TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perkebunan (Disbun), terus meneguhkan perannya dalam mendukung pengembangan perkebunan rakyat. Tak sekadar menyalurkan bantuan, Disbun Kukar kini lebih menekankan pendekatan berbasis kebutuhan dan kesiapan petani, demi menciptakan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perkebunan Disbun Kukar, Rudiyanto Hamli, menyampaikan bahwa semua program bantuan disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang jelas. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah skema Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk memastikan bahwa usulan benar-benar berasal dari kelompok tani yang siap secara kelembagaan dan legalitas lahan.
“Program kami mengedepankan akurasi. Usulan bantuan harus melalui verifikasi lahan dan kelompok, agar tidak bermasalah di kemudian hari,” terang Rudiyanto saat ditemui di kantornya, Jumat (30/5/2025).
Disbun Kukar tetap membuka ruang bagi pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan kelapa dalam. Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari sarana produksi, pupuk, bibit, hingga pembangunan rumah produksi pasca-panen.
Rudiyanto menekankan, dalam pengembangan kelapa sawit misalnya, pihaknya tidak hanya fokus pada penanaman baru, tapi juga pada intensifikasi melalui peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. “Kami juga awasi PBS (Perusahaan Besar Swasta) agar tetap sesuai komitmen. Tapi untuk rakyat, prioritas kami jelas: legal, siap, dan berdampak,” ujarnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas tertentu seperti kelapa dalam adalah kondisi geografis, terutama di wilayah pesisir seperti Samboja dan Muara Jawa. Air pasang laut yang tinggi menuntut intervensi teknis seperti pembangunan pintu air untuk menjaga kestabilan struktur tanah.
Di daerah darat, petani mulai melirik jenis kelapa genjah dan batok yang dianggap lebih adaptif dan bernilai ekonomis. Sementara itu, pengembangan kopi difokuskan di wilayah seperti Jonggon, Cipari, Perangat, dan Kohiman, di mana kelompok tani mendapatkan bantuan berupa alat produksi dan rumah pengolahan.
Komoditas kakao juga menunjukkan geliat di sejumlah titik, seperti Lung Anai dan SP3, bahkan turut melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengelolaannya. “Kami memang tidak bisa bantu semua sekaligus, tapi untuk lahan 2 hingga 5 hektare, kami upayakan alat pasca-panen dan rumah produksi. Ini penting agar petani tidak hanya menjual bahan mentah,” tutupnya. (Adv)
TENGGARONG – Kelapa sawit terus mengakar kuat sebagai komoditas unggulan di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Lebih dari sekadar mesin ekonomi daerah, sawit kini menjadi sumber penghidupan ribuan petani rakyat dan titik temu antara investasi swasta dan kesejahteraan masyarakat.
Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar mencatat bahwa pengembangan sawit di Kukar berjalan melalui dua jalur utama. Yakni perkebunan rakyat dan Perusahaan Besar Swasta (PBS), keduanya berkembang beriringan dan saling menopang.
“Peran petani dan perusahaan sama-sama penting. Kita membangun ekosistem sawit yang seimbang berbasis masyarakat namun tetap terbuka pada investasi,” ujar Sekretaris Disbun Kukar, Muhammad Taufik Rahmani, Jumat (30/5/2025).
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap budidaya sawit cukup tinggi. Banyak petani memulai secara swadaya, mengelola lahan milik sendiri, dan hanya sebagian yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Petani kita mulai mandiri. Ini hal positif yang perlu terus didukung,” tambahnya.
Kemudahan dalam perawatan dan umur produktif yang relatif cepat menjadikan sawit menarik bagi pekebun. Taufik menyebut, dengan usia tanaman sekitar tiga hingga empat tahun, petani sudah bisa memanen hasil. Kombinasi ini membuat sawit semakin diminati di tingkat akar rumput.
Di Kecamatan Kembang Janggut, tercatat lebih dari 7 ribu hektare kebun sawit dikelola masyarakat, sementara di Muara Badak mencapai 5 ribu hektare lebih. Totalnya melibatkan ribuan kepala keluarga yang menggantungkan penghasilan pada tanaman tersebut.
Namun bukan hanya petani kecil yang aktif. Perusahaan besar juga mengelola lebih dari 226 ribu hektare lahan sawit di Kukar. Keberadaan mereka turut membuka lapangan kerja dan memperkuat infrastruktur ekonomi lokal.
Untuk memastikan pemerataan manfaat, Disbun Kukar menyalurkan berbagai bantuan: bibit unggul, pelatihan teknis, hingga pembentukan kelompok tani yang lebih tertata. Program ini diarahkan agar petani memiliki daya saing yang lebih baik, sekaligus memahami prinsip-prinsip agribisnis modern.
“Petani kita harus kuat, tidak hanya di hulu tapi juga dalam pengelolaan hasil. Kita bantu mereka agar bisa naik kelas,” ujar Taufik.
Kukar juga tak abai pada isu lingkungan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pemetaan lahan, pelestarian kawasan lindung, dan mendorong perusahaan serta petani menerapkan praktik ramah lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak alam. Kita ingin keberlanjutan, agar manfaat sawit bisa dirasakan lintas generasi,” tegasnya. (Adv)
TENGGARONG – Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar), terus menunjukkan perkembangan positif sebagai kawasan pesisir yang strategis. Tak hanya dikenal sebagai lumbung ikan, wilayah ini kini mulai menapaki jalur baru melalui budidaya rumput laut dan pengembangan ekowisata pesisir.
Salah satu titik yang mencuri perhatian adalah kawasan Tanjung. Dimana komunitas nelayan lokal aktif mengelola budidaya rumput laut. Meski sempat terganggu oleh serangan virus, aktivitas budidaya tetap berjalan berkat semangat masyarakat yang tinggi.
“Potensi Samboja tidak hanya pada tangkapan ikan. Budidaya rumput laut juga mulai berkembang. Tantangannya ada, tapi masyarakat tetap semangat,” ujar Camat Samboja, Damsik, Jumat (30/5/2025).
Selain sektor kelautan, Kecamatan Samboja juga mulai dikenal sebagai tujuan wisata pesisir. Keindahan pantai, kehidupan laut yang kaya, dan keramahan warga memberi pengalaman tersendiri bagi pengunjung lokal. Seiring dengan itu, muncul peluang tambahan bagi nelayan. Mulai dari jasa wisata hingga penjualan produk olahan, seperti abon ikan dan kerupuk rumput laut.
Dukungan infrastruktur juga mulai terlihat. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah beroperasi dan pelabuhan setempat diproyeksikan segera difungsikan. Ini dinilai akan memperkuat posisi Samboja sebagai sentra distribusi hasil laut Kukar.
“Pelabuhan memang belum diresmikan, tapi kehadirannya sudah ditunggu karena akan memperlancar distribusi hasil tangkap nelayan,” jelas Damsik.
Pemerintah kecamatan juga mendorong kolaborasi antara nelayan, pelaku usaha, dan perangkat daerah. Damsik menyarankan agar permohonan bantuan dilakukan secara formal agar program yang disalurkan tepat sasaran.
Beragam bantuan dari Pemkab Kukar telah diterima masyarakat, mulai dari kapal, alat tangkap, hingga permodalan. Ini menjadi dorongan penting bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi serta upaya menjaga ketahanan sektor pesisir.
“Bantuan ini benar-benar memperkuat kemandirian nelayan di Samboja,” tambahnya.
Kehidupan sosial nelayan pun tetap hidup. Doa bersama rutin digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus menjaga semangat gotong royong antarwarga. Dengan kombinasi potensi sumber daya, dukungan infrastruktur, dan kekuatan komunitas, Samboja menatap masa depan sebagai pusat perikanan unggulan sekaligus destinasi wisata bahari Kukar.
“Harapan kami, semua ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kukar lebih dikenal sebagai pusat industri kelautan di Kalimantan Timur,” tutupnya. (Adv)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXIII/2025 mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini langkah progresif dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Namun, implementasinya jadi tantangan besar, terutama karena beban fiskal ditanggung pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah, pendidikan dasar menjadi urusan wajib yang harus dibiayai pemerintah daerah. Maka, ketika MK memutuskan agar pendidikan dasar digratiskan tanpa pungutan, yang paling terdampak adalah struktur anggaran belanja pendidikan di tingkat lokal.
Lantas, sejauh mana kesiapan fiskal daerah, khususnya di Kaltim, untuk melaksanakan mandat ini?
Berdasarkan data resmi dari djpk.kemenkeu.go.id, hingga 28 Mei 2025, sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim mencatat realisasi belanja daerah yang masih relatif rendah. Dari 10 daerah yang ditelusuri:
Penajam Paser Utara (PPU) menjadi yang tertinggi dengan realisasi 36,39%, disusul Kutai Barat (32,92%) dan Samarinda (30,78%).
Berau juga cukup tinggi di angka 30,42%.
Kutai Kartanegara mencatat belanja tertinggi (Rp3,95 triliun), namun data anggaran pagu belum tersedia, sehingga sulit menilai persentasenya secara akurat.
Balikpapan menjadi yang terendah dengan hanya 3,98%, dan Bontang sebesar 11,49%.
Daerah lainnya seperti Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Paser berada di rentang 14–16%.
Artinya, sebagian besar daerah belum menyalurkan anggaran belanjanya secara optimal menjelang pertengahan tahun anggaran. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran, terutama untuk program-program yang bersifat wajib dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dasar.
SEKOLAH SWASTA BELUM MASUK PETA PRIORITAS
Di banyak kabupaten/kota di Kaltim, sekolah swasta justru berperan sebagai penyangga sistem pendidikan, terutama di daerah padat penduduk atau wilayah tanpa sekolah negeri. Namun, berdasarkan komposisi belanja, alokasi untuk sekolah swasta belum terlihat sebagai prioritas.
Setidaknya, dalam struktur anggaran, kalaupun dialokasikan, masuk dalam komponen belanja bantuan sosial dan hibah. Sementara realisasinya masih rendah.
Bontang, dari belanja hibah Rp81,24 miliar, baru terserap Rp14 miliar (17,4%).
Samarinda, belanja bantuan sosial baru terserap Rp10,3 miliar dari pagu Rp40 miliar (25,75%).
Balikpapan, hampir seluruh komponen belanja non-pegawai belum berjalan.
Dalam konteks ini, pernyataan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sangat relevan. Ia menegaskan perlunya revisi mekanisme BOS agar mencakup sekolah swasta secara menyeluruh dan adil, sekaligus menekankan pentingnya transparansi serta tata kelola dana pendidikan yang matang.
Sementara pemerintah pusat sendiri belum menetapkan langkah teknis atas putusan MK ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji putusan MK secara internal dan belum menerima salinan resmi dari Mahkamah Konstitusi.
“Salinan resminya belum kami terima. Yang beredar baru kutipan di media dan media sosial,” jelas Fajar di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Fajar juga menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah urusan pemerintahan konkuren, bukan kewenangan absolut pemerintah pusat. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi mutlak dalam pelaksanaannya.
“Urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat. SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten,” imbuhnya.
Pemerintah pusat, lanjut Fajar, tengah melakukan kajian yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi sekolah dan kementerian/lembaga lain. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum merumuskan kebijakan resmi.
“Kami sedang dalam proses pengkajian internal. Tentu juga kita akan menunggu arahan Bapak Presiden mengenai hal ini.”
Terkait implementasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Fajar mengaku belum bisa berkomentar banyak. Namun ia mengakui tantangan terbesar adalah di aspek teknis dan anggaran, terutama untuk sekolah swasta.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq
ANTARA KEWAJIBAN KONSTITUSI DAN KAPASITAS FISKAL
Putusan MK telah menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi membedakan tanggung jawab pendidikan dasar berdasarkan status negeri atau swasta. Namun, dalam implementasinya, terdapat perbedaan nyata antara semangat konstitusi dan kapasitas fiskal di lapangan.
Menurut Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G), penggratisan sekolah harus dilakukan bertahap dan selektif, mengingat tidak semua sekolah swasta menerima BOS, dan banyak di antaranya menggaji guru dengan standar di bawah UMR.
Tanpa peta jalan yang jelas dan tambahan dana dari pusat, beban ini bisa membuat APBD kabupaten/kota “tersedak”, karena harus membiayai satuan pendidikan yang selama ini berada di luar cakupan fiskal rutin.
Pendidikan gratis adalah amanat UUD 1945. Tapi untuk menjadikannya kenyataan, pemerintah daerah harus berani melakukan reprioritisasi anggaran dan memperkuat koordinasi dengan pusat.
Untuk menjadikan pendidikan gratis sebagai kenyataan, bukan sekadar janji konstitusi, pemerintah daerah harus berani melakukan refocusing anggaran pendidikan berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan dasar, termasuk sekolah swasta.
Selain itu, diperlukan skema BOS Plus yang lebih adil secara fiskal agar sekolah swasta yang selama ini tidak tersentuh bantuan operasional juga dapat menjalankan fungsinya dengan layak. Sinkronisasi data satuan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial agar perencanaan dan alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
Tak kalah penting, pengawasan publik terhadap realisasi serta output belanja pendidikan harus diperkuat agar anggaran benar-benar memberikan dampak langsung bagi kualitas pendidikan warga.
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H. Sumber data: djpk.kemenkeu.go.id, diakses per 28 Mei 2025
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan keselamatan masyarakat dalam berkendara, khususnya pada malam hari. Salah satu program yang kembali digencarkan pada tahun 2025 adalah pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar.
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan bahwa pengadaan LPJU masih menjadi program prioritas yang dijalankan secara bertahap di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di jalur-jalur penghubung antar kecamatan.
“Fokus kami pada jalan poros kabupaten yang merupakan kewenangan kami, terutama di titik-titik yang rawan kecelakaan. Salah satunya di jalur Jongkang–Samarinda yang cukup padat dan sering digunakan masyarakat sebagai jalur alternatif,” kata Junaidi, Kamis (29/5/2025).
Tahun ini, Pemkab Kukar mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pengadaan LPJU. Program ini akan menjangkau 20 kecamatan yang ada, mulai dari kawasan hulu, wilayah tengah, hingga daerah pesisir, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi.
“Kita usahakan merata, tentu dengan melihat lokasi mana yang paling mendesak untuk dipasangi LPJU,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Dishub Kukar lebih memilih LPJU berbasis listrik konvensional dibandingkan tenaga surya. Junaidi menyebutkan, selisih biaya antara keduanya cukup signifikan dan menjadi pertimbangan penting dalam mengefisienkan anggaran.
“Kalau LPJU tenaga surya bisa mencapai Rp40 juta per unit, sementara listrik konvensional hanya sekitar Rp8 sampai Rp9 juta. Dengan begitu, kita bisa menjangkau lebih banyak titik dengan anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Melalui realisasi bertahap, Dishub berharap program ini bisa memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Junaidi menegaskan, selain sebagai fasilitas penerangan, LPJU juga merupakan bagian dari infrastruktur pendukung keselamatan lalu lintas yang tidak bisa diabaikan.
“Insya Allah ini akan terus kita dorong pelaksanaannya, agar warga merasa lebih aman dan nyaman ketika berkendara malam hari,” tutupnya. (Adv)
TENGGARONG – Skema kemitraan antara petani dan Perum Bulog mulai menunjukkan dampak positif, bagi sektor pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar). Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 7 kecamatan di Kukar telah menjalin kerja sama resmi untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik. Terutama untuk komoditas Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini dihargai Rp 6.500 per kilogram.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa kemitraan ini melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penggilingan padi, dan Bulog.
“Sudah ada tujuh kecamatan yang membangun kemitraan, termasuk Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marangkayu, dan Tenggarong. Kami bertugas sebagai fasilitator agar kerja sama ini berjalan lancar,” kata Taufik, Kamis (29/5/2025).
Dalam kemitraan ini, Bulog memberikan dukungan pendanaan langsung kepada Gapoktan sesuai dengan kapasitas produksi yang disepakati bersama. Gapoktan kemudian menyalurkan gabah ke mitra penggilingan padi atau langsung ke Bulog.
“Semuanya disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani. Mereka bersepakat terlebih dahulu dengan Bulog terkait kapasitas serapan, baru kemudian pendanaan dicairkan,” jelasnya.
Taufik mencontohkan kerja sama antara Gapoktan di Kecamatan Anggana dan penggilingan padi di kawasan Sambutan, Samarinda. Gabah dari Desa Sungai Meriam dikirim lintas wilayah tanpa hambatan berarti.
“Distribusi gabah ke Bulog bisa dilakukan lebih efektif dengan pola seperti ini dan ini sangat membantu petani di wilayah yang belum memiliki fasilitas penggilingan sendiri,” ujarnya.
Meski Dinas Pertanian tidak terlibat langsung dalam penentuan harga, pengawasan terhadap dinamika di lapangan tetap dilakukan. Taufik menyebutkan sempat menerima keluhan dari petani terkait harga awal yang dinilai belum ideal.
“Kami minta agar Bulog dan mitra melakukan evaluasi berkala. Yang penting, petani tetap bisa meraih keuntungan wajar dan tidak dirugikan,” tegasnya.
Taufik menyambut baik kemitraan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia berharap skema ini bisa diperluas ke seluruh kecamatan yang memiliki potensi produksi gabah.
“Alhamdulillah, inisiatif ini membantu banyak. Petani tidak hanya memperoleh jaminan serapan, tapi juga harga yang mendekati standar harapan mereka,” tutupnya. (Adv)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan penuh, dalam menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini merupakan gerakan ekonomi desa yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Program nasional ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan.
Menggandeng 193 desa dan 44 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan, Pemkab Kukar menargetkan pembentukan koperasi rampung sebelum akhir Mei 2025. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan peluncuran nasional yang direncanakan berlangsung serentak pada Juli mendatang.
“Kami sudah bergerak cepat. Hampir semua desa dan kelurahan telah melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi. Ini bentuk komitmen Kukar untuk benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, Kamis (29/5/2025).
Dalam struktur pelaksanaannya, Kukar membentuk tim percepatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, tim ini dibina oleh Bupati, Edi Damansyah dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.
Unsur teknisnya diperkuat oleh DPMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), hingga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). “Kita tidak hanya bicara pembentukan administratif. Tapi bagaimana koperasi ini nantinya bisa berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Maka pendekatannya lintas sektor,” terang Arianto.
Lebih lanut Arianto menuturkan bahwa koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Dengan dukungan modal dari pemerintah pusat dalam skema pinjaman sebesar Rp 3-5 miliar per koperasi. Setiap desa dan kelurahan didorong untuk mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun UMKM.
“Targetnya Agustus sampai Oktober nanti koperasi sudah operasional. Kita optimis ini bisa mengubah wajah ekonomi perdesaan,” tegas Arianto.
Kukar juga dijadwalkan menjadi bagian dari peluncuran nasional bersama lebih dari 80 ribu daerah lainnya. Peluncuran ini akan menjadi tonggak sejarah baru ekonomi kerakyatan di Indonesia.
“Ini bukan hanya tentang membentuk koperasi, tetapi tentang menggerakkan semangat gotong royong, menata kelembagaan desa, dan membangun kemandirian ekonomi dari akar,” tutupnya. (Adv)
TIDAK semua orang bisa hadir langsung di jantung Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, setiap orang bisa ikut melangkah menuju masa depan yang sedang dibangun di sana.
Kami ingin menghadirkan semangat yang tak terbatasi jarak: lewat lari virtual ini, setiap langkah menjadi bagian dari mimpi bersama tentang IKN dan Nusantara.
Bukan sekadar garis start dan finis. Kesuksesan Media Kaltim Fun Run 2025 di jantung IKN pada 4 Mei 2025 membuktikan bahwa ketika ribuan langkah bergerak dalam satu irama, semangat persatuan benar-benar terasa nyata—melampaui batas daerah, budaya, dan keyakinan.
Semangat itu turut dirasakan oleh peserta dari berbagai penjuru. Seperti salah satu peserta asal Bandung yang berbagi kesannya melalui kanal YouTube Dianrana:
“Saya jauh-jauh dari Bandung ke IKN, dan semua capek terbayar. Luar biasa, acaranya keren, rapi, dan saya bangga bisa ikut berlari di kota masa depan Indonesia.”
Komentar serupa datang dari akun Instagram @aldikurniawan_run: “Lari di IKN tuh rasanya beda. Serasa jadi bagian dari sejarah baru Indonesia.”
Akun @fitrimayasari.official juga menuliskan: “Ini bukan cuma soal lari. Tapi soal makna. Makasih Media Kaltim sudah bikin kami merasa jadi bagian dari momen besar.”
Kini, melalui edisi virtual run, kami ingin mengulang semangat itu—kali ini lebih inklusif, lebih luas, dan lebih personal.
Siapa pun Anda, dari mana pun Anda berlari—dari desa di Kalimantan hingga sudut kota di Jawa, dari kampus di Makassar hingga jalan kecil di Kupang—langkah Anda bisa menjadi bagian dari jejak kolektif menuju Indonesia masa depan.
Dengan pilihan jarak 5K, 10K, hingga 21K, peserta dapat berlari secara fleksibel. Tak perlu stadion. Tak perlu panggung megah.
Cukup lintasan di sekitar rumah, taman kota, atau jalan perdesaan. Cukup niat dan semangat untuk bergerak.
Kami percaya bahwa olahraga adalah medium kebersamaan, dan lari adalah bentuk partisipasi publik paling universal: murah, merdeka, dan merakyat.
Maka, ketika kita berlari bersama dalam satu tema besar—“Satu Langkah, Satu Indonesia”—kita sedang menyampaikan pesan kuat bahwa membangun Nusantara bukan hanya tugas para perencana atau pejabat pusat, tetapi juga bisa dimulai dari niat dan langkah kecil masyarakat luas.
Melalui platform ini, Media Kaltim tidak hanya merayakan ulang tahun ke-5 sebagai media independen dan progresif, tetapi juga menegaskan peran sebagai jembatan publik—menghubungkan suara warga dengan mimpi besar nasional.
Lewat E-Bib, sertifikat digital, medali, jersey eksklusif, hingga jaket windbreaker, peserta tidak hanya mendapatkan kenangan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari narasi kebangsaan yang sedang tumbuh.
Ditambah galeri digital peserta dan undian doorprize, setiap langkah akan terdokumentasi dan terhubung dalam ruang bersama: Nusantara!
Kita tahu, membangun ibu kota baru bukan semata soal gedung dan jalan, tapi tentang merajut ulang identitas kolektif: bahwa dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita semua bisa merasa punya andil dalam prosesnya.
Virtual Fun Run ini adalah bentuk kecil dari rasa memiliki itu—tanda bahwa kita ingin menjadi bagian, meski dari kejauhan.
Bahwa kita bersedia berlari, bukan untuk podium, tetapi untuk harapan. Dan bahwa #LariUntukIndonesia bukan sekadar slogan, tetapi aksi nyata.
Mari lanjutkan langkah ini bersama.
Karena masa depan Nusantara dibangun bukan hanya oleh mereka yang hadir di lokasi, tetapi juga oleh mereka yang ikut melangkah dari kejauhan.
Dan kami percaya, langkah kecil bersama bisa membentuk tapak sejarah yang besar. Sampai jumpa di garis finis virtual Nusantara!
Setiap 29 Mei, kita memperingati Hari Anti Tambang (HATAM). Bukan untuk membenci kemajuan, tetapi untuk mengingatkan bahwa di balik kilauan batu bara dan logam mulia, ada rumah-rumah yang retak, tanah yang longsor, dan nyawa yang perlahan-lahan tenggelam dalam diam.
Batuah adalah gambaran nyata dari luka yang ditinggalkan tambang.
Desa Batuah, yang terletak di Kilometer 19 poros Samarinda–Balikpapan, secara administratif berada di Kutai Kartanegara (Kukar). Namun secara geografis, ia terasa jauh dari jangkauan pusat pemerintahannya di Tenggarong. Terlalu jauh untuk didengar, terlalu dekat untuk ditambang.
Kondisi lantai rumah warga di Batuah yang mengalami keretakan parah.
Pada 10 Maret 2025, potret getir itu mencuat ke publik. Akun Facebook Nina Iskandar mengunggah kondisi rumah-rumah warga RT 06, Loa Janan, yang retak, miring, bahkan nyaris roboh.
Tanah bergeser. Sumur mengering. Debu dan suara alat berat menggantikan bunyi jangkrik malam. Semua akibat tambang batu bara PT Karya Putra Borneo (KPB), yang beroperasi hanya sekitar 50 meter dari rumah warga.
Hanya dua hari setelah unggahan itu, pada 12 Maret 2025, Komisi I DPRD Kukar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Kehadiran wakil rakyat ini memberi secercah harapan bagi warga Batuah, khususnya di RT 06 KM 19 Loa Janan.
Dalam sidak itu, manajemen perusahaan turut dihadirkan di tengah-tengah warga.
Dalam pertemuan tersebut, Nina mewakili warga menyampaikan tuntutannya. Apa pun solusinya, warga menginginkan kepastian—apakah tetap tinggal atau harus pindah, yang terpenting adalah jaminan rasa aman.
Jika memang harus pindah, mereka meminta relokasi yang layak dan ganti rugi sesuai dengan harga wajar. Selain itu, warga juga berharap adanya dukungan dari DPRD dalam merumuskan nilai rumah dan mempercepat proses pembebasan lahan.
Bahkan, sebagai bentuk empati, warga mengajak DPRD untuk tinggal sementara di Batuah agar bisa merasakan langsung goncangan dan kebisingan yang selama ini mereka alami.
Salah satu perwakilan manajemen perusahaan menyampaikan komitmennya saat pertemuan informal Bersama DPRD Kukar dan warga, membahas dampak aktivitas tambang terhadap permukiman di Batuah.
Dalam unggahan itu, pihak manajemen perusahaan menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab. Mereka menyebut akan mengikuti aturan yang berlaku, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan menunggu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya. “Kami tidak lari. Kami siap bertanggung jawab,” tegas perwakilan manajemen.
Jarak operasi tambang itu jelas melanggar aturan. Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012, jarak minimal tambang dari permukiman adalah 500 meter. Tapi di Batuah, batas itu seolah dihapus. Yang tersisa adalah kolam bekas tambang dan retakan-retakan permanen di tanah, di rumah, dan di batin warganya.
Kepada Media Kaltim, Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mencatat 60 rumah terdampak langsung. Appraisal memang sempat dilakukan perusahaan, tapi belum membuahkan solusi. Warga menuntut pembebasan total dan harga pasar, sementara perusahaan hanya mau menilai bangunan yang rusak saja.
Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltim, hingga 2024 terdapat lebih dari 300 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Kutai Kartanegara. Terbanyak di Kaltim. Tapi sebanyak apa pun izin, tanpa pengawasan yang kuat, hasilnya adalah penderitaan.
Dialog terbuka antara DPRD Kukar, perwakilan perusahaan, dan warga Desa Batuah di area terdampak tambang. Sidak ini dilakukan pasca viralnya keluhan masyarakat di media sosial.
Batuah dulu dikenal sebagai penghasil merica dan sawit. Kini hanya menyisakan debu tambang, suara ekskavator, dan air sumur yang keruh. Kawasan yang pernah digadang sebagai lumbung pangan Kukar justru berubah menjadi lumbung luka.
Sudah lebih dari dua tahun warga bersuara—baik lewat media sosial maupun forum resmi seperti RDP di DPRD Kukar. Namun, belum ada solusinya. “Kami hanya minta kepastian: kalau memang harus pindah, tolong bantu relokasi yang layak,” kata seorang warga Batuah.
Permintaan yang sederhana. Tapi di negara yang kadang sibuk mengurus megaproyek, kesederhanaan bisa jadi terlalu mahal.
Hari Anti Tambang bukan tentang menolak semua bentuk tambang. Ini soal keadilan ekologis, hak atas rasa aman, dan kewajiban negara melindungi warganya dari kerusakan struktural dan sosial.
Ini menjadi peringatan bahwa negara harus berdiri di sisi rakyat, bukan bertekuk lutut di hadapan kekuatan modal yang mengabaikan hak asasi.
Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat harus hadir. Bukan hanya sebagai penengah, tapi juga sebagai pembela.
PT KPB tidak hanya punya tanggung jawab finansial, tetapi juga moral. Ini bukan sekadar ganti rugi bangunan, tapi pemulihan kehidupan yang layak.
Jika permintaan untuk hidup tanpa retakan dianggap terlalu muluk, maka yang benar-benar retak bukan hanya rumah warga, tetapi komitmen negara terhadap rakyat kecilnya. (*)
SAMARINDA – Ragam solusi finansial dan keuntungan menarik bagi nasabah, calon konsumen, dan pengunjung Indonesia International Motor Show (“IIMS”) Surabaya 2025, yang diselenggarakan di Grand City Surabaya pada 28 Mei-1 Juni 2025.
Adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”, BEI: BDMN) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance”, BEI: ADMF), dengan dukungan MUFG Bank, Ltd. (“MUFG”) yang memberikan ragam solusi menarik itu.
Sebagai Satu Grup Finansial, MUFG, Danamon dan Adira Finance yakin bahwa sinergi di antara ketiganya merupakan kunci dari kemampuan Grup untuk memberikan dukungan yang kuat bagi seluruh bagian dari financial supply chain industri otomotif Indonesia dari hulu hingga ke hilir.
Kehadiran Danamon, Adira Finance, dan MUFG di IIMS Surabaya 2025 ini adalah sebagai penyedia solusi finansial, yang menjawab kebutuhan konsumen, sekaligus untuk berkontribusi kepada kemajuan industri otomotif Indonesia secara luas.
Tadanobu Hirano, Managing Director, Deputy Head of Japanese Corporate Banking for MUFG Indonesia, menjelaskan, “MUFG bangga dapat hadir bersama Danamon dan Adira sebagai MUFG Group untuk menawarkan solusi keuangan terbaik bagi masyarakat Surabaya melalui IIMS Surabaya 2025.
Partisipasi kami mencerminkan komitmen bersama untuk senantiasa memperkuat industri otomotif nasional, dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan serta layanan yang relevan bagi kebutuhan konsumen, khususnya di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi pertumbuhan besar.”
Irene Sri Redjeki, Regional Corporate Officer Danamon wilayah Jawa Timur, menjelaskan, “Kami menyadari bahwa Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan industri otomotif, dan kami berharap dapat terus berkontribusi dalam perkembangan ekosistem ini dengan berpartisipasi di IIMS Surabaya 2025.
Melalui dukungan dari MUFG dan bersama dengan Adira Finance, kami berharap kehadiran kami mampu memberikan serangkaian produk dan solusi finansial terbaik yang dibutuhkan oleh para nasabah setia dan masyarakat luas khususnya di sektor pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.”
Ist
Irfan Budianto, Head of Regional SSD Jawa Timur Adira Finance, menyampaikan, “IIMS Surabaya 2025 menjadi momentum strategis bagi Adira Finance untuk memperkuat peran dalam ekosistem otomotif di Jawa Timur. Bersama Danamon dan MUFG, serta didukung oleh lebih dari 20 mitra dealer dan APM (Agen Pemegang Merek), kami hadir dengan solusi pembiayaan unggulan untuk kredit mobil dan berbagai penawaran menarik lainnya.
Melalui program ini, kami ingin menghadirkan pilihan berkualitas dengan keuntungan tanpa batas bagi masyarakat. Melalui capaian pembiayaan baru sebesar Rp632 miliar di Jawa Timur pada kuartal pertama 2025, kami optimis dapat terus mendukung pertumbuhan industri otomotif secara berkelanjutan”
Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di Jawa Timur, Danamon menghadirkan penawaran bunga spesial mulai 1.99% per tahun untuk KPM Prima serta berbagai promo dan program menarik lainnya selama pelaksanaan IIMS Surabaya 2025 bagi para konsumen sebagai bentuk apresiasi terhadap antusiasme pengunjung dan calon nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor yang mereka perlukan.
Adapun ragam produk dan penawaran spesial lainnya yang akan dihadirkan Danamon untuk nasabah dan pengunjung selama pelaksanaan IIMS Surabaya 2025:
• Hemat hingga 100% untuk pembelian tiket masuk, tiket Infinite Live, dan pembelanjaan di booth makanan dan minuman IIMS Surabaya 2025 dengan pembayaran menggunakan QRIS D-Bank PRO;
• Cicilan 0% dengan tenor s.d. 6 bulan untuk transaksi di tenant aftermarket IIMS Surabaya 2025;
• Hadiah langsung Xiaomi Redmi Buds 6 Lite untuk pembelian aksesoris kendaraan di tenant aftermarket IIMS Surabaya 2025 dengan menggunakan metode pembayaran Danamon;
• Cashback hingga Rp200.000 dengan pembukaan Tabungan Danamon LEBIH PRO untuk nasabah baru;
• Cashback Rp300.000 untuk pembukaan Kartu Kredit Danamon Mastercard Platinum dengan transaksi akumulasi minimal Rp1.000.000 selama 2 bulan sejak kartu disetujui;
• Area parkir eksklusif khusus bagi nasabah Danamon, Adira Finance dan MUFG dengan menunjukkan aplikasi D-Bank PRO, kartu debit/kredit Danamon, atau aplikasi AdiraKu;
• Berbagai program menarik untuk tenant makanan dan minuman serta aftermarket.
Sebagai bentuk partisipasinya di IIMS Surabaya 2025, Adira Finance hadir dengan tema #KeuntunganTanpaBatas dengan penawaran :
• Kredit Mobil:
o Bunga spesial (ICE dan EV) mulai dari 1,99%
o Diskon admin hingga Rp2 juta
o Bonus saldo elektronik Rp1 juta yang bisa diikuti oleh pelanggan dengan mengajukan tukar tambah di IIMS Surabaya 2025
o Bonus voucher belanja hingga Rp500 ribu
• Kredit Motor:
o Potongan tenor hingga 3x cicilan
o Bonus saldo elektronik Rp500 ribu yang bisa diikuti oleh pelanggan dengan mengajukan tukar tambah di IIMS Surabaya 2025
o Bonus voucher belanja hingga Rp300 ribu
o Bonus asuransi TPL 1 tahun, manfaat hingga Rp5 juta dari Zurich
• Fasilitas approval di tempat dan tersedia dalam pembiayaan syariah.
• Tidak hanya itu, Adira Finance juga menyelenggarakan program UMRAH yang bisa diikuti oleh pelanggan dengan cara menukarkan adirapoin di aplikasi adiraku, atau melalui pembelian/perpanjangan asuransi Zurich melalui aplikasi adiraku atau cabang Adira Finance terdekat.
Untuk informasi lebih lanjut tentang program dan promosi di IIMS Surabaya 2025, kunjungi bdi.co.id/iimssby2025 dan www.adira.co.id/iims2025.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:
Nadira Wandari, Corporate Communications, Indonesia
MUFG Bank, Ltd., Kantor Cabang Jakarta, [email protected]
]Matthew Hanzel, Corporate Communications Manager PT Bank Danamon Indonesia Tbk, [email protected]
Faridha Rahmaningsih, Head of Public Relation
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk [email protected]
Tentang MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) adalah salah satu grup keuangan terkemuka di dunia. Berkantor pusat di Tokyo dan dengan sejarah lebih dari 360 tahun, MUFG memiliki jaringan global dengan sekitar 2.000 lokasi di lebih dari 40 pasar. Grup ini memiliki sekitar 140.000 karyawan dan menawarkan layanan termasuk perbankan komersial, trust banking, sekuritas, kartu kredit, pembiayaan konsumen, manajemen aset, dan leasing.
MUFG bertujuan untuk “menjadi grup keuangan paling tepercaya di dunia” melalui kolaborasi erat di antara perusahaan operasinya dan secara fleksibel menanggapi semua kebutuhan keuangan pelanggan, melayani masyarakat, dan mendorong pertumbuhan bersama dan berkelanjutan untuk dunia yang lebih baik. Saham MUFG diperdagangkan di bursa saham Tokyo, Nagoya, dan New York.
MUFG Bank, Ltd. adalah bank utama Jepang, dengan jaringan global yang mencakup lebih dari 40 pasar. Di luar Jepang, bank menawarkan cakupan luas produk dan layanan perbankan komersial dan investasi untuk bisnis, pemerintah dan individu di seluruh dunia.
Di Asia Pasifik, MUFG hadir di 18 pasar – Australia, Bangladesh, Cina, Hong Kong, Indonesia, India, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
MUFG juga telah membentuk kemitraan strategis dengan beberapa bank paling terkemuka di Asia Tenggara, semakin menambah jaringannya yang tak tertandingi di seluruh kawasan – VietinBank di Vietnam, Krungsri di Thailand, Security Bank di Filipina dan Bank Danamon di Indonesia.
Dalam Rencana Bisnis Jangka Menengah tiga tahunan terkini Grup yang berakhir pada FY2026, MUFG secara dinamis mengejar peluang untuk berkembang dan berinvestasi di pertumbuhan Asia. Hal ini tercermin pada fokus untuk dapat menangkap peluang pendapatan secara tak henti; menantang diri kami dalam lingkup yang baru; memanfaatkan pertumbuhan pada key markets seperti India, menumbuhkan strategi digital Asia sambil memadatkan dan berkonsentrasi pada kompetensi inti.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) adalah salah satu bank umum swasta nasional terbesar di Indonesia dengan aset konsolidasian Rp250,8 triliun. Dengan visi “Kita Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan,” Danamon menyediakan solusi finansial holistik yang sesuai menjawab kebutuhan nasabah segmen retail, usaha kecil dan menengah, korporasi, dan lembaga keuangan.
Sebagai anggota MUFG, salah satu grup jasa keuangan global terbesar, kekuatan Danamon didukung oleh MUFG Bank, Ltd. sebagai entitas induk, entitas anak dan bank mitra MUFG di Asia Tenggara, serta anggota grup di Indonesia, yaitu Adira Finance, Home Credit Indonesia, Mandala Finance, Zurich Asuransi Indonesia, serta mitra strategis lainnya.
Dengan lebih dari 24.000 karyawan (konsolidasian), 870 cabang (konvensional, Unit Usaha Syariah, dan Adira Finance). 1.016 jaringan ATM dan CRM di seluruh Indonesia serta dengan jaringan 60.000 ATM Bersama, PRIMA, dan ALTO, layanan perbankan daring melalui D-Bank PRO untuk nasabah perorangan dan Danamon Cash Connect untuk nasabah korporasi, serta pusat kontak 24 jam Hello Danamon 1-500-090, Danamon berkomitmen untuk terus tumbuh bersama sebagai Satu Grup Finansial agar dapat menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada nasabah, melayani seluruh pemangku kepentingan, serta menjalankan bisnis yang berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Danamon tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BDMN. MUFG Bank, Ltd. merupakan pemegang saham pengendali Danamon dengan 92,47% kepemilikan saham Danamon (langsung maupun tidak langsung). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Danamon, www.danamon.co.id.
Tentang Adira Finance
PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) didirikan pada tahun 1990, awalnya beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan mobil, kemudian pada tahun 1997 melebarkan sayap ke pembiayaan sepeda motor. Pada tahun 2004, Adira Finance telah mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan kemudian diakuisisi oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank Danamon). Saat ini, kepemilikan Bank Danamon di perusahaan adalah 92,07%. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance merupakan bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia.
Adira Finance telah menjadi Perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan yang melayani berbagai merek dan produk. Perseroan menyediakan solusi keuangan sesuai dengan siklus hidup pelanggan, mulai dari otomotif (mobil dan motor), alat berat, sepeda listrik, pembiayaan umrah, hingga SolusiDana dengan jaminan BPKB. Untuk simulasi kredit silakan kunjungi adira.id/e/mpl2024 dan pengajuan kredit silakan kunjungi adira.id/e/mpl2024-form.
Adira Finance memiliki 513 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang dan kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Untuk pengalaman transaksi real-time, mudah, aman, dan nyaman, Adira Finance menyediakan aplikasi layanan pelanggan digital adiraku.
Saat ini Adira Finance memegang Peringkat idAAA dari PEFINDO, dan peringkat kredit internasional BBB dari Fitch dan Baa1 dari Moodys. Peringkat BBB dari Fitch merupakan peringkat investment grade yang setara dengan sovereign rating Indonesia sedangkan peringkat Baa1 dari Moody’s lebih tinggi dari sovereign rating Indonesia. Adira Finance melayani 2 juta pelanggan aktif di seluruh Indonesia dengan total piutang yang dikelola sebesar Rp 55 triliun (per Maret 2025). Selengkapnya kunjungi www.adira.co.id. (rls)
