GORONTALO – Banjir arus deras melanda Wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo pada Senin (21/10/2024) malam mulai pukul 22.00 WITA.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bone Bolango Achril Y. Babyonggo mengatakan banjir dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi sejak pukul 17.00 WITA.

Ketinggian banjir mencapai lutut orang dewasa namun air mengalir sangat deras dengan membawa material bebatuan besar dan lumpur.

“Debit air berasal dari saluran warga dan dihadang sedimen pada muara sungai yang sudah sangat tinggi menyebabkan terjadinya luapan air disertai material bebatuan dan lumpur,” kata Achril.

Berdasarkan laporan warga, air mulai meluap sejak pukul 20.00 WITA, dan menggenangi permukiman warga.

“Arus air pun sangat deras menyebabkan banyak barang milik warga ikut hanyut,” katanya.

Saat ini pihaknya melakukan langkah kesiapsiagaan, yaitu melalui Pusdalops BPBD kabupaten meneruskan informasi peringatan dini serta prakiraan cuaca untuk diteruskan kepada pihak terkait di kabupaten hingga kecamatan dan masyarakat.

Lokasi dan warga terdampak yaitu Kecamatan Kabila Bone di Desa Huangobotu dan Desa Biluango. Serta Kecamatan Suwawa Selatan di Desa Libungo.

Saat ini petugas Kepolisian dan TNI di Wilayah setempat, serta personel Tagana dan aparat pemerintah kecamatan dan desa, sementara membantu warga untuk dievakuasi di tempat aman mengingat banjir arus deras sangat beresiko menyebabkan warga hanyut.

Pihaknya pun kata Achril, sementara melakukan upaya penanganan seperti melakukan manajemen darurat dengan pemantauan dan perbantuan pertolongan kepada kelompok rentan.

BPBD juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan pihak pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan korban dan infrastruktur terdampak.

Akses jalan Lintas Sulawesi di Desa Huangobotu yang menghubungkan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, juga belum bisa dilewati karena arus sangat deras disertai material bebatuan dan lumpur. (ANT/KN)

JAKARTA – Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjabat sebagai menteri pertahanan ke-27 setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sjafrie, yang merupakan orang dekat Prabowo, dilantik bersama 47 menteri Kabinet Merah Putih lainnya dan lima pejabat setingkat menteri seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn.) Anto Mukti Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Sjafrie, yang merupakan menteri tertua dalam jajaran Kabinet Merah Putih, pun kembali melanjutkan jalan pengabdiannya untuk Republik membantu sahabat seperjuangannya yang saat ini memimpin negeri.

Prabowo tidak sembarang memilih orang dekatnya untuk mengisi posisi pos strategis menteri pertahanan, yang merupakan triumvirat sebagaimana menteri luar negeri dan menteri dalam negeri. Tiga menteri yang menduduki posisi triumvirat punya kewenangan bersama-sama menjalankan pemerintahan manakala presiden dan wakil presiden tidak dapat atau berhalangan melaksanakan kewajibannya selama masa kerjanya.

Presiden memahami betul Sjafrie tidak hanya sosok yang piawai dan cerdas, tetapi lebih penting dari segalanya sosok menhan pilihannya itu setia dan loyal dalam jalan pengabdian kepada negara.

Presiden dan Sjafrie Sjamsoeddin bersahabat setidaknya sejak keduanya menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga keduanya lulus pada 1974.

Sjafrie saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa.

Kedekatan keduanya pada masa itu pernah ditunjukkan dalam beberapa foto yang dibagikan  Sjafrie di akun media sosial pribadinya @sjafrie_sjamsoeddin.

Dalam salah satu foto hasil repro, Sjafrie muda dan Prabowo muda duduk berdampingan.

Sjafrie menuliskan: “Saat kami tinggal setahun di Paviliun 5A mengakhiri masa taruna Akmil dan menyongsong wisuda perwira TNI AD Tahun 1974. Berjuang sampai titik darah penghabisan di dalam keyakinan. Tidak goyah karena badai. Taat kepada atasan. Hanya takut kepada Allah”.

Pengalaman lengkap Sjafrie

“Pak SS”, begitu biasa Sjafrie disebut di kalangan bawahannya dan wartawan, lahir di Makassar pada 30 Oktober 1952. Dia lahir satu tahun setelah Presiden Prabowo, yang pada 17 Oktober 2024 merayakan usianya ke-73 tahun.

Dalam rentang perjalanan kariernya sebagai prajurit dan purnawirawan, Sjafrie dikenal sebagai perwira TNI yang cakap, tokoh militer dan birokrat yang berpengalaman mengurusi bidang-bidang pertahanan.

Selepas lulus dari Akademi Militer pada 1974, Sjafrie, juga bersama Presiden Prabowo, sama-sama masuk Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha — yang saat ini dikenal sebagai Kopassus. Keduanya juga sama-sama pernah bertugas dalam operasi militer penting, salah satunya di Timor-Timor.

Dalam riwayat penugasannya, Sjafrie pernah memimpin pasukan untuk meredam pemberontakan di Timor-Timor, kemudian di Aceh, Irian Jaya, dan kembali bertugas di Timor-Timor.

Dia kemudian dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Presiden Ke-2 RI Soeharto, termasuk pada 1995 saat Soeharto berkunjung ke zona perang di Bosnia Herzegovina.

Selepas mengawal “Bapak Pembangunan” selama beberapa tahun, Sjafrie mendapat promosi mengisi jabatan bintang satu menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Surya Kencana (1995–1996), kemudian Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) 1-Ibu Kota (1996), Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Jaya (1996), dan Panglima Daerah Militer V Jaya.

Sjafrie saat itu menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen TNI Sutiyoso. Dia mengisi jabatan bintang dua itu tak lama setelah Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Penugasan Sjafrie menjadi Pangdam Jaya terjadi pada masa-masa menjelang kejatuhan Soeharto yang diwarnai berbagai aksi massa, demonstrasi, hingga kerusuhan dan penjarahan.

Sjafrie, sebagaimana dituturkan dalam beberapa buku dan saksi sejarah, dinilai sebagai pemimpin yang piawai meredam dan mencegah kerusuhan massa berlarut-larut.

Saat itu, dia mengerahkan pasukan untuk berkeliling dan berjaga di daerah-daerah rawan. Bahkan, Sjafrie turun langsung memastikan Jakarta kembali aman dan kondusif dengan ikut berpatroli naik kendaraan tempur keliling Jakarta.

Selepas kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, Sjafrie kemudian mengisi jabatan sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI (2002), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan (2005–2010). Departemen Pertahanan (Dephan) sejak 6 November 2008 berganti nama menjadi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Selepas pensiun sebagai prajurit pada 2010, Sjafrie langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014), kemudian sebagai Asisten Menteri Pertahanan bidang Manajemen Pertahanan (2019–2024).

Dalam rentang waktu sebagai asisten Menhan, Sjafrie juga berhasil meraih gelar doktoralnya di Universitas Pertahanan pada 2023 dengan disertasi berjudul “Pengembangan Model Kerja Sama Sipil Militer dalam Pengelolaan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia”.

Dalam karya disertasinya itu, Sjafrie mengusulkan dibentuknya Dewan Pertahanan Nasional sebagai model kerja sama sipil militer dalam menjalankan kebijakan umum pertahanan negara (jakumhanneg). Buah pikiran Sjafrie saat itu diuji langsung oleh Direktur Pascasarjanan Universitas Pertahanan Mayjen TNI Joni Widjayanto, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, Surachman Suraatmadja, Kolonel Laut (K) Sutanto, dan dua penguji eksternal yaitu Jimly Asshiddiqie, dan Ryaas Rasyid.

Berbekal riwayat penugasan, pengalaman, dan latar pendidikan yang lengkap, tentu Sjafrie diharapkan dapat melanjutkan berbagai pekerjaan yang masih tersisa di Kementerian Pertahanan sekaligus membuat terobosan-terobosan untuk memastikan NKRI terlindungi, disegani, dan berdaya gentar baik di kawasan maupun dunia. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa peraturan presiden (perpres) transisi yang akan mengatur tentang jumlah direktorat jenderal pada masing-masing kementerian akan selesai paling lambat Selasa (22/10/2024), hari ini.

“Itu perpres sementara diselesaikan mungkin malam ini atau paling lambat besok selesai,” ujar Supratman setelah menghadiri acara penyambutan menteri dan wakil menteri kabinet baru di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Perpres tersebut akan mengatur perihal pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Supratman memaparkan bahwa tim transisi Kementerian Hukum dan HAM sudah mengharmonisasi seluruh peraturan presiden yang terkait dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, ia memaparkan Kementerian HAM akan terdiri atas dua direktorat jenderal. Kementerian Hukum, dari enam direktorat akan menjadi tiga, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, serta Perundang-Undangan.

“Tapi, masih ada badan maupun staf ahli yang lain,” ucapnya.

Sementara itu, untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kurang lebih ada tujuh eselon I yang terdiri atas direktorat jenderal, sekretariat jenderal dan inspektorat jenderal, serta ada tiga staf ahli.

Supratman mengatakan bahwa seluruh proses alih status, baik kepegawaian, sarana dan prasarana di Kementerian Hukum dan HAM akan selesai paling lambat pada Juni 2025.

“Upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program,” tutur Supratman.

Dalam 100 hari ke depan, Supratman mengatakan akan fokus melaksanakan semua penajaman-penajaman yang sudah menjadi program prioritas Kementerian Hukum dan HAM. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa kementerian yang dipimpinnya membawahi lima kementerian terkait.

“Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini,” kata AHY seusai Serah Terima Jabatan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan di Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.

AHY menyebutkan, lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU); ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Yang ke empat Kementerian Transmigrasi dan yang kelima Kementerian Perhubungan. Itu yang ada di bawah koordinasi kami,” kata AHY.

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah kementerian baru yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Oleh karena itu, AHY menyatakan masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurut dia, pembentukan struktur dan kewenangan Kemenko ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY mengungkapkan pihaknya juga sedang menentukan lokasi fisik kantor kementerian baru tersebut. Semua elemen penting terkait Kemenko Infrastruktur akan ditata untuk memastikan efisiensi kerja.

“Jadi memang masih diolah terus struktur organisasinya, kewenangannya, atau otoritasnya. Termaksud juga secara fisik, dimana kami akan berkantor dan lain sebagainya,” jelasnya.

Mengenai fokus utama kementeriannya, AHY menekankan pada penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah hampir rampung di berbagai wilayah. Proyek-proyek ini dianggap prioritas agar segera bisa diselesaikan tanpa kendala.

Menurut dia, kerja kementeriannya akan memastikan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Salah satu contohnya adalah pembangunan waduk, pihaknya akan memastikan bahwa waduk yang dibangun harus berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian di sekitar wilayah tersebut.

Selain integrasi, AHY juga menegaskan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas. Kementeriannya akan berfokus pada efisiensi dan dampak positif yang meluas.

“Jadi inilah yang harus ditata dengan baik ke depan,” kata AHY. (ANT/KN)