JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pihaknya optimis Indonesia mampu menekan prevalensi stunting ke angka lima persen pada 2045, mengingat pencapaian penurunan stunting pada 2024 yakni 19,8 persen, yang melampaui target 2024 sebesar 20,1 persen.

“Kita harapkan tren ini terus membaik pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, kalau kita terjemahkan angka persentase ini ke dalam jumlah absolut balita, tahun 2024, kita berhasil menurunkan jumlah stunting dari angka sebelumnya 4,8 juta menjadi 4,4 juta. Ini menunjukkan kita berhasil menurunkan (stunting) 357,705 balita,” kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Asnawi Abdullah, di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

“Insya Allah kita on the track bisa mencapai target di lima persen. Ini berarti mengamanahkan kepada kita, kita harus mampu menurunkan stunting baru setiap tahun sebesar 25 persen. Atau kita minimal harus mampu menurunkan angka stunting baru setiap tahun sebesar 325 ribu,” katanya dalam temu media secara daring.

Data tersebut dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Dia menyebutkan pencapaian penurunan angka stunting terlihat juga pada prevalensi wasting dan kelebihan berat badan (overweight).

Namun, katanya, prevalensi kurang berat badan (underweight) sedikit naik dibandingkan tahun yang lalu, dimana pada 2024 terdapat 16,8 persen, sedangkan pada 2023 ada 15,9 persen.

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan meski prevalensi stunting nasional adalah 19,8 persen, namun ada provinsi-provinsi yang prevalensinya lebih rendah, seperti Bali dengan 8,7 persen, diikuti Jawa Timur dan Kepulauan Riau (Kepri).

“Ada 12 provinsi. Kita mengapresiasi Provinsi Bali, Jawa Timur, Kepulauan Riau,Sumatera Selatan, Lampung Jawa Barat, Jambi, Jawa Tengah, DKI, Yogjakarta, Kalimantan Utara, Bengkulu, ini angka prevalensi stunting sudah di bawah angka nasional,” katanya.

Meski demikian, katanya, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mencatatkan prevalensi di atas angka nasional, yakni 37 persen.
Asnawi menyebutkan sebanyak enam provinsi mengkontribusikan sebesar 50 persen dari angka stunting nasional.

Keenam provinsi itu, katanya, antara lain Jawa Barat. Meski Jawa Barat menurunkan prevalensinya hingga sebesar 5,8 persen dibandingkan 2023, kata dia, namun masih ada sekitar 638 ribu kasus stunting di provinsi itu.

Kemudian ada Jawa Tengah dengan 485 ribu anak stunting, Jawa Timur dengan sebanyak 430 balita stunting, Sumatera Utara dengan 316 ribu balita stunting, dan NTT.

Dalam kesempatan itu dia juga menyebutkan sejumlah determinan yang memengaruhi angka stunting, seperti gizi kurang dan diare.

“Apabila kita berhasil menurunkan prevalensi gizi kurang sebesar satu persen, ini bisa berkontribusi pada kemampuan kita untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 1,92 persen,” katanya.

Kemudian apabila kita berhasil menurunkan prevalensi diare sebesar satu persen, maka dapat menurunkan prevalensi stunting hingga 6,7 persen.

“Kita akan terus mengkaji, mencari, menemukan determinan-determinan, faktor-faktor yang dominan, yang memberikan kontribusi besar dalam penurunan stunting. Sehingga intervensi yang kita lakukan ke depan menjadi lebih baik,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis (5/6/2025).

“Diterima langsung oleh Presiden Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri di Kediamannya beberapa hari lalu,” demikian petikan keterangan foto di akun tersebut.

Dalam keterangannya di media sosial, akun resmi Dasco menyatakan rasa hormat dan terima kasih atas wejangan serta masukan yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kami mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo,” tulis Dasco dalam unggahannya.

Dalam postingan tersebut juga tampak Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, yang menemani sang ibu dalam pertemuan dengan Prasetyo dan Dasco di ruang tamu.

Salah satu unggahan foto memperlihatkan Megawati yang duduk satu bangku dengan Puan, tampak mengamati sebuah berkas di tengah proses dialog tersebut.

Sedangkan, Mensesneg dan Dasco duduk saling bersebelahan mengamati jalannya perbincangan.

Dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singka terkait pertemuan tersebut, Prasetyo Hadi belum memberikan komentarnya hingga tenggat pengiriman berita ke meja sunting.

Termasuk pertanyaan apakah pertemuan itu berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang belakangan ini jadi perbincangan publik.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat ke ruang publik setelah sejumlah tokoh menyuarakan perlunya evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.

Salah satu desakan datang dari aktivis senior Rocky Gerung yang menilai perlunya penyegaran total di tubuh pemerintahan demi efektivitas kerja kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto.

“Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky dalam acara ‘Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998’ baru-baru ini.

Sejauh ini, Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan reshuffle, namun sejumlah pengamat memprediksi evaluasi kabinet bisa terjadi dalam waktu dekat seiring dengan dorongan berbagai pihak untuk menghadirkan wajah-wajah baru yang diklaim kompeten terhadap tantangan bangsa. (ANT//KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan melakukan percepatan penanganan kendaraan dengan muatan berlebih (over loading) dan dimensi berlebih (over dimension) guna mendukung keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan.

“Percepatan proses menuju zero over dimension and over loading(ODOL) perlu dilakukan untuk mencegah dan menghentikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, di Jakarta, Kamis (5/6/2025)

Dia menyampaikan pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi bersama Korlantas Polri yang diselenggarakan di Gedung Utama Korlantas Polri, Jakarta pada Rabu (4/6), sebagai rakor lanjutan dalam rangka merencanakan bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan dalam waktu yang secepatnya.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kendaraan seperti itu menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik risiko kecelakaan, kemacetan, kerusakan jalan hingga menyebabkan penggunaan BBM yang sangat besar,” ujarnya.

Yani menjelaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah strategis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses menuju berlalu lintas yang bebas angkutan lebih muatan dan lebih dimensi.

Dia menuturkan pemerintah berkomitmen membuat langkah-langkah strategis yang diawali dengan sosialisasi, pelaksanaan tahap peringatan, tahap penindakan, perbaikan fasilitas penimbangan, hingga integrasi data dokumen kelengkapan kendaraan barang secara elektronik.

“Ini langkah kolaboratif dan sinergis yang sangat bagus untuk diterapkan,” ujarnya pula.

Sosialisasi penanganan kendaraan kelebihan dimensi dan muatan dilakukan selama sebulan mulai 1 Juni 2025 secara serentak di Indonesia, menyasar pelaku industri dan jasa angkutan yang berpotensi tinggi melakukan pelanggaran aturan.

Tahap sosialisasi diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para pemilik barang dan pemilik kendaraan akan dampak yang ditimbulkan serta menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengoperasikan kendaraan yang lebih dimensi dan muatan.

Lebih lanjut, Yani menyebut terkait sosialisasi hingga penindakan kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi, Ditjen Hubdat menargetkan untuk dilakukan di tiga lokasi utama.

“Pelaksanaan sosialisasi, peringatan, sampai dengan penindakan difokuskan pada tiga cluster utama, di antaranya pelabuhan penyeberangan, jalan tol, dan kawasan industri, khususnya pilot project pada wilayah Banten, DKJ, dan Jawa Barat,” katanya pula.

Lebih lanjut, dia menuturkan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lalu lintas yang bebas dari kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi demi keselamatan bersama. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah akan mendirikan 100 Sekolah Rakyat yang melibatkan sejumlah kementerian. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari kelompok rentan dan marjinal.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa pihaknya turut mengambil peran penting dalam pengadaan guru dan kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat.

“Untuk tahap awal, sebanyak 100 sekolah akan dibuka dan diperkirakan membutuhkan sekitar 1.514 guru,” ujar Nunuk dalam dialog bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Nunuk menambahkan, guru-guru yang akan ditempatkan merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau fresh graduate yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Ditjen GTK akan menyiapkan kandidat sebanyak tiga kali lipat dari kebutuhan untuk kemudian diseleksi oleh Kementerian Sosial. Guru-guru tersebut akan menjalani proses seleksi tambahan, termasuk tes karakter dan kemampuan bahasa Inggris.

“Mereka harus siap bekerja penuh waktu, tinggal di asrama bersama siswa karena sekolah ini berbasis boarding school. Jadi selain kompetensi akademik, karakter dan kesiapan tinggal bersama siswa juga menjadi syarat penting,” jelasnya.

Nunuk menegaskan, guru yang ditugaskan bukan hasil redistribusi dari sekolah lain. Hal ini karena sekolah-sekolah di sekitar lokasi Sekolah Rakyat juga masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

“Guru-guru dari sekolah sekitar tidak bisa dipindah, karena mereka sendiri kekurangan. Saat ini kita masih kekurangan sekitar 700 ribu guru secara nasional. Maka dari itu, solusi terbaik adalah merekrut guru baru dari lulusan PPG,” katanya.

Sementara itu, untuk posisi kepala sekolah, pemerintah tetap mengandalkan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki pengalaman dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendikbud. Kepala sekolah akan direkrut melalui seleksi yang sudah dilakukan oleh Kemendikdasmen, dan mereka bersedia dipindah ke lokasi Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan bahwa seluruh proses perekrutan guru dan kepala sekolah akan dilakukan sesuai prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melalui Inpres dan Perpres tentang Sekolah Rakyat. Penetapan formasi akan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB atas usulan Kemensos, lalu dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Panselnas ini akan melibatkan Kemendikdasmen sebagai pihak yang menyiapkan guru. Jadi kolaborasi antar kementerian sangat penting dalam memastikan keberhasilan program ini,” tegasnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memenuhi panggilan penyelidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT guna dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah khusus untuk mantan pejuang Timor Timur tahun anggaran 2022–2024.

Dikutip dari Antara, pada Rabu (4/6/2025) pagi, Diana datang di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, pada pukul 09.04 WIB.

Diana datang dengan didampingi beberapa stafnya. Tampak Wamen PU itu mengenakan pakaian serba hitam.

Ketika awak media menanyakan perihal kedatangannya pagi ini, Diana hanya diam dan langsung masuk ke dalam gedung tanpa berbicara sepatah kata pun.

Diketahui, penyelidik pada Kejati NTT memanggil Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah khusus untuk mantan pejuang Timor Timur tahun anggaran 2022–2024.

Adapun penyelidikan ini terkait jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya Tahun 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa proses penanganan kasus ini baru pada tahap penyelidikan. Maka dari itu, permintaan keterangan ini untuk mendalami ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Penyelidik hanya meminta keterangan dari yang bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman melaporkan adanya penyimpangan pada pembangunan 2.100 rumah bagi pejuang eks Timor Timur (kini Timor Leste) ke Kejati NTT.

Beberapa temuan teknis yang menjadi perhatian utama meliputi fondasi bangunan yang tidak kokoh, penggunaan alat sondir yang tidak optimal, dan pemaksaan pembangunan di atas tanah labil tanpa penguatan yang memadai.

Nilai anggaran proyek tersebut bernilai sebesar Rp430 miliar lebih. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe.

“Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Dody mengakui bahwa kabar ini merupakan sinyal penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Menurut saya itu mesti segera dibereskan agar swasta benar-benar bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kalau swasta lokal saja kapok, bagaimana kita mau mengundang investor,” ujarnya.

“Jadi apa yang kami bisa support sehingga kemudian tidak ada kekapokan-kekapokan tersebut karena tanpa teman-teman swasta juga kita dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, kami juga tidak bisa terlalu optimum,” ujar Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Donny mengatakan bahwa banyak pengusaha dalam dan luar negeri agak trauma berinvestasi di proyek pemerintah.

Salah satunya karena fragmentasi kebijakan dalam KPBU yang berbeda-beda. Hal ini, menurutnya, menyebabkan proses yang berbelit dan memakan proses yang panjang.

“Misalnya, saya dua setengah tahun di IKN belum ada satu pun yang pecah padahal aturannya sudah disederhanakan oleh KPBU,” kata Donny.

“Jadi si pengusaha ini bertanya-tanya, kapan nih financial closing bisa dilakukan sehingga bisa kegiatan,” kata dia lagi.

Kementerian PU mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk melalui KPBU, sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp1.905 triliun.

Dari total tersebut, APBN diperkirakan akan menutupi sekitar Rp678,91 triliun (35,63 persen), sementara APBD diharapkan menyumbang sekitar Rp473,28 triliun (24,87 persen)

Dengan keterbatasan fiskal dari APBN dan APBN, diperkirakan masih ada kesenjangan pendanaan (funding gap) sebesar Rp753 triliun. (ANT/KN)