JAKARTA – Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang mengatur ulang undang-undang yang berkaitan hak keuangan pejabat negara sehubungan dengan undang-undang lama yang dinyatakan tidak lagi relevan.

Lewat putusan nomor 191/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara inkonstitusional jika tidak diubah dalam waktu dua tahun.

Wakil Ketua MK Saldi Isra, saat membacakan pertimbangan hukum di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (16/3/2026), menyampaikan setidaknya ada lima poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatur ulang undang-undang dimaksud.

“Pengaturan besaran dan mekanismenya harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas serta memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia,” katanya membacakan salah satu poin tersebut.

Poin lainnya yang diingatkan Mahkamah, yaitu substansi atau materi undang-undang hak keuangan atau administratif pejabat negara perlu disusun sesuai dengan karakter lembaga negara ia menjabat.

Dalam hal ini, MK mengingatkan perbedaan pejabat negara berdasarkan jenis pemilihannya, seperti pejabat hasil pemilihan umum (elected officials) dan pejabat hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (selected officials).

“Serta terbuka kemungkinan pembentuk undang-undang memperluas dengan memasukkan pejabat negara yang pengisiannya berdasarkan penunjukan/pengangkatan (appointed officials), antara lain seperti jabatan menteri negara,” tutur Saldi.

Berikutnya, Mahkamah menyatakan pengaturan yang baru harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara. Pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara harus terlindungi dari tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitasnya.

Pengaturan, sambung Saldi, perlu pula mempertimbangkan keberadaan hak pensiun untuk terus dipertahankan atau justru dicari model lain berupa “uang kehormatan” yang cukup dilakukan sekali saja setelah masa jabatan berakhir.

“Dalam konteks ini, lamanya masa jabatan, termasuk periode masa jabatan bagi elected officials, selected officials, dan appointed officials menjadi faktor dalam penentuannya,” ucap dia.

Poin terakhir yang diingatkan Mahkamah adalah pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang menaruh perhatian terhadap keuangan negara, termasuk kelompok masyarakat, sesuai dengan asas partisipasi publik bermakna.

Diketahui, MK memutuskan UU Nomor 12 Tahun 1980 yang salah satunya mengatur tentang hak pensiun bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, termasuk MPR dan DPR, itu bertentangan dengan konstitusi jika tidak diubah dalam kurun waktu dua tahun.

“Dalam hal tidak dilakukan penggantian setelah waktu dua tahun tersebut terlewati maka UU Nomor 12 Tahun 1980 menjadi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen,” ucap Saldi.

Mahkamah menyatakan undang-undang itu kehilangan relevansi karena telah terdapat perkembangan baru dalam penyelenggaraan negara. UU Nomor 12 Tahun 1980 ternyata tidak sesuai lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

Saldi menjelaskan UU Nomor 12 Tahun 1980 disusun berdasarkan substansi konstitusi sebelum amandemen, yakni UUD 1945, dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.

Undang-Undang itu sejatinya disusun sebagai upaya menyatukan pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga negara serta mantannya.

Akan tetapi, secara substansial, Mahkamah mendapati fakta bahwa struktur lembaga negara dalam UUD 1945 dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

Substansi dalam UUD 1945 dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 yang terdampak dari amandemen konstitusi adalah pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

UUD 1945 hanya mengatur enam lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 mengatur lembaga negara yang lebih banyak, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial.

Oleh sebab itu, MK menilai, norma Pasal 1 huruf a dan huruf b UU Nomor 12 Tahun 1980 yang menyatakan lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan MA secara normatif telah kehilangan relevansinya.

Dengan demikian, menurut MK, semua frasa berkaitan “lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara” dalam UU Nomor 12 Tahun 1980, telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak keuangan atau administratif lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretariat Kabinet (Setkab) mengumumkan bahwa pemerintah tengah mematangkan langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran negara melalui rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).

“Hari ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri undangan Rapat Koordinasi Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” demikian petikan keterangan Setkab di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat membahas berbagai perencanaan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, termasuk rencana penyesuaian kembali anggaran pada belanja kementerian dan lembaga.

Setkab mengabarkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.

Pemerintah juga terus mencermati perkembangan situasi global yang berlangsung dinamis. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai dasar sebelum pemerintah mengambil keputusan kebijakan fiskal yang lebih jauh.

Selain dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, juga dihadiri oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Airlangga Hartarto dalam pernyataannya mengatakan bahwa rapat tersebut menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga defisit di 3 persen.

“Dalam kesempatan tersebut kita juga menyiapkan langkah optimalisasi dan efisiensi anggaran,” katanya.

Pemerintah menegaskan tidak akan melonggarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Pemerintah memilih fokus pada optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga,” katanya.

Menurut Airlangga, langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai ketidakpastian global, termasuk potensi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan konflik global yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menduga aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinatornya, Andrie Yunus, bukan tindakan spontan. Melainkan serangan yang telah direncanakan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan perwakilan KontraS, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, pada Senin (16/3/2026).

Menurut Jane, pola serangan yang menyasar bagian vital tubuh korban menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa aksi tersebut telah dipersiapkan secara matang.

“Serangan ini menunjukkan indikasi kuat sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara terorganisir,” ujar Jane.

Ia menjelaskan pelaku diduga menyiramkan cairan kimia berbahaya langsung ke area wajah dan saluran pernapasan korban. Cara tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan korban atau menyebabkan dampak permanen pada tubuhnya.

Karena itu, KontraS menilai insiden tersebut patut diperlakukan sebagai dugaan percobaan pembunuhan berencana, yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Jane juga menilai serangan tersebut kemungkinan berkaitan dengan aktivitas Andrie Yunus, sebagai pembela hak asasi manusia.

Selama ini Andrie aktif mengadvokasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Pun kerap mengkritisi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan ruang sipil di Indonesia.

“Serangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks kerja-kerja korban sebagai pembela HAM yang secara konsisten mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, maupun penyempitan ruang sipil di Indonesia,” katanya.

Menurut KontraS, peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk tekanan terhadap kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan kritik terhadap kekuasaan.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

JEMBER – Tim penjinak bom (Jibom) bersama Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur (Jatim) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan yang terjadi di Masjid Raya Pesona di Perumahan Pesona Raya Regency di Keluranan Patrang, Kabupaten Jember, Selasa, setelah beberapa jam peristiwa itu pada Senin (16/3/2026) malam.

Tim Jibom bersama Tim Labfor melakukan olah TKP dengan penjagaan ketat oleh Brimob Polda Jatim sejak Selasa (17/3/2026) dini hari, bahkan hingga pukul 08.30 WIB belum selesai.

“Olah TKP masih berlangsung dan untuk detailnya nanti pihak Polda Jatim yang menyampaikan,” kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma di Perumahan Pesona Raya Regency Jember.

Pantauan di lapangan, tim Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi ledakan masjid yang berada di sekitar tempat wudhu laki-laki dan beberapa sudut diperiksa secara detail dengan seksama.

Beberapa barang yang berada di sekitar ledakan juga diperiksa dan petugas juga memeriksa kerusakan akibat ledakan berupa plafon masjid, rooster dan lemari yang tidak terpakai.

Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra dan pejabat Polda Jatim juga terlihat masuk ke dalam masjid untuk memantau proses olah TKP oleh tim gabungan tersebut.

Ketua Takmir Masjid Raya Pesona Muhammad Fadil juga terlihat berada di dalam masjid untuk bersiaga apabila dibutuhkan dalam membantu tim Labfor dan Jibom Polda Jatim dalam melakukan olah TKP.

Sebuah ledakan misterius terjadi di sebuah masjid di kawasan Perumahan Pesona Raya Regency di Kelurahan/Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur saat berlangsungnya shalat tarawih pada Senin (16/3) malam sekitar pukul 19.30 WIB.

Ledakan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerusakan di bagian atap masjid dan membuat panik warga yang menjalankan shalat tarawih dan kawasan perumahan.

Satu orang jamaah dikabarkan dibawa ke Unit Gawat Darurat di RSUD dr Soebandi karena diduga mengalami gangguan pendengaran usai terjadi ledakan yang cukup keras. (ANT/KN)

JAKARTA – Sejumlah ekonom sepakat BI-Rate diperkirakan tetap bertahan pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026 yang hasilnya diumumkan Selasa siang ini, seiring dengan masih kuatnya tekanan eksternal yang mendorong pelemahan rupiah.

“Tekanan eksternal masih cukup kuat dan daya tarik aset rupiah perlu dipertahankan,” kata Kepala Ekonom BCA David Sumual saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih bergantung pada seberapa cepat perang antara Amerika Serikat (AS)-Iran berakhir dan outlook sovereign rating Indonesia ke depan.

Dihubungi terpisah, Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman menjelaskan bahwa konflik yang berkepanjangan akan berdampak pada kenaikan harga minyak global dan inflasi global.

Pasar juga telah merevisi prospek pemotongan suku bunga The Fed, yang kini diperkirakan hanya terjadi satu kali pada tahun ini, kemungkinan pada Desember 2026. Artinya, imbuh Faisal, ruang pemotongan BI-Rate juga akan semakin terbatas dan dalam jangka pendek BI-Rate cenderung digunakan untuk menjaga stabilitas.

“Jika Fed rate cut sekali terjadi, kemungkinan BI-Rate cut juga terjadi sekali di tahun ini,” kata dia.

Namun, jika tensi geopolitik semakin meningkat dan berlangsung lama, serta harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel, maka ada kemungkinan tidak terjadi pemotongan suku bunga, bahkan beralih ke sikap yang lebih hawkish (menaikkan suku bunga).

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman memandang peluang penguatan rupiah tetap ada, tetapi dalam jangka pendek masih dibayangi faktor eksternal yang kuat.

Menurutnya, penguatan rupiah dan masuknya kembali arus modal asing baru akan lebih solid jika stabilitas global membaik dan fundamental domestik terutama fiskal, inflasi, serta kredibilitas kebijakan tetap terjaga.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan per 12 Maret 2026, Indonesia mencatat total arus keluar modal sebesar 0,63 miliar dolar AS dalam 30 hari terakhir (dibandingkan dengan 13 Februari 2026), dan arus keluar sebesar 0,75 miliar dolar AS sejak awal meletusnya perang AS-Iran.

Seiring dengan itu, imbal hasil obligasi pemerintah mengalami kenaikan baik pada tenor pendek maupun panjang, di mana tenor 1 tahun meningkat 83 basis poin dari 4,82 persen pada 18 Februari 2026 menjadi 5,65 persen pada 13 Maret 2026, sementara tenor 10 tahun naik 36 basis poin dari 6,39 persen menjadi 6,75 persen pada periode yang sama.

“Kenaikan imbal hasil pada kedua tenor secara bersamaan mengindikasikan bahwa pasar tengah memperhitungkan ketidakpastian yang meningkat terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka pendek yang didorong oleh arus keluar modal, tekanan nilai tukar, serta potensi memburuknya kondisi fiskal akibat guncangan harga minyak,” jelas Riefky.

Per 13 Maret 2026, rupiah telah melemah mendekati level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir, terdepresiasi sebesar 1,6 persen secara year to date (ytd) dan sekitar 1 persen sejak mulainya konflik AS-Iran.

Secara tahunan, rupiah telah kehilangan sekitar 3,64 persen (year on year/yoy) nilainya terhadap dolar AS.

Selain Indonesia, perang AS-Iran juga menekan banyak mata uang negara berkembang. Meski demikian, catat Riefky, tidak semua mata uang negara berkembang mengalami pelemahan.

Argentina, Malaysia, Brasil, dan China mencatat apresiasi secara ytd terhadap dolar AS. Sementara itu, Indonesia bersama Filipina, Rusia, Afrika Selatan, Turki, India, dan Thailand tercatat mengalami depresiasi secara ytd.

“Terlepas dari hal tersebut, depresiasi rupiah masih tergolong moderat dibandingkan beberapa negara lain, mencerminkan upaya aktif Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar,” ujar Riefky.

Apabila BI memangkas suku bunga acuannya dalam RDG BI Maret ini, Riefky pun mengingatkan bahwa berkurangnya selisih suku bunga yang terjadi dapat menambah tekanan depresiasi pada rupiah yang sudah melemah.

Di samping itu, perang AS-Iran memunculkan prospek tekanan inflasi dari harga minyak dan depresiasi nilai tukar sehingga membatasi ruang untuk pemangkasan suku bunga yang berpotensi memperburuk risiko inflasi. (ANT/KN)