan dan meninggalkan kantor DPP PDIP.

Lebih lanjut, Riezky membeberkan bahwa dirinya sempat diberikan syarat oleh Hasto terkait undangan pelantikannya sebagai anggota DPR dari Dapil I Sumatera Selatan. Syaratnya, ia harus bersedia mundur setelah enam bulan menjabat sejak 1 Oktober 2019.

Sebagai informasi, Hasto kini menjalani proses hukum atas dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi terkait Harun Masiku, eks caleg PDIP yang buron sejak 2020.

Hasto juga didakwa terlibat dalam penyuapan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta demi mengurus penetapan PAW Harun Masiku sebagai anggota DPR.

Dalam dakwaan disebutkan, Hasto melakukan tindakan tersebut bersama orang-orang kepercayaannya, yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Donny telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum diproses lebih lanjut, Saeful sudah divonis bersalah, sementara Harun masih buron hingga kini.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R