JAKARTA – Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) mengeklaim dana kas sosial yang berasal dari empat smelter swasta untuk bantuan COVID-19.

“Dana kas sosial tersebut awalnya ingin disalurkan kepada Direktur Utama PT RBT Suparta. Akan tetapi, tidak jadi karena kala itu terjadi COVID-19 di Indonesia,” kata Harvey saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Harvey melanjutkan, “Saya pikir COVID-19 itu adalah hal yang lebih mendesak. Bantuan ketika itu sangat dibutuhkan sehingga akhirnya dana itu terpakai untuk bantuan COVID-19.”

Dalam kesepakatan bersama smelter swasta, kata dia, acuan pengumpulan dana kas sosial sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) per ton berdasarkan produksi logam masing-masing smelter swasta.

Angka itu, kata dia, merupakan usulan dari para pihak smelter swasta untuk memperhatikan masyarakat dan sosial dalam kegiatan pertambangan para smelter.

Adapun smelter swasta dimaksud, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.

“Ini merupakan kas bersama, bukan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) seperti yang selama ini disebutkan,” tuturnya.

Harvey bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022.

Selain dia, kasus itu menyeret pula Direktur Utama PT Timah periode 2016—2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan PT Timah periode 2016—2020 Emil Ermindra, Direktur PT SIP M.B. Gunawan, dan Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim sebagai terdakwa dalam sidang tersebut.

Riza bersama Emil didakwa telah mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah, sedangkan M.B. Gunawan didakwa melakukan pembelian bijih timah dari pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Helena didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT untuk menampung uang hasil korupsi timah sebesar 30 juta dolar AS atau setara dengan Rp420 miliar.

Selain membantu penyimpanan uang korupsi, Helena juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas keuntungan pengelolaan dana biaya pengamanan sebesar Rp900 juta, dengan membeli 29 tas mewah, mobil, tanah, hingga rumah untuk menyembunyikan asal-usul uang haram tersebut.

Dengan demikian, perbuatan Helena diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Adapun perbuatan para terdakwa diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp300 triliun. Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan TA 2025 guna mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.

“Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

“Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan,” tambah dia.

Dalam perombakan anggaran itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menkeu mengatakan sinergi akan terus dilakukan sehingga restrukturisasi K/L dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien.

“Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.

Presiden RI Prabowo Subianto melantik 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 serta lima pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Sementara wakil menteri negara yang dilantik mencapai 55 pejabat. Agenda pelantikan itu didasari atas Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor Keppres Nomor 73M/2024 Tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken Prabowo per 20 Oktober 2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti, sebagai tersangka atas dugaan menerima suap atau gratifikasi.

“Pada hari ini, tanggal 23 Oktober 2024, penyidik Jampidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan/atau gratifikasi,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Ketiga hakim tersebut diketahui bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Selain tiga hakim, lanjutnya, penyidik juga menetapkan pengacara Ronald Tannur yang berinisial LR sebagai tersangka selaku pemberi suap.

Ia menjelaskan, terungkapnya kasus ini berawal ketika penyidik menemukan kecurigaan dalam putusan bebas Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, oleh ketiga hakim tersebut.

“Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tannur tersebut, diduga ED, AH, dan M menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR,” kata dia.

Kemudian, penyidik melakukan penggeledahan pada enam lokasi, yaitu di rumah milik tersangka LR di kawasan Rungkut, Surabaya, apartemen milik tersangka LR di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, apartemen milik tersangka ED di Gunawangsa Surabaya, apartemen milik tersangka HH di Ketintang, Gayungan, Surabaya, dan rumah tersangka ED di Perumahan BSB Village Semarang.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai bernilai miliaran rupiah dan beberapa barang bukti elektronik.

Tiga hakim tersebut pun kemudian ditangkap di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu siang. Sementara itu, pengacara Ronald Tannur, LR, ditangkap di Jakarta.

Usai dilakukan pemeriksaan, keempatnya pun resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi.

Atas perbuatan para tersangka, hakim ED, M, dan HH selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara untuk pengacara LR selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Untuk mempermudah penyidikan, ketiga hakim ditahan di Rutan Surabaya. Sementara pengacara LR ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Diketahui, Gregorius Ronald Tannur adalah putra dari anggota DPR nonaktif Edward Tannur, divonis bebas dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti.

Tim Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah mendakwa Ronald Tannur yang merupakan anak mantan anggota DPR RI ini dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Atas dakwaan tersebut, Jaksa menuntut terdakwa Ronald Tannur agar dihukum pidana selama 12 tahun penjara.

Namun Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik dalam putusannya pada 24 Juli lalu menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa, sehingga terdakwa Ronald Tannur pun dibebaskan. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mengantisipasi lonjakan arus angkutan jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan rencana operasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 di Surabaya.

“Rapat yang kami laksanakan hari ini untuk persiapan serta dalam rangka mewujudkan libur angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 yang aman dan berkeselamatan,” kata Risyapudin dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Risyapudin menyampaikan pentingnya koordinasi, sinergi, kolaborasi serta kekompakan antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan liburan yang selamat dan memuaskan masyarakat.

Ia menyebutkan, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti ruas – ruas jalan mana dari Jakarta hingga Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk yang menimbulkan kepadatan atau kemacetan.

“Apakah penyebabnya karena kepadatan di rest area, titik-titik tertentu ada bottleneck atau crossing, bisa juga kepadatan di pintu gerbang atau keluar tol,” ujar Risyapudin.

Ia menambahkan rapat koordinasi itu diperlukan sebagai pertimbangan kebijakan – kebijakan pada saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga diperoleh pembaharuan (update) informasi dari masing-masing pemangku kepentingan terkait kesiapannya menyambut momen libur tersebut.
Lebih lanjut, Risyapudin mengatakan bahwa hal itu juga untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penyelenggaraan operasi angkutan Natal dan tahun baru.

“Ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang termasuk dalam program 100 hari sektor transportasi darat (Quick Win) maka diperlukan persiapan yang matang,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya meminimalisir terjadinya kecelakaan dan angka yang besar dari korban kecelakaan.

“Hal ini sesuai dengan amanah Undang – Undang tentu kita harus memaknainya dengan dalam,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Ahmad Yani memaparkan bahwa pada operasi Natal dan Tahun Baru 2024, telah disiapkan sebanyak 113 terminal tipe A dan 32.120 bus yang terdiri dari bus AKAP, bus AJAP dan sewa serta angkutan pariwisata yang bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin berlibur.

Kemudian, terdapat 11 lintas penyeberangan yang menjadi fokus pantauan nasional yang terdiri dari 21 pelabuhan penyeberangan, 149 kapal, dan 44 unit dermaga.

“Di tahun ini juga telah terbangun perangkat AtMS di 21 simpang dan 12 ruas jalan yang tersebar di wilayah Karawang, Indramayu, Cianjur, Cirebon, Brebes, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta.

Sehingga nantinya kondisi lalu lintas dapat termonitor dengan baik utamanya jika terjadi kemacetan-kemacetan,” katanya.

Yani yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi keselamatan melalui rampcheck kendaraan angkutan umum dengan target 10.000 kendaraan yang akan dimulai pada tanggal 6 November hingga 20 Desember 2024 di terminal-terminal Tipe A bekerja sama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga Dinas Perhubungan setempat.

“Yang perlu diperhatikan di momen libur Nataru ini yaitu khususnya pengaturan pada kawasan wisata seperti adanya one way, contraflow, ganjil-genap, penutupan area ketika memenuhi kapasitas dan lain sebagainya,” kata Yani.

Yani berharap dengan adanya rapat koordinasi ini ditemukan suatu formulasi rencana operasi yang tepat demi menciptakan liburan Natal dan Tahun Baru yang berkesan dan berkeselamatan.

Rapat itu diikuti oleh Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin, Kasubdit Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah Jawa –Bali Agung Hari Prabowo, Direktur Operasi PT Jasa Marga Fitri Wiyanti dan seluruh perwakilan pemangku kepentingan terkait. (ANT/KN)