Beranda blog Halaman 432

Kapolri Apresiasi Film Sayap-Sayap Patah 2, Soroti Bahaya Radikalisme

0

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia memberikan edukasi ke penonton mengenai betapa bahayanya paham radikalisme.

“Untuk edukasi, (mengenai) begitu berbahayanya paham teroris, paham radikal, dan ini saya kira sangat baik,” katanya usai acara screening film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Dengan edukasi tersebut, menurutnya, masyarakat akan bisa mengetahui cara terhindar dari paparan paham radikalisme.

“Agar di satu sisi kita selalu sadar, ingat tentang bahayanya paham ini untuk sama-sama kita cegah, sama-sama kita lindungi lingkungan kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jenderal Pol. Sigit juga menilai bahwa film tersebut tidak hanya memberikan edukasi mengenai paham radikalisme, tetapi juga menggambarkan risiko yang dihadapi polisi saat bekerja.

“Di situ ada suasana bagaimana sulitnya menjadi seorang anggota polisi yang untuk bisa bertemu dengan keluarga saja sangat susah karena memang panggilan tugasnya yang sangat berat. Di sisi lain, kita melihat bahwa walaupun menghadapi risiko, namun anggota tetap semangat bertugas siang dan malam untuk menjaga masyarakat,” ucapnya.

Jenderal polisi bintang empat itu pun mengapresiasi atas dirilisnya film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia dan mengajak masyarakat untuk menontonnya.

“Pokoknya, saya sarankan tonton film ini karena film ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Diketahui, film Sayap-Sayap Patah 2: Olivia merupakan sekuel dari film Sayap-Sayap Patah yang dirilis pada tahun 2022.

Dalam sekuel baru ini, kisah yang disorot adalah tentang hubungan seorang ayah dan anak di mana sang ayah merupakan anggota Densus 88 sekaligus baru menjadi orang tua tunggal yang memiliki putri semata wayang.

Film ini disutradarai oleh Ferry Pei Irawan dan diproduksi oleh Denny Siregar Production. Sementara, naskah cerita ditulis oleh Rahabi Mandra dan Jocelyn Cordelia

Dalam film ini, Arya Saloka dan Myesha Lin menjadi tokoh utama sebagai ayah dan anak. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Bantah Dikendalikan Jokowi, Istana Tegaskan Tak Ada “Matahari Kembar”

0

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

“Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

“Tidak ada itu ‘matahari kembar’. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden. (ANT/KN)

Firli Bahuri Diumumkan OTT Sebelum Hasto dan Harun Masiku Diamankan

0

JAKARTA — Sidang lanjutan kasus dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengungkap fakta mencengangkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, mengungkap bahwa mantan Ketua KPK Firli Bahuri telah mengumumkan operasi tangkap tangan (OTT) ke publik sebelum seluruh target, termasuk Hasto dan buron Harun Masiku, berhasil ditangkap.

Pernyataan tersebut disampaikan Rossa saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (9/5/2025), saat jaksa mendalami penelusuran aktivitas ponsel milik Hasto.

“Jadi yang terekam hanya pukul 13.11, 15.06, 16.12, dan 16.26. Setelah itu tidak aktif?” tanya jaksa.

Rossa membenarkan, seraya menyebut tak lama setelah itu, Firli Bahuri sudah lebih dulu mengumumkan OTT ke publik.

“Iya. Kami mendapat kabar dari posko bahwa secara sepihak pimpinan KPK, Firli, mengumumkan OTT tersebut. Padahal saat itu, pihak-pihak terkait belum berhasil diamankan. Kami mempertanyakan kenapa sudah dirilis ke media, padahal operasi belum selesai,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, turut menggali lebih jauh mengenai dampak dari pengumuman tersebut. Rossa mengungkap bahwa tidak lama setelah ekspose itu, satuan tugas (satgas) yang dipimpinnya untuk menangani kasus tersebut diganti.

“Setelah ekspose itu, satgas saya dikeluarkan,” kata Rossa.

“Diganti?” tanya hakim.

“Iya. Diganti dengan satgas yang baru untuk menangani perkara tersebut,” tegasnya.

Dalam surat dakwaan, KPK menyebut Hasto diduga menghalangi upaya penangkapan Harun Masiku yang menjadi buron sejak Januari 2020. Ia disebut memerintahkan Harun untuk merendam ponsel agar tidak terlacak saat OTT dilakukan pada 8 Januari 2020.

Tak hanya itu, Hasto juga diduga meminta Harun tetap berada di kantor DPP PDIP agar tidak terdeteksi KPK. Akibatnya, Harun berhasil melarikan diri dan hingga kini masih menjadi buronan.

Hasto juga didakwa terlibat dalam praktik suap. Bersama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku, ia disebut memberikan uang sebesar Rp600 juta kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Uang itu diberikan agar Wahyu membantu meloloskan Harun dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024.

Dari nama-nama yang terlibat, Saeful Bahri telah dijatuhi vonis, Donny Tri telah ditetapkan sebagai tersangka, dan Harun Masiku masih dalam pelarian.

Pewarta: Fajri
Redaktur: Agus S

Qubika Boutique Hotel Jadi Simbol Ramahnya IKN pada Investor Swasta

PENAJAM PASER UTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut Qubika Boutique Hotel Nusantara merupakan contoh Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur itu, terbuka dan ramah terhadap pelaku usaha.

“Kami harap Qubika jadi pemantik investor lainnya,” ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono saat ditanya menyangkut investasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat (9/5/2025).

“Qubika contoh nyata bagaimana IKN terbuka dan ramah terhadap pelaku usaha,” tambahnya.

OIKN menyambut baik investasi swasta seperti PT Indonesia Kubika Nasional yang bergerak cepat, kreatif, dan berani menjadi pelopor, yang membuktikan IKN bukan hanya visi masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan.

Perkembangan Qubika sinyal positif bagi investor lain, kata dia, bahwa IKN adalah tempat yang prospektif untuk tumbuh dan berkembang.

Qubika Boutique Hotel Nusantara, investasi swasta murni pertama yang telah berjalan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, menambah ragam sarana akomodasi, juga sebagai simbol optimisme investor awal terhadap masa depan IKN.

Kehadiran Qubika juga membawa manfaat sosial di sekitar wilayah IKN, menurut Agung Wicaksono selain dampak ekonomi khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

Qubika sudah mempekerjakan beberapa warga dari sekitar IKN, timpal Direktur Qubika Boutique Hotel Nusantara Ferry Angkawidjaya, karena tumbuh bersama masyarakat adalah bagian dari kesuksesan berinvestasi di IKN.

Qubika optimistis dan berencana untuk terus memperluas usaha di IKN melihat peluang yang terbuka lebar, jelas dia lagi, pelaku usaha yang menjalankan bisnis di IKN masih memiliki peluang yang sangat besar.

Kehadiran Qubika Boutique Hotel Nusantara menandai fase baru bagi IKN dari pembangunan, menuju perputaran ekonomi riil, investasi telah bergulir, bisnis telah berjalan, dan keuntungan mulai dirasakan.

“Kami jadi bukti bahwa bagi investor yang bergerak lebih awal bahwa IKN bukan hanya tempat membangun, tetapi juga tempat untuk tumbuh,” demikian Ferry Angkawidjaya. (ANT/KN)

Pegawai OIKN Dibekali Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar

PENAJAM PASER UTARA – Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dibekali mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi potensi interaksi negatif dengan satwa liar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia.

“Ketika suatu wilayah disebut sebagai kota hutan, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi,” kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri ketika menjawab pertanyaan menyangkut menjaga IKN sesuai konsep kota hutan di Sepaku Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Jumat (9/5/2025).

“Termasuk upaya memulihkan kembali ekosistem hutan tropis, mengembalikan rumah yang telah hilang bagi satwa yang ada,” tambahnya.

IKN, ibu kota Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan konsep menyatu dan serasi dengan alam.

Sehingga satwa liar tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian penting dari komunitas ekosistem yang turut menjaga keseimbangan lingkungan.

Satwa liar, katanya, diharapkan menjadi teman, bahkan sahabat bagi warga IKN.

Semangat hidup berdampingan tersebut, pembangunan IKN bukan hanya soal membangun infrastruktur modern, lanjut dia, tetapi juga membentuk kesadaran baru untuk hidup selaras dengan alam dan seluruh makhluk hidup di dalamnya.

Pegawai OIKN dibekali cara berinteraksi yang aman dan tepat dengan satwa liar, pemahaman tentang landasan hukum dalam perlindungan satwa, langkah pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar, dan teknik pertolongan pertama saat menghadapi konflik di lapangan.

Pembekalan terhadap pegawai tersebut kerja sama OIKN dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur dan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

“Pemahaman tentang bagaimana hidup berdampingan secara harmonis dengan satwa liar jadi kunci penting dalam pembangunan yang berkelanjutan,” demikian Myrna Asnawati Safitri. (ANT/KN)

Pemkab Kukar Siapkan Pondok Tahfiz di Bukit Biru, Cetak Generasi Qur’ani dan Berkarakter

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pilar pendidikan keagamaan, dengan merancang pembangunan Pondok Tahfiz Al-Qur’an di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong. Rencana ini menjadi bagian integral dari program strategis “Satu Desa Satu Tahfiz Al-Qur’an” yang digagas Bupati Kukar, Edi Damansyah.

“Pondok akan kita bangun di Bukit Biru. Tujuannya bukan semata tempat belajar Al-Qur’an, tetapi sebagai pusat pembinaan karakter,” ujar Edi, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, pembangunan pondok ini dirancang sebagai pusat pendidikan holistik, yang menanamkan nilai-nilai keislaman sekaligus membentuk kepribadian kuat pada anak-anak sejak usia dini. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.

Ia menambahkan, keberadaan pondok ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan agama yang berkualitas. “Keberadaan pondok ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk belajar pendidikan agama,” tuturnya.

Pembangunan ini tidak akan dilakukan sendiri. Pemkab Kukar menggandeng lembaga keagamaan seperti Yayasan Masjid Al-Anshar yang telah terbukti berpengalaman dalam mendampingi proses hafalan dan pemahaman Al-Qur’an. “Kami sediakan tempatnya, mereka sediakan gurunya. Ini bentuk kolaborasi yang strategis,” jelasnya.

Pemilihan Bukit Biru sebagai lokasi pembangunan pondok juga bukan tanpa alasan. Kawasan ini dinilai memiliki kontur yang tenang dan jauh dari kebisingan, menciptakan suasana kondusif bagi anak-anak yang menempuh pendidikan keagamaan secara intensif.

Bupati Edi berharap, Pondok Tahfiz yang akan dibangun ini menjadi tonggak penting dalam membangun generasi Kukar yang tidak hanya unggul di bidang intelektual, tetapi juga tumbuh dengan fondasi spiritual dan karakter yang kokoh. (Adv)

DPMD Kukar Bidik Peningkatan Angka Desa Mandiri

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan pedesaan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa seluruh desa di wilayahnya kini telah keluar dari kategori desa tertinggal. Status seluruh desa saat ini minimal berada pada level desa berkembang.

“Sudah tidak ada lagi status desa tertinggal. Kita sudah berkembang. Bahkan nanti kita berharap berkembangnya menjadi maju dan mandiri,” kata Arianto, Jumat (9/5/2025).

Capaian ini menjadi tonggak penting bagi Kukar, dalam mengukur efektivitas pembangunan berbasis desa. Namun demikian, Arianto mengingatkan bahwa pencapaian tersebut baru merupakan fondasi awal. Kunci untuk menjadi desa maju dan mandiri tetap berada di tangan pemerintah desa masing-masing.

Ia mengungkapkan, DPMD telah menyediakan dukungan dana dan pendampingan berkelanjutan. Namun, jika aparatur desa tidak memiliki semangat dan inisiatif untuk melangkah, maka kemajuan akan sulit dicapai.

“Kalau yang kita dorong tidak mau bergerak, ya tetap mereka akan terus tertinggal. Kami masih memberikan dukungan dana dan pembinaan, tapi kalau pemerintah desanya tidak bergerak juga, ya tidak akan maju,” tegasnya.

Komitmen DPMD tak sebatas administratif. Arianto bahkan turun langsung ke lapangan untuk mendampingi desa yang membutuhkan perhatian lebih, seperti salah satu desa di Kecamatan Tabang.

“Saya sudah turun langsung, bahkan menginap seminggu di Tabang untuk mendampingi. Tapi ujungnya tetap tergantung pada pemerintah desa. Kalau mereka mau maju, ya harus bergerak sendiri,” jelasnya.

Dengan capaian status desa berkembang secara merata, Pemkab Kukar kini memasuki fase baru pembangunan desa berbasis kemandirian dan kolaborasi. Perubahan tidak hanya menuntut intervensi pemerintah daerah, tetapi juga gerakan aktif dari desa itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

“Saat ini sudah ada beberapa desa yang berhasil menjadi mandiri, kedepan kita berharap akan lebih banyak lagi,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Jadi Zona Perdagangan Karbon, Kades Sebelimbingan Sebut Peluang Ekonomi

TENGGARONG – Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara (Kukar), bersiap menjadi bagian penting dalam proyek perdagangan karbon. Kegiatan yang tengah digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama PT Tirta Carbon Indonesia.

Dukungan penuh disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) Sebelimbingan, Syaukani, yang melihat program ini sebagai peluang strategis bagi ekonomi desa. Pun sekaligus upaya pelestarian lingkungan.

Program ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Pemkab Kukar dan PT Tirta Carbon Indonesia, dalam pemanfaatan lahan gambut seluas kurang lebih 55 ribu hektare untuk perdagangan karbon. Sebagian kawasan tersebut berada di wilayah Sebelimbingan dan diperkirakan mencakup 2-3 ribu hektare lahan gambut.

“Tentunya sangat mendukung rencana kerja sama Pemkab Kukar dengan PT Tirta Carbon Indonesia yang akan melaksanakan perdagangan karbon di Kukar, khususnya masuk di wilayah Sebelimbingan,” ujar Syaukani, Jumat (9/5/2025).

Menurut Syaukani, proyek ini tak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi kelestarian ekosistem. Terutama bagi warga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

“Apalagi mengingat mayoritas pekerjaan masyarakat merupakan nelayan, sehingga tempat-tempat mencari ikan akan terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Dengan adanya program ini, lahan gambut yang sebelumnya rentan terhadap eksploitasi akan dikelola secara berkelanjutan dan produktif dalam konteks perdagangan karbon, membuka peluang insentif finansial bagi desa sekaligus menjaga keseimbangan alam.

“Saya selaku kepala desa dan tentunya mewakili masyarakat Desa Sebelimbingan akan memberikan dukungan penuh dengan rencana kegiatan tersebut,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

11 Tewas dalam Kecelakaan Maut Truk Tronton dan Minibus di Purworejo

0

PURWOREJO – Sebanyak 11 orang tewas dalam kecelakaan antara truk tronton dengan minibus di Jalan Raya Purworejo-Magelang, Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa.

Kapolres Purworejo AKBP Andry Agustiano membenarkan peristiwa nahas yang terjadi di jalan dengan kontur menurun tersebut

AKBP Andry menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika truk bernomor B-9970-BYZ melaju dari arah utara ke selatan. Truk berusaha mendahului minibus yang melaju di jalan menurun tersebut.

“Truk diduga kehilangan kendali hingga menyenggol minibus,” katanya.

Akibatnya, lanjut dia, truk minibus terguling hingga menabrak sebuah rumah yang berada di lokasi kejadian.

Petugas yang memperoleh informasi tentang kejadian itu langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi serta olah TKP.

Selain 11 korban tewas, kata AKBP Andry, terdapat enam korban lain yang terluka.

Dikatakan pula bahwa identifikasi terhadap para korban meninggal dunia masih dilakukan.

Selain itu, petugas juga masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Kepada pengemudi kendaraan berukuran besar, Kapolres mengimbau agar lebih berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan saat melintas di jalur Purworejo-Magelang tersebut.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Pirwagandi mengatakan sedang mendalami pemilik dump truk bermuatan pasir yang menabrak mobil angkutan umum di jalan turunan Magelang-Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menewaskan hingga 11 orang.

Menhub ditemui seusai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (8/5/2025), menyampaikan, pihaknya telah mengirim pejabat Kementerian Perhubungan ke lokasi kejadian untuk menyelidiki lebih dalam status dan kepemilikan truk tersebut.

“Saya sedang kirim orang atau kirim pejabat kami dari Kementerian (Perhubungan) untuk melihat lebih detail lagi, bentuknya seperti apa? Apakah ini badan usaha? Kadang-kadang kan juga mungkin ada perorangan yang mengusahakan kendaraan,” kata Menhub.

Menurut dia, ada kemungkinan truk tersebut dijalankan oleh badan usaha maupun perorangan, sehingga status legalitasnya perlu ditelusuri.

Ia menyatakan kendaraan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi tergolong pelanggaran, dan pelanggaran tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

Begitu pun jika ditemukan unsur tindak pidana dalam operasional kendaraan tersebut maka penanganan akan dilimpahkan sepenuhnya kepada kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau badan usaha mungkin kita akan merekomendasikan untuk melakukan, untuk mencabut izin usaha,” terang Menhub.

Kementerian Perhubungan menyatakan dump truk bermuatan pasir yang menabrak mobil angkutan umum di Purworejo tersebut tidak terdaftar dalam sistem perizinan.

“Memang seperti yang kecelakaan terakhir itu (dump truk bermuatan pasir yang menabrak mobil angkutan umum di jalan turunan Magelang-Purworejo, Kabupaten Purworejo) tidak ada izinnya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Menhub menekankan pentingnya pelatihan pengemudi, khususnya angkutan barang, agar lebih profesional dan aman dalam mengemudikan kendaraan berat di jalan raya.

Kemenhub, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), telah memberikan pelatihan kepada pengemudi khusus, dan akan memperluas cakupan pelatihan ke sektor pengangkutan barang-barang umum secara nasional.

Metode pelatihan akan difokuskan pada pelatih atau trainer internal perusahaan, yang nantinya bertugas melatih sopir-sopir mereka secara berkelanjutan dan tepat sasaran. (ANT/KN)

KPU Belum Terima Informasi Resmi Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Jet Pribadi

0

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya belum menerima informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai laporan dugaan korupsi terkait penggunaan pesawat pribadi (private jet).

“Pertama, kami belum dapat informasi apapun dari KPK, termasuk terkait yang disampaikan ada laporan kaitan dengan private jet,” kata Afifuddin saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dia menjelaskan penggunaan jet pribadi oleh KPU selama ini bertujuan untuk mendukung distribusi logistik dalam rangka persiapan pemilu dan kampanye yang berlangsung padat. Hal itu mengingat waktu yang terbatas, yakni hanya 75 hari untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Sehingga ada kebijakan untuk bagaimana mempercepat proses-proses (distribusi logistik),” ujarnya.

Kendati demikian, Afifuddin enggan merinci lebih jauh mengenai proses pengadaan jet privat tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari tugas komisioner KPU.

“Bukan urusan saya, itu ke kesekretariatan nanti,” jelas Afifuddin.

Sebelumnya, KPK mengatakan bahwa akan menelaah laporan koalisi masyarakat sipil terkait dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“KPK akan melakukan telaah terhadap setiap pelaporan pengaduan masyarakat untuk memverifikasi data dan informasi yang disampaikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/5/2025).

Budi menjelaskan bahwa penelaahan dilakukan untuk meninjau laporan tersebut termasuk dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK untuk menindaknya lebih lanjut atau bukan.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detail terkait laporan yang diterima tersebut.

Sementara itu, dia menyampaikan bahwa KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pelapor, sebab dinilai telah berkontribusi secara konkret dalam upaya pemberantasan korupsi.

Adapun koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI kepada KPK pada Rabu (7/5/2025). (ANT/KN)