JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menurunkan tim untuk melakukan inventarisasi data terdampak bencana sekaligus mengonfirmasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Inventarisasi yang akurat merupakan fondasi bagi percepatan pemulihan dan penanganan layanan dasar masyarakat pascabencana. Kami memastikan setiap data lapangan terverifikasi, termasuk progres pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penguatan ekonomi desa,” kata Dirjen Bina Adwil Safrizal Zakaria Ali di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Safrizal mengungkapkan tim diberi mandat untuk melaksanakan tugas lapangan pada 10–14 Desember 2025, mencakup penghimpunan data dampak bencana, pengecekan progres pembangunan koperasi desa/kelurahan, serta pelaporan harian kepada Posko Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi, dan Konstruksi di masing-masing provinsi.

Ia mengatakan dirinya akan memimpin langsung penugasan di Provinsi Aceh, sementara Provinsi Sumatra Utara dipimpin Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dan Provinsi Sumatra Barat dipimpin oleh Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad P. Bolombo.

Penugasan ini melibatkan lebih dari seratus pejabat dan staf dari berbagai direktorat, termasuk Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, hingga Biro Perencanaan.

Mereka ditempatkan di sejumlah kabupaten/kota, antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Langsa, Gayo Lues, Lhokseumawe, Pidie, Aceh Singkil, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Besar, serta puluhan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Melalui penugasan ini, Kemendagri menegaskan komitmennya dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat serta mendukung keberlanjutan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Penugasan ini dilakukan setelah banjir bandang dan longsor pada 26 November 2025 yang melanda Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. (ANT/KN)

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan siap apabila dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

“Kalau itu sesuai dengan proses hukum, ya kita harus ikut. Siap, insyaallah,” ujar Farhan di Bandung, Kamis (11/12/2025).

Farhan menegaskan akan bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses hukum apabila diperlukan setelah Kejari Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Farhan mengatakan dirinya terbuka dalam mengikuti proses hukum yang berjalan dan memastikan pelayanan publik serta roda pemerintahan tetap berjalan normal.

“Kami memastikan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan itu dilakukan sebaik-baiknya. Ini pekerjaan berat bagi inspektorat untuk membuktikan bahwa semua ini menjadi bentuk peringatan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” ujarnya.

Farhan mengatakan proses hukum ini sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan pihaknya memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional.

“Saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bandung menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan penyidik memanggil Wali Kota Bandung dalam pengembangan perkara yang menjerat Wawali Erwin dan legislator Rendiana.

Kedua tersangka diduga meminta sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa agar diarahkan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan mereka.

“Terkait Wali Kota Bandung, penyidik bekerja sangat profesional. Sampai saat ini penyidik belum memandang ada urgensi untuk memintai keterangan Wali Kota Bandung berdasarkan alat bukti yang sudah ada,” ujar Kasi Pidsus Kejari Bandung Ridha Nurul Ihsan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Polri sudah membebaskan sejumlah tersangka demonstrasi Agustus 2025 yang ditangkap dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kan sudah ada, sudah ada yang dikurangi. Ada di beberapa daerah,” ujar Jimly kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam.

Jimly menjelaskan pihak kepolisian sedang melakukan evaluasi terkait penangkapan ribuan demonstran Agustus dan sejumlah tersangka yang telah naik ke tahap pengadilan tidak dapat diupayakan untuk dibebaskan.

“Cuma mereka lagi evaluasi, kalau sudah masuk ke pengadilan, kan nggak bisa lagi,” katanya.

Menurut Jimly, dari 1.038 orang yang ditangkap pihak kepolisian dan naik ke tahap pengadilan seharusnya dapat dibebaskan meskipun para demonstran tersebut melakukan kesalahan.

“Ini tidak perlu masuk penjara. Walaupun dia salah, maka di pengadilan negeri dia sudah dibebaskan, tetapi dibawa lagi oleh jaksa ke pengadilan tinggi sampai mahkamah agung,” ucapnya.

Di tahap pengadilan, kata Jimly, hakim wajib menimbang putusan bersalah kepada ribuan demonstran Agustus dengan melihat apakah terdapat niat jahat seseorang dalam tindakannya tersebut.

“Jadi, untuk kasus-kasus yang sudah masuk itu [seharusnya] bukan sekedar mencari kesalahan. Tapi cari mens-rea, niat kejahatan. Jadi, penjara itu hanya dimaksudkan untuk orang jahat, bukan orang salah,” tuturnya.

Selain itu, Jimly berharap hakim yang mengadili para demonstran Agustus tidak mengulangi keputusan yang mengharuskan Presiden mengeluarkan hak istimewanya, berkaca dari peristiwa pembebasan terdakwa kasus dugaan korupsi PT ASDP Ferry Indonesian Ira Puspadewi, Sabtu (28/11).

“Mudah-mudahan hakim jangan mengulangi lagi putusan-putusan yang mengharuskan presiden turun tangan memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi,” katanya.

Sebelumnya (4/12), Tim Percepatan Reformasi Polri meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang penindakan ribuan demonstran dalam unjuk rasa akhir Agustus 2025.

Tim Reformasi Polri juga merekomendasikan agar kepolisian mempertimbangkan untuk meringankan penegakan hukum kepada ribuan demonstran Agustus yang ditangkap. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia membantah adanya isu perundingan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terancam batal.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto memastikan negosiasi kedua negara masih terus berlanjut.

“Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Haryo menambahkan pemerintah saat ini masih berupaya agar negosiasi tarif dengan AS segera mencapai kesepakatan.

“Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya.

Hal ini disampaikan sebagai respons atas isu yang beredar mengenai negosiasi tarif dagang Indonesia dan AS terancam batal. Dalam sejumlah pemberitaan, salah satu pejabat AS mengungkap ancaman gagalnya negosiasi.

Penyebabnya, Pemerintah Indonesia disinyalir menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya sudah disepakati sebagai bagian dari paket negosiasi. Adapun Pemerintah Indonesia saat ini masih berupaya menyepakati tarif 0 persen dengan AS untuk sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam.

Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin peristiwa kebakaran yang merenggut nyawa kembali terulang, seperti yang terjadi di sebuah gedung ruko Terra Drone di Jakarta Pusat (Jakpus).

Dia mengatakan hal tersebut setelah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menaruh perhatian atas kebakaran tersebut. Menurut dia, tragedi itu menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk menata kembali prosedur gedung-gedung demi mencegah kebakaran.

“Saya yakin Bapak Presiden tidak menginginkan ini terulang kembali. Oleh karena itu, Pak Mensesneg menelepon kami dan ya kita segera, saya selaku Mendagri tentu pembina wilayah, ini memiliki tanggung jawab untuk menangani, jangan sampai terulang kembali,” kata Tito usai mengecek langsung kondisi gedung yang terbakar, Rabu (10/12/2025).

Dia yakin Presiden Prabowo pun memberikan atensi atas tragedi itu karena menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit, yakni sebanyak 22 orang tewas.

“Jangan kita beranggapan bahwa eh sudah selesai, nanti diam-diam setelah itu kejadian yang sama terulang,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pun akan mengkaji persoalan penerbitan izin pembangunan gedung tersebut, termasuk mengecek status risiko gedung itu, baik risiko rendah, sedang, atau tinggi.

Dari pengamatan sejauh ini, dia menilai bahwa gedung itu memiliki risiko tinggi karena terdapat peralatan yang mudah terbakar, yakni baterai drone yang berada di lantai satu gedung.

“Tapi karena dianggap risiko rendah, ya di-approve saja tanpa melihat lokasi mungkin, sehingga petugas Dinas Pemadam Kebakaran nggak dilibatkan mungkin saat itu,” katanya.

Korban tewas akibat kebakaran di Ruko Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa siang bertambah menjadi 22 orang.

“Sampai pukul 17.00 WIB data korban, sudah 22 orang meninggal dunia,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dari jumlah tersebut tujuh orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 lainnya orang lainnya merupakan perempuan. (ANT/KN)

PADANG PANJANG – Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menginstruksikan pengetatan penataan ruang, khususnya terkait keberadaan bangunan di sepadan sungai kawasan Mega Mendung dan Lembah Anai Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman, Sumatera Barat.

“Penataan ulang wilayah merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko bencana di masa mendatang. Integrasi lintas sektor menjadi keharusan, terutama dalam upaya penertiban bangunan yang berdiri di sepadan sungai di tiga daerah itu,” katanya usai meninjau lokasi sejumlah titik terdampak bencana, bersama rombongan Komisi V DPR RI di Lembah Anai, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya penataan yang baik akan menentukan keselamatan masyarakat ke depan. Tidak boleh ada lagi permukiman berada di wilayah rawan.

Menurut dia, koordinasi antara Balai Wilayah Sungai dan Balai Jalan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir sangat penting termasuk pembangunan cek dam di hulu untuk mengendalikan aliran air.

Dia menyebutkan saat melihat kondisi sungai di titik bencana Jembatan Kembar, Mega Mendung, dan Lembah Anai tidak melihat adanya tumpukan kayu.
“Tumpukan kayu sering memperparah dampak banjir bandang di sejumlah wilayah lain,” ujarnya.

Dia mengingatkan pemerintah setempat memperketat penataan ruang, khususnya terkait keberadaan bangunan di sepadan sungai kawasan Mega Mendung dan Lembah Anai.

Rombongan Wamen PU dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan diikuti sejumlah anggota lainnya diantaranya Anggota Dapil Sumbar Zigo Rolanda.

Ridwan Bae menegaskan larangan pembangunan di sepadan sungai demi mencegah kejadian serupa di masa depan.
Ia mengingatkan seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil keputusan dan memastikan setiap perencanaan dari Kementerian PU dilakukan dengan matang.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menyebutkan Pemkot Padang Panjang telah menyiapkan lokasi relokasi hunian tetap bagi warga terdampak terutama yang bermukim di sekitar Jembatan Kembar.

“Pemkot Padang Panjang sudah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan Staf Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait penyediaan hunian permanen,” ujar Allex.

Ia menambahkan, adanya dukungan dari pihak eksternal seperti Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman serta dukungan Kementerian PU dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam proses pemulihan serta menindaklanjuti arahan Wamen, sangat membantu mempercepat penyiapan hunian bagi warga yang kehilangan rumah. (ANT/KN)