JAKARTA – Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dan guru honorer untuk periode Juni sampai dengan Juli 2025 sebesar Rp150.000 per bulan dan akan dicairkan sekaligus dalam satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

Bantuan ini menyasar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) yang berlaku, serta untuk 3,4 juta guru honorer.

“Stimulus ekonomi kuartal II 2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri pada Jumat (23/5), yang dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri menteri, wakil menteri, serta pimpinan K/L terkait. Semua program akan mulai diterapkan pada 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Penyaluran BSU nantinya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama untuk guru honorer.

Selain BSU, pemerintah juga menggulirkan berbagai program stimulus lainnya. Di antaranya diskon tarif listrik 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA, berlaku dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

Stimulus lainnya mencakup diskon tarif transportasi massal seperti potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen, tiket pesawat dengan skema PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen, serta diskon angkutan laut hingga 50 persen.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen bagi sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama periode libur sekolah.

Dari sisi perlindungan sosial, pemerintah menambah bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan beras 10 kg per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara di sektor ketenagakerjaan, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen akan diberikan mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026 untuk mendukung keberlangsungan sektor padat karya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan bakal mempererat koordinasi dan pengawasan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyusul kasus Ayam Widuran di Surakarta, yang ternyata tidak halal.

“BPJPH langsung menurunkan tim Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk melakukan investigasi di lapangan. Kami juga berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen karena ini terkait perlindungan konsumen,” kata Haikal dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Ia menyampaikan, pemerintah melalui regulasi berkepentingan memastikan bahwa produk halal harus jelas dan ada kepastian kehalalan yang dibuktikan melalui sertifikat halal.

“Dan yang non-halal juga harus jelas sebagaimana diatur regulasi, yakni melalui adanya keterangan tidak halal,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, Haikal juga mengatakan terdapat sejumlah ketentuan terkait dalam regulasi Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 110 diatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Pencantuman keterangan tidak halal tersebut harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Selanjutnya, Pasal 185 mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal diberikan sanksi peringatan tertulis dan pelaku usaha wajib menarik produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal.

Ia pun berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha. Seluruh pihak untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ia berharap kasus ini menjadi pelajaran penting agar kejujuran dan transparansi dalam bisnis makanan dijaga, demi melindungi hak konsumen, termasuk umat Islam.

Haikal juga mengimbau agar masyarakat selalu merujuk informasi kehalalan dan kemanaan produk pada kanal resmi pemerintah, serta turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk yang beredar.

“Siapa saja yang menemukan produk di peredaran yang diduga tidak memenuhi ketentuan regulasi Jaminan Produk Halal yang berlaku, diminta agar menyampaikan laporan atau aduan melalui email [email protected],” kata Haikal. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai tuduhan terhadap kliennya soal keberadaan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 8 Januari 2020 tidak didukung bukti yang cukup.

Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Hasto, Patra M. Zein, usai sidang lanjutan kasus dugaan perintangan penyidikan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (26/5/2025).

Menurut Patra, analisis data Call Detail Record (CDR) yang diajukan oleh penyidik tidak bisa dijadikan dasar kuat untuk membuktikan keberadaan seseorang secara pasti.

“Seakan-akan Pak Hasto ada di PTIK pada tanggal 8 Januari 2020. Justru dengan kehadiran ahli (dalam sidang) terbantahkan lagi. Kenapa? Karena ahli secara tegas menyatakan bahwa data CDR itu tidak bisa menentukan lokasi seseorang,” tegas Patra.

Ia menjelaskan bahwa CDR hanya dapat menunjukkan lokasi Base Transceiver Station (BTS) yang terhubung dengan ponsel, bukan posisi spesifik pengguna.

“Data yang dianalisis dari penyidik itu tidak dapat menentukan lokasi seseorang. Dia hanya bisa menentukan BTS. Kalau mau menentukan lokasi seseorang, harus ada data yang lain,” tambahnya.

Patra pun mempertanyakan akurasi penyelidikan yang hanya mengandalkan data dari BTS.

“Saya jadi berpikir, kalau cuma mengandalkan data BTS, wajar Harun Masiku nggak ketangkap,” ujarnya, merujuk pada buronan dalam kasus yang sama.

Lebih lanjut, ia menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti valid yang menunjukkan Hasto benar-benar berada di PTIK pada tanggal tersebut.

“Tidak ada buktinya, baik dari keterangan saksi maupun keterangan ahli. Berarti tuduhan soal perintangan penyidikan juga belum terbukti karena tidak ada bukti permulaan yang cukup.”

Sidang lanjutan kasus ini akan digelar kembali pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi menetapkan 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha akan diperingati pada Jumat, 6 Juni 2025.

Penetapan tersebut diumumkan dalam Sidang Isbat yang digelar di kantor Kemenag RI dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

“Setelah menerima laporan dari berbagai titik rukyat di seluruh pelosok tanah air, hingga detik-detik menjelang keputusan belum ada laporan hilal terlihat. Namun, akhirnya muncul laporan dari Aceh bahwa hilal berhasil disaksikan oleh Pak Nabil dan telah disumpah oleh pihak berwenang,” jelas Menteri Nasaruddin.

Berdasarkan kesaksian tersebut, pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Maka, 10 Zulhijah yang merupakan Hari Raya Idul Adha diperingati pada Jumat, 6 Juni 2025.

Sidang Isbat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, para anggota Komisi VIII DPR RI, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pimpinan ormas Islam, serta para pejabat eselon di lingkungan Kemenag.

Menteri Nasaruddin menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran jalannya sidang dan suasana kebersamaan antar peserta.

“Semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia merayakan Idul Adha secara serentak. Namun, jika ada pandangan berbeda, kami harap semua pihak tetap menjaga ukhuwah dan menyelesaikan perbedaan dengan semangat kebersamaan,” ujar Nasaruddin.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pakar dan tim rukyat yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia, serta memberikan apresiasi khusus kepada pihak yang berhasil melihat hilal di Aceh.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pemanfaatan aset negara dapat memperluas alternatif pilihan lahan untuk perumahan subsidi.

Ara menyampaikan bahwa ekspose aset negara yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama Bank Tanah di depan para bank penyalur dan pengembang merupakan peluang bagi para pengembang untuk bisa meningkatkan atau memperluas alternatif pilihan lahan untuk pembangunan perumahan subsidi.

“Minggu kedua kami akan membahas khusus aset negara yang berada di BUMN. Kami berharap dari peluang yang ada ini, bisa terimplementasi secepatnya demi tercapainya program 3 juta rumah, bagai karpet merah bagi rakyat,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Menteri PKP menekankan bahwa jangan sampai kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dapat menghalangi pelaksanaan strategis ini.

“Silakan bagi para pelaku usaha di bidang properti, jika ada yang perlu dibantu, sampaikan kepada kami, asalkan niat baik untuk rakyat dan memajukan bangsa,” kata Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendata semua aset BUMN baik di daerah urban maupun TOD.

“Kami menunggu pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini,” kata Tiko.

Dukungan penuh disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya.

“Kami mendukung secara penuh program perumahan mulai dari Surat Keputusan (SK) 3 Menteri hingga perizinan di daerah di seluruh Indonesia. Kami melakukan pengawasan dan juga memastikan implementasi kebijakan di lapangan tidak mendapatkan masalah,” kata Sang Made Mahendra Jaya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat strate title, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga kejaksaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 22.00 WIB, Selasa (27/5/2025), setelah lepas landas dari Hanoi, Vietnam.

Di apron Lanud Halim Perdanakusuma, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut kedatangan Presiden Macron serta Ibu Negara Prancis Brigitte Macron tepat di ujung tangga pesawat.

Presiden Macron menggandeng tangan Brigitte saat keduanya menuruni anak tangga. Tepat di ujung tangga pesawat, Menhan Sjafrie memberikan hormat, dan keduanya bersalaman. Presiden Macron sempat berbincang-bincang singkat dengan Menhan Sjafrie, sebelum akhirnya Sjafrie memperkenalkan Presiden Macron kepada Menlu Sugiono, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Menlu Sugiono juga sempat berbincang-bincang singkat dengan Presiden Macron.
Dalam prosesi penyambutan, Presiden Macron berjalan menyusuri karpet biru yang tergelar di apron Lanud Halim Perdanakusuma sampai ke kendaraannya.

Atraksi tarian tradisional Betawi Nanjak Ajer serta musik tradisional Betawi Gambang Kromong turut memeriahkan acara penyambutan untuk Presiden Macron di Lanud Halim Perdanakusuma.

Presiden Macron dan Ibu Negara Prancis menyalami lebih dulu duta budaya Abang None yang menyambut kedatangan, kemudian Presiden Macron dan Brigitte juga sempat menyaksikan langsung tarian yang dipersembahkan untuk mereka.

Usai mengikuti prosesi penyambutan, Presiden Macron sempat melayani permintaan wawancara media Istana. Wawancara itu berlangsung singkat selama kurang lebih semenit.

Presiden Prabowo dijadwalkan menyambut secara resmi kunjungan Presiden Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Upacara jajar kehormatan bakal digelar dalam rangkaian penyambutan resmi tersebut.

Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan Presiden Macron bakal bertemu empat mata, dan memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis. Keduanya juga kemungkinan akan menyampaikan pernyataan bersama dari hasil pertemuan tersebut.

Selepas acara di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dijadwalkan mengajak Presiden Macron ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kunjungan ke Candi Borobudur disebut permintaan dari Presiden Macron.

Kunjungan Presiden Macron di Jakarta dan Magelang berlangsung pada 27 Mei 2025 sampai dengan 29 Mei 2025. Kunjungan itu merupakan rangkaian lawatan luar negeri Macron di kawasan Indo-Pasifik yaitu Hanoi, Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Usai merampungkan lawatannya di Indonesia, Presiden Macron dijadwalkan melanjutkan lawatan ke Singapura. (ANT/KN)

LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi dengan letusan setinggi 1.200 meter di atas puncak Mahameru pada Rabu (27/5/2025) pagi.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 06.12 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 1.200 meter di atas puncak atau 4.876 meter di atas permukaan laut (mdpl),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Rabu (27/5/2025).

Menurutnya, erupsi tersebut juga mengeluarkan abu vulkanik yang teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut, bahkan saat laporan tersebut dibuat, petugas merekam bahwa erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih berlangsung.

Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu tercatat sudah tiga kali erupsi pada Rabu, yakni pukul 00.59 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak, kemudian erupsi kedua pukul pukul 02.37 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati 500 meter di atas puncak dan pukul 06.12 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 1.200 meter.

Liswanto menjelaskan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi terkait dengan status Gunung Semeru yang masih Waspada atau Level II, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.

“Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” katanya.

Masyarakat juga perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai dan lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. (ANT/KN)