MAKKAH – Kementerian Agama melaporkan sebanyak 203.149 orang calon haji reguler yang tergabung dalam 525 kelompok terbang (kloter) telah tiba di Makkah dan kini memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji.
“Seluruh jemaah haji Indonesia kini telah berada di Kota Makkah dalam keadaan aman dan sehat,” ujar Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin di Makkah, Ahad (1/6/2025).
Puncak haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah ke Arafah pada 8 Dzulhijah 1446 H, bertepatan dengan 4 Juni 2025. Kamaruddin mengajak jemaah untuk fokus menyiapkan diri menuju fase Armuzna.
Salah satu persiapannya yakni dengan mengurangi aktivitas di luar tenda atau hotel, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan serta memperbanyak konsumsi air putih.
Pada Minggu, layanan Bus Shalawat telah diberhentikan sementara. Bus akan kembali melayani jemaah pada Selasa, 14 Dzulhijah atau 10 Juni 2025 pukul 00.00 WAS.
“Jemaah diimbau untuk tetap beribadah di hotel masing-masing dan menghindari aktivitas di luar ruangan kecuali untuk keperluan mendesak,” kata Kamaruddin.
Selain itu, layanan katering reguler di hotel digantikan dengan makanan siap saji jelang puncak haji. Distribusi sudah dilakukan secara bertahap untuk 6 kali makan dengan rincian 7 Dzulhijah (3 Juni) 3 kali makan, 8 Dzulhijah (4 Juni) 1 kali makan, serta 13 Dzulhijah (9 Juni) 2 kali makan.
“Makanan ini dapat langsung dikonsumsi. Nasi sebaiknya direndam air selama 5–10 menit sebelum disantap, lauk dapat dimakan langsung tanpa pemanasan. Setelah kemasan dibuka, makanan tidak boleh disimpan ulang, demi alasan kesehatan,” kata Kamaruddin.
Adapun selama puncak haji di Armuzna, jemaah akan mendapatkan 15 kali makan dan 1 snack berat, yaitu 5 kali makan di Arafah, 1 kali snack berat di Muzdalifah, dan 10 kali makan di Mina.
“Makanan disiapkan dengan memperhatikan gizi, daya tahan, dan kondisi medan saat puncak ibadah,” kata Kamaruddin.
Kamaruddin juga menjelaskan dua skema pergerakan jemaah sebagai upaya mengurai kepadatan Muzdalifah dan Mina, yaitu Murur dan Tanazul.
Murur adalah pergerakan jemaah dari Arafah dengan bus yang hanya melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan. Mereka langsung melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melakukan lempar jumrah dan mabit.
Skema ini akan diterapkan secara selektif, khususnya bagi jemaah lansia, disabilitas, dan yang uzur. Tahun ini, diperkirakan sekitar 50.000 orang akan mengikuti skema murur.
Sedang tanazul adalah pemulangan lebih awal ke hotel di Makkah setelah selesai lempar jumrah aqabah. Skema ini bertujuan untuk mengurai kepadatan di tenda Mina.
“Sekitar 30.000 orang, terutama dari sektor Syisyah dan Raudhah, dijadwalkan mengikuti tanazul. Mereka yang melempar jumrah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah tidak kembali ke tenda di Mina, tetapi langsung kembali ke hotel masing-masing,” kata Kamaruddin. (ANT/KN)
JEMBRANA – Sejumlah sarana umum seperti jembatan dan jalan di Kabupaten Jembrana, Bali rusak akibat banjir Sabtu (31/5) malam lalu.
“Ada satu jembatan yang putus dan jalan desa rusak karena banjir. Selain itu, belasan rumah di beberapa wilayah juga terendam,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana Putra di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Minggu (1/6/2025).
Dia mengatakan bersama seluruh anggotanya sejak Sabtu petang pihaknya melakukan pemantauan, hingga datang ke lokasi untuk memastikan keselamatan warga.
Berdasarkan data yang dia peroleh, jembatan putus terjadi di Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo yang disebabkan dasar atau pondasi jembatan tergerus air banjir.
Menurut dia, jembatan ini menghubungkan Banjar Yehbuah dengan Banjar Tembles, tapi tidak terlalu mengganggu mobilitas warga dua dusun tersebut.
“Setelah banjir surut jembatan masih bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kalau kendaraan masih ada jalan lain ke Tembles,” katanya.
Sarana umum lain yang rusak, kata dia, menimpa jalan rabat beton sepanjang 12 meter di Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana.
Selain fasilitas umum, tercatat di BPBD Jembrana belasan rumah di sejumlah wilayah terendam banjir dengan tinggi selutut hingga sepinggang orang dewasa.
Banjir yang merendam rumah warga antara lain di Banjar Tirtakusuma, Desa Candikuma sebanyak 13 rumah, Banjar Pemedilan, Kelurahan Dauhwaru 19 rumah, Banjar Tegalcantel, Desa Yehkuning 14 rumah, Banjar Anyar, Desa Air Kuning 4 rumah dan Banjar Samblong, Desa Sangkaragung 4 rumah.
“Selain itu ada senderan rumah warga di Desa Asahduren longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” katanya.
Pada Sabtu malam, hujan lebat mengguyur wilayah Kabupaten Jembrana sejak siang hingga malam hari yang memicu banjir di sejumlah wilayah. (ANT/KN)
CIREBON – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat menyebutkan terdapat 176 titik tambang ilegal, yang ditemukan pada 16 kabupaten dan satu kota di Jabar.
“Yang ada di Jabar totalnya 176 tambang ilegal,” kata Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirto Yuliono di Cirebon, Minggu (1/6/2025).
Ia mengatakan data tersebut, merupakan hasil pendataan lintas wilayah yang saat ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Dinas ESDM Jabar, kata dia, kini tengah menyusun langkah pengawasan administratif terhadap para pemegang izin resmi agar tidak terjadi penyimpangan izin eksplorasi menjadi praktik pertambangan.
Ia menuturkan sebagai bentuk pengawasan aktif, Dinas ESDM Jabar akan menerbitkan dua jenis surat edaran.
Menurut Bambang, surat pertama ditujukan kepada 233 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi agar melaksanakan penambangan secara legal, tertib, dan sesuai rencana kerja.
“Kami akan mengirimkan surat dari saya pribadi ke seluruh pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi agar menjalankan aktivitas dengan baik dan benar,” ujarnya.
Ia menyebutkan untuk surat kedua, akan dikirimkan kepada 109 perusahaan pemegang IUP Eksplorasi agar tidak melakukan kegiatan pertambangan di luar koridor eksplorasi.
Pihaknya menilai hal ini penting, karena diduga ada beberapa pengelola yang menggunakan izin eksplorasi untuk langsung menambang.
Lebih lanjut, Bambang menuturkan, pengawasan terhadap aktivitas tambang legal akan berbasis pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib disusun perusahaan setiap tahun.
Ia mengatakan dokumen ini memuat rencana produksi, volume penggalian, serta strategi reklamasi dan pascatambang.
“RKAB penting karena di dalamnya termuat target produksi dan bagaimana perusahaan bertanggungjawab atas kondisi pasca tambang,” tuturnya.
Pemprov Jabar, tambah dia, bakal memperketat evaluasi RKAB sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap penyimpangan praktik pertambangan.
“Jadi, di dokumen RKAB itu berisikan tentang bagaimana dia (pengelola) melakukan rencana penambangan,” ucap dia. (ANT/KN)
BENGKAYANG – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Resor Militer (Korem) 121/Alambhana Wanawwai dan Lanud Harry Hadisoemantri Sanggau Ledo pastikan keamanan Presiden yang direncanakan hadir dalam panen raya jagung di Bengkayang, Kalbar.
Komandan Resor Militer (Danrem) 121/Alambhana Wanawwai (ABW), Brigjen TNI Purnomosidi mengatakan saat ini memfokuskan evaluasinya pada sistem pengamanan dan kesiapan infrastruktur pendukung kegiatan VVIP. Ia meminta seluruh personel gabungan untuk menjalin komunikasi efektif dan memperkuat koordinasi.
“Kita harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan, termasuk yang direncanakan akan dihadiri oleh Bapak Presiden, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai protokol VVIP,” ujar Purnomosidi dalam keterangannya di Bengkayang usai kunjungan kerja ke Lanud Harry Hadisoemantri, Minggu (1/6/2025).
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan penuh dari TNI, Polri, serta satuan pendukung lainnya guna menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah, khususnya di lokasi strategis seperti Lanud Harry Hadisoemantri.
Selain mengecek lokasi tanam jagung, Purnomosidi juga melakukan dialog singkat dengan para perwira dan personel terkait teknis pelaksanaan panen raya serta antisipasi potensi gangguan keamanan.
Program penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Lokasi di Bengkayang menjadi salah satu titik penting dalam realisasi target 1 juta hektare.
“Kunjungan kerja ini juga menjadi momen untuk memastikan bahwa seluruh elemen aparat negara bekerja dalam satu visi, khususnya dalam mendukung program nasional dan menjamin keselamatan pemimpin negara saat berkunjung,” ujarnya.
Lanud Harry Hadisoemantri dipilih sebagai lokasi strategis karena kedekatannya dengan lokasi penanaman jagung dan kapasitasnya dalam mendukung logistik dan pengamanan skala besar.
Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan masyarakat setempat, diharapkan pelaksanaan penanaman jagung hingga kunjungan Presiden ke Bengkayang dapat berjalan tanpa hambatan.
Sementara itu, Komandan Lanud Had, Letkol Pnb Dion Aridito, melalui Kapten Pom Januar Akbar Wibisono menyampaikan kesiapan penuh Lanud Harry Hadisoemantri dalam mendukung pengamanan dan teknis kegiatan.
“Meski masih menunggu konfirmasi resmi dari Sekretariat Presiden, kami telah siaga dan siap berkoordinasi lintas instansi untuk memastikan tidak ada hambatan,” ujar Kapten Januar.
Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan guna mencegah gangguan keamanan selama agenda berlangsung. Kemudian untuk skenario pengamanan, termasuk pengaturan jalur transportasi, pengamanan lokasi, dan antisipasi kondisi darurat sudah dibahas secara intensif.
Dia menegaskan, TNI AU mendukung suksesnya agenda nasional sekaligus mempererat sinergi antarinstansi di wilayah Kalimantan Barat.
“Kami dari Pihak TNI AU siap mendukung program dari pemerintah terkait pelaksanaan panen raya dalam rangka mendukung Astacita Bapak Presiden,” ujarnya. (ANT/KN)
CILEGON – Upaya penyelundupan benih bening lobster di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, berhasil digagalkan oleh aparat Tim gabungan Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Banten.
Komandan Lantamal III Jakarta, Laksamana Pertama TNI, UKI Perasetia, di Cilegon, Minggu 91/6/2025), mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang mencurigai kedua pelaku berinsial DIS (35) dan MS (26) membawa barang ilegal.
“Penggagalan penyelundupan ini bermula dari adanya informasi mengenai kendaraan mencurigakan yang memuat benur dari arah Jakarta menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak,” katanya.
Dari hasil pemeriksaan, Pihaknya mengatakan, menemukan sebanyak 199.800 ekor benih lobster jenis pasir yang dikemas dalam 40 box styrofoam yang sudah diberi es batu dan dibawa menggunakan mobil minibus.
“Penyelundupan 199.800 benih bening lobster atau benur jenis pasir asal Pacitan, Jawa Timur ini senilai Rp29 miliar,” ujarnya.
Pihaknya mengatakan, akan mengembangkan upaya penyelundupan benur tersebut, termasuk peran para tersangka dan dari mana mendapatkannya karena merugikan nelayan lokal dan perekonomian nasional.
“Akan dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut, mulai pengiriman dari mana, dia berperan sebagai apa,” jelasnya.
Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kepunahan lobster jenis pasir maka barang bukti tersebut akan diserahkan kepada pihak Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk segera dilepasliarkan ke habitatnya.
Pihaknya juga mengaku, akan terus meningkatkan patroli laut dan penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia,” ucapnya. (ANT/KN)
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar perayaan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa.
“Perayaan hari lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka. Tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di ruang digital yang kini menjadi medan baru perjuangan nilai,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/6/2025).
Dia menyebut merayakan Pancasila berarti menanamkan semangat persatuan dalam algoritma kehidupan sehari-hari, meskipun berbeda suku, agama, pilihan politik, atau preferensi budaya.
“Kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa: Indonesia,” ujarnya.
Mantan Ketua DPR dan MPR itu juga mengatakan perayaan hari lahir Pancasila merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk merenungkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut.
Terlebih, lanjut dia, tantangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin kompleks di tengah era informasi yang bergerak cepat melalui media digital.
Untuk itu, dia menyebut nilai-nilai dalam lima sila Pancasila yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia harus diinternalisasikan dalam setiap interaksi di ruang digital.
“Fenomena ‘echo chamber’ dan algoritma yang hanya menyajikan informasi sesuai preferensi pengguna telah mempersempit ruang dialog dan memperlebar jurang perbedaan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu ‘Persatuan Indonesia’, menjadi sangat relevan untuk kembali ditegakkan, terutama di dunia digital,” katanya.
Dia menjelaskan tantangan lain yang perlu dicermati ialah ancaman disinformasi yang datang dari luar negeri dan dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas nasional.
Menurut dia, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik global, dan ruang digital Indonesia bukanlah ruang yang steril.
Oleh sebab itu, dia menekankan meneguhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat persatuan, juga menjadi bagian dari ketahanan nasional di era digital.
“Ketahanan ini hanya akan kuat jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa identitas digital kita adalah bagian dari identitas kebangsaan,” tuturnya.
Dia pun menambahkan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki peran vital sebagai penjaga nilai Pancasila sehingga harus berperan aktif dalam merajut persatuan di era digital, khususnya generasi muda yang mendominasi demografi pengguna internet.
“Dalam setiap unggahan, komentar, dan interaksi daring, ada ruang untuk merefleksikan apakah tindakan tersebut memperkuat atau justru merusak nilai-nilai persatuan,” ucapnya.
Sebab, sambung dia, nasionalisme era digital bukan lagi soal berdiri di medan perang, melainkan menjaga ruang digital dari perpecahan, menjaga wacana dari kebencian, serta merawat kebhinekaan melalui literasi dan etika bermedia.
Selain itu, dia mengingatkan agar pengajaran Pancasila tidak cukup hanya lewat buku teks dan hafalan sila, melainkan melalui pendekatan yang kontekstual dan kreatif. Misalnya, melalui film pendek, vlog edukatif, atau kampanye media sosial yang memuat narasi kebangsaan.
“Sejumlah komunitas daerah telah memulai ini dengan memproduksi konten edukatif berbahasa daerah untuk memperkuat jati diri lokal sambil menjembatani rasa kebangsaan. Inilah bentuk nyata dari semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang hidup di dunia maya,” kata dia. (ANT/KN)
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa kongres partai hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDIP.
Djarot saat ditemui di Jakarta, Minggu (1/6/2025), mengatakan bahwa kader PDIP, khususnya arus bawah, telah menghendaki tampuk jabatan di partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tetap diemban oleh Megawati.
“Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” kata dia.
Mengenai jadwal pelaksanaan kongres, Djarot enggan membeberkannya. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Megawati selaku ketua umum saat ini, sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
“Tunggu saja,” imbuh Djarot.
Dia mengatakan Ketua Umum PDIP juga berwenang untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat partai, termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen).
Hal ini dia katakan merespons posisi sekjen PDIP yang masih diduduki oleh Hasto Kristiyanto yang sedang menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku.
“Di dalam kongres, ketua umum terpilih itu mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk sekjen. Bukan hanya sekjen, semuanya,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kongres partai diundur bukan karena Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia menyebut Hasto tidak ada hubungannya dengan mundurnya jadwal kongres PDIP.
“Tidak, itu tidak ada hubungannya juga,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (16/5).
Jadwal kongres, imbuh dia, nanti akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Nanti akan ditentukan sendiri oleh ketua umum,” ujar Ganjar. (ANT/KN)
TENGGARONG – Upaya peningkatan budaya literasi di tingkat akar rumput, terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu program yang kini tengah digalakkan adalah lomba perpustakaan tingkat kelurahan dan desa, yang didorong langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diarpus) Kukar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diarpus Kukar, Rinda Desianti, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu strategi untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dari tingkat desa. Pelaksanaannya juga turut melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Memang tidak secara langsung ditangani oleh Diarpus semua, tetapi untuk pengumumannya kami meminta bantuan dari DPMD agar bisa disebarluaskan ke desa-desa,” ujar Rinda, Minggu (1/6/2025).
Menurut Rinda, tujuan dari lomba ini bukan sekadar kompetisi, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas dan kelayakan sarana literasi desa. Salah satu kriteria utama yang wajib dipenuhi peserta adalah kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), sesuai dengan ketentuan nasional.
“Kami ingin menghapus paradigma bahwa perpustakaan desa hanya ruang baca seadanya. Harus terdaftar resmi dan memenuhi standar layanan pustaka,” tegasnya.
Rinda menambahkan bahwa lomba ini juga menjadi sarana untuk memetakan sejauh mana kesiapan dan keseriusan desa-desa dalam membangun budaya literasi. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada ketersediaan buku, tetapi juga pada aktivitas literasi, keterlibatan masyarakat, serta inovasi yang dilakukan oleh pengelola.
Selain itu, Diarpus Kukar tengah menjajaki berbagai pendekatan baru untuk mendukung revitalisasi perpustakaan desa. Salah satu wacana yang mulai dibahas adalah pengembangan kafe literasi, yang bisa menjadi daya tarik baru bagi kalangan muda.
“Kalau suasana perpustakaannya menarik dan nyaman, tentu masyarakat akan lebih tertarik datang. Kita juga ingin bangun perpustakaan yang interaktif, bukan hanya tempat membaca buku,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Diarpus juga akan mengintensifkan sosialisasi lomba ke seluruh kecamatan melalui jaringan kerja sama dengan camat dan kepala desa, agar partisipasi lebih luas bisa terwujud. Program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penguatan ekosistem literasi di Kukar yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
“Literasi harus dibangun dari bawah. Desa dan kelurahan adalah fondasi paling dasar. Dari sana kita bisa melahirkan generasi pembaca dan pembelajar sejati,” tutup Rinda. (Adv)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Strategi ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks, serta memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menyampaikan bahwa dukungan terhadap pengelolaan sampah kini tidak hanya terpusat pada penanganan akhir. Tetapi mulai bergeser ke arah pencegahan dan pengelolaan dari sumbernya melalui partisipasi aktif warga, komunitas, dan lembaga pendidikan.
“Kami berkomitmen mendorong terbentuknya lebih banyak unit pengelolaan sampah berbasis masyarakat, baik dalam bentuk bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, maupun edukasi pemilahan dari rumah,” jelas Slamet, Minggu (1/6/2025).
Salah satu wujud konkret dukungan tersebut adalah pembangunan Bank Sampah Asri yang diresmikan benerapa waktu lalu. Sebelumnya DLHK juga telah merealisasikan satu bank sampah lain di wilayah Maluhu pada tahun 2024.
“Ke depan, kami ingin gerakan ini menjangkau desa-desa dan sekolah-sekolah. Karena semakin banyak titik pengelolaan mandiri terbentuk, semakin besar pula dampaknya dalam menekan volume sampah ke TPA,” ujarnya.
DLHK Kukar juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan teknis untuk menunjang pengelolaan, termasuk alat pemilah, mesin pres, hingga kendaraan angkut. Semua itu merupakan bagian dari Program Dedikasi Kukar Idaman dalam upaya penguatan pengelolaan sampah terpadu.
Slamet juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 2025, sejumlah kegiatan sempat terkendala oleh masalah teknis dalam penganggaran, seperti kesalahan pencantuman nomor rekening dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Meski demikian, pihaknya tetap optimistis dapat melanjutkan program pada perubahan anggaran mendatang.
“Memang ada beberapa program yang tertunda, tapi kami sudah siapkan perbaikannya. Harapannya, seluruh rencana tetap bisa dijalankan agar semangat pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus bergerak maju,” tegasnya.
DLHK Kukar kini semakin gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan, tidak hanya kepada kelompok pengelola, tetapi juga masyarakat umum agar memahami bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Dengan keterlibatan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berdaya. Pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal edukasi dan ekonomi,” tutup nya. (Adv)
SAMARINDA – Auditorium Universitas Mulawarman dipenuhi riuh tepuk tangan selama dua malam berturut-turut, pada 30 dan 31 Mei 2025. Tepat di atas panggung, Teater Yupa yang merupakan salah satu kelompok teater mahasiswa Universitas Mulawarman mempersembahkan pementasan tahunan mereka yang bertajuk Buku Teater.
Tidak hanya sebuah pertunjukan seni, Buku Teater menjadi ruang kontemplasi kolektif. Mengangkat tema besar tentang kesenjangan sosial, pementasan ini menampilkan tiga babak yang masing-masing merepresentasikan berbagai bentuk ketimpangan yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Di tengah derasnya arus hiburan digital, kehadiran teater ini menjadi semacam “perlawanan senyap” sebuah cara untuk mengingatkan publik bahwa seni panggung tetap punya peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan sosial secara mendalam dan reflektif.
Pementasan dibuka dengan babak pertama yang menampilkan kehidupan para buruh di sebuah pabrik. Narasi yang ditampilkan menunjukkan bagaimana para pekerja secara tidak langsung mengalami eksploitasi oleh para pemilik modal. Meski bekerja keras setiap hari, para buruh tetap hidup dalam tekanan, dengan upah yang tidak sepadan dan minim jaminan. Konflik antara kepentingan pekerja dan keuntungan pemilik menjadi pangkal persoalan.
Cerita ini membuka sebuah kesenjangan relasi kekuasaan yang timpang yang kerap dianggap normal dan diterima begitu saja dalam masyarakat Indonesia. Isu ini terasa relevan di tengah wacana tentang upah layak, kesejahteraan pekerja, dan sistem kerja yang semakin menuntut tanpa memberikan perlindungan yang setara.
Foto: Buruh yang disiksa dalam tekanan oleh pemilik modal
Babak kedua membawa penonton ke ranah pendidikan. Dikisahkan bagaimana akses terhadap pendidikan berkualitas semakin mahal dan sulit dijangkau. Hanya mereka yang berasal dari kalangan atas atau memiliki koneksi sosial tertentu yang bisa memperoleh pendidikan yang baik. Sementara banyak anak-anak dari keluarga kalangan bawah yang harus puas dengan fasilitas seadanya, bahkan terancam putus sekolah.
Panggung seakan menjadi cermin besar yang memantulkan realita pendidikan Indonesia hari ini. Meski negeri ini telah merdeka puluhan tahun, namun pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan belum sepenuhnya bisa diakses secara adil oleh semua anak bangsa.
Sementara babak ketiga mengangkat isu yang lebih psikologis dan sosiologis dimana maraknya individualisme dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di wilayah perkotaan. Cerita ini mengisahkan kelompok manusia yang hidup berdampingan, tapi kehilangan hubungan sosial. Empati kian melemah,, dan nilai-nilai kebersamaan mulai memudar di masyarakat.
Pementasan ini mengajak penonton merenungkan sebuah realitas apakah kemajuan kota dan modernitas harus dibayar dengan keterasingan antar manusia?
Bintang Samudra, selaku sutradara dari Buku Teater, saat ditemui seusai pementasan. “Kami ingin menyampaikan bahwa kesenjangan sosial itu nyata, dan masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Lewat panggung ini, kami berharap bisa membangkitkan kesadaran penonton tentang isu kesenjangan sosial.” Ungkapnya
Bintang menambahkan bahwa setiap elemen dalam pertunjukan dari naskah, tata cahaya, blocking panggung, hingga ekspresi pemain disusun untuk memperkuat pesan sosial yang ingin disampaikan.
Foto: Bintang Samudra, Sutradara dari Buku Teater
“Harapan kami sederhana, agar penonton tidak hanya datang untuk menonton, tapi juga pulang dengan membawa pertanyaan, keresahan, dan mungkin, dorongan untuk peduli,” tutur Bintang.
Beberapa penonton yang hadir memberikan tanggapan positif terhadap pertunjukan ini. Menariknya, banyak dari mereka adalah mahasiswa yang baru pertama kali menyaksikan teater secara langsung.
Mozza, salah satu penonton, mengaku sangat terkesan.
“Kesan aku, ini keren banget. Ini pertama kali aku nonton teater, jadi sangat menarik dan membuka wawasan,” ujarnya antusias.
Ali, yang juga baru pertama kali menonton, mengatakan bahwa kualitas pertunjukan sudah cukup baik, namun tetap bisa dikembangkan lebih jauh.
“Menurutku ini sudah bagus ya. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi akting maupun alur cerita,” sarannya.
Tasya, penonton lainnya, menyoroti bagaimana pertunjukan ini tak hanya bicara soal ekonomi, tapi juga menyentuh isu-isu sensitif seperti gender dan politik.
“Menurut aku ceritanya sangat mendidik. Pertunjukan ini relevan banget dengan kondisi sekarang, apalagi soal ketimpangan gender dan politik,” ungkapnya.
Teater Yupa sendiri merupakan salah satu kelompok teater kampus paling aktif di Kalimantan Timur. Sejak berdiri dari tahun 1991, mereka telah melahirkan banyak karya yang konsisten mengangkat isu-isu sosial, budaya, dan kemanusiaan.
Pentas tahunan ini bukan hanya ajang pertunjukan, tapi juga ruang belajar kolektif bagi para anggota teater, mulai dari penulis naskah, sutradara, pemain, hingga kru teknis.
Di tengah tantangan regenerasi minat terhadap teater di kalangan mahasiswa, semangat Teater Yupa membuktikan bahwa seni panggung tidak pernah benar-benar mati. Justru lewat isu-isu yang dekat dengan realitas sosial, teater bisa menjelma menjadi suara yang lantang dan bermakna.
Lewat tema Buku Teater, Teater Yupa tak hanya menyuguhkan hiburan, tapi juga menghadirkan ruang refleksi. Pementasan ini menjadi pengingat bahwa seni bisa berfungsi sebagai cermin, alat kritik, sekaligus medium harapan.
“Kami hanya ingin agar penonton bisa lebih peka terhadap realitas. Teater bukan sekadar panggung hiburan, tapi juga panggung kesadaran,” tutup Bintang.
Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi, menyaksikan teater seperti ini adalah pengalaman menyentuh karena sejatinya, di atas panggung itu, kita juga sedang menyaksikan cerminan diri kita sendiri.
