JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang terkena bencana hanya memiliki sisa anggaran belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar, Rp1 miliar, bahkan ada yang hanya tersisa Rp750 juta.

Menurut dia, kondisi keuangan yang hanya tersisa sedikit yang dimiliki Pemda karena saat ini sudah akhir tahun. Dia pun sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, yang langsung direspons dengan penyaluran anggaran sebesar Rp4 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak bencana.

“Sangat surprise kami, saya sangat berterima kasih betul atas nama rekan-rekan kepala daerah ya terutama yang 52 kabupaten ditambah 3 gubernur, karena beliau (Presiden) menyampaikan langsung bukan Rp2 miliar tapi dibantu Rp4 miliar,” kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa penyaluran uang tersebut diperkirakan akan sampai kepada rekening pemda pada hari ini maupun besok, Rabu (10/12).

Untuk mengelola anggaran itu, dia pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah agar dana tersebut betul-betul dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang mengungsi.

“Karena spesifik gitu ya. Masalah kebutuhan perempuan, masalah popok, pampers, kemudian ada yang minta sabun, detergen, sampo, lain-lain itu bisa diambil dari situ. Plus cadangan punya pemerintah daerah sendiri BTT yang masih ada,” katanya.

Menurut dia, seluruh kepala daerah perlu mempertanggungjawabkan tambahan anggaran dari Presiden tersebut dan jangan sampai disalahgunakan. Dia menegaskan anggaran itu harus digunakan hanya untuk kepentingan rakyat.

“Bapak Presiden minta jangan sampai mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan, kesulitan rakyat. Ini sanksinya akan sangat berat, dunia akhirat,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana di daerahnya masing-masing setelah sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025.

Alokasi Rp4 miliar yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu berawal dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengajukan permohonan dukungan anggaran pemerintah pusat kepada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pembangunan sejumlah jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana banjir terus dipercepat, termasuk di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

“Pembangunan beberapa jembatan Bailey terus dipercepat di beberapa wilayah terdampak bencana banjir, salah satunya di Kab. Tapanuli Selatan,” ujar Seskab Teddy dikutip dari unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Selasa (9/12/2025).

Teddy mengatakan jembatan sementara tersebut dibangun oleh TNI AD dan menjadi akses penting untuk memulihkan kembali jalur darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

“Jembatan sementara ini menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai,” kata dia.

Dalam video yang turut diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet itu, tampak sejumlah prajurit TNI AD bahu membahu membangun jembatan Bailey di Tapanuli Tengah.

Pembangunan jembatan itu menggunakan berbagai material, mulai dari besi, batu, hingga kayu. Para prajurit terlihat menyusun batu-batu sebagai pondasi jembatan hingga memotong kayu untuk digunakan sebagai lantai jembatan.

Di akhir video, terdapat audio Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi kerja para prajurit TNI yang bekerja keras membangun jembatan tersebut.

“Melihat pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh TNI, saya melihat pekerjaannya berjalan dengan baik. Terima kasih,” kata Presiden.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan jembatan Bailey selesai dalam sepekan ke depan untuk menghubungkan kembali jalan ke sejumlah desa di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12).

“Saya melihat pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam satu minggu ini sudah bisa beroperasi, sehingga jembatan-jembatan selanjutnya sudah mulai dibuka,” katanya.

Hingga kemarin malam, Kementerian PU terus mempercepat pemasangan jembatan Bailey pada sejumlah lokasi.

Dalam pernyataannya, Kepala Negara berharap jembatan Bailey menjadi prioritas utama dalam membuka akses menuju wilayah-wilayah terisolir akibat bencana di Sumatera. (ANT/KN)

YOGYAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur darurat untuk melayani pengungsi di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara meningkat hingga 319 SPPG.

“SPPG yang meng-handle (melayani, red.) pengungsi yang ada di Aceh 105 SPPG, Sumut 148 SPPG dan Sumbar dengan 66 SPPG. Total 319 SPPG,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana saat dikonfirmasi dari Yogyakarta setelah menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Dadan menjelaskan SPPG tersebut akan menjadi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Terlebih, seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (BGN) berada di pengungsian, seperti para pelajar yang masih diliburkan.

“Anak-anak semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, dan anak balita di pengungsian. Jadi, kami berikan makanan di pengungsian,” katanya.

Sementara itu, dia memastikan SPPG yang menjadi dapur darurat akan terus beroperasi, karena sudah diberikan anggaran terkait penanganan pengungsi.

“Ya, tetap, karena kami sudah kirimkan uang yang cukup ke masing-masing SPPG yang menangani pengungsi agar mereka tetap bisa melaksanakan programnya, apalagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri dan Kementerian Sosial meminta kami untuk tetap terlibat. Jadi, kami tetap melaksanakan,” ujarnya.

Sebelumnya, terjadi bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Pada 3 Desember 2025, BGN mengumumkan mengerahkan sebanyak 276 SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar, menjadi dapur darurat.

Berdasarkan data sementara BNPB per 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah tersebut mencapai 964 jiwa, dan 264 jiwa masih dinyatakan hilang. (ANT/KN)

JAKARTA – Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengungkapkan, dugaan awal penyebab kematian puluhan korban dalam tragedi kebakaran Rumah Toko (Ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, akibat banyak menghirup gas karbondioksida (CO₂).

“Kemungkinan karena menghirup gas karbondioksida, CO₂. Pemeriksaan luar menunjukkan indikasi itu,” kata Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025).

Berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan tim forensik, sebagian besar korban diduga meninggal akibat menghirup gas karbondioksida (CO₂) saat terjebak di dalam bangunan yang dilalap api.

Tim DVI Polri masih bekerja melakukan identifikasi dan pemeriksaan mendetail. Namun, dari hasil pemeriksaan awal terhadap tubuh korban, tidak ditemukan luka bakar dominan yang menjadi penyebab utama kematian.

Menurut Nyoman, kondisi bangunan yang memiliki sekat-sekat dan akses keluar yang terbatas membuat korban sangat mungkin terperangkap dalam kepulan asap pekat.
Hingga Selasa (9/12/2025), RS Polri telah menerima 22 kantong jenazah dari lokasi kebakaran. Tim DVI kemudian melakukan pemeriksaan primer dan sekunder untuk mengidentifikasi korban.

Pada hari yang sama, tim DVI telah memeriksa 11 kantong jenazah. Pemeriksaan melibatkan gabungan ahli dari Biddokkes Polri, Polda Metro Jaya, RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

RS Polri masih menunggu tambahan data antemortem (sebelum meninggal) dari keluarga untuk mengidentifikasi korban lainnya. Sementara itu, jenazah yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga untuk proses pemakaman.

Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, di telah berhasil mengidentifikasi tiga korban kebakaran Rumah Toko (Ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) malam.

“Dari sidang rekonsiliasi malam ini, kami berhasil mengidentifikasi tiga jenazah,” kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan, tiga korban telah berhasil teridentifikasi setelah dilakukan sidang rekonsiliasi bersama tim “Disaster Victim Identification” (DVI) Polri.

Menurut Prima, proses rekonsiliasi dilakukan secara ilmiah dan berlapis untuk memastikan keakuratan identitas setiap korban.

Identitas tiga korban yang teridentifikasi, antara lain:
1. Rufaidha Lathiifunnisa (22), dikenali dari sidik jari, catatan medis dan properti pribadi
2. Novia Nurwana (28), teridentifikasi melalui sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti
3. Yoga Valdier Yaseer (28), dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan lima hakim yang akan mengadili kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022, yang menyeret Mendikbudristek kala itu, Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka.

Kelima hakim tersebut, yakni Purwanto Abdullah sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Sunoto, Ni Kadek Susantiani, Mardiantos, dan Andi Saputra, masing-masing sebagai hakim anggota.

“Penetapan hakim dilakukan setelah PN Jakpus meregister perkara kasus korupsi Chromebook Kemenkdikbudristek,” ujar Juru Bicara PN Jakpus Firman Akbar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Selain Nadiem, ada tiga terdakwa lain dalam kasus tersebut yang berkasnya telah dilimpahkan, yaitu Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief serta Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat SD Tahun Anggaran 2020-2021, Sri Wahyuningsih.

Selain itu, berkas Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Direktorat SMP Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah, yang telah dilimpahkan ke PN Jakpus.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 mencapai Rp2,1 triliun.

“Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp2,1 triliun,” kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Riono Budisantoso di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin (8/12).

Riono mengatakan perkara ini terkait dengan pengadaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berupa Chromebookserta Chrome Device Management (CDM) yang dilaksanakan pada tahun 2019-2022.

Terdapat lima tersangka dalam kasus itu, yakni Nadiem Makarim, Sri Wahyuningsih, Ibrahim, Mulyatsyah, serta mantan Staf Khusus Mendikbudristek, Jurist Tan. Namun, berkas Jurist Tan belum dilimpahkan, karena tersangka masih buron. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan mulai menangani banjir yang kerap melanda Bandung Raya pada  tahun 2026, dengan fokus pada pengelolaan tata ruang sampai pembangunan bendungan.

Dalam aspek pengelolaan tata ruang, lanjutnya, pertama Pemprov Jabar akan mengembalikan tata ruang pada fungsi alamnya dengan memperbanyak ruang hijau.

“Tata ruang harus dikembalikan ke fungsi alam. Ruang hijau harus diperbanyak, meskipun pasti ada reaksi dan kemarahan karena banyak pihak selama ini menikmati fasilitas alam secara tidak tepat,” kata Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung, Selasa (9/12/2025).

Kemudian, lanjut dia, menghentikan alih fungsi lahan, dimana seluruh aktivitas perubahan perkebunan teh atau hutan menjadi perkebunan sayur seperti kentang dan tanaman yang tidak memberikan kekuatan pada tanah akan dihentikan.

“Kemudian mereka yang mengalihfungsikan lahan harus mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya, agar tidak menimbulkan sedimentasi ke Sungai Citarum,” ucap Dedi Mulyadi.

Selain dari aspek tata ruang, lanjutnya, Pemprov Jabar juga menyiapkan pembangunan bendungan di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung, untuk menahan sementara arus sungai di kawasan hulu tersebut.

“Ini sebagai salah satu solusi pengendalian banjir jangka panjang,” kata Dedi Mulyadi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya dan Pemprov Jabar dalam mengembalikan tata ruang ke fungsi alam, termasuk memulihkan danau-danau kecil yang kini telah berubah menjadi kawasan permukiman maupun bisnis.

Menurutnya, penanganan banjir Bandung Raya memerlukan kerja besar yang mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembenahan tata ruang, penanaman kembali kawasan pegunungan, serta menghidupkan kembali danau-danau alami yang kini telah berubah menjadi kawasan permukiman.

Selain itu banjir yang berulang di berbagai titik wilayah Kabupaten Bandung, kata dia, tidak terlepas dari kerusakan di kawasan hulu seperti di Ciwidey dan Pangalengan.
Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Bandung guna menindaklanjuti temuan alih fungsi lahan yang menyebabkan meningkatnya volume dan kecepatan arus air.

“Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampak dari yang saudara lakukan. Semoga pelaku perusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” ucap Gubernur Dedi Mulyadi.

Selain alih fungsi menjadi perkebunan sayur, Gubernur Jabar menyoroti menjamurnya kawasan wisata yang mengubah daerah resapan air menjadi bangunan permanen. Banyak permukiman masyarakat juga masih berdiri di wilayah sepadan sungai, membuat rendaman air semakin parah saat debit air naik.

Dedi menerangkan program penanganan banjir di Bandung Raya akan dilakukan setelah penyelesaian penanganan banjir dilakukan di kawasan Karawang, Bekasi, dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Ia menekankan penataan kawasan Bandung Raya tidak dapat ditunda, meskipun langkah-langkahnya sering memicu resistensi masyarakat.

“Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Memang pada musim kemarau penataan akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (ANT/KN)