JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkap perubahan pola penyebaran promosi judi online yang kini memanfaatkan kolom komentar media sosial sebagai sarana pemasaran. Aktivitas tersebut disebut dijalankan secara terorganisir menggunakan bot otomatis yang menyasar akun-akun dengan tingkat interaksi tinggi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan hasil pemantauan selama semester pertama 2026 menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas spam bermuatan judi online pada akun media sosial milik pemerintah. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah komentar serupa tercatat melonjak hingga 128 persen.

“Temuan kami menunjukkan bahwa aktivitas ini bukan dilakukan secara acak. Bot otomatis memantau akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, lalu secara cepat membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online,” kata Alexander dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pelaku memanfaatkan sistem otomatis untuk menyisipkan promosi pada unggahan yang sedang ramai diperbincangkan publik. Cara tersebut dinilai lebih efektif menjangkau pengguna sekaligus lebih sulit dideteksi dibandingkan penyebaran melalui unggahan biasa.

Kemkomdigi juga mengidentifikasi adanya keterkaitan dengan jaringan afiliasi judi online lintas negara. Beberapa di antaranya menggunakan tagar seperti #Rawitbet dan diduga melibatkan aktor dari India maupun Brasil. Momentum penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 pun dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan promosi melalui kolom komentar berbagai akun publik.

Agar lolos dari sistem moderasi platform digital, para pelaku terus mengubah pola penyebaran, mulai dari penggunaan kata kunci, tagar, hingga format komentar yang dipublikasikan secara otomatis.

Sebagai langkah penanganan, Kemkomdigi memperkuat koordinasi dengan sejumlah platform digital, termasuk Meta, serta bekerja sama dengan Kepolisian RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PPATK guna mempercepat penindakan terhadap jaringan judi online dan pemutusan akses ke situs-situs yang terindikasi melanggar hukum.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan promosi judi online. Kewaspadaan publik menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara ini,” tutup Alexander. (Fajri/MK/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen parlemen untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memitigasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tanah air.

“Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi,” kata Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Jumat (26/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Dasco usai rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK.

Dia menjelaskan bahwa koordinasi harian antara DPR dan pemerintah akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam jumpa pers tersebut diumumkan bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK.
Prasetyo mengatakan pihaknya mulai memetakan permasalahan industri guna mencegah gelombang PHK. Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri mengenai pemetaan tersebut.

Menurut dia, PHK tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu karena persoalannya bermacam-macam.

“Ada yang memang, misalnya, permintaannya turun. Ada juga yang bermasalah terhadap modal. Modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah. Ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya, padahal sebetulnya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan institusi lain di perbankannya, ini juga ikut bermasalah,” kata Prasetyo.

Maka dari itu, Satgas akan memetakan berbagai persoalan tersebut secara rinci.
Terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, Satgas akan melalukan mitigasi satu per-satu. Selain itu, Satgas juga menaruh perhatian pada perusahaan yang sudah melakukan PHK, tetapi masih belum menyelesaikan kewajibannya.

“Kita mitigasi satu per-satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan, tetapi apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” katanya.

Adapun pihak pemerintah yang hadir dalam rapat itu, antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta Desk Ketenagakerjaan Polri. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kemendikdasmen resmi memanggil sebanyak 60.896 guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 2 sebagai langkah mempercepat sertifikasi guru.

Direktur PPG Kemendikdasmen, Ferry Maulana Putra di Jakarta, Minggu malam, mengatakan guru-guru dapat melihat di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) guna mengetahui status pemanggilan dan mengikuti tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Ia mengatakan para calon peserta yang terpanggil merupakan guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Mereka berasal dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, bahkan dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

“Pemanggilan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 ini merupakan komitmen pemerintah dalam rangka mempercepat penuntasan sertifikasi guru di Indonesia. Kami mengimbau para guru yang terpanggil untuk segera mengkonfirmasi kesediaan di akun SIMPKB masing-masing,” ujar Ferry.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tahapan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 dimulai dengan konfirmasi kesediaan pada tanggal 22 hingga 28 Juni 2026.

Setelah itu, lanjutnya, peserta akan menjalani proses lapor diri pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2026 dan orientasi pada 8 Juli 2026.

Kemudian, guru-guru dapat mengikuti pembelajaran mandiri melalui platform Ruang GTK pada tanggal 8 Juli hingga 12 Agustus 2026, hingga mengikuti Uji Kompetensi Peserta PPG (UKPPPG).

Ia menambahkan para guru yang nantinya dinyatakan lulus mengikuti serangkaian tahapan PPG bagi Guru Tertentu akan memperoleh sertifikat pendidik.

Sertifikat ini, kata dia, merupakan bentuk pengakuan atas profesionalisme guru dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi sesuai aturan yang berlaku.

Program ini sekaligus menjadi bukti bahwa negara terus berupaya menghadirkan keadilan bagi para guru yang selama ini belum memperoleh sertifikat pendidik.

Pihaknya pun mengajak pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendampingi para peserta selama proses PPG berlangsung.

Pendampingan tersebut penting agar seluruh tahapan dapat berjalan lancar dan semakin banyak guru yang berhasil menyelesaikan program hingga memperoleh sertifikat pendidik.

Informasi lebih lanjut seputar PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 dapat diakses pada laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id dan akun media sosial @ppg_kemendikdasmen. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN) dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan riset di perguruan tinggi.

Menurutnya, penguatan ekosistem riset nasional memerlukan keterlibatan dunia usaha, termasuk BUMN yang memiliki keuntungan setiap tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo saat penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Minggu (28/6/2026).

“Saya mengusulkan agar laba BUMN dapat digunakan untuk pembiayaan riset perguruan tinggi. Mereka, BUMN ini ada labanya,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi langkah Danantara dalam melakukan konsolidasi BUMN. Menurutnya, pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran agar perusahaan pelat merah menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Prabowo menjelaskan jumlah BUMN yang semula mencapai lebih dari seribu entitas telah berkurang lebih dari 200 perusahaan melalui proses konsolidasi.

Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat dirampingkan menjadi sekitar 250 perusahaan.

Ia menilai banyaknya perusahaan beserta struktur komisaris selama ini menyebabkan biaya operasional atau overhead menjadi terlalu besar sehingga mengurangi efisiensi perusahaan.

“Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak boleh hanya membayar overhead. Kita mau sekarang rasional, efisien,” tegasnya.

Presiden menargetkan proses restrukturisasi tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun.

“Dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” katanya.

Selain itu, Prabowo menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan para akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan, termasuk strategi hilirisasi yang diarahkan hingga menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi, bukan hanya mengolah bahan baku.

“Saya kira ini yang kita cita-citakan. Tapi harus melalui proses itu dulu. Untuk tahap awal saja, membangun kemampuan pengolahan di Indonesia membutuhkan usaha yang sangat besar. Tapi insya Allah kita akan menuju ke situ,” ujar Prabowo.

Pewarta/ Editor: Nicha R

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia mampu mencapai pertumbuhan 8 persen. Keyakinan tersebut didasarkan pada semakin kuatnya fondasi ekonomi nasional, reformasi birokrasi fiskal, serta meningkatnya kontribusi investasi dan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6).

Menurut Purbaya, ketahanan ekonomi Indonesia telah terbukti mampu menghadapi tekanan global. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional masih mampu tumbuh sebesar 5,61 persen meskipun kondisi ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian.

“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen. Ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Menurutnya, LPEI memiliki Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi yang ditujukan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) berorientasi ekspor dengan skema pembiayaan yang kompetitif.

“Di Kementerian Keuangan ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir. Kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun, bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” ujarnya.

Purbaya menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan dicapai secara bertahap. Pemerintah terlebih dahulu mendorong pertumbuhan menuju kisaran 6 persen sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya iklim investasi, peningkatan ekspor, dan produktivitas nasional.

Ia menegaskan target tersebut realistis apabila kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan secara selaras dan saling mendukung.

Menurut Purbaya, optimisme tersebut juga didukung momentum pemulihan ekonomi sejak akhir 2025 yang diperkuat berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan likuiditas, mendorong investasi, memperkuat konsumsi masyarakat, serta mempercepat realisasi belanja negara.

Selain itu, Kementerian Keuangan terus menjalankan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan fiskal, moneter, maupun perdagangan, tetapi juga harus berakar pada kekuatan budaya bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 bertema Kebudayaan dan Ekonomi Kerakyatan: Fondasi Kemandirian Ekonomi Bangsa di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (28/6/2026).

“Kebudayaan adalah modal dan infrastruktur peradaban. Kebudayaan membentuk cara bangsa berproduksi, beradaptasi, berinovasi, dan membangun solidaritas. Karena itu, kebudayaan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi, bukan sebagai elemen dekoratif atau pelengkap pembangunan,” ujar Fadli Zon.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, hingga diplomasi. Kekayaan tersebut meliputi sekitar 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, ribuan warisan budaya takbenda, serta berbagai situs warisan dunia.

Fadli Zon menilai kebudayaan bukan sekadar identitas bangsa, tetapi juga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (engine of growth) yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menegaskan kemandirian ekonomi harus dibangun dari kekuatan nasional yang berpihak kepada rakyat dan berakar pada kebudayaan Indonesia.

“Kemandirian ekonomi yang kita cita-citakan harus tumbuh dari kekuatan sendiri, berpihak kepada rakyat, dan berakar pada kebudayaan Indonesia. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mengenal dirinya, menguasai sumber dayanya, memproduksi pengetahuannya, dan memastikan kesejahteraan kembali kepada rakyatnya,” tegasnya.

Dalam paparannya, Fadli Zon juga menyoroti pentingnya hilirisasi kebudayaan agar nilai ekonomi dari warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan kreativitas masyarakat dapat dinikmati langsung oleh pelaku budaya.

Nilai tambah tersebut, menurutnya, harus kembali kepada seniman, perajin, komunitas adat, serta daerah asal tempat kebudayaan berkembang.

Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Kebudayaan akan memperkuat sejumlah program strategis, antara lain:

* Penguatan data kebudayaan nasional.
* Perluasan hilirisasi kebudayaan.
* Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual komunal.
* Perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku budaya.
* Mendorong perguruan tinggi menjadi pusat riset, inovasi, dokumentasi, dan pengembangan industri budaya berbasis ilmu pengetahuan.

Fadli Zon berharap Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui sinergi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dalam pengembangan berbagai proyek teknologi strategis nasional, mulai dari kecerdasan artifisial (AI), kendaraan listrik (electric vehicle/EV), semikonduktor, hingga hilirisasi mineral.

Komitmen tersebut disampaikan Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, dalam Sarasehan ke-3 Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 bertema Kedaulatan Teknologi di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (27/6/2026).

Menurut Sigit, keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci untuk mempercepat penguasaan teknologi nasional sekaligus mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi Indonesia.

“Investasi perlu diarahkan untuk membangun kemampuan teknologi nasional, agar industri Indonesia tidak hanya tumbuh dari sisi kapasitas, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah dan dampak ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Danantara tengah membangun ekosistem inovasi yang menghubungkan perguruan tinggi, lembaga riset, investor, dan industri agar hasil penelitian kampus dapat berkembang menjadi produk yang siap digunakan dunia usaha.

Menurutnya, riset tidak boleh berhenti pada publikasi ilmiah, melainkan harus berlanjut hingga tahap pengembangan teknologi, validasi, industrialisasi, dan komersialisasi.

“Tanpa adanya product development dan research and development (R&D), kita tidak bisa jalan. Pendidikan dan riset, pembiayaan investasi, serta industri harus berjalan bersama. Jika salah satunya tidak ada, maka ekosistem industri tidak akan berkembang secara optimal,” katanya.

Dalam forum tersebut, Sigit mengungkapkan Danantara memprioritaskan lima sektor strategis sebagai motor pengembangan teknologi nasional, yakni energi, pangan dan kesehatan, mineral serta sumber daya alam, transportasi dan infrastruktur digital, serta pertahanan.

Melalui sektor-sektor tersebut, Danantara membuka ruang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan talenta, riset terapan, penguasaan teknologi, hingga pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.

Sigit memaparkan sejumlah proyek yang tengah dipersiapkan Danantara, antara lain pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial nasional, industri semikonduktor, kendaraan listrik nasional, material maju, hilirisasi mineral strategis, pembangkit listrik tenaga surya, bioenergi, hingga pengembangan kota pintar (smart city).

Seluruh program tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan riset serta sumber daya manusia unggul yang berasal dari perguruan tinggi Indonesia.

Karena itu, Danantara mengajak kampus mengambil peran aktif dalam pengembangan teknologi di bidang semikonduktor, elektronika, material maju, energi, AI, hingga teknologi manufaktur.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan Indonesia harus bertransformasi dari sekadar pengguna dan pasar teknologi asing menjadi negara yang menguasai seluruh rantai nilai teknologi, mulai dari desain, rekayasa, pengembangan produk, manufaktur, hingga komersialisasi.

Menurutnya, keberhasilan agenda industrialisasi nasional sangat bergantung pada kemampuan perguruan tinggi menghasilkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan industri.

“Indonesia harus bergerak dari sekadar pengguna, perakit, atau pasar teknologi luar menjadi negara yang mampu menguasai desain, rekayasa, pengembangan produk, manufaktur, hingga komersialisasi teknologi,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara kampus, dunia riset, industri, dan investasi dapat mempercepat lahirnya teknologi karya anak bangsa yang mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.

Pewarta/ Editor: Nicha R

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan pemerintah menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Rekomendasi itu disampaikan menyusul meninggalnya lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti pelatihan tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, menilai pelatihan militer bukan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas calon pengelola koperasi.

“Komnas HAM merekomendasikan agar Pemerintah menghentikan program pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer terhadap calon manager koperasi KDMP dan KNMP,” kata Pramono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Komnas HAM, pengembangan kompetensi manajer koperasi seharusnya diarahkan pada peningkatan kemampuan kepemimpinan, tata kelola organisasi, manajemen usaha, hingga literasi keuangan.

“Pelatihan dasar kemiliteran tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut,” ujarnya.

Pramono menegaskan, rekomendasi tersebut menjadi semakin penting karena pelaksanaan Latsarmil telah menimbulkan korban jiwa.

“Apalagi dalam hal ini menimbulkan korban meninggal dunia dalam menjalankan Latsarmil tersebut,” katanya.

Selain meminta penghentian program, Komnas HAM juga mendesak pemerintah menjamin hak korban dan keluarga untuk memperoleh pemulihan yang efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Lembaga itu turut meminta proses hukum dilakukan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab apabila ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan meninggalnya lima peserta.

Komnas HAM juga merekomendasikan kepolisian segera mengajukan autopsi forensik terhadap seluruh korban guna memastikan penyebab kematian sebagai bagian dari proses penyidikan pidana.

Selain itu, pemerintah diminta menjamin penyelidikan berlangsung secara transparan dan akuntabel serta membuka akses bagi tim independen, termasuk Komnas HAM, untuk melakukan pendalaman kasus.

“Komnas HAM berkomitmen untuk terus memantau dan menindaklanjuti peristiwa ini serta memanggil sejumlah pihak agar perlindungan HAM bagi warga negara dan penegakan HAM dapat dijalankan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya,” ujar Pramono.

Program Latsarmil diikuti sedikitnya 35.476 calon manajer KDMP dan 5.476 calon manajer KNMP. Pelatihan berlangsung selama 45 hari, sejak 14 Juni hingga 31 Juli 2026, di 67 satuan TNI di berbagai daerah dengan materi meliputi kegiatan fisik, peraturan baris-berbaris, hingga latihan menembak.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan per 27 Juni 2026, lima peserta yang meninggal adalah Yonanda Mohamad Taufiq, Annisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifqi Renaldi, dan Nola Diasari. Kelimanya dilaporkan meninggal akibat kondisi medis berupa heat stroke, henti jantung (cardiac arrest), dan tuberkulosis.

Komnas HAM menilai kematian lima peserta dalam waktu sekitar sepuluh hari menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap aspek keselamatan dalam pelaksanaan Latsarmil.

Menurut lembaga tersebut, negara memiliki kewajiban melindungi hak hidup dan hak atas kesehatan setiap peserta, termasuk memastikan standar keselamatan, pengawasan, serta investigasi yang cepat, independen, menyeluruh, dan terbuka atas setiap kematian yang terjadi dalam program yang diselenggarakan negara. (Fajri/MK/KN)