JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan barang bukti lainnya saat melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penggeledahan tersebut adalah bagian dari pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

“Informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan penyidik untuk penggeledahan di beberapa lokasi ditemukan dokumen, bang bukti elektronik serta uang dengan jumlah kurang dari Rp300 juta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

KPK mengatakan ada beberapa lokasi yang digeledah di Kalimantan Selatan, salah satu lokasi yang digeledah tersebut adalah rumah pribadi dan rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Namun KPK tidak menjelaskan secara spesifik barang bukti apa saja yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas Sahbirin Noor.

KPK pada Selasa (8/10) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.

Selain itu, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.

Selain itu, masih dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9 miliar.

Rekayasa dalam lelang proyek tersebut dilakukan antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak. (ANT/KN)

JAKARTA – Polri melalui Polda Gorontalo mengerahkan tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) untuk mengidentifikasi korban pesawat SAM Air yang jatuh di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024), mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk memastikan identitas korban dan memudahkan proses penyerahan jenazah kepada keluarga.

“Polri melalui Polda Gorontalo memastikan bahwa seluruh korban ditangani sesuai prosedur identifikasi forensik, termasuk pencocokan sidik jari, rekam medis, dan pemeriksaan barang-barang pribadi yang ditemukan di lokasi,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam pelaksanaannya, tim Inafis Polda Gorontalo bekerja sama dengan tenaga medis Rumah Sakit Bhayangkara untuk mempercepat proses evakuasi dan identifikasi.

Selain itu, ambulans Polda Gorontalo juga diterjunkan guna memindahkan jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Trunoyudo menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh dalam mendukung proses investigasi, salah satunya Polda Gorontalo yang turut mendampingi tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam proses investigasi terkait jatuhnya pesawat SAM Air.

“Polri melalui Polda Gorontalo siap membantu KNKT, baik dalam pengamanan area maupun penyediaan data dan akses yang diperlukan. Seperti yang disampaikan oleh Kapolda Gorontalo pula bahwa fokus utama kami adalah mendukung proses investigasi agar berjalan transparan dan tepat,” ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya, sejak jatuhnya pesawat, personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan area kecelakaan agar proses investigasi dapat berjalan tanpa gangguan dan barang bukti di lokasi tidak terkontaminasi.

Pada akhir paparannya, ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap proses investigasi dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil.

“Semoga investigasi yang dilakukan juga dapat mengungkap penyebab dari kecelakaan ini dan dapat kita jadikan sebagai evaluasi bersama ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gorontalo Heriyanto melaporkan adanya kecelakaan udara dialami tipe pesawat PK SMH dengan nama SAM Air dan berwarna putih di wilayah Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Minggu (20/10).

“Informasi dari Airnav Makassar bahwa pada pukul 07.03 pesawat SAM Air berangkat dari Bandara Djalaluddin Gorontalo menuju Bandara Panua Pohuwato,” ucap dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan bahwa partai politik pendukung koalisi yang diakomodasi dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang wajar.

“Wajar-wajar saja kalau kemudian para pendukung, para koalisi kan ya, bagi gue manusiawi saja,”  kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi anggapan Kabinet Merah Putih merupakan kabinet gemuk sebab beranggotakan 109 orang, yang terdiri dari 48 menteri, lima pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.

“Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis (kabinet) Presiden terlalu gemuk, nanti belum apa-apa Presiden sudah divonis. Beri kesempatan, dan pasti Bapak Presiden pasti juga akan mengevaluasi (kabinetnya),” ujarnya.

Sebaliknya, dia menilai yang terpenting figur yang ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih kompeten dalam menjalankan tugas.

“Yang penting ukurannya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden di Sidang Paripurna, visinya apa, programnya apa, kemudian kabinet yang dibentuk oleh Presiden, kompetensinya, kapabilitasnya itu terpenuhi semua, Insyallah akan jalan,” tuturnya.

Dia pun meyakini Presiden Prabowo telah memperhitungkan arah kebijakan yang hendak dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebab ingin bekerja secara cepat.

Meski demikian, dia memandang Presiden Prabowo sebaiknya mengevaluasi Kabinet Merah Putih bekerja setidaknya kurang dari satu tahun setelah kabinet itu diumumkan.

“Kami berharap Bapak Presiden bisa mengevaluasi kabinetnya dalam 6 bulan atau setidaknya 1 tahun,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebutkan, terdapat usulan penyesuaian indeks tertentu atau alpha di dalam formula perhitungan upah minimum tahun 2025.

“Sesuai PP 51 kan -nilai alpha- sampai 0,3. Dewan Pengupahan Nasional -Depenas- sudah bersidang, ada usulan dari unsur serikat pekerja dan pengusaha agar ada penyesuaian,” kata Indah saat dijumpai wartawan usai acara serah terima jabatan menteri dan wakil menteri ketenagakerjaan di kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, Pasal 26 menyebutkan bahwa penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Indeks tertentu yang disimbolkan dengan “alpha” merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Dalam PP tersebut, variabel alpha yang ditetapkan berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Alpha ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja serta rata-rata atau median upah. Selain itu, penentuan alpha juga dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Indah menyebutkan, pihak pengusaha tetap meminta nilai alpha maksimal berada di angka 0,3. Mengenai permintaan serikat pekerja/buruh untuk menaikkan upah hingga 10 persen, ia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi permohonan dari pimpinan serikat pekerja mengenai upah kepada Kemnaker.

Adapun Depenas, ujar Indah, memiliki hak untuk mengusulkan kepada pemerintah dalam penyesuaian indeks tertentu atau alpha. Ia meminta awak media untuk menantikan keputusan Depenas mengenai indeks tertentu yang digunakan untuk perhitungan upah minimum tahun 2025.

“Kita tetap pakai PP 51. Cuma Depenas merekomendasikan ke pemerintah untuk meng-adjust alpha-nya. Kalau di PP 51 cuma sampai 0,3 kan. Nah Depenas usulkan untuk upah tahun depan boleh, dong, dilonggarkan alpha-nya. Putusannya nanti, tunggu,” kata dia.

Sebagaimana ketentuan PP tersebut, Indah mengatakan bahwa upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November. Ia juga mengatakan bahwa pertimbangan besaran upah minimum akan menunggu rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November mendatang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penetapan upah minimum provinsi (UMP) menjadi salah satu fokus isu yang masuk dalam program 100 hari pertama usai dirinya tergabung dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Seratus hari pertama, kebetulan momentumnya yang pertama adalah memang terkait tentang UMP. Ini kami sedang bahas bersama,” kata Yassierli.

Ia mengamini, UMP menjadi isu yang cukup strategis bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Melalui kerja sama dengan serikat pekerja/buruh serta dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Yassierli mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mencari solusi terbaik. (ANT/KN)