Kamis, Juli 10, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 30

PDIP : Keakraban Presiden Prabowo dan Megawati Jadi Simbol Kenegarawanan

0

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri pada momen Upacara Hari Lahir Pancasila merupakan wujud kenegarawanan kedua tokoh itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa Prabowo dan Megawati memang sudah bersahabat sejak lama.

“Hubungan keduanya terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis menyangkut ideologi negara Pancasila,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Apalagi sebelumnya pada Senin (7/4) malam, Said menuturkan Presiden Prabowo telah berkunjung untuk melakukan silaturahim ke rumah Megawati di Menteng, Jakarta.

Kegiatan silaturahim tersebut, kata dia, patut diapresiasi sebagai penghormatan yang diberikan Prabowo kepada para tokoh bangsa, terutama karena Prabowo juga telah berkunjung ke kediaman para mantan pemimpin negara lainnya.

Dengan begitu, ia menilai jiwa penghormatan Prabowo tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah ke depan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan.

Said pun mengungkapkan bahwa dalam pidato sambutan pada Upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menyebut nama Megawati paling awal sebelum para tokoh lainnya.

“Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku presiden kelima RI maupun sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam pidato Prabowo juga menegaskan pentingnya bangsa untuk bersatu agar menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

Menurut dia, Megawati tentunya menyambut baik gagasan dan pikiran Presiden Prabowo tersebut.

Di sisi lain, Said berpendapat keakraban Megawati dan Prabowo juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya.

Dahulu, disebutkan bahwa banyak para tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik dan berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun tetap bisa berhubungan baik, menjaga silaturahim, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam shalat berjamaah bersama.

“Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam shalat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” imbuh Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu.

Untuk itu, sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Prabowo dan Megawati tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah dan kebutuhan masa depan Indonesia.

“Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun dan dinamis,” ucap Said.

Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin pagi, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

Sebelumnya, terdapat pula momen keakraban Prabowo dan Megawati yang tertangkap di ruang tunggu Gedung Pancasila.

Salah satunya saat keduanya duduk di meja oval ruangan. Kala itu, Presiden Prabowo berkelakar kepada Megawati yang duduk berhadapan dengannya, untuk mencairkan suasana.

“Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” kata Prabowo.

Mendengar hal itu, Megawati pun seakan mengiyakan. “Oh iya, diet kurus itu,” katanya. (ANT/KN)

Stok Beras Tertinggi dalam 57 Tahun, Mentan Optimis Swasembada Tercapai Lebih Cepat

0

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir.

Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

“Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” kata Mentan Amran Sulaiman saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton itu tahun 1984,” sambung Amran.

Oleh karena itu, Amran menyebut pemerintah mampu menyalurkan bantuan beras selama 2 bulan yaitu pada periode Juni—Juli 2025 kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Amran menyebut Kementerian Pertanian mengalokasikan 180.000 ton beras per bulannya sehingga untuk 2 bulan dibutuhkan 360.000 ton.

“Kami akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” kata Mentan Amran Sulaiman.

Bahkan untuk beberapa daerah, misalnya di Papua dan Kepulauan Maluku, Amran menyebut pemerintah siap menyalurkan langsung untuk kebutuhan 2 bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut pemerintah mengatur strategi agar penyaluran bantuan sosial beras tidak memengaruhi nilai tukar petani (NTP). Oleh karena itu, bantuan beras itu disalurkan ke daerah-daerah non-penghasil beras seperti kawasan perkotaan, atau daerah-daerah yang produksi berasnya minim misalnya seperti di Kepulauan Maluku dan Papua.

Di Pulau Jawa, yang merupakan produsen utama beras, bantuan beras pemerintah itu disalurkan ke daerah-daerah yang harga pokok penjualannya (HPP) melebihi angka yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Ini strategi kami lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik. Sekali lagi, Alhamdulilah, sektor pertanian, komponen NTP cukup baik, dan stok kita cukup aman,” kata Amran.

Dalam jumpa pers yang sama, Amran menyebutkan nilai tukar petani (NTP) per Mei 2025 naik menjadi 121. Amran menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110, dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama tahun lalu sebesar 116.

NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan yang sama, mengumumkan lima insentif ekonomi pemerintah untuk periode Juni—Juli 2025 yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Lima insentif itu mencakup diskon sektor transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah (BSU), penambahan bansos, diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja.

Sri Mulyani menjelaskan lima paket kebijakan itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah pada Juni-Juli 2025. (ANT/KN)

Menkeu dan Mendikdasmen Pelajari Putusan MK Soal Pendidikan Gratis

0

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kementeriannya mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta.

Sri Mulyani melanjutkan kementeriannya juga akan menggelar rapat khusus untuk membahas putusan MK itu, termasuk dampaknya terhadap anggaran.

“Kita mempelajari keputusan tersebut. Pak Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) sudah membuat rapat, saya juga menyiapkan,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (2/6/2025), sebelum rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Selepas rapat terbatas dan setelah sesi konferensi pers, Sri Mulyani kembali menekankan beberapa menteri seperti dirinya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempelajari putusan MK tersebut.

“Kami bersama Menteri Pendidikan Dasmen (Dasar dan Menengah, red.) bersama Mensesneg akan mempelajari keputusan dari MK tersebut, dan dampaknya seperti apa untuk (anggaran, red.),” kata Menkeu Sri Mulyani.

Walaupun demikian, Sri Mulyani tak menjawab saat ditanya kapan rapat mengenai putusan MK itu digelar.

Dalam kesempatan terpisah, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut dirinya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto, dan hasil koordinasi bersama Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh majelis hakim pada 27 Mei 2025.

Oleh karena itu, sementara ini, Abdul Mu’ti fokus pada tiga hal.

“Pertama, bagaimana sesungguhnya substansi dari keputusan MK itu. Kedua, apa yang kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan. Ketiga, baru nanti kami menyusun skema kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan putusan MK ini,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Terlepas dari itu, Mendikdasmen menegaskan pemerintah tunduk kepada putusan MK itu mengingat putusan tersebut final dan mengikat.

“Keputusan MK itu final and binding (final dan mengikat), keputusannya paripurna, dan mengikat. Karena itu ya, tentu saja dalam pelaksanaannya semua kami terikat putusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya harus koordinasi dengan kementerian terkait terutama Kementerian Keuangan dan yang penting lagi adalah Bapak Presiden, dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” sambung Abdul Mu’ti.

Mahkamah Konstitusi pada bulan lalu memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan MK itu menjawab permohonan uji materi yang diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia beserta tiga orang ibu rumah tangga, yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. (ANT/MK)

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor : Agus Setiawan

Prabowo: Hari Lahir Pancasila Jadi Bukti Kejeniusan Para Pendiri Bangsa

0

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia menyebut peristiwa ini sebagai salah satu pencapaian paling gemilang dari para pendiri bangsa.

“Kita pada hari ini kembali memperingati hari lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah,” ucap Prabowo saat menyampaikan amanat dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa Pancasila, yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, merupakan hasil dari sebuah kesepakatan besar yang patut disebut sebagai pencapaian luar biasa.

“Ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa, konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Ia menekankan bangsa Indonesia ditakdirkan untuk bersatu meskipun terdiri atas ribuan pulau, ratusan etnis, berbagai agama, dan keragaman bahasa daerah.

“Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita kita dapat bersatu, dapat bersatu di tengah perbedaan, bersatu di tengah kebhinekaan, berbeda tapi satu,” tuturnya.

Menurut Prabowo, Pancasila telah menjadi perekat yang memungkinkan bangsa ini tetap utuh di tengah gejolak global yang penuh ketidakpastian.

“Ternyata, Pancasila inilah yang telah memperkenankan kita untuk bersatu di tengah gelombang dinamika dunia yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Tema peringatan Hari ini: Memperkokoh Hari Pancasila Menuju Indonesia Raya,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini bukan hanya sekadar ajakan, melainkan wujud dari tekad bersama seluruh bangsa Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa arah perjalanan bangsa menuju satu abad kemerdekaan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

“Suatu ideologi dasar negara yang telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita selama tahun-tahun yang penuh tantangan,” pungkas Prabowo.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Prabowo : Pejabat Tak Mampu Jalankan Tugas Lebih Baik Mundur sebelum Saya Berhentikan!

0

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan keras kepada para pejabat negara yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. Ia menegaskan bahwa mereka yang tidak mampu bekerja seharusnya mengundurkan diri, sebelum diberhentikan secara langsung olehnya.

“Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan yang luar biasa, namun hingga kini masih terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dengan mencuri uang rakyat. Ia juga menegaskan agar tidak ada pihak yang memandang rendah atau mencoba mempermainkan negara ini.

“Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan dan semua kebocoran harus berhenti,” ucap Prabowo dengan tegas.

Lebih jauh, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa praktik korupsi dan tindakan penipuan dapat diberantas jika seluruh komponen bangsa bersatu dan bekerja sama secara solid.

“Saya percaya dan saya yakin pada saat ini, bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo juga memberi peringatan agar semua elemen dalam pemerintahan dan lembaga segera melakukan introspeksi dan pembersihan internal.

Ia menyatakan bahwa negara akan bersikap tegas terhadap siapa pun yang tidak menunjukkan kesetiaan pada bangsa, tanpa pandang bulu—terlepas dari latar belakang keluarga maupun partai politik.

“Atas nama rakyat Indonesia, saya peringati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu,” tandas Prabowo.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Respons Warganet Ramai Usai Gugatan PSU Mahulu Didaftarkan ke MK: Drama Belum Tamat!

MAHAKAM ULU – Gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahakam Ulu yang resmi didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memicu gelombang respons publik di media sosial.

Unggahan kolaboratif akun @Media_Kaltim, @info_kubar, dan @info.mahakam.ulu soal gugatan pasangan Novita Bulan–Artya Fathra Marthin sontak dibanjiri ribuan komentar warganet.

Mayoritas warganet menanggapinya dengan sindiran, lelucon, hingga rasa jenuh, menandakan tingginya atensi dan kelelahan publik atas dinamika politik di Mahulu yang tak kunjung reda.

“Gugat terus sampai menang, nama juga usaha,” tulis akun @yongkiapriza154, yang kemudian disambut berbagai komentar senada seperti “Kelasss” hingga “Astaga heh”.

Tak sedikit yang menyindir dengan gaya khas daerah, seperti komentar “Jan baluy lumaq dahaq bale lim, melavin PSU negah” atau “Kameq sang medaa naa lumaq na haq niih” yang menandakan kegelisahan lokal.

Ada pula yang mencatat bahwa politik di daerah justru kerap memecah kesatuan, seperti dikatakan akun @alb_ert7788, “Benar kata dosen saya dulu, yang kadang memecah persatuan orang di daerah itu adalah partai politik itu sendiri.”

Sementara itu, komentar bernada lucu juga meramaikan unggahan. “Ubur ubur ikan lele, sampe kapan lee,” tulis @angelsynyik. Akun lain menyebut, “Drama PSU ini belum tamat-tamat, gilaaa tak masuk logika!”

Sebelumnya, berdasarkan penelusuran Media Kaltim, permohonan sengketa PSU Mahulu didaftarkan secara elektronik pada Senin (2/6/2025) pukul 15.54 WIB, dan telah teregister dalam e-AP3 MK dengan Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/06/2025.

Gugatan ini diajukan pasangan calon nomor urut 2, Novita Bulan–Artya Fathra, melalui kuasa hukum Heru Widodo dkk., menyusul hasil pleno KPU Mahulu yang menetapkan pasangan Angela–Suhuk sebagai peraih suara terbanyak dengan 10.033 suara (48,27%).

Dengan kembali masuknya gugatan ke MK, penetapan hasil PSU Mahulu sebagai final belum dapat dilaksanakan hingga ada putusan resmi. Ini menjadikan Mahulu sebagai salah satu dari tiga wilayah yang kembali bersengketa di MK setelah PSU, bersama Kota Palopo dan Kabupaten Pesawaran.

Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Harum di Tanah Suci, Janji yang Dinanti Warga Kaltim

SAMARINDA – Tanggal 1 Juni bukan hanya Hari Lahir Pancasila. Di Kaltim, tanggal itu juga menjadi momen reflektif bagi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud atau yang karib disapa Harum. Pada 1 Juni 2025, ia genap berusia 45 tahun.

Namun, tahun ini terasa sangat istimewa. Untuk pertama kalinya, ia merayakan ulang tahun sebagai Gubernur Kaltim. Dan bukan di tengah pesta mewah, melainkan dirangkai keberangkatannya ke Tanah Suci, menunaikan ibadah haji bersama istrinya, Hj. Sarifah Suraidah (Bunda Harum).

“Saya akan panjatkan doa terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Kaltim,” ucapnya sebelum berangkat, dalam unggahan yang kemudian disebar berbagai kanal resmi Pemprov dan akun pribadinya.

Langkah spiritual ini tentu patut diapresiasi. Namun, seperti lazimnya pemimpin publik, setiap gerak langkah Harum juga tak lepas dari ekspektasi dan kritik.

Di media sosial, ucapan “Selamat menjalankan ibadah haji” bersanding dengan komentar penuh harap dan juga sindiran.

“Tolong doakan guru ngaji juga bisa berangkat haji gratis, Pak,” tulis seorang netizen. Yang lain menyelipkan nada getir, “Kami yang di Batuah masih menunggu janji pemulihan longsor, Pak Gub.”

Publik Kaltim memang sedang menanti arah baru dari pemimpin barunya. Dalam masa 100 hari kerja pertama, sejumlah program sudah mulai terlihat.

Program seragam gratis untuk siswa baru di sekolah negeri menjadi langkah konkret yang disambut hangat, khususnya di daerah pinggiran yang selama ini terbebani biaya pendidikan non-formal. Namun, tugas besar yang kini menanti Gubernur Harum tidak bisa ditunda.

Pemulihan wilayah terdampak bencana, seperti longsor di Kukar dan banjir berkepanjangan di Mahakam Ulu, Berau, dan Samarinda, juga harus menjadi prioritas nyata. Bukan sekadar wacana.

Masyarakat yang kehilangan rumah dan akses jalan butuh tindakan cepat dan terukur, bukan hanya janji rehabilitasi jangka panjang.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, bersama istrinya Hj. Sarifah Suraidah menyampaikan ucapan dan harapan bagi masyarakat Kaltim menjelang keberangkatan ibadah haji tahun 2025. (Ist)

Di sisi lain, penertiban tambang ilegal yang masih marak di Kukar, Berau, hingga merambah kawasan pendidikan seperti hutan kampus Unmul, menuntut ketegasan tanpa kompromi.

Perusakan 3,2 hektar kawasan hutan pendidikan Unmul di Jalan Tanah Merah, Samarinda, baru-baru ini menjadi bukti bahwa tambang ilegal tak pandang tempat—bahkan di wilayah riset akademik. Gubernur Harum merespons cepat kasus tersebut.

“Saya sudah utus Kepala Dinas ESDM Kaltim untuk sidak langsung ke lokasi. Maka teman-teman dari ESDM langsung bergerak cepat melihat penambangan di hutan Unmul seluas 3,2 hektar,” tegas Rudy dalam sesi silaturahmi dengan awak media, awal April lalu.

Ia menambahkan, “Ini kegiatan koridoran yang sifatnya merusak. Dan ini sangat mengganggu teman-teman Unmul dalam melaksanakan riset dan kegiatan perkuliahan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap oknum dan entitas yang membekingi aktivitas ilegal merupakan ujian keberanian dan integritas bagi seorang pemimpin. Tentu warga ingin melihat sikap nyata, bukan hanya klarifikasi dan wacana koordinasi.

Dalam hal ekonomi rakyat, penguatan UMKM berbasis lokal di wilayah pesisir dan perbatasan seperti Bontang, Penajam Paser Utara, dan Kutai Barat sangat mendesak. Mereka tidak cukup hanya diberikan pelatihan, tetapi perlu jaminan akses pasar, permodalan, dan kemudahan logistik.

Terakhir, percepatan pelayanan publik harus didorong melalui digitalisasi sistem perizinan, bantuan sosial, hingga pengaduan masyarakat.

Di era Ibu Kota Nusantara (IKN) dan transformasi digital, birokrasi lamban dan korup tak bisa lagi ditoleransi. Semua ini adalah medan tempur sesungguhnya bagi Rudy Mas’ud di mana rakyat menanti bukti, bukan lagi janji.

Dari segi infrastruktur dan konektivitas, harapan masyarakat juga mulai bertemu dengan kenyataan. Proyek jalan tol IKN-Balikpapan-Samarinda terus digenjot untuk memperlancar arus logistik.

Di sisi lain, Bandara VVIP IKN yang kini progresnya telah menyentuh lebih dari 60 persen, diharapkan mampu menjadi titik masuk strategis pembangunan Kaltim masa depan.

Konektivitas laut pun mulai disentuh kembali. Pembangunan Pelabuhan Kariangau di Balikpapan dan pengembangan Pelabuhan Maloy di Kutim menjadi strategi membuka gerbang ekspor baru di kawasan timur Indonesia.

Namun semua itu akan hampa jika tidak disertai pemerataan akses internet dan pelayanan dasar—keluhan yang masih sering terdengar dari warga di Long Bagun, Talisayan, hingga Muara Wahau.

Dalam momen ulang tahunnya yang ke-44 tahun lalu, Rudy menyebut dirinya “sudah double gardan, siap tempur, pantang kendur.”

Kini, ucapan itu diuji dalam konteks kepemimpinan. Apakah ia akan hadir sebagai “pimpinan perubahan” seperti tertulis dalam jaket hadiah ultah dari mahasiswa?

Ibadah haji adalah peristiwa spiritual yang mendalam. Tapi pulang dari Mekkah adalah soal implementasi duniawi. Harapan rakyat Kaltim telah dititipkan lewat doa, kritik, dan dukungan.

Kini saatnya Harum membuktikan: bahwa doanya di Tanah Suci akan dibayar lunas lewat kerja nyata di tanah Benua Etam.

Dan seperti kata pepatah Arab, “Doa tanpa usaha adalah angan-angan.” Rakyat menanti, bukan hanya karena Harum berada di Tanah Suci. Tapi karena kini, harapan mereka telah melekat pada satu nama: Gubernur Harum, yang di pundaknya menyatu amanah dan janji Kaltim yang lebih baik. (**)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Muara Jawa Bidik Ekowisata Sebagai Arah Baru Pembangunan, Danau Eks Tambang Jadi Primadona

TENGGARONG – Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar), selama ini dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas pertanian yang cukup aktif. Namun kini, pemerintah kecamatan mulai melihat arah pembangunan baru. Yakni menjadikan ekowisata sebagai penggerak ekonomi alternatif.

Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, menyebutkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi warga. Terutama melalui keberadaan gabungan kelompok tani (gapoktan) padi yang telah berjalan stabil. Meski belum dalam skala besar, kelompok-kelompok tani ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal.

“Kami punya gapoktan yang cukup aktif. Mereka masih konsisten mengembangkan pertanian padi secara mandiri,” ujar Ramli, Senin (2/5/2025).

Namun, Ramli menilai bahwa ketergantungan terhadap sektor primer seperti pertanian perlu diimbangi dengan pengembangan sektor lain yang lebih potensial dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pariwisata berbasis lingkungan, atau yang dikenal dengan ekowisata.

“Muara Jawa punya potensi luar biasa di sektor wisata alam, tapi belum tergarap maksimal. Saat ini kami hanya punya beberapa kolam renang milik pribadi, belum ada objek wisata umum yang benar-benar dikelola secara serius,” jelasnya.

Salah satu potensi yang kini menjadi perhatian pemerintah kecamatan adalah danau alami yang terbentuk dari bekas area tambang. Warna airnya yang biru jernih menyerupai laut menjadi daya tarik visual yang unik dan jarang ditemui di wilayah Kukar lainnya.

“Airnya bening sekali, seperti laut. Kalau dikelola baik, bekas tambang ini bisa disulap jadi objek ekowisata yang menarik dan tentu saja ramah lingkungan,” ungkap Ramli.

Meski baru sebatas pembicaraan awal, Ramli mengaku sudah menjalin komunikasi lisan dengan Dinas Pariwisata Kukar untuk membahas kemungkinan pengembangan kawasan tersebut. Ia berharap ada intervensi serius dari pihak pemerintah kabupaten maupun investor untuk mewujudkannya.

“Kami sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata secara informal. Harapan kami tentu agar kawasan ini bisa dilirik untuk ditata menjadi destinasi wisata baru,” lanjutnya.

Menurut Ramli, pengembangan ekowisata tak hanya akan memperkuat identitas lokal Muara Jawa sebagai wilayah yang bersahabat dengan alam, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa merusak lingkungan.

“Kalau ini bisa dikembangkan dengan baik, bukan hanya ekonomi yang bangkit, tapi juga semangat masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kecamatan Muara Jawa Siapkan Kantor Camat Terpadu dan Perbaikan Jalan

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar), terus mengupayakan peningkatan pelayanan publik melalui penguatan infrastruktur wilayah. Dua agenda besar yang menjadi prioritas tahun 2025 adalah relokasi kantor camat dan peningkatan akses jalan antarwilayah yang menghubungkan beberapa kelurahan.

Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, menjelaskan bahwa rencana relokasi kantor camat muncul dari kebutuhan akan fasilitas yang lebih representatif dan aman. Terutama saat digunakan dalam kegiatan skala besar.

“Kantor yang sekarang secara bangunan masih layak, tapi lokasi yang berada di tanjakan dan lahan parkir yang terbatas membuat kami kesulitan ketika ada acara besar,” ujar Ramli, Senin (2/5/2025).

Untuk itu, pihaknya berencana memanfaatkan salah satu kantor kelurahan yang memiliki lahan lebih luas sebagai lokasi baru kantor camat. Skema ini dinilai efisien karena tidak memerlukan penghapusan aset, mengingat semua masih berada dalam kepemilikan pemerintah daerah.

“Relokasi ini tetap memanfaatkan aset yang ada. Kami harap dengan kantor terpadu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Selain relokasi, peningkatan kualitas jalan menuju kantor kecamatan juga menjadi perhatian utama. Dua ruas jalan penghubung antar kelurahan saat ini kondisinya masih belum memadai, sehingga sering menyulitkan mobilitas warga dan aparat pemerintahan.

“Perbaikan dua akses utama menuju kantor menjadi prioritas agar konektivitas antarkelurahan bisa lebih lancar,” jelas Ramli.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar seperti gang lingkungan dan drainase tetap dilanjutkan melalui dukungan dana RT. Pemerintah kecamatan juga aktif memfasilitasi pelatihan masyarakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan.

Meski belum masuk dalam program pembangunan fisik tahun 2025, Ramli memastikan bahwa rencana relokasi kantor camat telah tercantum dalam tahapan perencanaan dan disiapkan untuk diusulkan dalam APBD Murni tahun 2026.

“Minimal tahun ini bisa masuk perencanaan dan pembahasan anggaran. Harapan kami, 2026 sudah bisa dibangun dan digunakan,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Lari Virtual, Gaungnya Nasional, Gelar Lari Terbatas 14 Juli di Samarinda

SAMARINDA – Setelah sukses menggelar Media Kaltim Nusantara Fun Run di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 4 Mei 2025, semangat itu kini berlanjut dalam format yang lebih fleksibel namun tetap berkelas: Media Kaltim Nusantara Virtual Run 2025.

Tak hanya menjangkau peserta dari berbagai kota di Kaltim, event ini juga mulai merambah ke seluruh Indonesia. Peserta akan berlari di kota masing-masing, namun terhubung dalam semangat yang sama: merayakan lima tahun kiprah Media Kaltim sebagai media digital yang tumbuh dari daerah dan kini turut mewarnai peta pemberitaan nasional.

Sejak dibuka pada 1 Juni kemarin, puluhan peserta telah resmi terdaftar. Mereka di antaranya berasal dari berbagai latar belakang dan daerah.

Seperti Hannum Artha Wibowo dari Waru, Penajam Paser Utara; Damar Syaiful Alam dari Bea Cukai Samarinda; Una Sari dan Rowi Sofianto dari Paser; Rizqi Nugroho dari Tanah Bumbu, Kalsel; Alex Bhirawa dari Pengadilan Militer Balikpapan; hingga Putri Primasari dari Tanah Grogot.

Para peserta memilih beragam paket, mulai dari paket Finisher senilai Rp100 ribu hingga paket Premium seharga Rp350 ribu dengan fasilitas lengkap.

Antusiasme juga terlihat di media sosial. Beberapa peserta menandai teman-temannya agar ikut serta, seperti akun @muh.nurteratai dan @alif_mustofa22.

Ada yang menghubungi langsung panitia, menyampaikan keinginan untuk bergabung meski belum memiliki teman berlari bersama.

Bahkan, ada kawan lama saya dari Kutai Barat, Bapak Daud, alumni S2 Universitas Merdeka Malang yang bertugas sebagai anggota Polri di Kubar, langsung menghubungi saya secara pribadi.

Tak tanggung-tanggung, ia menyampaikan bahwa telah merapatkan rencana bersama komunitasnya dan siap mendaftarkan 100 peserta dan sementara sudah ada 25 peserta akan didaftarkan.

Dukungan ini membuktikan bahwa semangat ulang tahun ke-5 Media Kaltim mampu menjangkau dan menggugah antusiasme hingga ke pelosok Kaltim.

Sebagai puncak dan simbol kebersamaan, Media Kaltim juga akan menggelar Fun Run Terbatas di Kantor Pusat Media Kaltim, Samarinda, pada 14 Juli 2025. Event ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-5 sekaligus peresmian kantor baru.

Ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi bentuk syukuran dan apresiasi kepada para pembaca dan relasi yang telah mendukung Media Kaltim selama ini.

Untuk mengikuti event fun run terbatas ini, peserta harus terdaftar dan hadir langsung, karena kuota hanya dibuka untuk 100 orang.

Selain mendapatkan paket snack dan kesempatan meraih doorprize menarik dari sponsor, setiap peserta juga akan menerima medali edisi khusus: ‘Medali Jejak Ibu Kota’. Medali eksklusif yang hanya dicetak terbatas untuk event Media Kaltim Nusantara Fun Run di IKN pada 4 Mei 2025 lalu.

Sementara itu, pendaftaran untuk paket premium hanya dibuka hingga 15 Juni 2025 dan akan ditutup otomatis setelah tanggal tersebut. Untuk, paket basic, tetap dibuka hingga 30 Juni 2025.

Semua ini menjadi bagian dari perjalanan Media Kaltim. Bukan hanya sebagai penyelenggara event lari, tetapi sebagai ‘pelari maraton’ di medan digital, yang terus bergerak, tumbuh, dan menyatukan banyak cerita dari seluruh penjuru Kaltim dan Indonesia.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.