JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan rasa keprihatinannya terhadap insiden tragis seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menegaskan insiden yang dialami anak tersebut menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Sosial.

“Kami prihatin, turut berduka. Tentu, ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama, tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada (keluarga miskin dan miskin ekstrem, red.) yang tidak terdata,” kata Gus Ipul menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Ia menekankan pentingnya membangun basis data Kementerian Sosial agar menjangkau seluruh keluarga di Indonesia, termasuk keluarga-keluarga yang berada di kategori miskin ekstrem (desil-1), dan kategori miskin (desil-2).

“Ini hal yang sangat penting. Saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita saksikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi, dan memerlukan pemberdayaan,” ujar dia.

“(Insiden) Ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” kata dia.
Seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, inisial MGT (usia 47 tahun).

Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:
“Surat buat Mama **
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.

Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya, yang merupakan orangtua tunggal, bekerja sebagai petani dan kerja serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia. (ANT/KN)

JAKARTA – Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh Muslim Indonesia yang mengikuti acara pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), menyebut mereka telah memahami alasan Presiden memasukkan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP).

Beberapa tokoh, yang ditemui selepas acara, juga menyebutkan tak ada perdebatan antara ormas-ormas Islam dengan Presiden Prabowo, saat sesi dialog yang khusus membahas BoP itu berlangsung.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, yang juga tokoh senior Muhammadiyah Muhadjir Effendy menilai penjelasan Presiden Prabowo mengenai Dewan Perdamaian/BoP Gaza “sangat jelas”.

“Saya kira 100 persen para pemuka agama sangat memahami yang Beliau (Presiden, red.) lakukan,” kata Muhadjir menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Muhadjir kemudian menjelaskan ada sebanyak empat perwakilan dari kelompok ormas dan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang kemudian menyampaikan aspirasi, masukan, kritik, dan penilaiannya langsung kepada Presiden Prabowo mengenai keanggotaan Indonesia dalam BoP. Dalam sesi dialog tersebut, Muhadjir menilai tidak ada perdebatan.

“Enggak ada, enggak ada (perdebatan, red.). Memang ada yang mempertanyakan, dan justru dengan pertanyaan itu Beliau bisa menjelaskan semakin clear (jelas, red.) ya,” kata Muhadjir.

Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir juga meyakini tokoh-tokoh ormas Islam yang mengikuti pertemuan hari ini sepakat dengan pilihan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia anggota BoP.

“Sepanjang yang saya pahami begitu. Bahkan, (mereka, red.) memberikan masukan-masukan termasuk penguatan kepada Pak Presiden bagaimana ke depan Beliau bisa betul-betul membawa aspirasi dari Bangsa Indonesia, terutama tetap berpegang teguh kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Itu yang menjadi concern Beliau (Presiden, red.),” kata Muhadjir.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar memahami komitmen Presiden Prabowo yang ingin memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina melalui BoP.

Oleh karena itu, Anwar menegaskan MUI mendukung pilihan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia masuk dalam keanggotaan BoP manakala tujuannya untuk kemaslahatan umat.

“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja, karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi (dari Presiden Prabowo, red.) adalah komitmen untuk kemaslahatan itu. Nah, sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji (dari Presiden, red.) kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ujar Anwar. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya memakai satu pesawat kepresidenan dalam setiap lawatannya ke luar negeri, yaitu pesawat yang dioperasikan Garuda Indonesia, Garuda Indonesia-1 PK-GIG.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, Teddy melanjutkan selama memerintah, Presiden Prabowo justru telah mengurangi jumlah staf yang ikut dalam rombongan kepresidenan dalam rangkaian lawatan luar negerinya.

“Jadi, saya mau sampaikan, tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan dua pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah satu tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan satu pesawat. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, (jenisnya, red.) Boeing 777,” kata Teddy menjawab pertanyaan wartawan.

“Dan perangkat kepresidenan, per sekarang kita perkecil. Yang perlu ikut, ikut, dan rombongan semakin terbatas. Kalau di dalam negeri, (untuk perangkat kepresidenan, red.), kita menggunakan pesawat TNI AU Boeing untuk angkut perangkat dan wartawan,” sambung Teddy.

Pada kesempatan sama, Teddy menjelaskan pesawat TNI AU yang digunakan untuk mengangkut perangkat, di antaranya seperti Paspampres, tim protokol, tim dokter kepresidenan, diplomat Kementerian Luar Negeri, telah sesuai dengan aturan dan ketentuan.

“Sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada Paspampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, dan sebagainya,” katanya.

Setidaknya ada beberapa pesawat kepresidenan yang kerap digunakan Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya, yaitu pesawat dengan nomor registrasi PK-GRD untuk penerbangan dalam negeri dan penerbangan luar negeri yang waktu tempuhnya relatif singkat, dan Garuda Indonesia-1 dengan nomor registrasi PK-GIG untuk penerbangan jarak jauh.

Dalam rangkaian itu, umumnya ada satu pesawat Boeing TNI AU yang juga dioperasikan untuk mengangkut perangkat kepresidenan. (ANT/KN)

PALU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan sekitar 20 hektare kebun di Kabupaten Parigi Moutong terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Hingga kini api belum sepenuhnya padam, dan tim di lapangan masih terus berupaya melakukan pemadaman,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng Andi Sembiring di Palu, Senin (2/2/2026).

Dari hasil asesmen lapangan dilaporkan kebakaran terjadi pada Minggu (1/2) sekitar Pukul 22.00 Wita, diduga api dari aktivitas pembersihan kebun kelapa dan semak kering di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara.

Akibatnya sekitar 20 hektare kebun warga  terbakar, karena kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke lahan lain, sehingga sulit dikendalikan.

Adapun lahan yang terdampak meliputi sejumlah area perkebunan masyarakat, antara lain kebun durian, cokelat, kelapa, cengkih, dan pala, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat peristiwa itu.

“Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan, namun hingga Senin malam (red) api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri atas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Parigi Moutong, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD kabupaten, unsur TNI/Polri, aparat desa, dan masyarakat setempat.

BPBD juga telah melakukan asesmen lapangan dan berkoordinasi dengan Pusdalops BPBD Parigi Moutong untuk mempercepat penanganan darurat.

“Upaya pengendalian kebakaran, kami menyampaikan kebutuhan mendesak berupa mesin pompa air dan selang pemadam kebakaran guna memperkuat proses pemadaman di lapangan,” kata dia.

Dilaporkan masih ada titik api aktif dan petugas terus berjibaku mencegah kebakaran meluas ke area lain.

Sementara itu Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai dihubungi dari Palu mengatakan saat ini pihaknya meminta bantuan sekitar empat armada tambahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu pemadaman api.

Saat ini tiga unit kendaraan Pemadaman Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong telah melakukan upaya pemadaman api.

“Tim dari Kementerian Kehutanan juga telah diperbantukan melakukan upaya pengendalian kebakaran. Selain itu kami juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bantuan armada dengan harapan melalui dukungan sarana dan prasarana penunjang, api dapat dikendalikan,” ucapnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya penguatan karantina kesehatan sebagai langkah pencegahan masuknya virus Nipah ke Indonesia, menyusul temuan kasus di India sejak September tahun lalu.

“Memang controlling ketat itu paling penting. Jadi controlling ketat, maka karantina kesehatan kita harus kita perkuat. Maka saya setiap ke airport di mana pun di Indonesia saya selalu ke Balai Karantina Kesehatan kita. Saya mau cek di Cengkareng itu, di Airport Soetta itu di setiap terminal ada, baik kedatangan maupun keberangkatan. Jadi bagus saya perhatikan,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Benjamin menjelaskan virus Nipah merupakan penyakit yang sangat infeksius dan memiliki tingkat kematian tinggi, meski jumlah kasusnya secara global relatif sedikit dan tidak seperti COVID-19.

Dia menyebutkan hingga saat ini terdapat dua kasus di India, dan pemerintah setempat telah menerapkan pengendalian ketat, termasuk pembatasan wilayah untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Beberapa negara lain, seperti Thailand, juga memperketat pengawasan di bandara.

“Kalau Thailand sangat kencang tuh di airport-nya. Tapi India pun sudah langsung memblok karena mereka, kasusnya belum sampai 1.000 sih sejak tahun 1998. Jadi dia nggak seperti COVID, tapi kalau tertular sangat infeksius,” ujarnya.

Dia menambahkan virus Nipah hingga saat ini belum terdeteksi masuk ke dalam negeri. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga melalui pengendalian yang ketat, terutama di pintu masuk negara.

Terkait gejala, dia menjelaskan virus Nipah umumnya ditandai dengan demam dan panas, namun dapat berkembang menjadi infeksi berat pada paru-paru yang menyebabkan pneumonia dengan tingkat kematian yang tinggi.

“Jadi sangat membahayakan. Tapi di seluruh India baru dua orang tuh dari 1,5 miliar penduduknya, jadi ya kita waspadalah. Oke ya,” pungkasnya. (ANT/KN)

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster merespons teguran Presiden Prabowo Subianto soal kondisi Bali yang kotor penuh sampah dengan menyatakan segera membentuk satuan tugas kebersihan pantai.

“Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai, begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan,” kata Koster dalam rekaman yang diterima Antara di Denpasar, Senin (2/2/2026).

Diketahui dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, Presiden Prabowo menyoroti kondisi Bali, terutama pantai yang kotor akibat sampah dan meminta pemerintah daerah melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan.

Gubernur Koster menjelaskan persoalan yang terjadi setiap tahunnya, yaitu sampah di pantai merupakan sampah kiriman yang datang setiap musim hujan akhir tahun.

“Desember 2025, Januari dan awal Februari 2026, jadi asal hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat, karena arusnya besar,” ucapnya.

Hanya saja, katanya, dalam mengatasi ini dibutuhkan waktu kira-kira 2 atau 3 jam untuk mobilisasi sampah sampai bersih.

Untuk itu, Pemprov Bali melihat langkah yang tepat menjawab teguran Presiden Prabowo adalah membentuk satuan tugas kebersihan, sehingga tidak perlu menunggu petugas biasa membersihkan dalam 2-3 jam.

Terkait arahan Presiden agar Pemprov Bali mengerahkan siswa SD hingga SMA untuk membersihkan pantai seminggu sekali, Koster melihat tidak hanya siswanya yang perlu disiapkan, yang terpenting juga alat pengangkut sampah.

Untuk alat berat, saat ini pemerintah daerah sudah memiliki dalam jumlah yang cukup, namun alat-alat tersebut tidak mungkin hanya digunakan di satu titik.

Sehingga, selain membentuk satuan tugas, Pemprov Bali bersama Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung berencana menyiagakan armada pengangkut khusus di pantai.

“Dengan arahan Bapak Presiden tadi, kami akan segera kumpulkan Kadis Lingkungan Hidup, kemudian kepala BPBD, Kadis Pendidikan, TNI dan Polri. Begitu pulang kita akan membentuk satuan tugas langsung,” ucapnya.

Gubernur Bali menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, karena telah menaruh perhatian pada persoalan sampah yang terjadi di Pulau Dewata.

Menurutnya, Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, merupakan wadah kolaborasi dan konsolidasi yang baik untuk seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo dalam taklimatnya menyampaikan informasi kondisi Bali yang kotor dan penuh sampah ia dapat dari sejumlah tokoh, menteri maupun jenderal di Korea Selatan.

Kondisi pantai Bali yang dipenuhi sampah dinilai berpotensi menurunkan minat wisatawan dan berdampak pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi penyerap lapangan kerja utama.

Oleh karena itu, ia mendorong pemda menggerakkan siswa tingkat SD, SMP dan SMA agar terlibat dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, termasuk kawasan pantai.

Pemerintah pusat menyatakan siap memimpin dan mendukung langkah-langkah penanganan sampah apabila diperlukan demi kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota, termasuk di Bali, yang ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat dan beroperasi dalam sekitar dua tahun. (ANT/KN)

BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) lama agar bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara dan siap menghadapi proses hukum bila ditemukan penyimpangan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Presiden menegaskan pemerintah telah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional untuk menghimpun seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu pengelolaan terpusat.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, nilai aset yang kini berada dalam pengelolaan Danantara mencapai 1.040 miliar dolar Amerika Serikat atau setara satu triliun dolar AS yang sebelumnya tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN.

Ia menilai pengelolaan aset negara yang terpecah-pecah selama ini menyulitkan pengawasan dan membuka celah penyimpangan. “Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden secara tegas mengingatkan pimpinan BUMN lama untuk tidak bersikap lepas tangan terhadap kebijakan konsolidasi tersebut. “Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan tidak akan ragu menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum. “Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” kata Presiden.

Ia menambahkan bahwa langkah konsolidasi aset negara dilakukan demi kepentingan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan nasional. “Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” ujarnya. (ANT/KN)

SAMARINDA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tetap diperlukan demi efektivitas sistem presidensial.

Ia mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan tengah melakukan kajian mendalam untuk merumuskan besaran angka yang ideal.

“Parliamentary threshold tetap diperlukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan meningkatkan penguatan sistem presidensial tersebut. Hanya berapa besarannya, PDI Perjuangan masih melakukan kajian,” kata Hasto dalam keterangan tertulis dan dikutip dari Antara, Senin (2/2/2026).

Demikian disampaikannya saat menjawab pertanyaan mengenai revisi UU Pemilu usai memimpin rapat konsolidasi internal PDIP Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hasto membedah berbagai persoalan bangsa sekaligus mempertegas komitmen ekologi partai melalui aksi simbolis penyerahan bibit pohon kepada jurnalis.

Hasto didampingi Sekretaris DPD PDIP Ananda Emira Moeis dan Bendahara DPD PDIP Kaltim Edy Damansyah. Hadir juga dua tokoh muda PDIP, yakni Elwin Setia Avietta dan Cintya Amanda Labetta.

Hasto juga menjawab pertanyaan media massa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diwarnai isu keracunan di lapangan. Ia merekomendasikan adanya pengawasan ketat terhadap mitra penyedia dan distribusi makanan karena menggunakan dana rakyat yang besar.

Di tingkat daerah, Hasto menginstruksikan kader PDIP di legislatif untuk tetap kritis dan berani memperjuangkan kebenaran, termasuk mengawal kebijakan pendidikan gratis di Kaltim agar tepat sasaran.

“Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Kader partai harus turun ke bawah dan menempatkan skala prioritas pada pembelaan terhadap rakyat yang tertinggal,” tegasnya.

Di akhir agenda, Hasto turut menyerahkan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan jurnalis sebagai bagian dari Gerakan Merawat Pertiwi. Ia menekankan bahwa setiap kepala daerah dari PDIP wajib membangun kebun raya untuk melestarikan tanaman endemik daerah.

Hasto pun berbagi filosofi lingkungan yang diajarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yakni tentang ketelatenan menjaga kehidupan dari hal terkecil.

“Dari biji-bijian yang kecil pun, kita sebenarnya bisa menciptakan oksigen bagi kehidupan. Caranya dengan mengumpulkan biji-bijian tersebut, membiarkannya dalam suhu kamar atau atmosfer yang sesuai hingga tumbuh tunasnya. Bayangkan, jika setiap orang mau menanam pohon, bahkan dimulai dari biji sisa makanan saja, kita pasti bisa menghijaukan kembali Indonesia,” ujar Hasto.

Pertemuan yang hangat itu diakhiri dengan sesi foto bersama. “Mari bersama kita lakukan, menjaga bumi adalah tanggung jawab kolektif demi keberlangsungan sumber kehidupan,” tutur Hasto. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada kuartal III 2025 yang tercatat sebesar 5,04 secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Nanti minggu depan, hari Kamis tanggal 5 (Februari), akan diumumkan pertumbuhan (ekonomi di kuartal IV 2025) yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan di kuartal III,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026) .

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi dan fundamental perekonomian nasional cukup kuat.

Ia juga memastikan tingkat inflasi pada Januari 2026 tetap berada dalam rentang batas aman yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hari Senin besok (2/2) akan diumumkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat inflasi di bulan Januari (2026) dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1 persen,” ucap Airlangga.

Ia menyatakan, terjaganya tingkat inflasi pada Januari 2026 melanjutkan pencapaian positif pada Desember 2025, dengan tingkat inflasi tercatat terjaga di 2,92 persen yoy.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa cadangan devisa nasional hingga Desember 2025 juga masih kuat, yaitu senilai 156,5 miliar dolar AS (Rp2,63 kuadriliun, kurs per Jumat (30/1) = Rp16.807 per dolar AS), atau setara dengan kecukupan 6,2 bulan impor.

Sementara itu, defisit fiskal masih terjaga pada batas 3 persen, kredit perbankan tumbuh 9,6 persen yoy, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 13,83 yoy, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sektor perbankan nasional masih tercatat kuat mencapai 25,87 persen per Desember 2025.

“Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen, yakni 40 persen, dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari Investment Grade, baik dari Moody’s (memberikan rating) Baa2, kemudian Fitch (memberikan rating) BBB,” kata Airlangga Hartarto. (ANT/KN)