Asisten I Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
PENAJAM PASER UTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, menyepakati batas wilayah administrasi dan telah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tapal batas dengan IKN telah disepakati, dan penetapan batas wilayah IKN dengan PPU masih berproses di Kemendagri,” ujar Asisten I Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang ketika ditanya mengenai batas wilayah dengan IKN, di Penajam, Minggu (5/10/2025).
Batas wilayah IKN dengan daerah penyangga, Kabupaten Penajam Paser Utara telah diajukan kepada Kemendagri, dan penetapan batas wilayah yang sama juga telah dilakukan antara IKN dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.
Menurut dia, penetapan batas wilayah tersebut merupakan salah satu target Otorita IKN untuk diselesaikan sebelum IKN menjadi Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus).
“Kesepakatan batas wilayah administrasi IKN dengan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dilakukan beberapa waktu lalu,” katanya.
Hasil survei di lapangan, kata dia, tidak semua wilayah Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam deliniasi IKN.
Tiga titik batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan IKN telah dilakukan survei dan pemasangan tapal batas, yakni wilayah Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Maridan dan Desa Telemow, Kecamatan Sepaku.
“Tapal batas wilayah administrasi antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan IKN sudah disepakati kedua belah pihak, dan penetapan menunggu keputusan Kemendagri,” kata Nicko Herlambang. (ANT/KN)
Prajurit Batalyon Intai Amfibi-1 Korps Marinir TNI AL (Yontaifib-1) duduk di dalam ruangan dekompresi (chamber decompression) milik Yontaifib-1 usai melakukan penyelaman dalam operasi SAR pesawat Sriwijaya Air PK-CLC nomor penerbangan SJ 182 di Pantai Tanjung Kait, Tangerang, Banten, Minggu (17/1/2021). Ruangan tersebut digunakan oleh para penyelam untuk menghilangkan kadar nitrogen dalam tubuh untuk menghindari terjadinya dekompresi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
JAKARTA – Dinas Penerangan TNI AL mengungkapkan seorang prajurit Detasemen Intai Para Amfibi 1 (Denipam 1) Marinir Praka Zaenal Mutaqim gugur saat operasi terjun payung di perairan Teluk Jakarta, menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi Kamis (2/10) saat Praka Zaenal mengalami kecelakaan di udara ketika processing opening parachute. Saat itu, Marinir melaksanakan operasi Rubber Duck Operation (RDO) dalam rangkaian HUT TNI yakni “Presidential Inspection”.
“Dengan penuh rasa duka cita sedalam-dalamnya, TNI Angkatan Laut menyampaikan bahwa salah satu prajurit terbaik kami yaitu Praka Mar Zaenal Mutaqim telah gugur,” kata Tunggul di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Dia mengungkapkan saat itu parasut Praka Zaenal tetap mengembang hingga mendarat di air. Namun dia tak menjelaskan secara jelas insiden penyebab gugurnya Praka Zaenal.
Setelah insiden itu, menurut dia, tim pengaman di laut segera mendekati penerjun dan melaksanakan evakuasi menggunakan ambulance sea rider menuju posko kesehatan Kolinlamil.
Kemudian Praka Zaenal langaung dievakuasi menuju RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani penanganan intensif. Namun setelah perawatan di rumah sakit dan berbagai upaya medis diberikan selama dua hari, nyawa Praka Zaenal tak tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia.
Dia mengungkapkan bahwa Praka Zaenal gugur pada Sabtu (4/10) dini hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah dimakamkan dengan upacara militer di kampung halamannya yaitu Kabupaten Grobogan. Jawa Tengah.
Atas nama seluruh jajaran TNI AL, dia menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dia berharap keluarga Praka Zaenal diberikan kekuatan dan ketabahan.
Sebagai bentuk penghormatan, dia mengatakan bahwa TNI AL mengusulkan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada Almarhum atas jasa-jasanya saat bertugas. Dia juga memastikan insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi TNI AL untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap operasi dan latihan.
“Almarhum adalah prajurit yang berdedikasi tinggi, berprestasi, dan selalu menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam setiap tugas yang diemban,” katanya. (ANT/KN)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas acara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung pada pekan ini karena saat ini rancangannya masih digodok sehingga insiden-insiden yang sempat terjadi terkait MBG tidak lagi terulang.
“Minggu ini harus selesai, tetapi kan begini, bukan karena perpres belum ada kemudian tidak jalan, kan tidak. Jadi, sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang (sudah, red.) jalan. Nah, perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Prasetyo melanjutkan perpres mengenai tata kelola MBG itu saat ini dirancang lintas kementerian/lembaga.
“Dengan beberapa masukan dan kejadian beberapa waktu belakangan, memang semangatnya kami tentu ingin program ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi, tunggu mohon waktu agar supaya semuanya, memang mungkin kita tidak tepat ya menggunakan istilah sempurna, tetapi sebanyak mungkin apa yang menjadi celah untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan itu sudah bisa kita antisipasi sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” sambung Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi.
Terkait adanya permintaan untuk menghentikan MBG, Pras menyampaikan adanya kekurangan-kekurangan, termasuk insiden keracunan itu harus diperbaiki, dan menjadi bahan evaluasi.
Dia pun berharap saat perpres mengenai tata kelola MBG itu terbit, insiden-insiden keracunan itu tidak lagi terjadi.
“Jadi, bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu, yang kita perbaiki karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” ujar Prasetyo Hadi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat (3/10) menjelaskan perpres mengenai tata kelola MBG di antaranya mengatur secara rinci mengenai peran, fungsi, dan tugas masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
BGN, dalam perpres itu, ditetapkan sebagai penyelenggara, dan berwenang untuk melakukan intervensi manakala diperlukan, sementara Kementerian Kesehatan berperan dalam pengawasan terutama dalam aspek kesehatan dan keselamatan.
Kemudian, untuk penyaluran MBG kepada ibu hamil dan ibu menyusui diserahkan kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sementara pemerintah daerah mendapatkan tugas untuk menyiapkan berbagai infrastruktur penunjang.
Dalam draf perpres yang sama, Dadan menjelaskan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas membina petani, peternak, hingga nelayan untuk meningkatkan produksi, yang menjadi bahan baku MBG.
Tidak hanya mengatur soal peran, tugas, dan fungsi masing-masing instansi, perpres tersebut juga memuat sejumlah aturan teknis, di antaranya terkait standar makanan yang layak disajikan bagi penerima manfaat, aspek sanitasi dan kebersihan, mekanisme penanganan korban keracunan, hingga penguatan rantai pasok pangan dalam jumlah yang besar. (ANT/KN)
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala badan di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren sehingga insiden ambruknya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terulang.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/10) malam, menjelaskan perintah itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menko Muhaimin dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam.
“Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta jajaran kementeriannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya, serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” kata Seskab Teddy menyampaikan kembali isi perintah Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan insiden ambruknya bangunan mushalla di Ponpes Al Khoziny telah menjadi atensi khusus Presiden Prabowo.
“Beliau memonitor terus, makanya Beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Pras kemudian menyampaikan Presiden Prabowo juga memerintahkan evaluasi seluruh bangunan pesantren, terutama dari segi keamanan dan keselamatannya.
“Evaluasi ke depan semua pondok pesantren kami harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan, infrastruktur di pondok (pesantren) masing-masing,” sambung Prasetyo Hadi.
Bangunan mushalla di Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9) pekan lalu menyebabkan ratusan santri yang melaksanakan shalat berjamaah terjebak di bawah puing-puing bangunan.
Insiden itu berlangsung di tengah renovasi bangunan mushalla di lantai tiga.
Sebanyak 400 lebih petugas pencarian dan penyelamatan (SAR) langsung menjalankan evakuasi korban, tetapi proses itu tidak mudah mengingat puing-puing berukuran besar yang rentan ambruk dan dapat menimpa korban-korban selamat yang masih terjebak.
Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Budi Irawan menyatakan hingga Minggu 5 Oktober 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 36 orang.
Budi memperkirakan masih ada 27 santri yang terjebak di bawah puing-puing bangunan musala.
Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya mencatat jumlah korban selamat per Sabtu (4/10) bertambah menjadi 104 orang setelah satu santri yang sebelumnya hilang, dilaporkan dalam kondisi selamat. (ANT/KN)
Foto: Suasana perayaan HUT ke-80 TNI yang digelar di Kodim 0906/Kukar. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara aparat pertahanan dan pemerintah daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, TNI bukan hanya penjaga kedaulatan negara, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan daerah.
Upacara HUT TNI yang digelar di Lapangan Markas Kodim 0906/Kukar, Minggu (5/10/2025), dihadiri jajaran Forkopimda dan pejabat daerah. Meski berlangsung di tengah cuaca gerimis, semangat nasionalisme tetap mengiringi jalannya upacara yang berlangsung khidmat dengan mengusung tema “TNI PRIMA, TNI RAKYAT, INDONESIA MAJU.”
Tema tersebut mencerminkan semangat TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, sekaligus menggambarkan komitmen menjaga kedekatan dengan rakyat di setiap lini kehidupan berbangsa.
Dalam apel tersebut, Pemkab Kukar diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi TNI selama ini.
“Atas nama Pemkab Kukar, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI semakin kuat, profesional, dan semakin dicintai rakyat Indonesia,” ujarnya.
Lebih dari sekadar seremoni, Dafip menegaskan bahwa kolaborasi Pemkab Kukar dengan TNI, khususnya Kodim 0906/KKR, telah berperan nyata dalam berbagai program daerah. Mulai dari pengamanan wilayah, penanganan bencana, hingga pembangunan berbasis masyarakat di desa-desa.
“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin selama ini. TNI selalu hadir mendukung setiap langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan program pembangunan,” jelasnya.
Menurut Dafip, keberadaan TNI di daerah bukan hanya simbol kekuatan pertahanan, melainkan juga bagian dari mitra pembangunan yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap, di usia ke-80 ini, TNI dan Pemkab Kukar semakin mempererat kerja sama, terutama dalam mendukung visi “Kukar Idaman Terbaik”, yang merupakan cita-cita bersama untuk menghadirkan daerah yang inovatif, berdaya saing, dan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
“Harapannya, sinergisitas ini terus terjaga agar kita dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kukar melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI,” tutup Dafip. (Adv)
Perwakilan PT CAM menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan fasilitas sanitasi dan penyediaan air bersih kepada pihak SDN 002 Damai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. (Istimewa)
KUTAI BARAT — PT Cemerlang Asa Mandiri (CAM) sebagai bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) berperan aktif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di sekitar wilayah operasionalnya. Salah satunya melalui dukungan perbaikan sanitasi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SDN 002 Damai, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen CAM dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendorong kehidupan yang sehat dan sejahtera, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Melalui langkah ini, perusahaan berupaya menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
External and Security Affairs (EAS) Manager CAM Panji Setyadi menyampaikan, perbaikan sanitasi sekolah dan edukasi PHBS merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam mendukung lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi anak-anak.
“Kami percaya bahwa sinergi antara perusahaan, sekolah, dan masyarakat akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup di sekitar wilayah operasional,” terang Panji.
Siswa SDN 002 Damai bersama guru dan tim PT CAM berfoto bersama usai kegiatan edukasi PHBS di lapangan sekolah. (Istimewa)
Program ini mencakup perbaikan fasilitas toilet sekolah serta pemasangan filter baru pada sumur bor yang menjadi sumber air bersih utama di lingkungan sekolah. Sebelumnya, fasilitas sanitasi di sekolah mengalami kerusakan yang berdampak pada terbatasnya akses air bersih bagi siswa dan tenaga pendidik.
Kepala SDN 002 Damai Yuliana Nion menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan CAM. “Atas nama seluruh warga sekolah, kami mengucapkan terima kasih kepada PT CAM atas bantuan dan kerja sama yang diberikan. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan ramah anak,” ungkap Yuliana.
Sebanyak 326 siswa dan tenaga pendidik menjadi penerima manfaat langsung dari program ini. Selain perbaikan infrastruktur, CAM juga menyelenggarakan kegiatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bekerja sama dengan Klinik Arta Medica Center (AMC). Dalam kegiatan tersebut, drg Dwi Ari. dan tim memberikan penyuluhan serta praktik langsung kepada 120 siswa mengenai cara menyikat gigi dan mencuci tangan yang benar. (kn)
Tampak depan Gedung Oval Gallery – Plaza Seremoni, lokasi kantor Biro Media Kaltim di KIPP IKN. (foto: Riski/Media Kaltim)
Pasca gelaran Media Kaltim Nusantara Fun Run 2025 pada 4 Mei lalu, kami resmi menempatkan Biro IKN. Sejak saat itu, Media Kaltim semakin intens memberitakan perkembangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), mulai dari dinamika pembangunan di Sepaku hingga aktivitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Untuk memperkuat basis liputan, saya menunjuk Riski Maulana Perwira Atmaja sebagai Kepala Biro IKN dan Bayu Prasetyo sebagai wartawan yang bertugas sehari-hari. Keduanya diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghadirkan informasi cepat dan akurat dari lapangan.
Kerja sama yang terus dijalin dengan OIKN akhirnya membuahkan hasil. Media Kaltim mendapatkan satu ruangan khusus sebagai kantor biro, berbagi area dengan Antara News dan berjarak 2 ruangan dari kantor TVRI Nusantara. Lokasi ini tentu sangat strategis karena menempatkan Media Kaltim di jantung aktivitas informasi IKN.
Sebagai ungkapan syukur, Minggu (5/10) hari ini, kami menggelar acara sederhana di kantor baru tersebut, lalu melanjutkannya dengan makan bersama di Kampung Kecil, sebuah rumah makan yang berdiri persis berseberangan dengan Hotel Qubika.
Kantor Media Kaltim ini berada di lantai 2 Gedung Oval Gallery – Plaza Seremoni pusat kegiatan KIPP IKN. Posisinya persis di seberang Istana Negara IKN. Gedung ini dikenal publik karena kerap menjadi lokasi acara resmi, termasuk event Nusantara Food Festival 2025 bertajuk Festival Cokelat. Dengan arsitektur oval yang dinamis dan posisi strategis di Plaza Seremoni, gedung ini menjadi salah satu ikon kegiatan publik di kawasan inti pemerintahan.
1 dari 3
Suasana ruang kerja kami sederhana namun fungsional. Meja utama menghadap jendela besar dari lantai hingga langit-langit, membuat ruangan terasa terang. Di dinding terpasang foto Presiden dan Wakil Presiden, lengkap dengan lambang Garuda. Bendera Merah Putih berdiri di sudut ruangan. Dua banner Media Kaltim juga menghiasi ruangan: satu berisi daftar jaringan media, satu lagi kampanye pembaca e-paper setiap hari.
Area ruang tamu kecil dilengkapi sofa hijau dan kursi hitam modern, cukup untuk menerima tamu atau berdiskusi singkat. Suasananya formal tetapi tetap nyaman untuk aktivitas kerja sehari-hari.
Kehadiran kantor ini bukan sekadar ruang kerja. Biro di IKN adalah bentuk komitmen Media Kaltim untuk terus meliput dan menyajikan perkembangan pembangunan Nusantara secara akurat, independen, dan konsisten. Dari sini, kami memastikan publik Kaltim dan Indonesia mendapatkan kabar terbaru langsung dari pusat pemerintahan yang baru. (*)
Saya menyerahkan cover edisi khusus kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. (Foto: Riski/Media Kaltim)
Bertemu langsung dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Swissotel Nusantara Anniversary Run 2025, Minggu (5/1), menjadi momen yang tak saya sia-siakan.
Selama ini jadwalnya selalu padat. Tapi kali ini saya bisa menemuinya di sela acara. Langsung saya serahkan cover Media Kaltim bergambar dirinya dengan tajuk “IKN Maju Terus.” Basuki tersenyum, menatap lekat, lalu berkomentar singkat, “Wah, bagus sekali.”
Cover itu menampilkan sosok Basuki mengenakan helm putih bertuliskan Nusantara, rompi lapangan, dan kacamata hitam, dengan latar kawasan pembangunan IKN.
Slogan “IKN Maju Terus” menjadi pesan bahwa proyek ibu kota negara baru ini harus berjalan tanpa keraguan. Dari ekspresi Basuki saat menerima cover tersebut, tampak jelas ada kebanggaan sekaligus tekad yang tidak pernah padam.
Suasana akrab saat Basuki Hadimuljono melihat detail cover edisi khusus Media Kaltim. (Foto: Riski/Media Kaltim)
Sambil memegang cover, ia sempat berbagi cerita. Dukungan Menteri Keuangan, katanya, sangat membantu menjaga ritme pembangunan. Fokus utama kini adalah percepatan penyelesaian Gedung Wakil Presiden (Wapres) yang ditargetkan rampung November tahun ini. “Tahun depan sudah bisa ditempati,” ucapnya. Jika sudah difungsikan, ia percaya arus perpindahan akan semakin nyata dan kehadiran investor akan lebih deras.
Basuki menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya bertumpu pada APBN. Infrastruktur dasar tetap menjadi beban negara, tapi untuk proyek-proyek bernilai komersial pemerintah mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi asing langsung (FDI). “Intinya jangan sampai beban negara terlalu berat,” katanya. Dari data pemerintah, hingga September 2025, realisasi investasi non-APBN telah mencapai sekitar Rp65,3 triliun dari puluhan investor dan mitra kerja sama.
Kepastian hukum juga menjadi perhatian utama. Basuki menekankan, Perpres 79/2025 adalah payung penting yang menegaskan status IKN sebagai ibu kota politik sekaligus memberi kepastian kepada investor bahwa proyek ini akan terus berjalan. Regulasi ini memastikan arah pembangunan tidak bergeser meski terjadi pergantian kebijakan, sehingga risiko investasi bisa ditekan dan minat swasta maupun asing tetap terjaga.
Basuki Hadimuljono berfoto bersama tim Media Kaltim. (Foto: Riski/Media Kaltim)
Tak heran jika dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran untuk OIKN tetap dicantumkan sebesar Rp6,26 triliun. Meski nilainya menurun dibanding tahun-tahun awal, keberadaannya di APBN menjadi bukti bahwa pemerintah pusat konsisten mendukung IKN.
Dari pertemuan singkat itu, saya menangkap satu hal: Basuki membangun IKN bukan dengan retorika panjang, melainkan dengan kerja nyata. Semangat membangun ibu kota negara baru tampak jelas dari keteguhan sikapnya. Konsistensi, energi yang tidak surut, dan keyakinan kuat bahwa Indonesia mampu melangkah maju bersama. Pesan di cover pun selaras dengan sikapnya: IKN memang harus maju terus.
Start Swissotel Nusantara Anniversary Run 2025 di IKN. (foto: riski/mediakaltim.com)
MINGGU (5/10), kami datang ke IKN bukan sebagai panitia event lari. Kali ini hadir sebagai peserta, sekaligus bagian dari media partner dalam gelaran Swissotel Nusantara Anniversary Run 2025.
Rasanya berbeda. Biasanya kami hanya merancang dan mengawal jalannya event, meliput, lalu menyajikan berita. Kali ini justru ikut masuk ke barisan ribuan pelari, benar-benar merasakan atmosfer ajang lari di jantung Ibu Kota Nusantara.
Pengalaman ini mengingatkan pada Media Kaltim Nusantara Fun Run yang kami gelar 4 Mei 2025 lalu. Bedanya, kali ini saya datang bersama istri dan tim Media Kaltim sebagai peserta resmi. Kami menginap di sebuah villa di Sepaku yang dikelola Atmaja Riski Maulana, Kepala Biro IKN. Selepas subuh pukul 05.30 Wita, kami berangkat ke lokasi. Kantong parkir sudah disiapkan panitia, dan mobil kami bisa parkir persis di seberang kantor OIKN.
Tim Media Kaltim berfoto bersama setelah meraih medali finisher. (foto: riski/mediakaltim.com)
Sejak pagi, ribuan orang dengan jersey merah khas event memenuhi garis start. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memimpin pelepasan pelari. “Bukan hanya jadi pelopor hotel di sini, tapi juga jadi pelopor ekonomi dan kehidupan di Nusantara. Jadi kita doakan bersama semoga tetap eksis walaupun sebentar lagi akan ada beberapa hotel lain yang muncul,” ujarnya.
Start dan finish ditetapkan di Swissotel Nusantara, Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, dengan rute 8 kilometer melewati kantor OIKN, bundaran Sumbu Kebangsaan Barat, Jalan Grande Kawasan Istana, hingga simpang Tower Kemensetneg. Udara pagi yang sejuk, jalanan mulus, dan gedung pemerintahan yang menjulang memberi kesan nyata tentang wajah baru IKN.
General Manager Swissotel Nusantara, Chrestian Pesik, menegaskan filosofi di balik lomba ini. “Kenapa lari 8 kilometer? Karena angka delapan itu bagus, alurnya tidak terputus. Sama seperti harapan kami agar keberadaan Swissotel juga terus berkelanjutan di IKN,” katanya.
Peserta mancanegara usai menuntaskan lari 8K. (foto: riski/mediakaltim.com)Pelari putri memutus pita garis finish dengan senyum lebar. (foto: riski/mediakaltim.com)
Ekspresi peserta menjadi cerita tersendiri, dari pelari putri yang tersenyum lebar saat memutus pita finish, peserta mancanegara yang tampak kelelahan namun puas, hingga anak muda yang tetap berlari sampai garis akhir.
Di panggung utama, Basuki Hadimuljono menyerahkan hadiah Rp3 juta kepada juara putri pertama, Noor Aliya, disusul Zahra dan Keysa di posisi kedua dan ketiga. Untuk kategori putra, Lauri, Dasmin, dan Sejati Ginting menjadi yang tercepat.
Sebagai peserta, kali ini saya justru menjadi objek lensa puluhan fotografer di sepanjang lintasan. Hanya dalam hitungan jam, foto-foto sudah bisa diakses lewat aplikasi Fotoyu, tinggal memilih dan menebus sesuai keinginan.
Basuki Hadimuljono menyerahkan hadiah juara kepada pelari putri. (foto: riski/mediakaltim.com)
Usai berlari, suasana tak berhenti di garis finish. Semua peserta mendapat medali finisher sebagai apresiasi. Ribuan orang berkumpul di panggung utama, disambut penampilan band Geisha yang membawakan lebih dari lima lagu.
Kemeriahan memuncak saat dilakukan pemotongan kue ulang tahun Swissotel Nusantara oleh Basuki Hadimuljono dan GM Chrestian Pesik, didampingi manajemen hotel dan tamu undangan. Saya ikut mendampingi sesi ini.
Event ini memperlihatkan wajah IKN yang kian hidup. Jalan yang rapi, udara sejuk, bangunan pemerintahan, dan interaksi antarpeserta menunjukkan identitas baru Nusantara sebagai pusat Indonesia.
Swissotel Nusantara Anniversary Run 2025 membuktikan bahwa IKN bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan ruang publik untuk olahraga, hiburan, dan kebersamaan. (*)
Tim Media Kaltim menyerahkan cover edisi khusus kepada Bupati PPU Mudyat Noor. Foto: Dedy/Media Kaltim
SAYA menunggu momen ini sejak pelantikan 20 Februari 2025. Sabtu (4/10), selepas mengikuti rangkaian acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, kami mencegat Bupati PPU Mudyat Noor. Usai berbincang singkat sambil menyerahkan cover edisi khusus, beliau langsung berucap: “Ke rumah jabatan saja.” Seketika arah pertemuan berubah.
Di teras belakang rumah jabatan bergaya khas Paser—berpilar tinggi, lis emas, dan halaman luas yang masih menyisakan jejak air gerimis—percakapan pun mengalir.
Saya tidak sendiri. Bersama Direktur Media Kaltim Rini Ernawati, Direktur Radar Ibukota Nur Robbi Syai’an, dan Deddy Prawito dari Marketing & Creative Content, suasana pertemuan berlangsung akrab. Ada pula kedekatan emosional yang membuat obrolan lebih cair. Saya dan Mudyat Noor sama-sama alumni Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman. Ia angkatan 1996, saya 1997.
Mudyat Noor lahir di Samarinda, 9 Februari 1979, dari keluarga dengan latar seorang guru mengaji. Lulus sebagai Sarjana Kehutanan Unmul, ia kemudian meniti karier politik dan pernah duduk sebagai anggota DPRD Kaltim periode 2009–2014.
Saya berbincang dengan Bupati PPU Mudyat Noor di rumah jabatan. Foto: Dedy/Media KaltimBupati PPU Mudyat Noor bersama tim Media Kaltim usai menerima cover “Pelopor Gerbang Nusantara.”
Dalam Pilkada 2024, ia maju dengan 12 program unggulan berfokus pada infrastruktur, pemerataan layanan dasar, dan peningkatan kualitas SDM. Pada 20 Februari 2025, ia resmi dilantik sebagai Bupati PPU periode 2025–2030, berpasangan dengan Wakil Bupati Abdul Waris Muin.
Dalam obrolan siang itu, Bupati memulai dari angka. Ia tidak menutup-nutupi, APBD PPU 2026 diprediksi merosot tajam dari Rp2,4 triliun menjadi kisaran Rp1,4 triliun. Konsekuensinya, belanja yang tidak prioritas harus dipangkas, dan pembangunan diarahkan hanya pada sektor yang benar-benar memberi dampak luas.
Namun ia tidak pasrah menerima nasib. Sejak menjabat, ia terus melakukan roadshow ke Jakarta: melobi Kemenkes agar pengadaan cath lab RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Nipah-Nipah bisa terealisasi, menemui Kemendikbud untuk mendorong revitalisasi puluhan sekolah, hingga mendatangi Bappenas guna mengupayakan skema fiskal khusus melalui label Kawasan Strategis Pembangunan.
Tentang IKN, ia bicara tanpa tedeng aling-aling. PPU menanggung beban lalu lintas, air bersih, dan layanan dasar, tapi belum menikmati manfaat ekonomi yang sepadan. “Kalau penyangga ditata, orang akan datang, investor juga mau masuk,” tegasnya.
Karena itulah, strateginya menyiapkan PPU sebagai wilayah penyangga yang layak huni dan produktif. Penataan landscape kota, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan potensi wisata lokal menjadi agenda yang terus didorongnya.
Soal konektivitas, daftar pekerjaannya jelas. Status Coastal Road atau jalan pesisir ingin ia dorong dialihkan menjadi jalan provinsi agar lebih cepat dibiayai. Jembatan Buluminung—yang lebih dikenal sebagai Jembatan Pulau Balang—terus disodorkan agar masuk daftar proyek APBN multiyears. Sementara jalur Labangka–Babulu disiapkan sebagai akses antarkecamatan untuk memotong isolasi dan membuka arus barang.
Tampak depan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara. Foto: Agus/Media KaltimSaya berbincang dengan Bupati PPU Mudyat Noor di rumah jabatan. Foto: Dedy/Media Kaltim
Ia juga menyoroti kelemahan dasar tata kota. “PPU belum punya blueprint pembangunan,” katanya. Karena itu ia memaksa agar tahun ini dokumen itu lahir, lengkap dengan staging pembiayaan: APBD, APBN, hingga CSR. Dari situ, ia ingin menghadirkan bangunan ikonik multifungsi dan ruang publik yang hidup. “Kita butuh landmark yang membuat orang berhenti, melihat, lalu kembali,” ujarnya.
Di sektor pertanian, ia memperluas target lahan sawah dari 5.800 hektare menjadi sekitar 7.500 hektare. Kerja sama dengan IPB, UGM, dan UI digalang untuk mendampingi desa. Lahan tidur di Babulu mulai dibuka kembali dengan bibit unggul dan sistem sewa tertata. Desa diarahkan menjadi simpul produksi pangan, bukan lagi sekadar penerima bantuan.
Untuk 12–24 bulan pertama, targetnya konkret: RSUD RAPB memiliki perangkat kesehatan baru yang berfungsi, minimal 30–45 sekolah direvitalisasi. Status Coastal Road dialihkan, satu segmen konektivitas mulai dibangun. Blueprint kota disahkan, proyek ikon kota groundbreaking, satu ruang publik tertata dan hidup. Luasan sawah bertahan di atas 7.000 hektare, hasil panen meningkat, dan beberapa desa naik kelas kemandirian.
Dari tutur katanya, Mudyat Noor berbicara lugas, kadang tanpa filter, tapi rasional. Ia ingin PPU benar-benar menjadi Gerbang Nusantara—pintu masuk yang bernyawa, bukan sekadar slogan.
Jika target itu bergerak serentak, masyarakat akan merasakannya: waktu tempuh lebih singkat, layanan lebih dekat, ruang kota lebih layak, dan pangan lebih terjangkau.
Di akhir pertemuan, kami menyerahkan kenang-kenangan: cover Media Kaltim edisi khusus bergambar Bupati Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin dengan tajuk “Pelopor Gerbang Nusantara.” Cover itu bukan sekadar cendera mata, melainkan penanda komitmen bersama: pemerintah membuka jalan, media mengawal, dan masyarakat ikut terlibat.
