PASER — Kepolisian Resor (Polres) Paser menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Operasi Ketupat Mahakam 2026 dalam rangka mengamankan arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Operasi tersebut akan berlangsung selama 14 hari, mulai 13 hingga 26 Maret 2026.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Paser, AKP Weny Wahyuningsih, mengatakan operasi tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama menjalankan ibadah puasa hingga melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan pada jalur lalu lintas yang dilalui pemudik, tetapi juga mencakup berbagai titik yang berpotensi menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

“Kegiatan tidak hanya pengamanan jalur mudik, tetapi juga tempat-tempat ibadah, lokasi wisata, termasuk juga rumah warga yang ditinggalkan saat mudik Lebaran,” katanya, Jumat (6/3/2026).

Selain melakukan pengamanan jalur mudik, Polres Paser juga membuka layanan penitipan kendaraan bagi masyarakat yang akan bepergian ke kampung halaman. Layanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi warga yang meninggalkan kendaraannya selama mudik.

“Bagi masyarakat yang akan mudik, kami juga menerima penitipan kendaraan agar masyarakat merasa aman dan nyaman selama perjalanan,” tambahnya.

Dalam rangka memastikan jalur mudik aman dan lancar, Satlantas Polres Paser bersama Polda Kalimantan Timur, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur, serta sejumlah instansi terkait juga telah melakukan survei terhadap kondisi jalan yang akan dilalui pemudik.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi jalan dalam keadaan baik sebelum puncak arus mudik berlangsung.

“Kami bersama stakeholder terkait telah melaksanakan survei jalan yang akan digunakan masyarakat. Kami juga memastikan perbaikan dapat selesai sebelum mudik Lebaran,” jelas AKP Weny.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu mematuhi aturan lalu lintas serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Selain itu, pengendara juga diminta membawa dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK agar perjalanan dapat berlangsung aman dan tertib.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi baik agar perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar,” pungkasnya.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SANGATTA — Pengadaan dua unit kendaraan bermotor khusus senilai sekitar Rp75 miliar melalui APBD Perubahan 2025 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Proyek yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim itu dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka kepada publik, terutama terkait urgensi dan prioritas penggunaannya.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), paket tersebut tercatat dengan Kode Paket 10528064000 dan Kode RUP 61496528, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp75.022.893.747 serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp75.022.893.453.

Dalam dokumen pengadaan disebutkan paket tersebut mencakup dua unit kendaraan khusus, yakni satu unit kendaraan penghambat sinyal selektif (signal jammer) serta satu unit kendaraan pendeteksi arah sinyal komunikasi atau penyadap. Proyek tersebut menggunakan metode penunjukan langsung dan tercatat berstatus paket selesai dalam sistem pengadaan pemerintah.

Nilai pengadaan yang mencapai puluhan miliar rupiah itu memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan di Kutim seperti perbaikan jalan dan penanganan banjir yang masih menjadi keluhan masyarakat.

Hasil penelusuran media juga menemukan bahwa pengadaan kendaraan tersebut berkaitan dengan kebutuhan teknis lembaga penegak hukum di tingkat provinsi.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur, Andi Zulfian, meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut guna memastikan proses pengadaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk tuduhan, melainkan bentuk kepedulian pemuda terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional,” ujar Andi Zulfian saat dihubungi, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, proyek dengan nilai signifikan tersebut perlu ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta tidak adanya potensi pelanggaran prosedur maupun kerugian keuangan daerah.

Sorotan juga datang dari warga, Ibrahim (48). Ia menilai penggunaan anggaran sebesar itu perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

“Kalau menurut saya pribadi, penggunaan anggaran Rp75 miliar untuk kendaraan itu kurang tepat. Seandainya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, misalnya untuk perbaikan jalan atau fasilitas dasar lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya usulan pembangunan masyarakat yang belum terealisasi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Usulan yang dimusrenbangkan pada tahun sebelumnya yang terpenuhi hanya sebagian saja, mungkin sekitar 45 persen. Artinya masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Menurutnya, persoalan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah. Banyak jalan yang hanya dilakukan penimbunan tanpa peningkatan kualitas permanen sehingga mudah kembali rusak atau terendam saat banjir.

Kritik juga datang dari warga Kecamatan Sangatta Selatan, Herman (45). Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat diprioritaskan untuk mengatasi persoalan banjir dan perbaikan jalan yang masih menjadi keluhan warga.

“Kalau menurut saya, dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk penanggulangan banjir yang sering terjadi setiap tahun di beberapa wilayah Kutim, atau untuk memperbaiki jalan-jalan kabupaten yang masih rusak,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan khusus tersebut, terlebih jika penempatannya berada di luar wilayah Kutai Timur.

“Apa urgensinya untuk membeli mobil penyadap? Sebenarnya apa yang mau disadap dan siapa yang mau disadap? Informasinya mobil itu ditempatkan di Kejati, itu kan sudah ranah provinsi, di luar kewenangan kabupaten untuk melakukan pembelian mobil seperti itu,” katanya.

Menurut Herman, masih banyak persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia mencontohkan kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah yang sempat menjadi sorotan publik.

“Di Kutim ini banyak masyarakat yang mengeluh soal jalan rusak. Di Singa Geweh misalnya,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan anggaran pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau APBD kita saat itu masih besar, kenapa tidak dialokasikan untuk memperbaiki jalan atau membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur belum membuahkan hasil. Permintaan klarifikasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp belum mendapat tanggapan.

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mempercepat penanganan kerusakan jalan pada ruas penghubung Kecamatan Kota Bangun menuju Kenohan setelah keluhan masyarakat terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi jalan yang rusak bahkan menjadi pembahasan khusus dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Kukar bersama jajaran teknis pemerintah daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, mengatakan dirinya dipanggil secara khusus untuk membahas langkah percepatan penanganan di lapangan.

Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi barang antarwilayah.

“Beliau berharap agar ada percepatan langkah-langkah penanganan di lapangan,” ujar Wiyono, Jumat (6/3/2026).

Berdasarkan pendataan Dinas PU Kukar, kerusakan pada ruas jalan Kota Bangun–Kenohan mencapai sekitar 4 kilometer. Dari total panjang tersebut, sedikitnya terdapat tujuh titik yang mengalami kerusakan cukup berat sehingga membutuhkan penanganan segera.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2026. Dana yang dialokasikan mencakup Rp5 miliar untuk kegiatan pemeliharaan rutin serta Rp10 miliar untuk pekerjaan konstruksi fisik.

“Totalnya kurang lebih Rp15 miliar. Tadi arahan dari Bapak Bupati agar prosesnya bisa dipercepat sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.

Meski demikian, Wiyono mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kukar secara menyeluruh. Kerusakan tidak hanya terjadi pada ruas Kota Bangun menuju Kenohan, tetapi juga ditemukan di sejumlah wilayah lain seperti Muara Kaman dan beberapa kecamatan lainnya.

Dengan wilayah Kukar yang cukup luas, pemerintah daerah harus melakukan penanganan secara bertahap dengan skala prioritas. Penanganan lebih dulu difokuskan pada titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Selain faktor anggaran, kondisi teknis di lapangan juga mempengaruhi cepatnya kerusakan jalan. Wiyono menjelaskan beberapa ruas memiliki karakteristik tanah yang cukup berat sehingga tidak dapat diperbaiki hanya dengan pelapisan aspal biasa.

“Kelas jalan kabupaten idealnya untuk beban 8 sampai 10 ton. Namun kendaraan yang melintas sering kali melebihi kapasitas tersebut, ditambah lagi faktor cuaca,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan perbaikan secara bertahap setiap tahun dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Pada prinsipnya kami tetap berupaya melakukan penanganan setiap tahun. Hanya saja, kecepatan kerusakan sering kali lebih tinggi dibandingkan kemampuan anggaran untuk memperbaiki,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S