JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh operator seluler kini telah menerapkan registrasi pelanggan baru kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition).

Kepastian tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang mulai diberlakukan secara nasional.

Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Suwardany, mengatakan pada hari pertama implementasi masih ditemukan operator yang melayani registrasi dengan mekanisme lama menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Temuan itu langsung ditindaklanjuti melalui teguran dan klarifikasi sehingga seluruh operator segera menyesuaikan sistemnya.

“Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang lebih aman sekaligus menutup celah penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor seluler,” ujar Dany dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Komdigi mencatat implementasi kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 5 Juli 2026, rata-rata registrasi pelanggan baru melalui verifikasi biometrik mencapai sekitar 201 ribu transaksi setiap hari. Secara keseluruhan, sejak awal Januari hingga 5 Juli 2026, sebanyak 4,9 juta pelanggan baru telah mendaftarkan nomor selulernya menggunakan sistem biometrik.

Meski seluruh operator telah dinyatakan mematuhi aturan, Dany menegaskan pengawasan tidak akan dihentikan. Pemerintah akan terus melakukan inspeksi di berbagai daerah untuk memastikan penerapan registrasi biometrik berjalan konsisten.

“Kami akan terus mengawal implementasi regulasi ini bersama seluruh operator seluler dan berkoordinasi dengan Dukcapil agar registrasi pelanggan semakin akurat, aman, dan akuntabel,” katanya.

Ia menjelaskan kewajiban registrasi biometrik saat ini hanya berlaku bagi pelanggan baru. Sementara itu, pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang, namun tetap dapat memperbarui data secara sukarela melalui mekanisme yang sama.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Startup, Alfreno Kautsar Ramadhan, menyebut registrasi biometrik menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat keamanan ekosistem digital nasional. Menurutnya, pencocokan data wajah dengan data kependudukan dapat meminimalkan penyalahgunaan identitas untuk berbagai tindak kejahatan digital.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan seluruh operator berkomitmen menjalankan ketentuan pemerintah sekaligus terus menyempurnakan sistem registrasi di lapangan.

“Kami tunduk pada regulasi pemerintah. Operator terus melakukan penyesuaian sistem dan sosialisasi agar implementasi registrasi biometrik berjalan optimal,” ujar Marwan.

ATSI juga mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan diwajibkan mulai 1 Juli 2026, sekitar 2,93 juta pelanggan telah lebih dahulu melakukan registrasi biometrik secara sukarela sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Menurut asosiasi tersebut, kesiapan itu menjadi modal penting untuk meningkatkan perlindungan pelanggan sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler dalam berbagai modus kejahatan digital.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait proses penanganan perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam putusannya, hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hukum.

Hakim menilai terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni 2026. Menurutnya, izin yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang bertujuan untuk mencari dan menyita barang bukti, namun dalam praktiknya justru digunakan sebagai bagian dari proses penangkapan menjelang pelimpahan tahap II ke kejaksaan.

“Tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti,” ujar hakim saat membacakan pertimbangan putusan, Selasa (7/7/2026).

Selain itu, pengadilan menilai penyidik tidak dapat membuktikan adanya kondisi mendesak yang mengharuskan Roy Suryo ditangkap. Selama berstatus tersangka, Roy dinilai kooperatif, memenuhi panggilan penyidik, dan tidak pernah menunjukkan indikasi menghambat proses hukum.

Hakim berpendapat, jika pelimpahan perkara telah dijadwalkan, penyidik cukup menyampaikan surat panggilan resmi tanpa harus melakukan penangkapan.

“Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan tanpa dapat dibuktikan adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan tindakan sewenang-wenang,” tegas hakim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap Roy Suryo cacat secara formil maupun materiil sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

“Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan materil dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah,” kata hakim.

Majelis juga menyatakan penahanan terhadap Roy Suryo tidak memenuhi syarat subjektif. Hakim menilai selama berbulan-bulan penyidik hanya menerapkan wajib lapor dan tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Karena Roy selalu mematuhi kewajiban tersebut, tidak terdapat dasar yang cukup untuk mengubah statusnya menjadi tahanan.

Meski demikian, hakim tidak mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Roy Suryo. Permintaan agar seluruh berkas penyidikan dinyatakan tidak sah ditolak karena praperadilan hanya berwenang menguji keabsahan tindakan upaya paksa, bukan membatalkan penyidikan maupun pelimpahan perkara ke kejaksaan. Permohonan pembebasan dari tahanan juga dinyatakan tidak relevan lantaran Roy sudah tidak lagi ditahan saat putusan dibacakan.

“Menimbang bahwa oleh karena saat ini pemohon tidak berada dalam tahanan, maka permohonan agar memerintahkan pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Tahti Mapolda Metro Jaya sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya ditolak,” ujar hakim.

Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan praperadilan dengan menggugat keabsahan penggeledahan rumah, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam permohonannya, Roy menilai seluruh tindakan upaya paksa tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sidang praperadilan bergulir sejak 29 Juni 2026 dan berakhir pada Senin (7/7/2026) dengan putusan yang mengabulkan sebagian permohonannya.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

MAKASSAR – Kepolisian Sektor Bonto Bahari menyelidiki penyebab kebakaran Kapal Motor Layar (KLM) Mutiara Prasana Nusantara di perairan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (6/7/2026), yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp10 miliar.

“Penyebab kebakaran masih diselidiki. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kerugian diperkirakan mencapai Rp10 miliar,” ujar Kapolsek Bonto Bahari AKP Kasman saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan kebakaran terjadi di sekitar pesisir Pantai Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Senin sekitar pukul 07.45 WITA. Dugaan sementara, api pertama kali muncul dari anjungan ruang kemudi kapal.

Menurut Kasman, pemilik kapal, Japar Sidiq Ali, mengetahui kapalnya terbakar setelah menerima laporan dari anak buah kapal (ABK) bernama Niko. Seluruh ABK sempat berupaya memadamkan api, tetapi kobaran api terus membesar.

“Saat terbakar ABK masih di atas perahu berusaha memadamkan api, tapi semakin membesar dan tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya, mereka berusaha meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillah, mereka selamat dan naik ke daratan,” ujarnya.

Dua ABK yang menjadi saksi, yakni Niko asal Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan Muhammad Jundi asal Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dipastikan selamat dalam kejadian tersebut.

Saat proses evakuasi berlangsung, api masih membakar sebagian badan kapal hingga akhirnya berhasil dipadamkan. Beruntung, tidak ada korban dalam insiden itu, namun kapal naas kapal tersebut sudah hangus sebagian. Kapal kemudian dievakuasi ke tepi pantai untuk menjalani perbaikan.

Polisi memperkirakan kerugian material akibat kebakaran tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar. Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) akan masuk dalam pendidikan agama dan keagamaan.

“Bagaimana ini (pencegahan budaya LGBTQ) menjadi bagian dari kerja Kementerian Agama yang masuk ke dalam pelajaran anak-anak,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan langkah tersebut penting agar respons Kemenag terhadap isu LGBTQ tidak hanya berupa pernyataan sikap, tetapi menjadi kerja kelembagaan yang sistematis. Ia menilai penyebaran perilaku LGBTQ harus dicegah melalui jalur pendidikan, pembinaan keagamaan, serta sosialisasi yang terencana.

Apalagi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tegas mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer terhadap pertahanan negara.

Kemenag perlu menyiapkan edukasi resmi mengenai pencegahan penyebaran budaya LGBTQ. Materi tersebut dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan, baik di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan.

“Kemenag juga segera membentuk tim yang bertugas mulai dari penyusunan bahan edukasi, pembagian wilayah sosialisasi, hingga pelaksanaan program di lapangan,” kata dia.

Selain itu, ia mendorong adanya gerakan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Menurutnya, PTKN perlu menjadi ruang penguatan nilai agama, kebangsaan, dan moralitas sosial.

“Perlu ada gerakan PTKN anti penyebaran budaya LGBTQ,” kata dia.

Selain melalui jalur pendidikan formal, pencegahan penyebaran budaya LGBTQ juga dilakukan melalui pendekatan penyuluhan agama.

Forum-forum keagamaan di masyarakat menjadi ruang strategis untuk memperluas edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.

“Penyuluh agama, khutbah Jumat, pengajian di masjid dan mushalla, serta majelis taklim dapat digunakan sebagai saluran edukasi. Pendekatan ini dinilai lebih praktis dan dapat menjangkau masyarakat secara langsung,” kata Wamenag Romo Muhammad Syafi’i. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam merespons isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di TikTok-Tokopedia.

Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, mengatakan langkah DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan penting karena persoalan ketenagakerjaan menjadi perhatian publik sehingga pemerintah tidak dapat menunggu isu berkembang sebelum mengambil tindakan.

“Langkah Pak Dasco dan Menaker Yassierli ini bagus dan cepat dalam merespons ini. Mereka langsung memanggil pihak terkait, meminta penjelasan, dan tidak membiarkan isu PHK ini membesar liar begitu saja,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Hensa, pertemuan antara DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak TikTok-Tokopedia menunjukkan kesadaran bahwa persoalan PHK bukan semata urusan internal perusahaan, melainkan juga menyangkut rasa aman pekerja, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan perlindungan negara terhadap warga.

“PHK itu bukan cuma urusan perusahaan dengan karyawan. Begitu isu ini ramai, apalagi menyangkut perusahaan besar, publik pasti bertanya negara ada di mana. Jadi, langkah cepat seperti ini memang perlu,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar respons pemerintah dan DPR tidak berhenti pada pertemuan maupun klarifikasi perusahaan. Menurut dia, pernyataan TikTok-Tokopedia yang membantah adanya PHK tetap perlu diverifikasi untuk memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan.

“Kalau perusahaan bilang tidak ada PHK, ya bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Pemerintah dan DPR tetap harus memastikan faktanya seperti apa. Jangan sampai istilahnya diganti menjadi penataan tenaga kerja, tetapi pekerjanya tetap merasa dirugikan,” ujarnya.

Hensa juga menilai Dasco dan Yassierli perlu memastikan negara tidak hanya menjadi tempat perusahaan memberikan penjelasan, tetapi juga aktif menjamin perlindungan terhadap pekerja.

“Perusahaan boleh transformasi, tetapi pekerja jangan dibuat ikut-ikutan tidak pasti. Nah, di situlah fungsi negara. Menenangkan publik boleh, tetapi melindungi pekerja tetap harus nomor satu,” katanya.

Ia menambahkan, respons cepat tersebut dapat menjadi sinyal bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap PHK dan masa depan pekerjaan.

Namun, menurut Hensa, apresiasi terhadap langkah cepat itu harus diiringi dengan pengawasan berkelanjutan agar publik tidak menilai proses tersebut hanya sebagai ajang klarifikasi.

“Jadi, saya memuji respons cepatnya, bukan berarti semua sudah selesai. Justru setelah ini harus dikawal. Kalau tidak dikawal, nanti publik melihatnya hanya sebagai panggung klarifikasi,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap penataan tenaga kerja dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan. Publik, kata dia, membutuhkan kepastian, bukan hanya pernyataan bahwa tidak ada PHK.

“Yang dibutuhkan pekerja itu kepastian. Kalau memang tidak ada PHK, jelaskan dengan terang. Kalau ada penataan, jelaskan juga dampaknya ke pekerja. Jangan sampai bahasa perusahaan terdengar rapi, tetapi di bawah pekerja tetap bingung,” kata Hensa. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan dirinya dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani direncanakan akan menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.

“Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 (Juli), Kamis, kita berencana akan hadir. Ini kita masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri acara pemakaman tersebut,” kata Menlu Sugiono ditemui usai penyambutan kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, Senin (6/7/2026).

“Rencananya yang akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI,” ujar Menlu Sugiono menambahkan.

Dia menyebut bahwa saat menerima pemberitahuan mengenai pemakaman tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa perwakilan yang akan hadir adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran.

Keputusan itu didasarkan karena berbagai pertimbangan teknis, mengingat saat itu juga tengah dilakukan persiapan berbagai kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki agenda penting yang tidak memungkinkan mereka untuk berangkat ke sana.

Namun, jelasnya, Pemerintah Indonesia kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa Pemerintah Iran hanya akan memberikan akses kepada pejabat setingkat di atas Duta Besar.

Hal itu menjadikan terjadi perubahan rencana terkait perwakilan Indonesia yang akan terbang ke Iran.

“Dari komunikasi yang terus kita lakukan bahwa karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian massa juga sangat besar di sana, pihak Iran mesti mencoba untuk mencari titik atau spot yang tepat untuk menerima kunjungan kita,” ujar Menlu Sugiono.

Prosesi pemakaman Ali Khamenei dilakukan di Kota Tehran pada hari ini. Proses serupa juga akan digelar di Kota Qom, Selasa (7/7).

Kemudian, Rabu (8/7), jenazah Ali Khamenei akan dibawa ke kota-kota di Irak, Baghdad, Najaf, dan Karbala, untuk kemudian dikembalikan ke tempat kelahirannya di Mashhad untuk dimakamkan pada Kamis (9/7). (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.

Dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026), Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pertemuan antara kedua negara tersebut menghasilkan 26 kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) pada berbagai sektor, terdiri atas 18 kesepakatan antarpemerintah dan delapan kesepakatan antarbisnis.

“Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan selanjutnya,” kata Presiden Prabowo.

Implementasi itu dilakukan untuk mewujudkan proyek perdagangan listrik komersial berkapasitas 3,4 giga watt atau lebih pada 2035, mendukung investasi kedua negara dan potensi energi baru terbarukan di Indonesia.

Proyek tersebut diumumkan dalam pertemuan Leaders’ Retreat yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara pada tahun lalu.

Presiden Prabowo juga menyampaikan kerja sama kedua negara dilakukan untuk bidang ekonomi digital, ekosistem digital dan keamanan siber, selain kolaborasi di dalam bidang pangan dan rantai pasok serta di sektor keamanan, konektivitas, wisata, pendidikan dan kepemudaan.

“Kerja sama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara,” ujar Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, dalam rangka Pertemuan Tahunan Pemimpin Singapura-Indonesia (Leaders’ Retreat).

Pertemuan itu membahas isu mulai dari kerja sama sejumlah sektor termasuk ekonomi, energi dan pendidikan serta sejumlah isu regional dan global. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyatakan tidak mempermasalahkan apabila Kejaksaan Agung menindaklanjuti rekomendasi majelis hakim untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp4,8 triliun. Menurut mereka, langkah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya tidak memiliki kekhawatiran jika penyidik memutuskan melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut.

“Silakan saja dilakukan penelusuran karena tidak ada yang perlu kami khawatirkan dalam proses ini,” kata Ari di Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ari menegaskan keluarga maupun tim penasihat hukum tetap meyakini kliennya tidak melakukan tindak pidana. Karena itu, mereka tidak melihat alasan untuk merasa cemas terhadap kemungkinan adanya proses hukum lanjutan.

“Kami bersama pihak keluarga tidak mengkhawatirkan apa pun dalam proses ini karena kami berkeyakinan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Nadiem Anwar Makarim,” ujarnya.

Ia juga menyatakan seluruh langkah yang ditempuh Nadiem selama menjalani proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami meyakini semua proses sudah dilakukan secara benar,” katanya.

Dengan keyakinan tersebut, Ari memastikan pihaknya siap menghadapi setiap perkembangan perkara yang mungkin muncul ke depan.

“Apa pun upaya-upaya yang dilakukan, kami tidak merasa khawatir menghadapinya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook, majelis hakim merekomendasikan agar Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dugaan TPPU terkait aset yang nilainya diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun.

Rekomendasi itu disampaikan setelah hakim menolak permintaan jaksa agar Nadiem dibebani pembayaran uang pengganti lebih dari Rp4 triliun dalam perkara yang sama.

Hakim anggota Eryusman menjelaskan, dugaan kepemilikan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan terdakwa lebih tepat ditelusuri melalui mekanisme penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Majelis Hakim merekomendasikan agar penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini,” ujar Eryusman saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Menurut majelis, penolakan terhadap tuntutan uang pengganti senilai Rp4,8 triliun bukan berarti hakim menafikan dugaan adanya harta yang tidak seimbang.

Namun, majelis menilai jalur hukum yang ditempuh jaksa dalam perkara pokok tidak tepat untuk memulihkan dugaan aset tersebut, sehingga penelusurannya disarankan dilakukan melalui penyidikan TPPU secara terpisah. (Fajri)