JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto turut mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan yang dijadwalkan pada Minggu (18/5) waktu setempat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menugaskan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk berangkat ke Vatikan guna menghadiri pelantikan Paus Leo XIV.
“Malam ini saya bertolak menuju Vatikan untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV pada Minggu,” ujar Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Ia mengatakan misa pelantikan Paus Leo XIV rencananya dilaksanakan di Lapangan Santo Petrus, Vatikan.

“Berdasarkan waktu tempuh, kami akan tepat waktu sampai di Vatikan,” katanya.

Misa pelantikan Paus Leo XIV akan menandai awal resmi masa kepausan Kardinal Robert Francis Prevost, yang terpilih sebagai pemimpin Gereja Katolik pada 8 Mei 2025, menggantikan Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April 2025.

Dalam misa tersebut, Paus Leo XIV akan menerima dua benda simbolis sebagai bagian dari tradisi pelantikan.

Misa tersebut diagendakan untuk disaksikan oleh keluarga kerajaan, para pemimpin dunia, dan umat Katolik dari berbagai negara.

Paus Leo XIV, yang sebelumnya dikenal sebagai Kardinal Robert Francis Prevost, menjadi Paus pertama asal Amerika Serikat dan merupakan Paus ke-267 dalam sejarah Gereja Katolik Roma. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto terkejut setelah mendengar kesaksian dari penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Budi Raharjo, yang menyebut dirinya sebagai aktor intelektual dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku.

Dalam keterangannya, Hasto menekankan bahwa keterlibatannya dalam proses pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku hanya sebatas menjalankan hak konstitusional sebagai bagian dari partai politik dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

“Saya agak kaget juga disebut sebagai aktor intelektual, hanya karena memberikan suatu arahan, kemudian melaporkan,” ujar Hasto saat ditemui di sela-sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Jumat (16/5/2025).

Hasto menyatakan bahwa langkah hukum yang diambil PDIP, yakni mengajukan permintaan fatwa ke MA, merupakan proses kelembagaan yang sah dan dijamin oleh hak konstitusional setiap warga negara maupun institusi.

“Sehingga bukan berarti yang mengeluarkan sprinlidik lalu dianggap sebagai aktor intelektual,” lanjut Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga menyampaikan keheranannya atas kehadiran penyelidik KPK sebagai saksi dalam persidangan.

Ia mempertanyakan dasar legal penyelidik tersebut untuk bersaksi, karena menurutnya, penyelidik itu tidak secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang dipermasalahkan.

Ia menilai bahwa pernyataan Arif dalam persidangan bersifat subjektif dan tidak berdasarkan fakta empiris yang dialami langsung oleh yang bersangkutan.

“Bahkan bisa dikategorikan suatu konstruksi dengan tujuan-tujuan tertentu, yang pasti itu memberatkan saya,” kata Hasto.

Sebagai latar belakang, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Arif menyebut bahwa Hasto adalah aktor intelektual dalam kasus tersebut.

Kesimpulan itu disusun berdasarkan keterangan dari mantan kader PDIP, Saeful Bahri, serta dari sejumlah bukti percakapan dan petunjuk lain yang ditemukan oleh tim penyelidik sebelum dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020 dalam perkara suap yang melibatkan Harun Masiku.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Sidang perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengungkap fakta mengejutkan.

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Budi Raharjo, memberikan kesaksian yang menyiratkan adanya kebocoran dokumen rahasia berupa surat perintah penyelidikan (sprinlidik), yang diduga sampai ke tangan kader partai politik.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/5/2025), jaksa penuntut umum KPK menanyakan bagaimana dokumen sprinlidik bisa beredar di ruang publik dan bahkan ditampilkan dalam sebuah acara talkshow televisi oleh seorang politisi.

“Ini sempat muncul di media, dibawa oleh salah satu politisi masuk di suatu talkshow tapi bahwa bisa dijamin dokumen-dokumen itu memang kembali lagi sifatnya rahasia ya saksi? Karena bisa dicek lah di media, di google ini ada salah satu politisi heboh-heboh memperlihatkan kepada publik bahwa sprinlid yang dilakukan oleh tim, saksi dan tim ini, kok bisa ke mana-mana? Bisa muncul?” tanya jaksa KPK.

Jaksa juga menekankan bahwa seharusnya dokumen sprinlidik hanya digunakan untuk kepentingan tugas dan tidak disebarluaskan.

“Padahal faktualnya itu, apakah demikian yang saksi juga sempat baca bahwa, bisa saksi tegaskan bahwa sprinlid yang saksi pegang itu memang hanya untuk kebutuhan tugas dan tidak disebarluaskan untuk khalayak umum?” lanjutnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Arif menjelaskan bahwa dirinya memang pernah diperiksa oleh Dewas KPK terkait hal tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen, termasuk sprinlidik dan surat tugas (springas), disusun dan dibawa sendiri olehnya.

“Betul bapak, jadi perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan sprin lid itu, ketika muncul di media itu saya sempat diperiksa oleh Dewas. Di situ saya sampaikan bahwa yang menyiapkan dari awal untuk sprin lid, sprin gas, semua dokumen-dokuken itu saya sendiri. Jadi saya packing dengan clear view, itu ada mereknya juga. Dan itu saya bawa ke mobil, itu saya tempat kan di, saya selalu duduk di belakang sopir. Itu saya tempatkan di depan. Jadi kalau misalkan nanti terjadi OTT itu bisa langsung saya bawa, saya nggak bawa di tas, saya tempatkan di situ,” ujar Arif.

Ia mengaku mencurigai bahwa dokumen tersebut diambil tanpa izin, terutama setelah munculnya tayangan seorang kader PDIP yang memperlihatkan dokumen itu dalam acara televisi.

“Nah, ketika kemudian sprind lid itu ada di meja pada saat kami dilakukan pengamanan oleh tim eks KPK itu, saya tahu bahwa ini diambil tanpa sepengetahuan kami. Nah, kemudian, selesai kami melakukan ekspose untuk kasus itu dan naik ke penyidikan, nggak berapa lama, ada pemberitaan salah seorang dari kader PDIP, kemudian di dalam talkshow yang bapak sampaikan tadi menyampaikan mengibas-ngibaskan sprinlidik,” tutur Arif.

Arif bahkan mengatakan bahwa ia mengenali dokumen tersebut dari pelindung fisiknya.

“Pada saat itu saya mengenali, bahwa yang dia kibas-kibaskan itu masih ada tertera di situ merek clear view yang dipakai untuk melindungi sprin lid itu. Tapi ini masih dugaan saya bahwa malam itu memang saya melihat dari anggota di PTIK, karena ini ada dua, tapi saya nggak tahu apakah mereka berbagi dengan tim yang dibawa oleh eks penyidik itu, tapi mereka melakukan foto. Waktu mereka ngambil saya lihat, mereka memfoto sprinlidik itu,” imbuhnya.

Temuan dan dugaan tersebut, lanjut Arif, telah ia sampaikan kepada Dewas KPK.

“Nah, itu saya sampaikan kepada anggota Dewas pada saat itu, bahwa saya mengenali, itu yang ditunjukan itu adalah sprinlidik yang saya bawa pada saat itu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, seorang, mungkin kader ya dari partai, dia memperlihatkan di hadapaan publik. Saya juga nggak tahu itu motifnya apa, tapi yang jelas, di kami itu ada keterikatan, ada hubungan lah,” jelas Arif.

Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi proses penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Ia disebut memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggamnya agar tidak bisa dilacak oleh penyidik KPK ketika operasi tangkap tangan dilakukan pada 8 Januari 2020.

Selain itu, Hasto juga disebut menyuruh Harun tetap berada di kantor DPP PDIP agar menyulitkan pelacakan oleh KPK. Akibat perintah tersebut, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan sampai sekarang masih berstatus buronan.

Jaksa juga mendakwa Hasto dengan tuduhan menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sebesar Rp 600 juta. Uang suap tersebut ditujukan agar Wahyu membantu memuluskan proses pergantian antarwaktu anggota DPR dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku dalam periode 2019–2024.

Jaksa menyebut bahwa tindakan ini dilakukan oleh Hasto bersama dengan orang kepercayaannya, yakni Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, serta Harun Masiku sendiri. Saat ini, Donny sudah ditetapkan sebagai tersangka, Saeful telah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih buron.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyampaikan kepada seluruh kepala daerah PDIP untuk menyukseskan program pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto. Pasalnya, PDIP menghormati apa yang pemerintah pusat lakukan selama ini.

“Saya kira iya. Kita juga menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, yang sudah menjadi program nasional dan daerah harus menyukseskan,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Dia menjelaskan kepala daerah asal PDIP akan melakukan sinkronisasi dengan program pemerintah pusat. Maka itu, ketika membutuhkan pertolongan pemerintah pusat pun, para kepala daerah mudah berkomunikasi.

“Tinggal bagaimana menyinkronkan. Ketika ada kapasitas yang kurang, bagaimana kita menyelesaikan. Ketika ada problem muncul di daerah dan butuh pertolongan dari pusat, bagaimana cara kita berkomunikasi,” ujarnya.

“Dan ini menurut saya yang penting untuk kita bicarakan antara pusat dengan daerah, termasuk sebenarnya antara kepala daerah dengan DPRD. Sehingga pada saat kita membuat keputusan sama. Dan tentu dalam misi partai, kita punya tiga pilar. Ada struktural, ada eksekutif, ada legislatif,” sambung dia.

Menurutnya, dengan bersatunya tiga pilar di daerah akan membuat pelayanan yang bisa diberikan kepada rakyat jadi jauh lebih baik.
“Kalaulah di beberapa titik kita mempunyai tiga pilar ini, maka harapan kita mestinya pelayanan terhadap masyarakat bisa jauh lebih baik,” pungkas Ganjar. (ANT/KN)