TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Strategi ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks, serta memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menyampaikan bahwa dukungan terhadap pengelolaan sampah kini tidak hanya terpusat pada penanganan akhir. Tetapi mulai bergeser ke arah pencegahan dan pengelolaan dari sumbernya melalui partisipasi aktif warga, komunitas, dan lembaga pendidikan.
“Kami berkomitmen mendorong terbentuknya lebih banyak unit pengelolaan sampah berbasis masyarakat, baik dalam bentuk bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, maupun edukasi pemilahan dari rumah,” jelas Slamet, Minggu (1/6/2025).
Salah satu wujud konkret dukungan tersebut adalah pembangunan Bank Sampah Asri yang diresmikan benerapa waktu lalu. Sebelumnya DLHK juga telah merealisasikan satu bank sampah lain di wilayah Maluhu pada tahun 2024.
“Ke depan, kami ingin gerakan ini menjangkau desa-desa dan sekolah-sekolah. Karena semakin banyak titik pengelolaan mandiri terbentuk, semakin besar pula dampaknya dalam menekan volume sampah ke TPA,” ujarnya.
DLHK Kukar juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan teknis untuk menunjang pengelolaan, termasuk alat pemilah, mesin pres, hingga kendaraan angkut. Semua itu merupakan bagian dari Program Dedikasi Kukar Idaman dalam upaya penguatan pengelolaan sampah terpadu.
Slamet juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 2025, sejumlah kegiatan sempat terkendala oleh masalah teknis dalam penganggaran, seperti kesalahan pencantuman nomor rekening dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Meski demikian, pihaknya tetap optimistis dapat melanjutkan program pada perubahan anggaran mendatang.
“Memang ada beberapa program yang tertunda, tapi kami sudah siapkan perbaikannya. Harapannya, seluruh rencana tetap bisa dijalankan agar semangat pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus bergerak maju,” tegasnya.
DLHK Kukar kini semakin gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan, tidak hanya kepada kelompok pengelola, tetapi juga masyarakat umum agar memahami bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Dengan keterlibatan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berdaya. Pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal edukasi dan ekonomi,” tutup nya. (Adv)
SAMARINDA – Auditorium Universitas Mulawarman dipenuhi riuh tepuk tangan selama dua malam berturut-turut, pada 30 dan 31 Mei 2025. Tepat di atas panggung, Teater Yupa yang merupakan salah satu kelompok teater mahasiswa Universitas Mulawarman mempersembahkan pementasan tahunan mereka yang bertajuk Buku Teater.
Tidak hanya sebuah pertunjukan seni, Buku Teater menjadi ruang kontemplasi kolektif. Mengangkat tema besar tentang kesenjangan sosial, pementasan ini menampilkan tiga babak yang masing-masing merepresentasikan berbagai bentuk ketimpangan yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Di tengah derasnya arus hiburan digital, kehadiran teater ini menjadi semacam “perlawanan senyap” sebuah cara untuk mengingatkan publik bahwa seni panggung tetap punya peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan sosial secara mendalam dan reflektif.
Pementasan dibuka dengan babak pertama yang menampilkan kehidupan para buruh di sebuah pabrik. Narasi yang ditampilkan menunjukkan bagaimana para pekerja secara tidak langsung mengalami eksploitasi oleh para pemilik modal. Meski bekerja keras setiap hari, para buruh tetap hidup dalam tekanan, dengan upah yang tidak sepadan dan minim jaminan. Konflik antara kepentingan pekerja dan keuntungan pemilik menjadi pangkal persoalan.
Cerita ini membuka sebuah kesenjangan relasi kekuasaan yang timpang yang kerap dianggap normal dan diterima begitu saja dalam masyarakat Indonesia. Isu ini terasa relevan di tengah wacana tentang upah layak, kesejahteraan pekerja, dan sistem kerja yang semakin menuntut tanpa memberikan perlindungan yang setara.
Foto: Buruh yang disiksa dalam tekanan oleh pemilik modal
Babak kedua membawa penonton ke ranah pendidikan. Dikisahkan bagaimana akses terhadap pendidikan berkualitas semakin mahal dan sulit dijangkau. Hanya mereka yang berasal dari kalangan atas atau memiliki koneksi sosial tertentu yang bisa memperoleh pendidikan yang baik. Sementara banyak anak-anak dari keluarga kalangan bawah yang harus puas dengan fasilitas seadanya, bahkan terancam putus sekolah.
Panggung seakan menjadi cermin besar yang memantulkan realita pendidikan Indonesia hari ini. Meski negeri ini telah merdeka puluhan tahun, namun pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan belum sepenuhnya bisa diakses secara adil oleh semua anak bangsa.
Sementara babak ketiga mengangkat isu yang lebih psikologis dan sosiologis dimana maraknya individualisme dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di wilayah perkotaan. Cerita ini mengisahkan kelompok manusia yang hidup berdampingan, tapi kehilangan hubungan sosial. Empati kian melemah,, dan nilai-nilai kebersamaan mulai memudar di masyarakat.
Pementasan ini mengajak penonton merenungkan sebuah realitas apakah kemajuan kota dan modernitas harus dibayar dengan keterasingan antar manusia?
Bintang Samudra, selaku sutradara dari Buku Teater, saat ditemui seusai pementasan. “Kami ingin menyampaikan bahwa kesenjangan sosial itu nyata, dan masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Lewat panggung ini, kami berharap bisa membangkitkan kesadaran penonton tentang isu kesenjangan sosial.” Ungkapnya
Bintang menambahkan bahwa setiap elemen dalam pertunjukan dari naskah, tata cahaya, blocking panggung, hingga ekspresi pemain disusun untuk memperkuat pesan sosial yang ingin disampaikan.
Foto: Bintang Samudra, Sutradara dari Buku Teater
“Harapan kami sederhana, agar penonton tidak hanya datang untuk menonton, tapi juga pulang dengan membawa pertanyaan, keresahan, dan mungkin, dorongan untuk peduli,” tutur Bintang.
Beberapa penonton yang hadir memberikan tanggapan positif terhadap pertunjukan ini. Menariknya, banyak dari mereka adalah mahasiswa yang baru pertama kali menyaksikan teater secara langsung.
Mozza, salah satu penonton, mengaku sangat terkesan.
“Kesan aku, ini keren banget. Ini pertama kali aku nonton teater, jadi sangat menarik dan membuka wawasan,” ujarnya antusias.
Ali, yang juga baru pertama kali menonton, mengatakan bahwa kualitas pertunjukan sudah cukup baik, namun tetap bisa dikembangkan lebih jauh.
“Menurutku ini sudah bagus ya. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi akting maupun alur cerita,” sarannya.
Tasya, penonton lainnya, menyoroti bagaimana pertunjukan ini tak hanya bicara soal ekonomi, tapi juga menyentuh isu-isu sensitif seperti gender dan politik.
“Menurut aku ceritanya sangat mendidik. Pertunjukan ini relevan banget dengan kondisi sekarang, apalagi soal ketimpangan gender dan politik,” ungkapnya.
Teater Yupa sendiri merupakan salah satu kelompok teater kampus paling aktif di Kalimantan Timur. Sejak berdiri dari tahun 1991, mereka telah melahirkan banyak karya yang konsisten mengangkat isu-isu sosial, budaya, dan kemanusiaan.
Pentas tahunan ini bukan hanya ajang pertunjukan, tapi juga ruang belajar kolektif bagi para anggota teater, mulai dari penulis naskah, sutradara, pemain, hingga kru teknis.
Di tengah tantangan regenerasi minat terhadap teater di kalangan mahasiswa, semangat Teater Yupa membuktikan bahwa seni panggung tidak pernah benar-benar mati. Justru lewat isu-isu yang dekat dengan realitas sosial, teater bisa menjelma menjadi suara yang lantang dan bermakna.
Lewat tema Buku Teater, Teater Yupa tak hanya menyuguhkan hiburan, tapi juga menghadirkan ruang refleksi. Pementasan ini menjadi pengingat bahwa seni bisa berfungsi sebagai cermin, alat kritik, sekaligus medium harapan.
“Kami hanya ingin agar penonton bisa lebih peka terhadap realitas. Teater bukan sekadar panggung hiburan, tapi juga panggung kesadaran,” tutup Bintang.
Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi, menyaksikan teater seperti ini adalah pengalaman menyentuh karena sejatinya, di atas panggung itu, kita juga sedang menyaksikan cerminan diri kita sendiri.
MAHULU – Pasangan calon nomor urut 2, Novita Bulan – Artya Fathra, resmi mengajukan gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahakam Ulu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 Juni 2025.
Permohonan teregister dalam sistem e-AP3 MK dengan nomor 16/PAN.MK/e-AP3/06/2025, sebagai respons terhadap penetapan pasangan Angela Idang Belawan – Suhuk sebagai peraih suara terbanyak dengan 10.033 suara (48,27 persen).
Langkah ini sah dan dijamin konstitusi. Dalam demokrasi, setiap keberatan harus disalurkan melalui jalur hukum. Maka mari kita tegaskan bersama: serahkan pada mekanisme konstitusional.
Hasil PSU telah ditetapkan oleh KPU Mahulu melalui rapat pleno 27 Mei 2025. Proses rekapitulasi berlangsung terbuka, dihadiri saksi, dan dipantau media serta masyarakat sipil.
Meski begitu, tidak adanya tanda tangan saksi dari paslon 02 dalam berita acara memang tidak membatalkan hasil secara hukum, tetapi membuka ruang bagi gugatan. Dan ruang itu kini sedang dimanfaatkan.
Di sisi lain, Bawaslu Mahulu saat ini masih menindaklanjuti 14 laporan dugaan pelanggaran, termasuk indikasi politik uang dan ketidaknetralan ASN.
Ketua Bawaslu, Saaludin, pada 31 Mei 2025 menyatakan bahwa satu laporan telah diteruskan ke aparat penegak hukum, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi formil dan materiil.
Publik berharap, penanganan ini dilakukan cepat, terbuka, dan tidak mengendap terlalu lama. Ketegasan lembaga pengawas menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Di ruang digital, respons masyarakat pun terbelah. Sebagian menyuarakan kejenuhan, seperti komentar: “Gugat terus sampai menang, nama juga usaha”, atau “PSU tolak PSU, sampai kapan ini selesai?”. Ada pula yang menyatakan: “Baru juga adem, ribut lagi.” Reaksi ini mencerminkan kelelahan publik terhadap konflik politik yang terus berulang.
Namun, tidak sedikit pula yang menyerukan sikap dewasa. Komentar seperti “Kalau memang ada bukti, buktikan di MK. Jangan gaduh di medsos,” menunjukkan bahwa masih ada harapan terhadap penyelesaian melalui forum yang sah dan berwibawa.
BELAJAR DARI BARITO UTARA
Sebagai pembanding, Barito Utara kini menghadapi konsekuensi besar akibat lemahnya pengawasan dan konflik yang tak kunjung selesai.
Setelah Mahkamah Konstitusi pada 14 Mei 2025 mendiskualifikasi dua paslon karena politik uang secara masif, KPU diwajibkan menggelar PSU ulang di seluruh TPS dalam waktu 90 hari.
Kini, dua paslon baru telah ditetapkan dan PSU dijadwalkan 6 Agustus 2025. Anggaran membengkak hingga Rp 40 miliar. Pengawasan diperketat oleh Bawaslu dan aparat keamanan. Ini adalah bentuk koreksi menyeluruh akibat kegagalan menjaga integritas sejak awal.
Pelajaran dari Barito Utara cukup menjadi pengingat: jangan sampai ketegangan politik berlarut hanya karena keengganan menerima hasil.
Di Mahulu, kita patut apresiasi, langkah yang diambil menyalurkan keberatan melalui jalur hukum, bukan agitasi. Inilah bentuk kedewasaan demokrasi yang layak dijaga dan diteladani.
Maka, sekali lagi: serahkan pada mekanisme konstitusional.
Biarkan Mahkamah Konstitusi menguji dalil dan bukti. Biarkan Bawaslu menyelesaikan pengawasan secara terbuka. Dan biarkan masyarakat Mahulu mendapatkan pemimpin yang sah—lahir dari proses demokrasi yang jujur, adil, dan utuh.
Mahulu tidak butuh kegaduhan. Mahulu butuh kepastian. Maka mari kawal bersama. Biarlah hukum bekerja, dan kita semua hormati hasilnya.
HAJI adalah panggilan suci. Namun, tidak semua panggilan bisa dijemput hanya dengan uang. Itulah kenyataan yang dirasakan ribuan calon jemaah haji furoda tahun ini. Pemerintah Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa mujamalah pada musim haji 2025. Jalur yang selama ini dianggap sebagai jalan pintas justru memunculkan kegaduhan baru.
Di berbagai daerah di Indonesia, gelombang kekecewaan merebak. Di Jawa Timur saja, lebih dari 1.200 calon jemaah gagal berangkat. Di Solo, 300 orang bernasib sama. Di Semarang, 37 jemaah dari satu biro tak jadi berangkat.
Di Jambi, 35 orang batal. Tak terkecuali di Kaltim, sejumlah jemaah dari Balikpapan dan Kutai Timur juga gagal berangkat, bahkan ada yang meninggal dalam kondisi menanti kepastian visa.
Banyak jemaah telah menyetor dana ratusan juta rupiah. Ada yang bahkan sudah berada di Jakarta, memegang tiket pesawat dan reservasi hotel bintang lima, berharap visa turun di detik terakhir. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, visa furoda tak kunjung keluar. Harapan pupus, agen travel kelimpungan, dan jemaah terjebak dalam ketidakpastian.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menegaskan bahwa visa furoda merupakan tanggung jawab agen perjalanan atau PIHK, bukan pemerintah. Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, pemerintah hanya bertanggung jawab atas visa dari kuota resmi. “Penggunaan haji furoda menjadi urusan bisnis murni antara travel dengan jemaahnya,” tegas Mustolih kepada wartawan.
Saya bersama istri saat umrah di Masjidil Haram, Februari 2025. Refleksi bahwa haji bukan soal dana, tapi panggilan Ilahi.
Haji furoda adalah jalur undangan langsung dari Pemerintah Arab Saudi (visa mujamalah). Legal, namun hanya dapat dijalankan oleh PIHK berizin resmi yang juga wajib melaporkan data jemaah ke Kemenag. Jika tidak, sanksi administratif dapat dijatuhkan: teguran, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin.
Saya baru saja mendengar langsung kisah Abduh Kuddu—Redaktur Pelaksana Media Kaltim. Abduh yang juga pengusaha asal Balikpapan ini berbagi cerita getirnya dalam program haji furoda. Ia sudah mendaftar sejak 2022, menyetor uang muka ribuan dolar AS, lalu melunasi hingga USD 19.000.
Namun, dua tahun berturut-turut ia gagal berangkat. Tahun 2022 terkendala pandemi Covid-19. Tahun berikutnya lebih menyakitkan: travel yang sama lebih mengutamakan jemaah baru dengan “uang segar”, sementara Abduh yang lebih dulu melunasi justru terabaikan.
Ketika visa tak keluar, Abduh pasrah. Padahal, ia sudah berada di Jakarta, bahkan sempat berpindah-pindah hotel. Ia bersyukur pihak travel masih berjanji mengembalikan dananya, meski harus dicicil dan jumlahnya tidak seberapa.
Ironisnya, saat itu banyak visa justru dijual secara spekulatif dan diskriminatif. Yang membayar lebih mahal bisa diberangkatkan, sementara yang lebih dulu melunasi justru dipinggirkan.
Setelah dua tahun kecewa, Abduh memutuskan mendaftar ulang ke travel lain dan membayar dengan uang segar. Ia tak mau ambil risiko dengan travel sebelumnya. Ia memilih travel Bin Dawood, yang memiliki reputasi baik.
PENGAWASAN KETAT, PERTARUHAN NYAWA Pada 2024, Abduh akhirnya berangkat. Ia menunaikan ibadah haji bersama sang istri melalui jalur furoda dengan travel resmi yang kredibel. Ia menyaksikan sendiri betapa ketatnya pengawasan visa furoda saat itu. Di bandara, setiap jemaah harus melalui pemeriksaan barcode secara langsung oleh petugas Kedutaan Besar Arab Saudi. Setiap bus jemaah dikawal ketat oleh aparat bersenjata.
Jika ditemukan visa yang tidak valid, jemaah langsung ditolak untuk masuk ke Tanah Suci. Tak ada kompromi. Pemerintah Arab Saudi sangat serius menutup segala bentuk penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa non-haji seperti visa tenaga kerja atau ekspatriat.
“Saya lihat sendiri bagaimana mereka menolak langsung jemaah yang tidak terdata resmi. Jadi memang ketat sekali. Kalau tidak resmi, tidak akan bisa masuk,” cerita Abduh.
Selama 19 hari ibadah, Abduh merasa segala kelelahan dan kerugian sebelumnya terbayar lunas. Maktabnya dekat dengan jalur lempar jumrah, hotelnya nyaman, dan pelayanan sangat tertib.
Ia juga menceritakan bahwa saat itu ia satu hotel dengan sejumlah tokoh nasional seperti Raffi Ahmad, Ahmad Muzani, Andre Rosiade, hingga Nusron Wahid—yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Namun, dikatakannya, musim haji 2024 juga menjadi salah satu yang paling berat. Suhu ekstrem membuat banyak jemaah kelelahan. Abduh menyaksikan langsung banyak jemaah, terutama dari Mesir, yang meninggal dunia karena tidak kuat menahan panas dan aktivitas berat.
Ribuan jemaah larut dalam kekhusyukan mengelilingi Ka’bah.
SLOT REGULER DIBISNISKAN
Dua hari lalu, Abduh kembali mendapat kabar mengejutkan. Temannya yang juga gagal mendapatkan visa furoda ditawari tetap bisa berangkat. Syaratnya: menggunakan “slot reguler”, membayar USD 30.000, durasi haji 40 hari, hotel bintang tiga. Slot ini disebut berasal dari jemaah yang meninggal, gagal bayar, atau ahli waris yang batal berangkat.
Temannya akan digabungkan dengan rombongan jemaah reguler yang sebagian besar lansia. Lebih parah lagi, travel menawarkan skema pemotongan dari dana Abduh yang masih tertahan sebagai bagian dari “penyelesaian utang”.
“Aku ditawari akan dipotong utang. Last minute, pihak travel meminta ditawarkan ke temanku untuk pakai slot reguler. Katanya mereka punya rekanan di Kemenag. Nah, praktik seperti ini mengecewakan dan merusak kepercayaan jemaah. Harusnya slot itu untuk yang benar-benar berhak. Tapi malah dijual. Ini jalur haram. Saya tidak mau korbankan teman,” ujar Abduh.
Ia menolak tawaran itu. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia tahu betul, itu bukan jalan yang layak ditempuh. Apalagi temannya—meski bukan lansia—akan digabungkan dengan jemaah reguler yang sebagian besar merupakan lansia dan membutuhkan penanganan khusus. Fasilitasnya pun terbatas, tidak sebanding dengan biaya besar yang diminta.
“Ini gila. Jalur resmi saja diperjualbelikan. Dan ini dijadikan komoditas oleh oknum,” lanjutnya.
HATI-HATI MEMILIH PIHK
Furoda memang menawarkan kemewahan: durasi singkat 16–24 hari, fasilitas premium, hotel dekat Masjidil Haram, dan layanan VIP di Mina. Tapi risikonya besar. Biaya pun tak murah—tahun 2025 ini kabarnya berkisar antara Rp400 juta hingga Rp800 juta per orang. Tergantung fasilitasnya. Jika visa tak terbit, kerugian travel bisa miliaran rupiah, dan trauma jemaah tidak ternilai.
Saya juga mendapat kabar, dari ribuan calon jemaah furoda tahun ini, sebagian di antaranya adalah pejabat dari Kaltim. Ada yang dari Bontang, Samarinda, maupun Balikpapan. Mereka saat ini gagal berangkat dan masih berada di Jakarta.
Di pemberitaan media lokal juga menyebutkan seorang jemaah dari Kutai Timur wafat saat menanti kepastian keberangkatan. Di Balikpapan, warga bernama Iqram harus menelan pil pahit karena visa tak kunjung terbit, padahal semua persiapan telah rampung.
Banyak biro perjalanan pun mengalami kerugian. Di Semarang, satu agen mencatat kerugian hingga Rp5 miliar. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPHURI) menyebut kerugian per biro bisa mencapai Rp2 miliar per kelompok 50 jemaah.
Kisah Abduh Kuddu adalah pelajaran penting. Haji furoda memang menggoda, tetapi harus disikapi dengan bijak. Banyak yang berhasil berangkat, tetapi lebih banyak lagi yang diam-diam kecewa. Apalagi, sebagian besar dari mereka sudah menggelar syukuran sebelum berangkat haji.
Pemerintah harus mengevaluasi ulang mekanisme furoda. Bukan untuk dihapus, tetapi untuk diperketat pengawasannya. Diplomasi dengan Arab Saudi harus lebih aktif. Tidak bisa lagi menunggu kepastian visa di menit-menit terakhir.
Dan bagi masyarakat, berhati-hatilah memilih PIHK. Pastikan punya izin resmi, rekam jejak baik, dan transparan dalam kontrak. Jangan tergiur janji manis yang belum pasti ditepati.
Karena pada akhirnya, haji bukan hanya soal dana, melainkan soal takdir dan keikhlasan. (*)
JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyatakan pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai.
Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menegaskan mengatakan kawasan senilai Rp902,6 miliar tersebut dalam tahap pemeliharaan dan sudah siap digunakan.
“Pembangunan komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 ini sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Nantinya para ASN (Aparatur Sipil Negara) akan menempati gedung ini pada tahap awal pengembangan IKN,” jelas Ari dalam keterangan di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Ia menyampaikan, kawasan Kemenko 3 terdiri dari empat tower yang sudah selesai dibangun. Tersedia pula Multifunction Hall serta Jembatan 2nd Walkway sepanjang 254 meter (m).
Komplek Kemenko ini dapat memuat 1.375 ASN, serta terdapat parkir mobil berkapasitas 120 unit dan parkir sepeda yang bisa diisi 120 unit.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (29/5).
Dalam kunjungannya, Wapres melihat langsung kondisi kawasan itu. Ia pun menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pemerintah sebagai fondasi utama tata kelola negara di masa depan.
Pemerintah menargetkan seluruh prasarana inti dan pendukung rampung secara bertahap demi mendukung pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN.
Kegiatan kunjungan menjadi momen penting memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memastikan pembangunan IKN menjadi simbol kemajuan dan semangat gotong royong bangsa Indonesia.
Kunjungan juga untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target, lanjut Gibran Rakabuming Raka, serta transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, cerdas, dan berkelanjutan. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia siap mengekspor 27 ribu ton jagung pada pertengahan Juni 2025.
“Yang sudah terlapor itu, 27 ribu ton jagung siap diekspor,” ucap Amran dalam acara syukuran 4 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Amran menyampaikan terdapat tiga daerah yang berencana mengekspor jagung pada Juni 2025. Tetapi baru satu daerah yang melaporkan kuantitas ekspornya, yakni 27 ribu ton., sedangkan dua daerah lainnya belum melaporkan kuantitas jagung yang akan diekspor.
Selain jagung, Indonesia juga akan mendongkrak pemasukan dari ekspor kelapa. Amran menyampaikan bahwa kelapa menjadi keunggulan komparatif bagi Indonesia, sebab tidak banyak negara yang bisa menumbuhkan kelapa.
Saat ini, kata Amran, terdapat kenaikan harga kelapa dari Rp1 ribu per biji menjadi Rp5–6 ribu per biji, bahkan sudah menyentuh Rp8–10 ribu per kilogram.
“Intinya adalah bagaimana menyejahterakan rakyat, bagaimana menjaga kedaulatan pangan kita, kemudian berikutnya baru ekspor,” ucap Amran.
Dengan demikian, selain siap mengekspor beras sebanyak 24 ribu ton ke Malaysia, Indonesia juga membuka peluang untuk melakukan ekspor jagung.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri panen raya jagung secara serentak di lahan seluas 56 ribu hektare di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada awal Juni 2025.
Prabowo akan didampingi oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Kapolda berharap, panen raya di Kalbar dapat menjadi motivasi dan penyemangat kelompok tani di Kalbar dan dapat menaikkan eksistensi Kalbar sebagai sentra pertanian yang tidak hanya padi tapi juga jagung dan komoditas lainnya. (ANT/KN)
JAKARTA – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan Istana Kepresidenan RI tidak menyajikan minuman beralkohol saat jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dengan demikian, minuman yang disajikan saat jamuan itu dan diminum Presiden Prabowo Subianto, Presiden Macron dan seluruh tamu undangan merupakan minuman sari apel (sparkling apple cider).
“Kami informasikan bahwa yang diminum beliau (Presiden Prabowo, red.) adalah sari apel. Istana tidak menyediakan minuman beralkohol,” kata Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Yusuf kemudian menyampaikan bahwa Istana sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat, terutama terhadap menu-menu makanan dan minuman yang dikonsumsi di lingkungan Istana Kepresidenan RI.
“Kami sangat berterima kasih dan menghargai perhatian serta kepedulian masyarakat,” ujar Yusuf Permana.
Presiden Prabowo menggelar jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta Ibu Negara Brigitte Macron di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (28/5).
Dalam acara itu, Presiden Prabowo mengajak tamu undangan mengangkat gelas masing-masing, yang berisi sari buah apel, dan bersulang untuk kesehatan Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron.
Presiden Macron, saat acara yang sama, juga mengajak seluruh tamu undangan bersulang untuk persahabatan Indonesia dan Prancis.
Belakangan, minuman berwarna coklat terang dengan sedikit buih-buih soda di gelas Presiden Prabowo dan Presiden Macron disalahartikan sebagai minuman beralkohol.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyebutkan minuman yang diminum oleh Presiden Prabowo itu bukan anggur (wine).
“Itu sparkling apple cider, 100 persen juice. Bukan wine ya, dan tidak mengandung alkohol. Itu memang yang dipilih buat toast (bersulang, red.) karena nonalkohol,” kata Seskab Teddy.
Minuman yang disajikan untuk bersulang saat jamuan makan malam itu diketahui minuman sari apel nonalkohol bermerek “Martinelli’s” asal Amerika Serikat dengan varian Martinelli’s Gold Medal Sparkling Cider.
Minuman tersebut merupakan sparkling apple cider klasik yang telah dibuat sejak 1868.
Dalam jamuan makan malam di Istana Negara, Istana Kepresidenan RI, empat hidangan yang disajikan berurutan, yaitu sari laut Jimbaran sebagai pembuka (appetizer), kemudian soto Banjar untuk hidangan sup, dan daging sapi Maranggi untuk hidangan utama (main course), dan terakhir ada kopi dan cokelat sebagai hidangan penutup (dessert).
Sajian minuman yang disediakan selain air mineral, yaitu jus jeruk, jus jambu biji (guava), kopi dan teh. (ANT/KN)
SITUBONDO – Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat menyatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak pernah menyampaikan instruksi atau atensi meniadakan semua bantuan hibah kecuali dana hibah untuk mushala.
“Kedatangan kami ke sini tabayyun setelah mendapatkan arahan dari Ibu Gubernur dan perlu kami tegaskan tidak ada atensi apa pun dari gubernur untuk menghentikan (meniadakan hibah kecuali untuk mushala) terkait itu,” kata Imam di Situbondo, Jumat (30/5/2025).
Pernyataan ini disampaikan Imam Hidayat kepada sejumlah tokoh agama, ustadz, pengasuh pesantren, dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Situbondo di kediaman Wakil Rais Aam PBNU K.H. Afifuddin Muhajir di kawasan Ponpes Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo sebelumnya menyatakan menghapus semua bantuan dana hibah pada APBD 2025, kecuali hibah untuk mushala karena ada atensi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Imam, jika hal itu atensi gubernur apa pun bentuk kegiatannya, baik hibah maupun kegiatan lainnya, kalau pelaksanaannya dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku tidak ada masalah.
Mengenai adanya surat edaran ataupun instruksi (penghapusan hibah) dari Gubernur Khofifah yang tersebar di media sosial, ia juga menegaskan tidak benar.
“Jadi, Ibu Gubernur tidak pernah menginstruksikan apa pun karena kabupaten/kota itu punya kewenangan sendiri, otonomi daerah,” kata Imam.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Peduli Situbondo Fatah Yasin mengatakan pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Bupati Situbondo setelah mendapatkan penjelasan dari utusan Gubernur Khofifah.
“Dalam waktu dekat kami ingin audiensi langsung dengan bupati, tentunya harapan kami hibah untuk ratusan pesantren, masjid dan mushala bisa segera terealisasi,” katanya.
Pada APBD tahun 2025, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk dana hibah bagi pesantren, lembaga pendidikan, dan mushala. Rinciannya sekitar Rp6 miliar untuk pesantren, sisanya hibah untuk lembaga pendidikan, masjid, dan musala. (ANT/KN)
NUSANTARA — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, memberikan harapan besar bagi pelestarian seni dan budaya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam sambutannya pada malam puncak Nusantara Cultural Festival (NCF) 2025, Jumat (30/5/2025), ia menyatakan keinginannya agar gelaran tahun depan tak hanya menjadi festival, melainkan naik kelas menjadi karnaval budaya berskala nasional.
Di hadapan insan seni budaya dalam NCF di Amphitheater IKN, Fadli menilai keberagaman budaya Indonesia sangat luar biasa dan layak ditampilkan secara lebih megah serta menjangkau lebih banyak partisipan dari seluruh pelosok negeri.
Baginya, parade budaya ini bukan hanya parade semata parade. Namun, ini adalah salah satu bentuk pelestarian budaya Indonesia yang mendunia.
“Saya sudah keliling di 100 lebih negara. Benar, tidak ada keberagaman budaya yang melebihi Indonesia. Ya, jadi ini luar biasa. Tahun depan harus ditingkatkan. Berupa karnaval, hadiahnya juga yang lebih besar,” terang Fadli Zon.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kegiatan ini, Fadli Zon secara spontan menambahkan hadiah uang sebesar Rp5 juta untuk masing-masing juara.
“Ini harus diapresiasi lebih. Jadi saya tambah hadiah ke semua yang juara masing-masing Rp5 juta,” serunya.
Langkah ini disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang turut menambahkan Rp5 juta tambahan untuk setiap pemenang.
“Karena pak menteri ngasih apresiasi, kami juga ngasih tambahan Rp5 juta juga,” ujar Basuki.
Teks : Juara 1 NCF 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. (Foto : Riski/ Media Kaltim)
Sekadar informasi, NCF 2025 berlangsung meriah sejak pukul 15.00 Wita. Sebanyak 32 kontingen dari berbagai daerah melakukan defile budaya di depan Istana Negara IKN. Setiap kontingen menampilkan seni, kostum adat, dan ekspresi budaya khas daerahnya masing-masing.
Pada malam harinya, diumumkan para pemenang festival. Pemenang, berhak atas hadiah Rp 10 juta, ditambah Rp 10 juta dari Menteri Kebudayaan dan juga Kepala OIKN.
Berikut adalah daftar lengkap pemenang NCF 2025:
Juara 1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
Juara 2: Sanggar Seni Raja Muda, BPK Wilayah VII Bengkulu
Juara 3: Kerukunan Keluarga Mandar, Sulawesi Barat
Juara Harapan 1: Pengurus Pusat LAP Adat Paser
Juara Harapan 2: Sanggar Seni Felfet, Kabupaten Malinau
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri ke mana saja dana hasil dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalir. Dari hasil penyidikan sementara, jumlah uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai Rp 53 miliar.
“Betul, kita akan telusuri aliran-aliran uang itu kepada siapa saja, kepada pihak-pihak mana saja,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Jumat (30/5/2025).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Namun demikian, identitas para tersangka tersebut belum diungkap ke publik.
“KPK juga tentunya akan mendalami dan menelusuri pihak-pihak lain yang kemungkinan juga terlibat ataupun terduga masuk di dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait dengan ketenagakerjaan ini,” lanjut Budi.
Kasus pemerasan terhadap calon TKA ini, menurut KPK, telah berlangsung sejak tahun 2019. Nilai sementara uang yang dikumpulkan dari praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 53 miliar.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi, termasuk di kantor Kemnaker. Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita 13 unit kendaraan yang terdiri dari 11 mobil dan 2 sepeda motor.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Ia mengungkapkan bahwa beberapa pejabat telah diberhentikan karena diduga terlibat dalam kasus ini. Dua dari tersangka yang terlibat diketahui merupakan pensiunan dari lembaga tersebut.
