JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespons dengan kinerja optimal setelah adanya kritik dari media asing yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu atau “ghost city”.
Dia menilai ungkapan kota hantu bersifat peyoratif yang bisa diartikan masa depan IKN gelap. Oleh karena itu, OIKN perlu mengevaluasi berbagai hal termasuk mempublikasikan proses pembangunan secara berkala kepada publik.
“Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” kata Khozin di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut dia, jika pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing tidak dimitigasi dan dinetralisir oleh OIKN, maka berpotensi akan berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal.
Dia mengatakan ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing. Untuk itu citra IKN yang baik harus dijaga berdasarkan kondisi nyata du lapangan.
“Di antara cara yang bisa ditempuh, dengan perbaikan pola komunikasi publik,” katanya.
Setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, dia menegaskan bahwa IKN telah disebut sebagai Ibu Kota Politik menjadikan pembangunan IKN makin jelas.
“Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” kata dia.
Perpres tersebut, menurut dia, juga menjadi dasar dalam peta jalan pembangunan IKN agar mempunyai target. Artinya target itu mesti dikawal dengan optimal oleh OIKN.
Secara politik, dia menilai bahwa sudah tidak perlu lagi ada debat soal masa depan IKN, karena didukung melalui politik legislasi hingga politik anggaran.
“UU tentang IKN dan regulasi turunannya jelas telah mengatur. Secara politik tidak ada debat atas masa depan IKN. IKN kota masa depan bukan kota hantu,” kata dia. (ANT/KN)
BERAU – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sujarwo Arif Widodo, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah pesatnya aktivitas industri, pertambangan, dan perkebunan.
Menurutnya, keberadaan BLK akan menjadi solusi nyata untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap diserap pasar kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Saya berharap BLK di Berau bisa segera terwujud dan memiliki standar pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jangan sampai kita punya alat dan fasilitas pelatihan, tapi perusahaan tidak mau memanfaatkan lulusan dari sana,” ujarnya.
Sujarwo menilai, pembangunan BLK harus melibatkan dunia usaha sejak tahap perencanaan agar program pelatihan benar-benar relevan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta, kata dia, menjadi kunci agar pelatihan yang diberikan tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM.
“Pemerintah dan perusahaan harus punya pandangan yang sama. Misalnya perusahaan butuh tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, maka pemerintah harus menyiapkan pelatihan dan perlengkapannya sesuai kebutuhan itu,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan BLK yang terintegrasi dengan kebutuhan industri juga akan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar daerah. Dengan begitu, masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Kalau ini bisa diwujudkan, pembangunan ekonomi di Berau tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tapi betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat setempat,” tutupnya. (gs/ADV)
BERAU – DPRD Kabupaten Berau menegaskan perlunya perubahan arah pembangunan ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada sektor batu bara. Dewan mendorong Pemkab Berau untuk mulai mengembangkan sektor-sektor baru yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi jangka panjang.
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menyebut bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan telah membuat struktur ekonomi daerah rentan. Ia mengingatkan, pengembangan ekonomi harus dilakukan tanpa merusak lingkungan, terutama kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
“Kami mengingatkan agar upaya pengembangan sektor pertanian dan perkebunan tidak sampai mengorbankan kelestarian lingkungan. Jangan sampai kita mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan hutan yang menjaga keseimbangan alam,” tegas Elita, Senin (27/10/2025).
Elita menyoroti pentingnya menjaga Hutan Sanggam, yang menurut hasil rapat bersama mitra kerja, saat ini telah mencapai capaian pelestarian di atas 90 persen. Ia menilai capaian itu harus dipertahankan agar Berau tidak lagi menghadapi bencana ekologis seperti banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Hutan adalah penyangga utama. Kalau tutupan hijau hilang, risiko banjir semakin besar. Maka Hutan Sanggam harus tetap tersambung dan terlindungi,” ujarnya menekankan.
Selain menyoroti perluasan perkebunan sawit yang dinilai mengancam ekosistem, Elita juga mendorong pemerintah mencari alternatif sektor ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Salah satu komoditas yang potensial, menurutnya, adalah pertanian jagung, asalkan dikelola dengan sistem distribusi yang baik agar harga tetap stabil.
“Jagung bisa menjadi pilihan, tapi harus ada perencanaan matang. Jangan sampai petani justru rugi karena panen berlebihan dan harga anjlok,” jelasnya.
Elita juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang diperkirakan mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp1,9 triliun pada tahun depan. Ia meminta BUMD lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang tidak bergantung pada eksploitasi tambang.
“Kondisi fiskal kita menantang. Jadi BUMD dan pemerintah daerah harus berinovasi mencari sumber PAD baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPRD Berau siap mendukung kebijakan pembangunan yang mengedepankan prinsip ekonomi hijau dan perlindungan alam.
“Kami ingin Berau menjadi daerah yang sejahtera tanpa kehilangan identitasnya sebagai kabupaten hijau,” pungkas Elita. (gs/ADV)
BERAU – Kritik tajam dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, terhadap manajemen RSUD dr. Abdul Rivai. Ia menegaskan rumah sakit pelat merah itu harus segera dibenahi agar tidak lagi menimbulkan keluhan masyarakat akibat lemahnya tata kelola dan lambannya pelayanan medis.
“Jangan sampai ada pasien dalam kondisi darurat, tapi dokter atau tenaga medis tidak bisa bertindak cepat hanya karena persoalan manajemen internal,” tegas Rudi, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, RSUD dr. Abdul Rivai sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Berau memiliki tanggung jawab besar menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap perbaikan manajemen, baik dalam aspek pelayanan medis, administrasi, maupun koordinasi lintas bagian.
“Pelayanan kesehatan tidak mengenal hari libur. Orang sakit butuh pertolongan kapan saja. Maka sistem kerja, kesiapan SDM, dan manajemen rumah sakit harus benar-benar diperkuat,” ujarnya menegaskan.
Politisi yang dikenal vokal itu juga mendorong agar pembenahan di RSUD tidak sekadar administratif, melainkan menyentuh pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, rumah sakit harus memperkuat pembinaan tenaga medis dan nonmedis serta memastikan setiap unit mampu bekerja secara sinergis.
“Yang kami inginkan bukan lagi janji perbaikan, tapi bukti nyata di lapangan. Masyarakat Berau berhak mendapatkan pelayanan cepat, profesional, dan manusiawi,” tandasnya.
Rudi memastikan DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja rumah sakit daerah itu, termasuk mengevaluasi kebijakan manajemen dan pelayanan publik agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. (gs/ADV)
RANGKAIAN FGD “Validasi Naskah Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil” di Samarinda ditutup dengan pemaparan reflektif dari Peneliti Perludem, Haykal. Ia merangkum beragam pandangan yang muncul sepanjang diskusi, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, jurnalis, hingga aktivis mahasiswa.
Menurutnya, proses penyusunan naskah akademik kodifikasi ini telah berlangsung bertahap selama tiga tahun, melalui serangkaian riset dan policy brief yang kini dirangkai menjadi satu naskah utuh dengan rancangan aturan pelaksana.
Langkah ini dilakukan agar semangat perubahan di tingkat undang-undang tidak kembali hilang di peraturan turunannya, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kebijakan afirmasi perempuan.
Haykal menekankan pentingnya penataan ulang representasi politik, terutama dalam pembagian kursi DPR antara Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan yang masih berat di wilayah padat penduduk, menurutnya, perlu dikoreksi agar prinsip keadilan representatif benar-benar terasa. Ia menjelaskan bahwa gagasan pembagian proporsional bukan untuk menciptakan dikotomi, melainkan untuk menyeimbangkan hak politik warga di seluruh Indonesia.
Dalam hal penyelenggara pemilu, ia mendorong agar proses seleksi benar-benar steril dari pengaruh politik. Presiden dan DPR, menurutnya, cukup berperan pada tahap konfirmasi, bukan lagi uji kelayakan yang sering membuka ruang transaksi kekuasaan.
Haykal mengusulkan agar tim seleksi mengajukan dua paket calon, sementara presiden hanya memilih satu, sehingga intervensi dapat diminimalkan. Untuk tingkat daerah, kewenangan seleksi sebaiknya dikembalikan ke provinsi, namun tetap dengan pengawasan pusat agar standar profesional tetap seragam.
Ia juga mengingatkan pentingnya rotasi dan publikasi hasil setiap tahap seleksi, termasuk deklarasi afiliasi calon terhadap ormas atau partai sejak awal, agar transparansi menjadi budaya, bukan seremonial.
Haykal juga menyinggung efisiensi demokrasi yang kerap diabaikan. Kampanye politik, katanya, perlu diarahkan ke pola yang lebih dialogis dan ramah lingkungan. Penggunaan baliho, spanduk, dan bendera hanya memperburuk wajah kota dan tidak menyampaikan gagasan apa-apa selain citra. Pembatasan belanja kampanye dinilai bisa mendorong persaingan yang lebih sehat dan berfokus pada ide, bukan modal.
Dalam konteks kelembagaan, Haykal mengusulkan penguatan Bawaslu agar tidak hanya berperan administratif, tetapi lebih ke arah ajudikatif dengan kewenangan penindakan yang jelas.
Ia menilai fungsi pencegahan bisa dilakukan bersama partai politik, masyarakat sipil, dan media, sementara fokus utama Bawaslu semestinya pada penegakan hukum yang efektif. Ia menyinggung pula kendala di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah mantan penyelenggara, bahwa banyak perkara berhenti di tengah jalan karena keterbatasan waktu dalam penanganan.
Peneliti Perludem Haykal (kanan) memaparkan struktur naskah kodifikasi UU Pemilu di hadapan peserta FGD Samarinda. Foto: Agus Susanto
Pada Pilkada, waktu yang tersedia hanya beberapa hari untuk kajian dan pembahasan, sedangkan pada Pemilu batas waktunya dua pekan. Kondisi ini membuat banyak pelanggaran tidak bisa diselesaikan karena alat bukti belum cukup, sementara tekanan politik terus berjalan. Kodifikasi yang baru, katanya, harus memberi ruang yang lebih proporsional bagi pembuktian dan memastikan Bawaslu dapat bekerja tanpa rasa takut.
Dalam bagian lain, Haykal menyambut baik penguatan kembali peran Komisi ASN sebagai penjaga netralitas birokrasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Ia menyebut netralitas ASN sebagai pintu masuk penting untuk menjaga integritas kontestasi politik, karena birokrasi yang netral akan menjadi penyangga utama keadilan elektoral.
Sementara itu, dalam sistem kepartaian, Haykal menawarkan konsep bertingkat agar partai dapat tumbuh dari lokal menuju nasional berdasarkan kapasitas dan tata kelola, bukan sekadar kekuatan modal. Pendekatan ini diharapkan mendorong meritokrasi, memperluas partisipasi daerah, dan menekan dominasi elite lama. Ia juga menegaskan bahwa kuota 30 persen keterwakilan perempuan harus dipertahankan di seluruh level kelembagaan politik, disertai pengunci agar tidak ditafsir longgar.
Di akhir pemaparannya, Haykal menyimpulkan bahwa arah kodifikasi ini seharusnya berpijak pada tiga hal mendasar: keadilan representasi, integritas kelembagaan, dan efisiensi demokrasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pijakan konstitusional, sementara kerja masyarakat sipil adalah memastikan semangat reformasi itu tetap utuh hingga peraturan teknis. Forum ditutup dengan satu pesan bersama: pemilu Indonesia harus lebih adil, lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan dijalankan oleh penyelenggara yang benar-benar independen serta akuntabel. (selesai)
LUMAJANG – Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru mencatat sebanyak delapan kali erupsi Gunung Semeru dengan tinggi letusan 400 meter hingga 800 meter di atas puncak pada Kamis selama enam jam, yakni sejak pukul 00.09 WIB hingga 06.02 WIB.
“Erupsi Gunung Semeru pertama kali terjadi pukul 00.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Kamis (30/10/2025).
Erupsi kedua terjadi pukul 00.14 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati 600 meter di atas puncak dan tidak berselang lama pukul 00.57 WIB terjadi erupsi ketiga dengan tinggi letusan 600 meter di atas puncak dan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya.
Pada pukul 01.05 WIB, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan erupsi kembali pukul 04.56 WIB degan tinggi kolom letusan teramati 400 meter di atas puncak.
“Terjadi erupsi Semeru pada pukul 05.06 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 m di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung,” tuturnya.
Tinggi kolom letusan erupsi Gunung Semeru semakin tinggi, yakni mencapai 800 meter di atas puncak pada erupsi ketujuh, tepatnya pukul 05.41 WIB. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan.
Selang 21 menit kemudian, gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur itu kembali erupsi pukul 06.02 WIB, namun tinggi kolom letusan menurun menjadi 700 meter di atas puncak.
“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 208 detik,” ujarnya.
Liswanto menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada atau Level II, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).
Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.
“Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai/lembah yang aliran airnya berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. (ANT/KN)
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mendata hingga Jumat pagi, masih terdapat 33 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) yang terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.
“Data terbaru pukul 06.00 WIB, masih ada 33 RT yang terendam banjir,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut dia, banjir yang terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sempat merendam sebanyak 54 RT pada Kamis (30/10) malam dengan ketinggian air maksimal mencapai 1,6 meter.
Saat ini, kata dia, banjir sudah mulai surut. Berdasarkan data terakhir, terdapat 33 RT di Jakarta Selatan yang masih terendam banjir.
“Ketinggian air saat ini sudah berada di kisaran 35-150 sentimeter (cm),” ujar Yohan.
Dia menambahkan banjir tersebut diakibatkan hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air di Pos Sunter Hulu dengan status Waspada/Siaga 3 pada Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB.
Kemudian, Pos Pesanggrahan berstatus Waspada/Siaga 3 pada pukul 17.00 WIB dan Pintu Air Karet juga berstatus Waspada/Siaga 3 pukul 19.00 WIB, sehingga menyebabkan terjadinya sejumlah genangan di wilayah DKI Jakarta. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih mempelajari sejumlah nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
Prasetyo mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Gelar dan Tanda Jasa yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah.
“Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu,” kata Prasetyo di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Prasetyo mengatakan keputusan mengenai nama-nama tersebut akan segera diumumkan setelah Presiden mengambil keputusan.
Dia juga membenarkan salah satu nama yang masuk dalam usulan tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto.
“Termasuk yang diusulkan,” kata dia.
Prasetyo mengatakan tidak ada ketentuan mengenai jumlah pasti tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun ini.
Dia mengatakan Pemerintah berupaya agar penetapan nama-nama tersebut dapat diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.
“Kita upayakan seperti itu. Biasanya seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.
“Ya mudah-mudahan, Insya Allah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu dipilih beberapa nama,” kata dia menjawab pertanyaan pewarta selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10).
Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat. (ANT/KN)
BUSAN – Presiden Prabowo Subianto tiba di Busan, Korea Selatan, Kamis malam, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 di Gyeongju pada 31 Oktober–1 November 2025.
Pesawat Garuda Indonesia-1 yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas, salah satunya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan, Kamis pada pukul 22.20 waktu setempat.
Kedatangan Presiden Prabowo kemudian disambut oleh Menteri Program Akuisisi Pertahanan Korsel Mayjen Purn. Seok Jong-gun, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-jun, Duta Besar RI untuk Korsel Cecep Herawan, dan Atase KBRI Seoul Kolonel Pnb. Muhammad Arief. Di apron Lanud Gimhae, kedatangan Presiden Prabowo juga disambut oleh pasukan jajar kehormatan militer Korea Selatan. Presiden, didampingi oleh Song Ho-jun pun menerima penyambutan militer dari Korea Selatan di Lanud Gimhae.
KTT APEC tahun ini, yang dipimpin oleh Korea Selatan, mengangkat tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper”. Tema itu mencerminkan komitmen bersama negara-negara anggota APEC untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Untuk mewujudkan visi bersama itu, KTT APEC 2025 menekankan tiga prioritas utama, yaitu keterhubungan, inovasi, dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, pembahasan-pembahasan dalam pertemuan tingkat tinggi nantinya difokuskan kepada keterhubungan perdagangan dan investasi, hubungan antarwarga (people-to-people connection), transisi digital dan ekonomi berkelanjutan, penguatan UMKM dan kelompok rentan, serta perubahan demografi.
Kemudian, dalam pertemuan tingkat pemimpin negara-negara (APEC Economic Leaders’ Meeting), Presiden Prabowo dijadwalkan untuk berbicara mengenai penguatan kerja sama ekonomi di kawasan.
Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki tujuan-tujuan yang strategis mengingat APEC mencakup sekitar 60 persen PDB dunia dan 36 persen populasi global.
“Partisipasi aktif Indonesia di APEC menjadi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan kawasan yang berkelanjutan dan berimbang. Indonesia juga memiliki peran dalam menjembatani kepentingan antaranggota, serta memastikan hasil kerja sama APEC berdampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Presiden Prabowo bertolak dari Jakarta menuju Korea Selatan pada Kamis siang. Presiden didampingi oleh Seskab Teddy.
Di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Presiden Angga Raka Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra. (ANT/KN)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.
Dalam ratas itu, menteri-menteri yang mengikuti rapat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.
Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.
“Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.
Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.
Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh.
Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.
Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.
“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.
Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). (ANT/KN)
