Jumat, Juli 11, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 34

Bukan Hotel, Tapi Beginilah Rasanya Menginap di Rusun IKN

redaksi2
-
0
Bukan Hotel, Tapi Beginilah Rasanya Menginap di Rusun IKN

EVENT Media Kaltim Nusantara Fun Run yang kami gelar pada 4 Mei 2025 lalu di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menyimpan banyak cerita. Bahkan, mungkin menjadi tonggak sejarah kecil bagi kami yang menyaksikan langsung denyut awal kehidupan di ibu kota baru Indonesia itu.

Salah satu momen yang paling berkesan bagi saya adalah ketika mendapat kesempatan menginap di salah satu unit rumah susun (rusun) Polri yang terletak di kawasan Sumbu Kebangsaan Timur, titik penting dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Ini terjadi pada 15 April 2025, dua pekan sebelum acara berlangsung. Saat itu, saya dan tim mengikuti rapat koordinasi teknis terakhir bersama jajaran Deputi Otorita IKN.

Malam itu, kami diberi akses menginap di salah satu tower hunian Polri—satu dari 47 tower vertikal yang dibangun untuk ASN, TNI, Polri, dan lembaga negara lainnya.

Namun, sebelum tiba di lokasi, sempat muncul kekhawatiran kecil. Seorang staf OIKN menyampaikan permohonan maaf karena unit yang akan kami tempati mungkin belum sepenuhnya siap. “Kalau nanti ada fasilitas yang belum berfungsi, mohon dimaklumi ya, Pak,” katanya dengan ragu.

Pernyataan itu cukup membuat kami bertanya-tanya. Dalam perjalanan malam itu, suasana mobil pun dipenuhi tawa bercampur waswas.
“Wah, gimana kalau ternyata malam-malam ada yang aneh-aneh?” celetuk Lisa Sandra, anggota tim kami. Saya hanya tersenyum, membiarkan rasa penasaran mengalir seiring perjalanan kami menuju titik nol pemerintahan baru Indonesia.

Namun, begitu kami membuka pintu unit, semua prasangka itu langsung sirna.

Kami menempati tiga unit hunian vertikal, yang masing-masing terdiri dari tiga kamar tidur. Tata ruangnya dirancang dengan fungsionalitas. Satu kamar utama berukuran lebih luas, ideal untuk dua orang, sementara dua kamar lainnya diperuntukkan masing-masing satu orang, tetap nyaman dan proporsional.

Setiap unit memiliki luas sekitar 98 meter persegi, dengan tata ruang yang efisien dan nyaman. Di dalamnya terdapat dua kamar mandi, ruang keluarga terbuka, serta dapur modern lengkap dengan kompor tanam—meski saat itu belum sepenuhnya berfungsi. Di bagian belakang, terdapat area servis yang sudah dilengkapi mesin cuci, menunjang aktivitas harian penghuni.

Nuansa interiornya minimalis dan modern, dengan sentuhan perabot siap pakai. Fasilitas Wi-Fi dan televisi juga sudah tersedia, semakin menambah kenyamanan untuk tinggal, bekerja, atau sekadar bersantai setelah seharian beraktivitas.

Saya sudah beberapa kali menginap di apartemen—di Jakarta dan Balikpapan—tapi hunian ASN di IKN ini jelas tidak kalah. Bahkan, dalam beberapa hal, justru lebih unggul.

Fasilitas yang tersedia sangat lengkap: akses smart lock, AC terintegrasi, air keran yang bisa langsung diminum, hingga furnitur siap pakai. Rasanya, tinggal bawa koper, dan langsung bisa bekerja di ibu kota baru.

Letaknya juga strategis. Dari jalan poros utama Sepaku, hanya beberapa menit ke rest area, dan berdekatan dengan Embung DAS Sanggai—ruang terbuka biru sekaligus sistem pengendali air terpadu.

Tower Polri ini berdiri di lingkungan yang tenang, namun tetap dekat dengan pusat aktivitas. Dari jendela kamar, kami bisa melihat landskap taman hijau dan tower ASN lainnya yang berdiri megah, memberikan suasana yang menenangkan.

Dari obrolan ringan dengan salah satu petugas, saya mengetahui bahwa lebih dari 750 ASN sudah menghuni kawasan ini, mayoritas bertugas di Otorita IKN.
“Sebagian besar sudah terisi dan siap huni, Pak,” ujarnya.

Setelah menginap dan melihat langsung, saya yakin: tak ada lagi alasan ASN menolak pindah ke IKN. Kawasan ini bukan hanya siap secara fisik, tetapi juga secara psikologis—nyaman, aman, dan mendukung produktivitas.

Dengan konsep kota hijau, infrastruktur canggih, dan penataan ruang modern, IKN bukan sekadar proyek ambisius. Ia telah menjadi kenyataan yang hidup, narasi baru tentang masa depan Indonesia.

Bagi kami di Media Kaltim, menjadi bagian dari awal cerita ini adalah kehormatan besar. Kami menyaksikan langsung bagaimana IKN mulai hidup, tak lagi sekadar visi besar di atas kertas.

Saya percaya, semakin banyak orang yang datang dan melihat langsung, semakin banyak pula yang akan percaya bahwa masa depan negeri ini sedang dibangun dari jantung Kalimantan.

WAPRES DATANG, SINYAL KESIAPAN IKN

Progres pembangunan di IKN terus menunjukkan langkah-langkah nyata. Salah satu yang telah dirampungkan adalah Komplek Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 senilai Rp902,6 miliar, yang terdiri dari empat tower perkantoran, Multifunction Hall, dan Jembatan 2nd Walkway sepanjang 254 meter.

Fasilitas ini mampu menampung 1.375 ASN, dengan area parkir mobil dan sepeda masing-masing untuk 120 unit.

Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke kawasan KIPP pada 28 Mei 2025 menjadi sinyal kuat bahwa IKN kini benar-benar siap menjadi pusat pemerintahan baru.

Dalam kunjungannya, Wapres meninjau sejumlah proyek strategis: Rusun ASN, Kantor Kemenko 3, Bandara VVIP, Universitas Gunadarma, Masjid Negara, serta RS Abdi Waluyo dan RS Hermina.

Salah satu titik perhatian dalam kunjungan itu adalah pembangunan Istana Wakil Presiden, yang nantinya menjadi kantor resmi Gibran di IKN. Proyek ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan struktur utama selesai, dan saat ini tengah memasuki fase penyelesaian arsitektur serta pemasangan kaca anti peluru yang telah mencapai 22 persen.

“Istana Wapres sudah 43 persen, struktur selesai, tinggal arsitektur dan kaca anti peluru,” jelas Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN.

Pembangunan tahap pertama meliputi kantor, kediaman resmi, sekretariat wapres, serta serambi pasukan pengamanan. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan, serta mengusulkan penanaman pohon beringin di area Istana untuk memperkuat nilai estetika dan simbolisme IKN sebagai kota hijau.

Sementara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa Wapres Gibran akan mulai berkantor di IKN pada 2026, dan menyampaikan kesan positif atas progres di lapangan. “Beliau bilang mantap sekali, view-nya indah, tidak ada catatan, cukup aman,” kata Gubernur.

Pesan dari kunjungan ini sangat jelas: ASN harus mulai bersiap mengisi ruang-ruang kerja dan kehidupan di pusat pemerintahan baru.

Karena kita tidak sedang membangun sekadar infrastruktur, tetapi membangun harapan. Ya,
harapan tentang tata kelola yang lebih efisien, pelayanan publik yang lebih manusiawi, dan arah baru Indonesia yang tengah ditulis dari tengah hutan Kalimantan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Disbun Kukar Perkuat Akses Bantuan Petani Lewat Pendekatan Terstruktur dan Berbasis Kebutuhan

redaksi2
-
0
Disbun Kukar Perkuat Akses Bantuan Petani Lewat Pendekatan Terstruktur dan Berbasis Kebutuhan

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perkebunan (Disbun), terus meneguhkan perannya dalam mendukung pengembangan perkebunan rakyat. Tak sekadar menyalurkan bantuan, Disbun Kukar kini lebih menekankan pendekatan berbasis kebutuhan dan kesiapan petani, demi menciptakan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perkebunan Disbun Kukar, Rudiyanto Hamli, menyampaikan bahwa semua program bantuan disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang jelas. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah skema Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk memastikan bahwa usulan benar-benar berasal dari kelompok tani yang siap secara kelembagaan dan legalitas lahan.

“Program kami mengedepankan akurasi. Usulan bantuan harus melalui verifikasi lahan dan kelompok, agar tidak bermasalah di kemudian hari,” terang Rudiyanto saat ditemui di kantornya, Jumat (30/5/2025).

Disbun Kukar tetap membuka ruang bagi pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan kelapa dalam. Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari sarana produksi, pupuk, bibit, hingga pembangunan rumah produksi pasca-panen.

Rudiyanto menekankan, dalam pengembangan kelapa sawit misalnya, pihaknya tidak hanya fokus pada penanaman baru, tapi juga pada intensifikasi melalui peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. “Kami juga awasi PBS (Perusahaan Besar Swasta) agar tetap sesuai komitmen. Tapi untuk rakyat, prioritas kami jelas: legal, siap, dan berdampak,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas tertentu seperti kelapa dalam adalah kondisi geografis, terutama di wilayah pesisir seperti Samboja dan Muara Jawa. Air pasang laut yang tinggi menuntut intervensi teknis seperti pembangunan pintu air untuk menjaga kestabilan struktur tanah.

Di daerah darat, petani mulai melirik jenis kelapa genjah dan batok yang dianggap lebih adaptif dan bernilai ekonomis. Sementara itu, pengembangan kopi difokuskan di wilayah seperti Jonggon, Cipari, Perangat, dan Kohiman, di mana kelompok tani mendapatkan bantuan berupa alat produksi dan rumah pengolahan.

Komoditas kakao juga menunjukkan geliat di sejumlah titik, seperti Lung Anai dan SP3, bahkan turut melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengelolaannya. “Kami memang tidak bisa bantu semua sekaligus, tapi untuk lahan 2 hingga 5 hektare, kami upayakan alat pasca-panen dan rumah produksi. Ini penting agar petani tidak hanya menjual bahan mentah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Perkebunan Kelapa Sawit di Kukar Sukses Menumbuhkan Ekonomi dan Menguatkan Petani

redaksi2
-
0
Perkebunan Kelapa Sawit di Kukar Sukses Menumbuhkan Ekonomi dan Menguatkan Petani

TENGGARONG – Kelapa sawit terus mengakar kuat sebagai komoditas unggulan di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Lebih dari sekadar mesin ekonomi daerah, sawit kini menjadi sumber penghidupan ribuan petani rakyat dan titik temu antara investasi swasta dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar mencatat bahwa pengembangan sawit di Kukar berjalan melalui dua jalur utama. Yakni perkebunan rakyat dan Perusahaan Besar Swasta (PBS), keduanya berkembang beriringan dan saling menopang.

“Peran petani dan perusahaan sama-sama penting. Kita membangun ekosistem sawit yang seimbang berbasis masyarakat namun tetap terbuka pada investasi,” ujar Sekretaris Disbun Kukar, Muhammad Taufik Rahmani, Jumat (30/5/2025).

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap budidaya sawit cukup tinggi. Banyak petani memulai secara swadaya, mengelola lahan milik sendiri, dan hanya sebagian yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Petani kita mulai mandiri. Ini hal positif yang perlu terus didukung,” tambahnya.

Kemudahan dalam perawatan dan umur produktif yang relatif cepat menjadikan sawit menarik bagi pekebun. Taufik menyebut, dengan usia tanaman sekitar tiga hingga empat tahun, petani sudah bisa memanen hasil. Kombinasi ini membuat sawit semakin diminati di tingkat akar rumput.

Di Kecamatan Kembang Janggut, tercatat lebih dari 7 ribu hektare kebun sawit dikelola masyarakat, sementara di Muara Badak mencapai 5 ribu hektare lebih. Totalnya melibatkan ribuan kepala keluarga yang menggantungkan penghasilan pada tanaman tersebut.

Namun bukan hanya petani kecil yang aktif. Perusahaan besar juga mengelola lebih dari 226 ribu hektare lahan sawit di Kukar. Keberadaan mereka turut membuka lapangan kerja dan memperkuat infrastruktur ekonomi lokal.

Untuk memastikan pemerataan manfaat, Disbun Kukar menyalurkan berbagai bantuan: bibit unggul, pelatihan teknis, hingga pembentukan kelompok tani yang lebih tertata. Program ini diarahkan agar petani memiliki daya saing yang lebih baik, sekaligus memahami prinsip-prinsip agribisnis modern.

“Petani kita harus kuat, tidak hanya di hulu tapi juga dalam pengelolaan hasil. Kita bantu mereka agar bisa naik kelas,” ujar Taufik.

Kukar juga tak abai pada isu lingkungan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pemetaan lahan, pelestarian kawasan lindung, dan mendorong perusahaan serta petani menerapkan praktik ramah lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak alam. Kita ingin keberlanjutan, agar manfaat sawit bisa dirasakan lintas generasi,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Samboja Tumbuh Jadi Sentra Perikanan dan Ekowisata Pesisir di Kukar

redaksi2
-
0
Samboja Tumbuh Jadi Sentra Perikanan dan Ekowisata Pesisir di Kukar

TENGGARONG – Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar), terus menunjukkan perkembangan positif sebagai kawasan pesisir yang strategis. Tak hanya dikenal sebagai lumbung ikan, wilayah ini kini mulai menapaki jalur baru melalui budidaya rumput laut dan pengembangan ekowisata pesisir.

Salah satu titik yang mencuri perhatian adalah kawasan Tanjung. Dimana komunitas nelayan lokal aktif mengelola budidaya rumput laut. Meski sempat terganggu oleh serangan virus, aktivitas budidaya tetap berjalan berkat semangat masyarakat yang tinggi.

“Potensi Samboja tidak hanya pada tangkapan ikan. Budidaya rumput laut juga mulai berkembang. Tantangannya ada, tapi masyarakat tetap semangat,” ujar Camat Samboja, Damsik, Jumat (30/5/2025).

Selain sektor kelautan, Kecamatan Samboja juga mulai dikenal sebagai tujuan wisata pesisir. Keindahan pantai, kehidupan laut yang kaya, dan keramahan warga memberi pengalaman tersendiri bagi pengunjung lokal. Seiring dengan itu, muncul peluang tambahan bagi nelayan. Mulai dari jasa wisata hingga penjualan produk olahan, seperti abon ikan dan kerupuk rumput laut.

Dukungan infrastruktur juga mulai terlihat. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah beroperasi dan pelabuhan setempat diproyeksikan segera difungsikan. Ini dinilai akan memperkuat posisi Samboja sebagai sentra distribusi hasil laut Kukar.

“Pelabuhan memang belum diresmikan, tapi kehadirannya sudah ditunggu karena akan memperlancar distribusi hasil tangkap nelayan,” jelas Damsik.

Pemerintah kecamatan juga mendorong kolaborasi antara nelayan, pelaku usaha, dan perangkat daerah. Damsik menyarankan agar permohonan bantuan dilakukan secara formal agar program yang disalurkan tepat sasaran.

Beragam bantuan dari Pemkab Kukar telah diterima masyarakat, mulai dari kapal, alat tangkap, hingga permodalan. Ini menjadi dorongan penting bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi serta upaya menjaga ketahanan sektor pesisir.

“Bantuan ini benar-benar memperkuat kemandirian nelayan di Samboja,” tambahnya.

Kehidupan sosial nelayan pun tetap hidup. Doa bersama rutin digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus menjaga semangat gotong royong antarwarga. Dengan kombinasi potensi sumber daya, dukungan infrastruktur, dan kekuatan komunitas, Samboja menatap masa depan sebagai pusat perikanan unggulan sekaligus destinasi wisata bahari Kukar.

“Harapan kami, semua ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kukar lebih dikenal sebagai pusat industri kelautan di Kalimantan Timur,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pendidikan Gratis Tak Gratis: Beban Berat di Pundak Daerah

redaksi2
-
0
Pendidikan Gratis Tak Gratis: Beban Berat di Pundak Daerah

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXIII/2025 mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini langkah progresif dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Namun, implementasinya jadi tantangan besar, terutama karena beban fiskal ditanggung pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah, pendidikan dasar menjadi urusan wajib yang harus dibiayai pemerintah daerah. Maka, ketika MK memutuskan agar pendidikan dasar digratiskan tanpa pungutan, yang paling terdampak adalah struktur anggaran belanja pendidikan di tingkat lokal.

Lantas, sejauh mana kesiapan fiskal daerah, khususnya di Kaltim, untuk melaksanakan mandat ini?

Berdasarkan data resmi dari djpk.kemenkeu.go.id, hingga 28 Mei 2025, sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim mencatat realisasi belanja daerah yang masih relatif rendah. Dari 10 daerah yang ditelusuri:

  • Penajam Paser Utara (PPU) menjadi yang tertinggi dengan realisasi 36,39%, disusul Kutai Barat (32,92%) dan Samarinda (30,78%).
  • Berau juga cukup tinggi di angka 30,42%.
  • Kutai Kartanegara mencatat belanja tertinggi (Rp3,95 triliun), namun data anggaran pagu belum tersedia, sehingga sulit menilai persentasenya secara akurat.
  • Balikpapan menjadi yang terendah dengan hanya 3,98%, dan Bontang sebesar 11,49%.
  • Daerah lainnya seperti Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Paser berada di rentang 14–16%.

Artinya, sebagian besar daerah belum menyalurkan anggaran belanjanya secara optimal menjelang pertengahan tahun anggaran. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran, terutama untuk program-program yang bersifat wajib dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dasar.

SEKOLAH SWASTA BELUM MASUK PETA PRIORITAS
Di banyak kabupaten/kota di Kaltim, sekolah swasta justru berperan sebagai penyangga sistem pendidikan, terutama di daerah padat penduduk atau wilayah tanpa sekolah negeri. Namun, berdasarkan komposisi belanja, alokasi untuk sekolah swasta belum terlihat sebagai prioritas.

Setidaknya, dalam struktur anggaran, kalaupun dialokasikan, masuk dalam komponen belanja bantuan sosial dan hibah. Sementara realisasinya masih rendah.

  • Bontang, dari belanja hibah Rp81,24 miliar, baru terserap Rp14 miliar (17,4%).
  • Samarinda, belanja bantuan sosial baru terserap Rp10,3 miliar dari pagu Rp40 miliar (25,75%).
  • Balikpapan, hampir seluruh komponen belanja non-pegawai belum berjalan.

Dalam konteks ini, pernyataan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sangat relevan. Ia menegaskan perlunya revisi mekanisme BOS agar mencakup sekolah swasta secara menyeluruh dan adil, sekaligus menekankan pentingnya transparansi serta tata kelola dana pendidikan yang matang.

Sementara pemerintah pusat sendiri belum menetapkan langkah teknis atas putusan MK ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji putusan MK secara internal dan belum menerima salinan resmi dari Mahkamah Konstitusi.

“Salinan resminya belum kami terima. Yang beredar baru kutipan di media dan media sosial,” jelas Fajar di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Fajar juga menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah urusan pemerintahan konkuren, bukan kewenangan absolut pemerintah pusat. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi mutlak dalam pelaksanaannya.

“Urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat. SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten,” imbuhnya.

Pemerintah pusat, lanjut Fajar, tengah melakukan kajian yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi sekolah dan kementerian/lembaga lain. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum merumuskan kebijakan resmi.

“Kami sedang dalam proses pengkajian internal. Tentu juga kita akan menunggu arahan Bapak Presiden mengenai hal ini.”

Terkait implementasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Fajar mengaku belum bisa berkomentar banyak. Namun ia mengakui tantangan terbesar adalah di aspek teknis dan anggaran, terutama untuk sekolah swasta.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq

ANTARA KEWAJIBAN KONSTITUSI DAN KAPASITAS FISKAL
Putusan MK telah menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi membedakan tanggung jawab pendidikan dasar berdasarkan status negeri atau swasta. Namun, dalam implementasinya, terdapat perbedaan nyata antara semangat konstitusi dan kapasitas fiskal di lapangan.

Menurut Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G), penggratisan sekolah harus dilakukan bertahap dan selektif, mengingat tidak semua sekolah swasta menerima BOS, dan banyak di antaranya menggaji guru dengan standar di bawah UMR.

Tanpa peta jalan yang jelas dan tambahan dana dari pusat, beban ini bisa membuat APBD kabupaten/kota “tersedak”, karena harus membiayai satuan pendidikan yang selama ini berada di luar cakupan fiskal rutin.

Pendidikan gratis adalah amanat UUD 1945. Tapi untuk menjadikannya kenyataan, pemerintah daerah harus berani melakukan reprioritisasi anggaran dan memperkuat koordinasi dengan pusat.

Untuk menjadikan pendidikan gratis sebagai kenyataan, bukan sekadar janji konstitusi, pemerintah daerah harus berani melakukan refocusing anggaran pendidikan berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan dasar, termasuk sekolah swasta.

Selain itu, diperlukan skema BOS Plus yang lebih adil secara fiskal agar sekolah swasta yang selama ini tidak tersentuh bantuan operasional juga dapat menjalankan fungsinya dengan layak. Sinkronisasi data satuan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial agar perencanaan dan alokasi anggaran lebih tepat sasaran.

Tak kalah penting, pengawasan publik terhadap realisasi serta output belanja pendidikan harus diperkuat agar anggaran benar-benar memberikan dampak langsung bagi kualitas pendidikan warga.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Sumber data: djpk.kemenkeu.go.id, diakses per 28 Mei 2025

Kukar Perluas Pemasangan LPJU Ke Jalan Antar Kecamatan, Prioritaskan Titik Rawan Kecelakaan

redaksi2
-
0
Kukar Perluas Pemasangan LPJU Ke Jalan Antar Kecamatan, Prioritaskan Titik Rawan Kecelakaan

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan keselamatan masyarakat dalam berkendara, khususnya pada malam hari. Salah satu program yang kembali digencarkan pada tahun 2025 adalah pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan bahwa pengadaan LPJU masih menjadi program prioritas yang dijalankan secara bertahap di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di jalur-jalur penghubung antar kecamatan.

“Fokus kami pada jalan poros kabupaten yang merupakan kewenangan kami, terutama di titik-titik yang rawan kecelakaan. Salah satunya di jalur Jongkang–Samarinda yang cukup padat dan sering digunakan masyarakat sebagai jalur alternatif,” kata Junaidi, Kamis (29/5/2025).

Tahun ini, Pemkab Kukar mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pengadaan LPJU. Program ini akan menjangkau 20 kecamatan yang ada, mulai dari kawasan hulu, wilayah tengah, hingga daerah pesisir, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi.

“Kita usahakan merata, tentu dengan melihat lokasi mana yang paling mendesak untuk dipasangi LPJU,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Dishub Kukar lebih memilih LPJU berbasis listrik konvensional dibandingkan tenaga surya. Junaidi menyebutkan, selisih biaya antara keduanya cukup signifikan dan menjadi pertimbangan penting dalam mengefisienkan anggaran.

“Kalau LPJU tenaga surya bisa mencapai Rp40 juta per unit, sementara listrik konvensional hanya sekitar Rp8 sampai Rp9 juta. Dengan begitu, kita bisa menjangkau lebih banyak titik dengan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Melalui realisasi bertahap, Dishub berharap program ini bisa memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Junaidi menegaskan, selain sebagai fasilitas penerangan, LPJU juga merupakan bagian dari infrastruktur pendukung keselamatan lalu lintas yang tidak bisa diabaikan.

“Insya Allah ini akan terus kita dorong pelaksanaannya, agar warga merasa lebih aman dan nyaman ketika berkendara malam hari,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

7 Kecamatan di Kukar Telah Bangun Kemitraan dengan Bulog untuk Serapan Gabah Petani

redaksi2
-
0
7 Kecamatan di Kukar Telah Bangun Kemitraan dengan Bulog untuk Serapan Gabah Petani

TENGGARONG – Skema kemitraan antara petani dan Perum Bulog mulai menunjukkan dampak positif, bagi sektor pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar). Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 7 kecamatan di Kukar telah menjalin kerja sama resmi untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik. Terutama untuk komoditas Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini dihargai Rp 6.500 per kilogram.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa kemitraan ini melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penggilingan padi, dan Bulog.

“Sudah ada tujuh kecamatan yang membangun kemitraan, termasuk Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marangkayu, dan Tenggarong. Kami bertugas sebagai fasilitator agar kerja sama ini berjalan lancar,” kata Taufik, Kamis (29/5/2025).

Dalam kemitraan ini, Bulog memberikan dukungan pendanaan langsung kepada Gapoktan sesuai dengan kapasitas produksi yang disepakati bersama. Gapoktan kemudian menyalurkan gabah ke mitra penggilingan padi atau langsung ke Bulog.

“Semuanya disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani. Mereka bersepakat terlebih dahulu dengan Bulog terkait kapasitas serapan, baru kemudian pendanaan dicairkan,” jelasnya.

Taufik mencontohkan kerja sama antara Gapoktan di Kecamatan Anggana dan penggilingan padi di kawasan Sambutan, Samarinda. Gabah dari Desa Sungai Meriam dikirim lintas wilayah tanpa hambatan berarti.

“Distribusi gabah ke Bulog bisa dilakukan lebih efektif dengan pola seperti ini dan ini sangat membantu petani di wilayah yang belum memiliki fasilitas penggilingan sendiri,” ujarnya.

Meski Dinas Pertanian tidak terlibat langsung dalam penentuan harga, pengawasan terhadap dinamika di lapangan tetap dilakukan. Taufik menyebutkan sempat menerima keluhan dari petani terkait harga awal yang dinilai belum ideal.

“Kami minta agar Bulog dan mitra melakukan evaluasi berkala. Yang penting, petani tetap bisa meraih keuntungan wajar dan tidak dirugikan,” tegasnya.

Taufik menyambut baik kemitraan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia berharap skema ini bisa diperluas ke seluruh kecamatan yang memiliki potensi produksi gabah.

“Alhamdulillah, inisiatif ini membantu banyak. Petani tidak hanya memperoleh jaminan serapan, tapi juga harga yang mendekati standar harapan mereka,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

DPMD Kukar Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Gerakkan Ekonomi dari Akar Rumput

redaksi2
-
0
DPMD Kukar Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Gerakkan Ekonomi dari Akar Rumput

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan penuh, dalam menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini merupakan gerakan ekonomi desa yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Program nasional ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan.

Menggandeng 193 desa dan 44 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan, Pemkab Kukar menargetkan pembentukan koperasi rampung sebelum akhir Mei 2025. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan peluncuran nasional yang direncanakan berlangsung serentak pada Juli mendatang.

“Kami sudah bergerak cepat. Hampir semua desa dan kelurahan telah melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi. Ini bentuk komitmen Kukar untuk benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, Kamis (29/5/2025).

Dalam struktur pelaksanaannya, Kukar membentuk tim percepatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, tim ini dibina oleh Bupati, Edi Damansyah dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.

Unsur teknisnya diperkuat oleh DPMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), hingga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). “Kita tidak hanya bicara pembentukan administratif. Tapi bagaimana koperasi ini nantinya bisa berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Maka pendekatannya lintas sektor,” terang Arianto.

Lebih lanut Arianto menuturkan bahwa koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Dengan dukungan modal dari pemerintah pusat dalam skema pinjaman sebesar Rp 3-5 miliar per koperasi. Setiap desa dan kelurahan didorong untuk mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun UMKM.

“Targetnya Agustus sampai Oktober nanti koperasi sudah operasional. Kita optimis ini bisa mengubah wajah ekonomi perdesaan,” tegas Arianto.

Kukar juga dijadwalkan menjadi bagian dari peluncuran nasional bersama lebih dari 80 ribu daerah lainnya. Peluncuran ini akan menjadi tonggak sejarah baru ekonomi kerakyatan di Indonesia.

“Ini bukan hanya tentang membentuk koperasi, tetapi tentang menggerakkan semangat gotong royong, menata kelembagaan desa, dan membangun kemandirian ekonomi dari akar,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Virtual Run Media Kaltim: Dari Mana Saja, untuk Nusantara

redaksi2
-
0
Virtual Run Media Kaltim: Dari Mana Saja, untuk Nusantara

TIDAK semua orang bisa hadir langsung di jantung Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, setiap orang bisa ikut melangkah menuju masa depan yang sedang dibangun di sana.

Kami ingin menghadirkan semangat yang tak terbatasi jarak: lewat lari virtual ini, setiap langkah menjadi bagian dari mimpi bersama tentang IKN dan Nusantara.

Bukan sekadar garis start dan finis. Kesuksesan Media Kaltim Fun Run 2025 di jantung IKN pada 4 Mei 2025 membuktikan bahwa ketika ribuan langkah bergerak dalam satu irama, semangat persatuan benar-benar terasa nyata—melampaui batas daerah, budaya, dan keyakinan.

Semangat itu turut dirasakan oleh peserta dari berbagai penjuru. Seperti salah satu peserta asal Bandung yang berbagi kesannya melalui kanal YouTube Dianrana:

“Saya jauh-jauh dari Bandung ke IKN, dan semua capek terbayar. Luar biasa, acaranya keren, rapi, dan saya bangga bisa ikut berlari di kota masa depan Indonesia.”

Komentar serupa datang dari akun Instagram @aldikurniawan_run: “Lari di IKN tuh rasanya beda. Serasa jadi bagian dari sejarah baru Indonesia.”

Akun @fitrimayasari.official juga menuliskan: “Ini bukan cuma soal lari. Tapi soal makna. Makasih Media Kaltim sudah bikin kami merasa jadi bagian dari momen besar.”

Kini, melalui edisi virtual run, kami ingin mengulang semangat itu—kali ini lebih inklusif, lebih luas, dan lebih personal.

Siapa pun Anda, dari mana pun Anda berlari—dari desa di Kalimantan hingga sudut kota di Jawa, dari kampus di Makassar hingga jalan kecil di Kupang—langkah Anda bisa menjadi bagian dari jejak kolektif menuju Indonesia masa depan.

Dengan pilihan jarak 5K, 10K, hingga 21K, peserta dapat berlari secara fleksibel. Tak perlu stadion. Tak perlu panggung megah.

Cukup lintasan di sekitar rumah, taman kota, atau jalan perdesaan. Cukup niat dan semangat untuk bergerak.

Kami percaya bahwa olahraga adalah medium kebersamaan, dan lari adalah bentuk partisipasi publik paling universal: murah, merdeka, dan merakyat.

Maka, ketika kita berlari bersama dalam satu tema besar—“Satu Langkah, Satu Indonesia”—kita sedang menyampaikan pesan kuat bahwa membangun Nusantara bukan hanya tugas para perencana atau pejabat pusat, tetapi juga bisa dimulai dari niat dan langkah kecil masyarakat luas.

Melalui platform ini, Media Kaltim tidak hanya merayakan ulang tahun ke-5 sebagai media independen dan progresif, tetapi juga menegaskan peran sebagai jembatan publik—menghubungkan suara warga dengan mimpi besar nasional.

Lewat E-Bib, sertifikat digital, medali, jersey eksklusif, hingga jaket windbreaker, peserta tidak hanya mendapatkan kenangan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari narasi kebangsaan yang sedang tumbuh.

Ditambah galeri digital peserta dan undian doorprize, setiap langkah akan terdokumentasi dan terhubung dalam ruang bersama: Nusantara!

Kita tahu, membangun ibu kota baru bukan semata soal gedung dan jalan, tapi tentang merajut ulang identitas kolektif: bahwa dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita semua bisa merasa punya andil dalam prosesnya.

Virtual Fun Run ini adalah bentuk kecil dari rasa memiliki itu—tanda bahwa kita ingin menjadi bagian, meski dari kejauhan.

Bahwa kita bersedia berlari, bukan untuk podium, tetapi untuk harapan. Dan bahwa #LariUntukIndonesia bukan sekadar slogan, tetapi aksi nyata.

Mari lanjutkan langkah ini bersama.

Karena masa depan Nusantara dibangun bukan hanya oleh mereka yang hadir di lokasi, tetapi juga oleh mereka yang ikut melangkah dari kejauhan.

Dan kami percaya, langkah kecil bersama bisa membentuk tapak sejarah yang besar. Sampai jumpa di garis finis virtual Nusantara!

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Refleksi HATAM 2025: Batuah Retak di Tengah Tambang yang Membesar

redaksi2
-
0
Refleksi HATAM 2025: Batuah Retak di Tengah Tambang yang Membesar

Setiap 29 Mei, kita memperingati Hari Anti Tambang (HATAM). Bukan untuk membenci kemajuan, tetapi untuk mengingatkan bahwa di balik kilauan batu bara dan logam mulia, ada rumah-rumah yang retak, tanah yang longsor, dan nyawa yang perlahan-lahan tenggelam dalam diam.

Batuah adalah gambaran nyata dari luka yang ditinggalkan tambang.

Desa Batuah, yang terletak di Kilometer 19 poros Samarinda–Balikpapan, secara administratif berada di Kutai Kartanegara (Kukar). Namun secara geografis, ia terasa jauh dari jangkauan pusat pemerintahannya di Tenggarong. Terlalu jauh untuk didengar, terlalu dekat untuk ditambang.

Kondisi lantai rumah warga di Batuah yang mengalami keretakan parah.

Pada 10 Maret 2025, potret getir itu mencuat ke publik. Akun Facebook Nina Iskandar mengunggah kondisi rumah-rumah warga RT 06, Loa Janan, yang retak, miring, bahkan nyaris roboh.

Tanah bergeser. Sumur mengering. Debu dan suara alat berat menggantikan bunyi jangkrik malam. Semua akibat tambang batu bara PT Karya Putra Borneo (KPB), yang beroperasi hanya sekitar 50 meter dari rumah warga.

Hanya dua hari setelah unggahan itu, pada 12 Maret 2025, Komisi I DPRD Kukar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Kehadiran wakil rakyat ini memberi secercah harapan bagi warga Batuah, khususnya di RT 06 KM 19 Loa Janan.

Dalam sidak itu, manajemen perusahaan turut dihadirkan di tengah-tengah warga.

Dalam pertemuan tersebut, Nina mewakili warga menyampaikan tuntutannya. Apa pun solusinya, warga menginginkan kepastian—apakah tetap tinggal atau harus pindah, yang terpenting adalah jaminan rasa aman.

Jika memang harus pindah, mereka meminta relokasi yang layak dan ganti rugi sesuai dengan harga wajar. Selain itu, warga juga berharap adanya dukungan dari DPRD dalam merumuskan nilai rumah dan mempercepat proses pembebasan lahan.

Bahkan, sebagai bentuk empati, warga mengajak DPRD untuk tinggal sementara di Batuah agar bisa merasakan langsung goncangan dan kebisingan yang selama ini mereka alami.

Salah satu perwakilan manajemen perusahaan menyampaikan komitmennya saat pertemuan informal Bersama DPRD Kukar dan warga, membahas dampak aktivitas tambang terhadap permukiman di Batuah.

Dalam unggahan itu, pihak manajemen perusahaan menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab. Mereka menyebut akan mengikuti aturan yang berlaku, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan menunggu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya. “Kami tidak lari. Kami siap bertanggung jawab,” tegas perwakilan manajemen.

Jarak operasi tambang itu jelas melanggar aturan. Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012, jarak minimal tambang dari permukiman adalah 500 meter. Tapi di Batuah, batas itu seolah dihapus. Yang tersisa adalah kolam bekas tambang dan retakan-retakan permanen di tanah, di rumah, dan di batin warganya.

Kepada Media Kaltim, Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mencatat 60 rumah terdampak langsung. Appraisal memang sempat dilakukan perusahaan, tapi belum membuahkan solusi. Warga menuntut pembebasan total dan harga pasar, sementara perusahaan hanya mau menilai bangunan yang rusak saja.

Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltim, hingga 2024 terdapat lebih dari 300 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Kutai Kartanegara. Terbanyak di Kaltim. Tapi sebanyak apa pun izin, tanpa pengawasan yang kuat, hasilnya adalah penderitaan.

Dialog terbuka antara DPRD Kukar, perwakilan perusahaan, dan warga Desa Batuah di area terdampak tambang. Sidak ini dilakukan pasca viralnya keluhan masyarakat di media sosial.

Batuah dulu dikenal sebagai penghasil merica dan sawit. Kini hanya menyisakan debu tambang, suara ekskavator, dan air sumur yang keruh. Kawasan yang pernah digadang sebagai lumbung pangan Kukar justru berubah menjadi lumbung luka.

Sudah lebih dari dua tahun warga bersuara—baik lewat media sosial maupun forum resmi seperti RDP di DPRD Kukar. Namun, belum ada solusinya. “Kami hanya minta kepastian: kalau memang harus pindah, tolong bantu relokasi yang layak,” kata seorang warga Batuah.

Permintaan yang sederhana. Tapi di negara yang kadang sibuk mengurus megaproyek, kesederhanaan bisa jadi terlalu mahal.

Hari Anti Tambang bukan tentang menolak semua bentuk tambang. Ini soal keadilan ekologis, hak atas rasa aman, dan kewajiban negara melindungi warganya dari kerusakan struktural dan sosial.

Ini menjadi peringatan bahwa negara harus berdiri di sisi rakyat, bukan bertekuk lutut di hadapan kekuatan modal yang mengabaikan hak asasi.

Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat harus hadir. Bukan hanya sebagai penengah, tapi juga sebagai pembela.

PT KPB tidak hanya punya tanggung jawab finansial, tetapi juga moral. Ini bukan sekadar ganti rugi bangunan, tapi pemulihan kehidupan yang layak.

Jika permintaan untuk hidup tanpa retakan dianggap terlalu muluk, maka yang benar-benar retak bukan hanya rumah warga, tetapi komitmen negara terhadap rakyat kecilnya. (*)

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

1...333435...729Halaman 34 dari 729

TENTANG KAMI

KORANUSANTARA.com, dipayungi PT DIGITAL KORAN NUSANTARA. Adalah Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.

REDAKSI: [email protected]

MARKETING: [email protected]

FOLLOW US

© Koranusantara @2022