JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di atas panggung Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) sore waktu setempat, menegaskan Indonesia tegas memilih jalan menuju perdamaian dan stabilitas global daripada kekacauan.

Sikap politik Indonesia itu disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan sejumlah pemimpin negara, ekonom-ekonom ternama dunia, kelompok investor global, para pengusaha dunia, akademisi dan praktisi yang seluruhnya berkumpul di Congress Hall untuk menyimak pidato khusus dari Prabowo.

“Jika anda ingin mengambil satu hal dari pidato saya hari ini, inilah pesannya: Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan,” kata Presiden Prabowo.

“Kami ingin menjadi sahabat bagi semua. Tidak menjadi musuh bagi siapa pun. 1.000 sahabat terlalu sedikit bagi kami, satu musuh terlalu banyak,” sambung Presiden.

Prabowo kemudian menegaskan sikap tersebut menjadi dasar dari arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persahabatan, tanggung jawab, perdamaian, stabilitas, dan keberlanjutan.

“Kami ingin menjadi tetangga yang baik, warga dunia yang baik dan bertanggung jawab, melindungi lingkungan, serta menjaga alam. Kita tidak boleh merusak alam. Kita harus dapat hidup berdampingan dengan alam, dan menjadi bagian dari masa depan yang penuh harapan,” ujar Presiden.

Komitmen tersebut, Presiden menyampaikan, pun dibangun di atas fondasi pemerintahan yang kokoh, yaitu kebijakan publik yang sehat dan kredibel.

“Harapan harus berdasarkan kredibilitas, tata kelola kebijakan publik yang sehat, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Presiden.

Di bagian penghujung pidatonya, Presiden Prabowo kemudian mengajak pemimpin negara-negara dunia dan para pemangku kepentingan global untuk bersama-sama membangun masa depan yang damai dan inklusif.

“Mari kita membangun dunia yang ingin kita tinggali bersama. Mari kita melanjutkan perjalanan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua, hidup dalam damai, kebebasan, persahabatan, toleransi, hidup berdampingan, dan kerja sama bagi semua ras, semua etnis, dan semua agama,” kata Presiden.

Presiden Prabowo memberikan pidato khususnya di Congress Hall, yang merupakan lokasi utama acara World Economic Forum 2026. Di panggung yang sama, pemimpin-pemimpin negara lainnya juga memberikan pidato khusus, di antaranya seperti Presiden Amerika Serikat Donald J Trump, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Di atas panggung Davos, Presiden Prabowo memaparkan visinya, capaian-capaian pemerintah, dan strategi ekonominya — yang kemudian disebut sebagai “Prabowonomics” oleh sejumlah kalangan.

Sejumlah menteri dan pejabat negara turut menyimak pidato khusus Presiden Prabowo di Congress Hall, di antaranya Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Selanjutnya, ada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, dan ada pula Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Rindy menegaskan data yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan data pribadi dan wajib dilindungi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Rindy menjelaskan alamat email institusi saja sudah memuat informasi sensitif, seperti identitas, instansi, dan lokasi  yang dapat dimanfaatkan untuk kejahatan siber seperti upaya penipuan digital untuk mencuri data atau phishing.

“Ketika data bisa mengenali seseorang dan berdampak pada individu, itu sudah masuk kategori data pribadi,” kata Rindy dalam acara FHCI Connect Expert 7 yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) yang bertemakan “HC Technology, Analytics & Governance Roles to Enhance Productivity” di Telkom Landmark Tower, Rabu (21/1/2026).

Ia menekankan pelindungan data pribadi berlaku pada sistem elektronik dan yang disimpan secara konvensional. Ia menyebut kelalaian sumber daya manusia masih menjadi penyebab utama kebocoran data di Indonesia.

“Sekitar 90 persen kasus PDP (perlindungan data pribadi) masih berkaitan dengan kebocoran data pribadi, terutama akibat rendahnya kesadaran pegawai,” ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Willy Saelan yang juga menjadi pemateri, mengatakan konsistensi tata kelola data dan sistem SDM menjadi kunci peningkatan kematangan organisasi, terutama di perusahaan dengan banyak anak usaha.

Telkom, menurut Willy, tengah mengonsolidasikan seluruh sistem SDM anak perusahaan ke dalam satu platform terpadu atau single platform (satu sistem terpusat) guna menghindari perbedaan praktik pengelolaan data dan proses.

“Single platform akan meningkatkan maturity (tingkat kematangan sistem) dengan sendirinya dan mengurangi risiko,” kata Willy.

Ia juga menyampaikan Telkom sedang mengembangkan kapabilitas AI (artificial intelligence) atau kecerdasan buatan) pada proses SDM prioritas, khususnya pengembangan talenta, melalui sistem manajemen talenta berbasis AI.

Namun, Willy mengingatkan inovasi teknologi harus disertai guardrails atau batasan dan aturan pengaman yang jelas.

“Inovasi tanpa guardrails berbahaya. Teknologi harus disederhanakan agar tidak membuka celah keamanan,” ujarnya.

Sementara itu, Director of Enterprise Business Google Cloud Indonesia Adir Ginting dalam pemaparannya, menilai tantangan utama pemanfaatan data dan AI saat ini bukan lagi teknologi, melainkan kemampuan organisasi mengubah data menjadi aksi yang berdampak.

Menurut Adir, lebih dari 2 miliar orang menggunakan layanan Google setiap hari, mencerminkan betapa data telah menjadi bagian dari kehidupan manusia.

“Paradigma kami sudah bergeser. Bukan lagi analisis data, tetapi action,” kata Adir.

Ia mengutip survei McKinsey 2025 yang menunjukkan 70 persen organisasi masih kesulitan memanfaatkan data, sementara 90 persen data belum tergarap optimal.

Adir menekankan produktivitas berbasis AI hanya dapat tercapai jika didukung budaya organisasi, kolaborasi lintas fungsi, dan lingkungan kerja yang aman secara psikologis.

“Teknologi tidak akan menghasilkan nilai tanpa budaya, empowerment (pemberdayaan), dan disiplin organisasi,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jakarta hingga 24 Januari 2026.

Potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem diperkirakan terjadi pada 22-23 Januari 2026, hujan lebat hingga sangat lebat akan terjadi pada 24 Januari 2026.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan di Jakarta, Jumat (23/1/2026) mengatakan, kondisi cuaca tersebut berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi, seperti genangan hingga banjir di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat Jakarta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan selama periode tersebut, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan wilayah dengan sistem drainase yang terbatas.

BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menyiapkan langkah antisipasi, antara lain dengan membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah serta menyiapkan tas siaga bencana.

Selain itu, BPBD DKI Jakarta meminta masyarakat untuk memantau tinggi muka air dan informasi banjir melalui kanal resmi secara rutin, seperti situs pantau banjir Jakarta dan aplikasi JAKI agar mendapatkan pembaruan kondisi terkini.

Lalu, dalam kondisi darurat, masyarakat diminta tidak ragu menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga melalui nomor 112.

BPBD DKI Jakarta bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan untuk merespon cepat potensi kejadian akibat cuaca ekstrem demi menjaga keselamatan dan keamanan warga Jakarta. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana langkah radikal untuk merombak total struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat dengan menyatukannya ke dalam satu sistem super holding mulai pekan depan.

Langkah ini diambil guna menghentikan praktik BUMD hantu yang hanya memiliki nama tanpa aktivitas, serta memutus tradisi penempatan tim sukses gubernur dalam jajaran direksi maupun komisaris perusahaan daerah.

“Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar Dedi Mulyadi dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis (22/1/2026).

Dedi menegaskan, konsep ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diterapkan di tingkat nasional. Ia menilai, konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset strategis daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dianggap tidak menghasilkan keuntungan nyata bagi kas daerah.

Dalam keterangannya, Dedi secara terbuka membedah salah satu praktik inefisiensi yang ia temukan, yakni skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan nilai mencapai Rp350 juta per unit tiap tahunnya.

“Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari,” ucap Dedi.

Dedi menyindir fenomena pimpinan perusahaan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun gagal mengelola risiko finansial secara benar. Ia merujuk pada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu.

“Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol,” ujarnya.

Poin paling krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik. Dedi menyatakan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan bagi tim sukses yang membantunya saat pemilihan.

Menurutnya, pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas karena orientasi perusahaan adalah finansial, bukan politik.

Melalui super holding ini, Pemprov Jabar menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hilirisasi ekonomi daerah guna memberikan kontribusi nyata bagi APBD Jawa Barat.

“Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan sosok yang profesional sehingga tidak perlu dikhawatirkan tentang integritas dan independensi mereka.

“Saya cukup yakin ketiga calon yang diajukan oleh Pak Gubernur BI dan Bapak Presiden ke DPR itu adalah orang-orang yang profesional. Jadi itu saja pegangan saya,” kata Anggito menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers penetapan tingkat bunga penjaminan di Jakarta, Kamis (22/1/2026) malam.

Anggito mengatakan secara pribadi mengenal cukup lama seluruh calon yang akan menduduki jajaran Dewan Gubernur BI, tidak saja Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melainkan juga Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro yang berasal dari internal bank sentral.

Ketika dirinya masih menjabat sebagai Wamenkeu dan belum memegang posisi sebagai Ketua DK LPS, Anggito menjelaskan bahwa dirinya cukup lama bekerja sama dengan Thomas.

Menurut dia, Thomas merupakan pribadi yang profesional, terlepas dari label partai politik.

“Saya berharap siapapun yang terpilih, dia akan memperkuat internal Bank Indonesia maupun sinergi dengan LPS, terutama dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” kata Anggito.

Pada Jumat (23/1), Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI. Solikin M. Juhro, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, menjadi calon pertama yang akan menjalani uji kelayakan.

Selanjutnya, Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wamenkeu Thomas Djiwandono akan mengikuti uji kelayakan pada Senin (26/1).

Sebelumnya pada Rabu (21/1), Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa seluruh kandidat telah memenuhi kriteria sebagai calon Deputi Gubernur BI dan layak mengikuti uji kelayakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komisi XI DPR RI rencananya mengadakan rapat internal pada Senin (26/1) untuk pengambilan keputusan atas calon Deputi Gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat.

Kemudian, Komisi XI DPR akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Dalam konferensi pers pada Rabu (21/1), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan proses pergantian atau pengisian jabatan Deputi Gubernur untuk menggantikan Juda Agung tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan BI sebagai bank sentral, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Ia menjelaskan bahwa proses pencalonan Deputi Gubernur BI dilaksanakan sehubungan dengan pengunduran diri Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026.

Surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur BI.

Pada 14 Januari 2026, Gubernur BI menyampaikan kepada Presiden rekomendasi usulan tiga calon Deputi Gubernur, yaitu Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

Hal ini dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk memperhatikan persyaratan Anggota Dewan Gubernur.

Selanjutnya, Presiden telah menyampaikan usulan tiga orang calon Deputi Gubernur tersebut kepada DPR guna mendapat persetujuan sebagaimana ketentuan dan proses pengaturan dalam undang-undang.

“Kita tentu saja serahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari tiga orang calon Deputi Gubernur tersebut,” kata Perry. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendorong perlindungan hukum bagi guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang menjadi korban dari aksi perkelahian atau adu jotos dengan para muridnya.

Mu’ti mengatakan aksi kekerasan tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dalam mendukung budaya sekolah yang aman dan nyaman.

“Menanggapi kejadian yang terjadi di SMK Negeri 3 Jabung Timur, Jambi, Kemendikdasmen menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah merupakan perilaku yang tidak tepat dalam mendukung budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kami juga mendorong perlindungan hukum terhadap guru terkait,” kata Mu’ti di Jakarta pada Rabu (21/1/2026).

Pihaknya juga meminta agar penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan mengedepankan aspek musyawarah dan kekeluargaan serta memberikan pendampingan psikologis guna menjamin kesehatan mental murid.

Ia menambahkan Kemendikdasmen telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Dua Permendikdasmen tersebut menurutnya adalah upaya bersama untuk mendukung peran guru menciptakan generasi Indonesia yang hebat dan menjamin hak belajar anak Indonesia dengan rasa aman dan nyaman.

“Pendidikan yang berkualitas dapat terwujud apabila murid merasa aman dan nyaman belajar, guru terlindungi akan hak hukumnya, dan sekolah tumbuh menjadi ruang yang penuh dengan nilai kebersamaan. Setiap persoalan yang terjadi di sekolah sejatinya harus diselesaikan dengan sikap kekeluargaan, edukatif, dan dialog yang menenangkan,” kata Mendikdasmen Mu’ti.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk bersama-sama melaksanakan dua Permendikdasmen tersebut di wilayahnya masing-masing.

“Persoalan yang terjadi di SMK Negeri 3 Jabung Timur, Jambi, hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan dan saling mendukung antar warga satuan pendidikan dengan memperkuat rasa menghargai dan menghormati,” tegas Mu’ti.

Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan beredar sebuah video yang memperlihatkan kericuhan antara seorang guru dan sejumlah siswa yang diduga Sekolah Menengah Kejuruan SMK 3 Kabupaten Tanjabtim, Kecamatan Berbak.

Dalam rekaman video berdurasi 3 menit 28 detik tersebut, tampak seorang guru terlibat adu argumen dengan muridnya. Situasi yang awalnya berupa cekcok mulut kemudian berubah menjadi ricuh dan diduga berujung pada aksi pengeroyokan terhadap guru bersangkutan oleh beberapa siswa.

Dalam video itu terlihat sejumlah siswa berada di sekitar lokasi kejadian. Beberapa di antaranya diduga ikut terlibat langsung, sementara siswa lain tampak menyaksikan situasi yang semakin tidak terkendali. Suasana di lingkungan sekolah terlihat gaduh dan memancing perhatian banyak pihak.

Selain itu, beredar video lainnya setelah kejadian pengeroyokan, tampak juga guru tersebut mengejar para murid dengan senjata tajam jenis celurit. (ANT/KN)

JAKARTA – Hakim Konstitusi Anwar Usman menjelaskan bahwa alasan dirinya sering absen dalam sidang maupun rapat di Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang tahun 2025 adalah karena mengalami sakit.

Anwar saat ditemui usai bersidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1/2026) petang, mengatakan pada awal tahun 2025, ia terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Meski demikian, Anwar tidak mengungkap jenis penyakit yang dideritanya.

“Saya itu awal tahun 2005, ya, itu sakit betul-betul saya baru pernah merasakan sakit, itu boleh dibilang saya jatuh. Bukan pingsan lagi, sudah sudah lupa sama sekali. Saya pikir sudah hilang sudah saya,” kata dia.

Sejak saat itu, dokter menyarankan Anwar banyak beristirahat dan menjalani pemulihan untuk waktu satu hingga dua tahun. Dia pun mengaku mesti rutin meminum obat hingga saat ini.

“Itu terus terang, jarang yang tahu bahwa saya itu tiap hari tiga kali sehari, bahkan ada yang empat kali untuk minum obat,” ucapnya sembari memperlihatkan obat-obatan yang ia konsumsi.

Menurut dia, sakit yang ia derita belakangan ini, salah satunya, diakibatkan karena tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Terus terang, saya itu orang, katakanlah aparatur negara, yang sama sekali tidak pernah menggunakan fasilitas untuk general check-up. Nah, itulah, memang kesalahan saya mulai dari [jadi hakim di] Mahkamah Agung, walaupun jatah setiap tahun itu pasti ada,” ucapnya.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Rabu (31/12/2025) merilis laporan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2025.

Dalam laporan itu, MKMK di antaranya melaporkan hasil pemantauan kode etik melalui rekapitulasi kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Berdasarkan hasil pemantauan MKMK, Hakim Konstitusi Anwar Usman paling kerap bolos di persidangan. Ia tercatat tidak hadir sebanyak 81 kali dalam sidang pleno dan 32 kali dalam sidang panel.

Selain itu, mantan Ketua MK tersebut juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dalam RPH. Persentase kehadiran Anwar dalam forum para hakim konstitusi berdiskusi dan bermusyawarah itu hanya 71 persen.

Saat ditanya mengenai data tersebut, Anwar mengaku tidak terima rekapitulasi ketidakhadiran hakim dipublikasikan tanpa disertai alasannya. Menurut dia, tidak ada hakim yang absen tanpa keterangan yang jelas.

Kendati demikian, Anwar menyebut pemublikasian data ketidakhadirannya itu tidak berpengaruh kepada dirinya secara pribadi. Ia pun mengaku tidak mempersoalkan MKMK.

Sebelumnya, Anggota MKMK Yuliandri mengatakan alasan di balik ketidakhadiran hakim memang perlu untuk dipertimbangkan. Namun, melalui data kehadiran yang dipublikasikan itu, MKMK hanya mengungkapkan fakta sebagai bentuk akuntabilitas.

“Kami sadar betul kalau setiap kali membuat putusan, apalagi yang menghukum, pasti ada orang yang tidak senang, pasti itu, tapi karena itulah kami diadakan, diberikan tugas,” ucap Yuliandri saat diwawancarai di Aula Gedung I MK, Jakarta, Rabu (7/1). (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan status hukum kawasan Meikarta sudah clean and clear, serta memberikan lampu hijau bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melanjutkan rencana pemanfaatan kawasan Meikarta untuk rumah susun subsidi.

Status lahan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam audiensi dengan jajaran pimpinan KPK di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Konfirmasi dilakukan terkait kasus suap perizinan pembangunan yang pernah ditangani lembaga antirasuah itu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa perkara suap izin pembangunan Meikarta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tidak ada unit rumah susun yang disita terkait perkara tersebut.

“Perkara tersebut sudah inkracht dan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta. Dalam konteks penindakan KPK, status Meikarta clean and clear,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Budi mengatakan KPK mendukung penuh terhadap langkah pemerintah melalui pemanfaatan aset demi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat seraya mengingatkan agar pemanfaatan aset tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“KPK mendukung penuh upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasi aset-aset agar memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat banyak,” kata Budi.

Pada kesempatan yang sama, Ara sapaan akrab Maruarar Sirait, mengatakan pihaknya segera melanjutkan rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta setelah mendapatkan lampu hijau dari KPK.

“Setelah clearance dari KPK, saya berani menyampaikan bahwa tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta,” kata Ara.

Ara mengatakan pihaknya juga meminta pendampingan dari KPK agar proyek tersebut berjalan dengan lurus dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami mohon pendampingan dan pengawasan dari KPK agar proses ini memenuhi peraturan dan tidak ada pelanggaran,” tuturnya. (ANT/KN)