JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda untuk menjadi saksi kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama AC, staf KSOP Kelas I Samarinda, Kalimantan Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, AC merupakan Staf KSOP Kelas I Samarinda Bidang Lalu Lintas dan Kepelabuhanan.
Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Selasa (27/5), sempat memanggil Direktur Utama PT Gunadharma Cipta Persada berinisial LTP, pihak swasta berinisial DG dan AR, serta wiraswasta berinisial RAW
Pada pekan lalu, Senin (19/5), KPK memanggil seorang wiraswasta berinisial ISP.
Selasa (20/5), KPK memanggil seorang swasta berinisial APK.
Rabu (21/5), KPK memanggil tiga aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan berinisial EP, AK, dan CS.
Terakhir, Kamis (22/5), KPK memanggil dua orang dari pihak swasta berinisial MY, dan DAH.
Sebelumnya, KPK pada 27 Juni 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan, dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pekerjaan sebagai berikut:
1.Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah, tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017,
2. Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, tahun anggaran 2015, dan 2016,
3. Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Benoa, Bali, tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016,
4. Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2013, dan 2016. (ANT/KN)
JAKARTA – Miliarder dan pengusaha teknologi AS Elon Musk pada Selasa (3/6) sepakat dengan tudingan bahwa PBB telah membungkam kebebasan berpendapat sehingga menyerukan agar pendanaan lembaga internasional itu dihentikan.
“Hentikan pendanaan PBB,” tulis Musk di platform media sosial miliknya, X.
Pernyataan itu merespons unggahan pengguna lain di X yang mengeklaim bahwa PBB “baru saja menyatakan perang terhadap kebebasan berbicara” dan melampirkan pesan video Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang berbicara tentang platform digital.
Dalam video yang diperkirakan direkam pada Juni 2023 tersebut, Guterres mengatakan bahwa “platform digital telah disalahgunakan untuk menyesatkan sains dan menyebarkan disinformasi serta ujaran kebencian kepada miliaran orang.” Ia menyerukan aksi global yang terkoordinasi untuk mengatasi ancaman ini.
Guterres juga memaparkan Ringkasan Kebijakan tentang Integritas Informasi pada Platform Digital (Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms) sebagai kerangka kerja menuju “respons internasional yang terkoordinasi” dalam menghadapi penyalahgunaan informasi digital.
Sementara itu, pada akhir Februari, sejumlah anggota Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan penarikan penuh AS dari keanggotaan PBB.
Dokumen tersebut mencakup penghentian seluruh pendanaan AS untuk PBB dan pelarangan keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.
Presiden AS Donald Trump dalam pengajuan anggaran untuk tahun fiskal 2026 juga mengusulkan penghentian sebagian besar kontribusi kepada PBB dan organisasi internasional lainnya.
Ia mengincar penghapusan dana sekitar 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp26 triliun) untuk misi penjaga perdamaian yang dianggap “boros” karena “gagal dan beban kontribusinya terlalu tinggi,” menurut dokumen anggaran yang dirilis awal Mei. (ANT/KN)
KOTA SAMARINDA sudah berkali-kali dilanda kebakaran. Bedanya, kali ini bukan pemukiman padat yang terbakar, melainkan Big Mall Samarinda. Mal terbesar di Samarinda bahkan Kaltim, tempat ribuan warga biasa beraktivitas, berbelanja, dan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Kebakaran terjadi pada Selasa tengah malam, 3 Juni 2025, sekitar pukul 00.10 WITA. Api dilaporkan muncul dari lantai II hingga III, menyebar cepat, dan menyebabkan asap pekat memenuhi ruangan.
Tujuh korban dilarikan ke rumah sakit akibat gangguan pernapasan. Yang lebih mengkhawatirkan, sistem sprinkler yang seharusnya aktif justru dilaporkan tidak berfungsi.
Syukurlah mal sedang tutup saat kejadian. Tapi bayangkan jika insiden ini terjadi di siang hari saat ribuan orang sedang berada di dalam. Tanpa sistem proteksi kebakaran yang aktif, tanpa evakuasi yang tertata, tragedi bisa jadi lebih besar.
Ya, patut disayangkan dan menambah keresahan warga, minimnya informasi resmi dari manajemen pengelola Big Mall pasca kebakaran. Tak ada penjelasan soal luas area terdampak, kerugian tenant, ataupun upaya tanggung jawab terhadap korban terdampak. Hari ini, warga hanya disuguhi selembar pengumuman tidak resmi seputar penutupan sementara Big Mall yang beredar melalui WhatsApp, tanpa data, tanpa empati.
Pengumumannya berbunyi: “Sebagai langkah preventif dan demi keselamatan seluruh pengunjung, tenant, serta staf kami, Big Mall akan ditutup sementara waktu selama proses investigasi dan penilaian struktur bangunan berlangsung. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait waktu pembukaan kembali setelah proses ini selesai.”
Kalimat ini tentu normatif. Namun bagi warga Samarinda yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, pengumuman itu terasa terlalu datar, terlalu formal, dan jauh dari tanggung jawab moral kepada publik.
Kondisi lantai dasar Big Mall Samarinda pasca kebakaran pada Selasa tengah malam (3/6/2025). Tampak sejumlah area hangus terbakar, dengan struktur atap dan instalasi listrik yang rusak parah. Beberapa tenant dan barang dagangan masih tertutup terpal.
Lebih jauh, kebakaran Big Mall bukan yang pertama di Kota Tepian. Sepanjang tahun 2025, Kota Samarinda telah mengalami serangkaian peristiwa kebakaran yang menunjukkan tingginya potensi risiko bencana kebakaran di wilayah ini.
Pada 12 Maret 2025 pukul 18.50 WITA, kebakaran terjadi di Pondok Pesantren Nabil Husein, meskipun berskala kecil. Dua pekan kemudian, pada 29 Maret 2025 pukul 23.05 WITA, kebakaran kembali terjadi di salah satu ruas jalan kota.
Lalu pada 15 Mei 2025 pukul 09.45 WITA, api melahap area di Jalan Lumba-lumba, yang berada di kawasan pemukiman padat. Puncaknya terjadi pada 3 Juni 2025 pukul 00.10 WITA, saat kebakaran melanda Big Mall Samarinda.
Kebakaran ini paling mencolok, karena terjadi di bangunan komersial berskala besar yang selama ini dianggap memiliki sistem keselamatan terbaik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah menegaskan bahwa seluruh gedung publik wajib memelihara sistem keselamatan kebakaran, termasuk alat sprinkler dan jalur evakuasi. Bahkan sejak tahun lalu, Pemkot mewajibkan audit berkala untuk fasilitas komersial.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, juga mengecam minimnya empati dari pihak manajemen mal dan menuntut evaluasi terhadap kelayakan operasional gedung.
Kebakaran ini jadi ujian. Bukan hanya bagi pengelola Big Mall, tapi juga bagi sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan di Kota Samarinda.
Samarinda sudah terlalu sering terbakar dan terlalu jarang ada yang benar-benar bertanggung jawab. Bukan permintaan maaf yang dibutuhkan warga, tapi kejelasan dan tindakan nyata agar kejadian serupa tak terulang.
Jika mal sebesar Big Mall saja bisa lalai, bagaimana dengan gedung-gedung lainnya? Samarinda harus belajar. Tapi belajar artinya juga berani menindak.
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menunjukkan komitmen kuat dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Sepanjang tahun anggaran 2024, Pemkab telah mengalokasikan dana lebih dari Rp178 miliar untuk mendukung program-program strategis di sektor ini.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Berau, menegaskan bahwa anggaran tersebut diarahkan untuk menjalankan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, meliputi pembinaan lintas sektor, penguatan sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi hasil stunting, serta evaluasi tahunan program.
“Dengan anggaran yang besar ini, saya instruksikan agar pelaksanaannya benar-benar fokus pada 8 aksi konvergensi. Tidak sekadar administratif, tetapi betul-betul berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Gamalis.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting Tahun Anggaran 2025 secara menyeluruh dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang tepat menjadi kunci keberhasilan intervensi.
Pada 2024, Pemkab Berau menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen, atau setidaknya di bawah ambang batas nasional sebesar 23 persen. Gamalis optimistis target tersebut dapat dicapai, mengingat Berau memiliki potensi sumber daya alam dan dukungan infrastruktur yang cukup memadai.
Namun ia juga mengakui bahwa tantangan terbesar bukan pada aspek anggaran atau fasilitas, melainkan pada tingkat edukasi masyarakat yang masih rendah.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Ini juga soal pola pikir dan kebiasaan. Maka edukasi harus dilakukan sejak dini, bahkan sejak masa persiapan pernikahan,” tegasnya.
Gamalis menekankan bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari masa kehamilan hingga seribu hari pertama kehidupan anak. Dalam tahap inilah, intervensi gizi, edukasi kesehatan, dan pendampingan keluarga menjadi sangat penting.
Salah satu program unggulan yang dinilai efektif adalah Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Sejak diterapkan pada 2023, program ini berhasil memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke tingkat desa.
Saat ini, Kabupaten Berau telah memiliki:
31 Kampung KB berkelanjutan
4 Kampung KB mandiri
40 Kampung KB berkembang
35 Kampung KB dasar
Program Kampung KB menjadi sarana sinergi antara pemerintah desa, layanan kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat dalam upaya pengentasan stunting berbasis komunitas.
Menurut Gamalis, penurunan angka stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi medis. Perubahan gaya hidup, perbaikan pola asuh, dan kesadaran kolektif menjadi elemen penting dalam membentuk generasi yang sehat dan cerdas.
“Kami harap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat, bisa bahu membahu. Ini bukan sekadar program, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak Berau,” pungkasnya. (MK)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan pemberian diskon tarif tiket kereta api selama periode liburan sekolah, yakni pada bulan Juni hingga Juli 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus sektor transportasi untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa potongan harga tiket kereta api tersebut diberikan untuk menyambut masa liburan anak sekolah serta awal tahun ajaran baru.
“Dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Sri Mulyani menambahkan bahwa diskon tersebut diperkirakan akan dimanfaatkan oleh jutaan pengguna jasa kereta api.
“Diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri,” ujarnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 0,94 triliun untuk pemberian diskon transportasi, yang mencakup tiket kereta api, pesawat kelas ekonomi, serta angkutan laut. Untuk tiket pesawat, potongan harga yang ditawarkan mencapai 30 persen. Sementara itu, moda transportasi laut akan mendapatkan diskon hingga 50 persen.
Informasi tambahan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), menyebutkan bahwa perusahaan memberikan penawaran spesial bertajuk promo “Schooliday” berupa diskon tiket kereta api guna menyambut libur sekolah.
Diskon yang ditawarkan mencapai maksimal 20 persen dari harga normal, dan berlaku khusus untuk perjalanan antara 15 Juni – 15 Juli 2025.
Promo tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan kereta api selama masa libur sekolah.
Berikut syarat dan ketentuan promo diskon Schooliday dari KAI:
* Diskon hingga 20 persen untuk tiket kereta api
* Berlaku untuk periode keberangkatan 15 Juni – 15 Juli 2025
* Tiket promo dapat dibeli mulai 23 Mei – 8 Juni 2025 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI
* Tidak berlaku untuk kelas layanan Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, serta kereta wisata lainnya
* Tiket promo dapat dibatalkan dan dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku
* Promo berlaku selama kuota tarif diskon masih tersedia
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA. Kebijakan tersebut urung dijalankan karena terbentur persoalan waktu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perubahan rencana dilakukan lantaran keterlambatan dalam proses penganggaran, sehingga pelaksanaan diskon listrik pada bulan Juni dan Juli tidak memungkinkan.
“Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Sebagai pengganti kebijakan diskon listrik, pemerintah memutuskan untuk memperbesar program bantuan subsidi upah (BSU). Awalnya, BSU sebesar Rp150 ribu per bulan diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan.
Pemerintah kini meningkatkan jumlah bantuan tersebut menjadi Rp300 ribu per bulan. Dengan demikian, sebanyak 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer akan menerima BSU senilai total Rp600 ribu dalam periode dua bulan.
“Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600,” ucap Sri Mulyani.
Selain penambahan BSU, terdapat empat kebijakan lain yang termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintahan Prabowo. Kebijakan pertama berupa diskon untuk tiket kereta api, pesawat, dan transportasi laut dengan nilai anggaran sebesar Rp0,94 triliun.
Kebijakan kedua adalah pemberian diskon tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025 dengan alokasi dana Rp0,65 triliun. Selanjutnya, program ketiga adalah penambahan nilai bantuan sosial dengan total Rp11,93 triliun. Terakhir, pemerintah memperpanjang kebijakan diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).
Total keseluruhan dari paket stimulus ekonomi tersebut mencapai Rp24,44 triliun. Sebagian besar anggarannya, yakni sekitar Rp23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita harapkan kuartal II maka pertumbuhan ekonomi bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani.
TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), terus mengupayakan tindak lanjut nyata terhadap dampak bencana longsor dan banjir. Dimana masih menyisakan persoalan di lapangan.
Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Agar penanganan tidak hanya berhenti pada tahap darurat, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan jangka panjang.
“Kita sudah punya tim penanganan bencana, tapi pembahasan pasca bencana masih perlu diperkuat. Kita ingin memastikan ada kelanjutan langkah yang jelas,” ujar Hery saat ditemui, Selasa (3/5/2025).
Ia juga menegaskan pentingnya validasi data dan kajian teknis, terutama terkait rencana relokasi warga terdampak yang terus bertambah. Salah satu fokus utama adalah penanganan di KM 28 Desa Batuah dan Desa Purwajaya, dua titik yang masuk dalam zona rawan bencana di Loa Janan.
Menurutnya, Desa Purwajaya bahkan sudah beberapa kali mengalami bencana dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. “Desa Purwajaya sudah jadi langganan bencana, dan kita perlu solusi yang lebih permanen. Begitu juga di Batuah, jumlah rumah terdampak longsor meningkat dari 16 menjadi 29 unit dalam waktu singkat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah pemulihan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar dijadwalkan akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan menjadi area relokasi warga terdampak. Peninjauan ini juga akan melibatkan Komisi III DPRD Kukar.
“Perkim akan menilai apakah lahan yang diusulkan layak untuk dijadikan lokasi relokasi. Tapi waktu kunjungannya masih dalam proses koordinasi,” tambahnya.
Meskipun beberapa bentuk penanganan awal sudah dilakukan, termasuk evakuasi dan pendataan korban, Hery mengakui masih banyak tantangan di lapangan. Mulai dari keterbatasan fasilitas, kondisi geografis, hingga kesiapan anggaran pembangunan hunian baru.
Ia berharap sinergi antarinstansi bisa segera menghasilkan kebijakan yang lebih konkrit dan berorientasi jangka panjang. “Bukan hanya soal penanganan cepat, tapi juga bagaimana kita siapkan tempat tinggal yang aman dan layak bagi warga ke depannya. Ini tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya. (Adv)
TENGGARONG – Menyambut gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ke-8 di Kabupaten Paser pada 2026 mendatang, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai melakukan sejumlah langkah awal. Fokus utama saat ini adalah memperkuat pembinaan atlet muda yang diproyeksikan tampil membawa nama daerah di ajang tersebut.
Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi mengenai jadwal Pra Porprov. Salah satu rangkaian awal menuju Porprov, dari masing-masing Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor).
“Biasanya sebelum Porprov, akan ada Pra Porprov sebagai ajang seleksi dan pemanasan. Sampai sekarang kami masih menunggu Surat Edaran resmi dari pengurus provinsi,” ujar Aji, Selasa (3/6/2025).
Meski begitu, proses koordinasi ditingkat kabupaten tetap berjalan. Sejumlah Cabor di Kukar bersama KONI dan Dispora telah mulai berdiskusi terkait kebutuhan teknis. Termasuk sarana, prasarana, serta program latihan yang dibutuhkan.
“Insya Allah kami sudah mulai persiapan internal. Baik dari sisi fasilitas, agenda pelatihan, maupun kesiapan atlet yang akan bertanding nanti,” jelasnya.
Kukar sendiri memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam ajang Porprov Kaltim. Pada edisi ke-7 tahun 2022 lalu, Kukar berhasil menempati posisi tiga besar klasemen akhir, hanya kalah dari Kota Samarinda dan tuan rumah Berau.
Pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi Kukar sebagai salah satu daerah penghasil atlet potensial di Kaltim. Tak sedikit dari atlet-atletnya yang kemudian melanjutkan kiprah di level nasional.
“Kami akan terus menjaga ritme pembinaan ini. Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, tetapi juga momentum pembuktian kualitas atlet lokal kita,” tandasnya. (Adv)
MAKKAH – Kementerian Agama RI melaporkan jemaah calon haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Dzulhijah atau 4 Juni 2025 untuk memulai seluruh proses rangkaian ibadah haji 1446 Hijriah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan pihaknya terus memperkuat konsolidasi data serta menyusun skema untuk memastikan jemaah diberangkatkan ke Arafah.
“Kami menyusun berbagai skema mitigasi pergerakan jemaah, untuk memastikan seluruh jemaah terangkut ke Arafah. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer, bahkan terabaikan,” kata Hilman di Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).
Hilman Latief menjelaskan tiga skema mobilisasi jemaah calon haji menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang telah disiapkan.
Pertama, skema pergerakan reguler. Dalam skema pergerakan reguler, jemaah diberangkatkan dari Makkah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf.
Selepas Maghrib, jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (menginap). Setelah melewati tengah malam, jemaah bergerak ke Mina untuk mabit hingga 12 atau 13 Dzulhijah.
“Ini (pergerakan reguler) akan diikuti sekitar 67 persen atau sekitar 136 ribu calon haji Indonesia,” kata Hilman.
Skema kedua adalah Murur. Setelah menunaikan wukuf di Arafah dan usai masuk waktu Maghrib, jemaah bergerak melintasi Muzdalifah (tidak turun dari bus), lalu menuju Mina. Skema ini akan diikuti sekitar 33 persen atau sekitar 60 ribuan calon haji Indonesia.
Skema ketiga, yakni Tanazul. jemaah calon haji yang melakukan Tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Dzulhijah (setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah), lalu kembali ke hotel, tidak kembali lagi ke tenda Mina.
“Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah,” kata dia.
Jemaah Tanazul akan kembali ke Jamarat untuk melempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada 11, 12, dan 13 Dzulhijah. Skema ini ditargetkan akan diikuti 37 ribu calon haji.
Skema Murur dan Tanazul merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina. Kedua skema ini diterapkan, setelah pemerintah melakukan kajian dan didapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut tidak menyalahi syariat ibadah haji.
Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan memiliki komorbid, diberlakukan Safari Wukuf Khusus. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun dengan aman dan layak.
Selain itu, Hilman juga menjelaskan skenario pergerakan jemaah calon haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
“Pertama, dari Makkah ke Arafah. Pergerakan ini akan dilakukan dalam tiga trip,” ujarnya.
Pada 9 Dzulhijah atau 5 Juni 2025 seluruh peserta haji sudah berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Setelah itu, jemaah akan bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Pergerakan dimulai pukul 19.00 WAS. jemaah dengan skema reguler akan mabit di Muzdalifah.
“Dari Muzdalifah ke Mina, jemaah akan dilayani bus dengan sistem taraddudi (bolak balik) Muzdalifah – Mina, hingga menjelang Subuh,” kata Hilman.
Usai mabit di Mina, jemaah yang mengambil nafar awal dan nafar tsani akan diberangkatkan kembali ke Makkah secara bertahap.
“Semua pergerakan ini kami sesuaikan dengan kapasitas layanan syarikah dan realitas di lapangan,” ujar Hilman. (ANT/KN)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional Haryanto batal diperiksa pada Senin ini karena sakit.
“Ada satu yang tidak hadir dan sudah menyampaikan surat keterangan sakit dari rumah sakit. Inisial H ya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Walaupun demikian, Budi tidak dapat memberitahukan jenis penyakit yang diderita Haryanto sehingga batal diperiksa penyidik KPK.
Sementara ketika ditanya peluang pemanggilan ulang Haryanto, dia mengatakan bahwa hal tersebut bergantung pada penyidik KPK.
“Ya nanti kami lihat perkembangannya ya karena penyidik tentu juga akan mendalami hasil pemeriksaan hari ini (Senin, 2/6) kepada saksi-saksi lain yang sudah hadir,” ujarnya.
Sebelumnya, Haryanto akan diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemenaker pada tahun 2019–2024 dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker pada tahun 2024–2025.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA) di Kemenaker pada tahun 2019–2023.
Sementara pemanggilan itu merupakan yang kedua bagi Haryanto usai diperiksa penyidik KPK untuk pertama kalinya pada Jumat (23/5).
KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan TKA dan menyatakan telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Akan tetapi, KPK belum dapat menginformasikan latar belakang para tersangka, yakni penyelenggara negara, swasta, atau lainnya.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menyita 13 ujit kendaraan yang terdiri atas 11 unit mobil dan dua unit sepeda motor dari penggeledahan pada 20–23 Mei 2025. (ANT/KN)
