JAKARTA – Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi menegaskan bahwa Arab Saudi tetap aman bagi masyarakat Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah maupun haji di tengah eskalasi terbaru Amerika Serikat dan Iran.

Ditemui di kediamannya di Jakarta, Senin (13/7/2026) malam, Dubes Al Amoudi mengatakan kondisi keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak perlu dikhawatirkan oleh calon jamaah dari Indonesia.

“Alhamdulillah, Arab Saudi stabil, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa mendatang. Seratus persen aman, baik bagi warga negara Saudi, penduduk yang tinggal di Saudi, maupun para pengunjung,” katanya.

Menjawab pertanyaan mengenai kekhawatiran masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, Dubes Al Amoudi itu menegaskan tidak ada alasan bagi calon jamaah untuk merasa khawatir.

“Mereka tidak perlu khawatir. Alhamdulillah, Arab Saudi sangat aman,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan konektivitas udara antara Indonesia dan Arab Saudi tetap berjalan normal. Menurutnya, setiap hari terdapat lima penerbangan langsung yang dioperasikan maskapai Saudia dari Indonesia ke Arab Saudi, di samping penerbangan maskapai lain yang melayani rute menuju Jeddah melalui transit.

“Semuanya berjalan dengan baik di Arab Saudi,” katanya.

Dubes itu menambahkan hubungan Indonesia dan Arab Saudi saat ini telah berkembang menjadi kemitraan strategis di berbagai sektor, termasuk transportasi dan logistik.

Dirinya menilai kedua negara memiliki komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral menjadi lebih tinggi melalui berbagai bentuk kerja sama.

Adapun ketegangan di kawasan meningkat dalam beberapa hari terakhir seiring saling balas serangan antara pasukan Amerika Serikat dan Iran.

Pada Minggu (12/7/2026), Iran menyatakan telah melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Oman sebagai balasan atas serangan AS terhadap sejumlah target di Iran.

Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa serangan terbaru tersebut bertujuan untuk semakin melemahkan apa yang mereka gambarkan sebagai kemampuan Iran dalam menyerang pelaut sipil dan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Kementerian ESDM siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).

Bahlil mengatakan pembiayaan dukungan harga BBM tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga akan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran.

Ia menjelaskan titik penyaluran BBM akan ditetapkan melalui koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono guna mencegah penyalahgunaan kebijakan.

“Koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan agar niat baik pemerintah membantu nelayan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan yang terdampak tingginya harga BBM.

Ia mengatakan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu biaya operasional nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Bahlil.

Dalam rapat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter.

Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Karena itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar nelayan dengan kapal berukuran 30-200 GT juga memperoleh harga khusus.

“Pengusaha nelayan perlu diberikan harga khusus. Harga yang disepakati adalah Rp15.000 per liter,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan harga tersebut dihitung dari rata-rata biaya produksi solar dalam negeri sebesar Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan APBN.

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” ucap Airlangga.

Selain Airlangga dan Bahlil, sejumlah menteri yang mengikuti rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga bupati dalam kurun satu bulan.

Eka dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/7/2027) menilai rentetan penangkapan tersebut menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan optimal.

Oleh karena itu, menurut dia, Kemendagri perlu memperluas pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kasus yang terus berulang ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kemendagri tidak cukup hanya melakukan pembinaan administratif, tetapi juga harus memperkuat pendidikan integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pengawasan terhadap kepala daerah sejak awal mereka menjabat,” kata Eka.

Ia mencatat dalam sebulan terakhir KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby terkait dugaan suap pengisian jabatan, Bupati Langkat Syah Afandin dalam perkara dugaan suap proyek serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang diduga melakukan pemerasan terhadap perangkat daerah.

Menurut dia, penindakan yang dilakukan KPK patut diapresiasi, namun langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar praktik korupsi tidak terus berulang di berbagai daerah.

“Kita tentu mengapresiasi langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mampu mencegah praktik-praktik korupsi itu sejak dini agar tidak terus berulang di berbagai daerah,” ujar dia.

Eka mendorong Kemendagri menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai agenda rutin bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) dengan melibatkan KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat pengawas internal pemerintah.

“Sosialisasi pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Jangan hanya saat pelantikan kepala daerah, tetapi menjadi agenda rutin yang melibatkan KPK, BPKP, aparat pengawas internal pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata dia.

Ia mengingatkan korupsi di daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Ia mengharapkan rentetan OTT terhadap kepala daerah menjadi momentum bagi pemerintah memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan daerah agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak dini. (ANT/KN)

TEMANGGUNG – Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo menyampaikan apabila ketentuan batas maksimal nikotin 1 miligram dan tar 10 miligram diterapkan, tembakau Temanggung akan sulit terserap industri, karena karakteristiknya memang memiliki kadar nikotin dan tar yang lebih tinggi sehingga menguntungkan produk impor.

“Kalau aturan itu diberlakukan, masyarakat dan petani tembakau Temanggung jelas dirugikan. Tembakau kita kadar nikotin dan tar tinggi sehingga akan sulit terserap industri,” katanya di Temanggung, Senin (13/7/2026).

Ia menyampaikan, DPRD Kabupaten Temanggung bersama Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung menyatakan sikap menolak sejumlah aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024. Pasalnya, aturan tersebut  dinilai mengancam keberlangsungan petani tembakau nasional.

Selain itu, katanya rencana penyeragaman bungkus rokok berpotensi menekan penyerapan tembakau dan memicu meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Di sisi lain, DPRD Temanggung mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi. Supaya perjuangan tersebut mendapat dukungan di tingkat pusat.

Wakil Ketua Komite Pertembakauan Temanggung Wisnu Brata mengatakan, regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar akan berdampak langsung terhadap petani tembakau nasional.

Menurut dia, kadar nikotin tembakau Indonesia umumnya berada di atas 3 persen. Sedangkan tembakau Temanggung rata-rata memiliki kadar nikotin di atas 6 persen, bahkan jenis tertentu dapat mencapai 10 persen.

“Kalau batas maksimal nikotin hanya 1 miligram dan tar 10 miligram, tembakau nasional tidak akan memenuhi standar tersebut, yang bisa memenuhi justru tembakau impor,” katanya.

Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan riset. Termasuk menyediakan solusi bagi petani sebelum menetapkan aturan baru.

“Pemerintah jangan langsung membuat aturan tanpa memberikan solusi. Kalau memang ingin standar itu diterapkan, harus ada riset untuk menghasilkan bibit yang sesuai,” katanya.

Mengenai penyeragaman kemasan rokok, dia menilai, hal itu berpotensi menurunkan serapan tembakau nasional. Kondisi itu akhirnya memukul perekonomian masyarakat pertembakauan.

“Kalau memang diseragamkan, berpotensi banyak rokok ilegal,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, setelah penanganan kasus tersebut diserahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya masih mempelajari seluruh dokumen penyidikan yang diterima sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Kami baru menerima penanganan perkara ini. Seluruh berkas akan dipelajari terlebih dahulu, kemudian Kejaksaan Agung akan membentuk tim penyidik khusus untuk menangani kasus tersebut,” ujar Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, tim yang dibentuk akan menelaah secara menyeluruh hasil pemeriksaan, alat bukti, serta konstruksi perkara yang telah disusun penyidik sebelumnya agar proses penyidikan dapat dilanjutkan secara komprehensif.

“Kami akan mengkaji seluruh berita acara pemeriksaan, barang bukti yang telah diserahkan, serta dugaan tindak pidana yang disangkakan sehingga posisi perkaranya benar-benar jelas,” katanya.

Anang menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional dan independen. Untuk menjaga objektivitas, Kejaksaan Agung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang melakukan supervisi terhadap jalannya penyidikan.

“Kami pastikan proses ini dilakukan secara profesional. Nantinya supervisi dari KPK juga akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini,” tegasnya.

Selain itu, Kejaksaan Agung memastikan setiap tahapan penyidikan akan dijalankan secara transparan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian maupun asas praduga tak bersalah.

“Kami akan terbuka dalam menangani perkara ini, namun seluruh proses tetap mengedepankan kehati-hatian dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Anang.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri, dugaan korupsi tata kelola batu bara untuk PLTU, serta perkara PT Krakatau Steel.

Setelah penetapan tersangka, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung agar proses penyidikan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku, sementara Komisi III DPR menyatakan akan ikut mengawasi jalannya proses hukum tersebut.

Penulis : Fajri
Editor: Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung tetap solid, di tengah berbagai isu yang berkembang belakangan ini. Penegasan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengatakan kedua institusi memiliki komitmen yang sama untuk menjaga sinergi dalam menjalankan tugas penegakan hukum maupun mengawal berbagai program strategis pemerintah.

“Saya pastikan bahwa tidak ada persoalan antara Polri dan Kejaksaan. Hari ini kami hadir bersama untuk menunjukkan bahwa kedua institusi tetap solid,” ujar Sigit.

Kapolri menambahkan, hasil pertemuan tersebut juga akan diteruskan kepada seluruh jajaran. Baik di tingkat pusat maupun daerah, agar koordinasi dan kerja sama antarinstansi semakin kuat.

“Kami sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan silaturahmi. Arahan ini juga akan diteruskan kepada seluruh jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Menurut Sigit, kekompakan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar berbagai agenda nasional dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Banyak program pemerintah yang harus kita kawal bersama. Karena itu, soliditas dan sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilannya,” tegasnya.

Senada dengan Kapolri, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan Kejaksaan Agung dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman kepada masyarakat.

“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Karena itu, Kejaksaan dan Polri tidak bisa dipisahkan,” ujar Burhanuddin.

Pertemuan kedua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap sejumlah perkara besar yang melibatkan aparat penegak hukum. Melalui pertemuan itu, Polri dan Kejaksaan Agung menegaskan komitmen untuk menjaga koordinasi, memperkuat sinergi, serta memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan profesional, independen, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis : Fajri
Editor: Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura menjadi momentum mengubah narasi Indonesia dari importir menjadi pemain yang lebih percaya diri di pasar pangan global.

Menurut Prima, meski volume ekspor relatif kecil dibandingkan produksi nasional maupun perdagangan beras dunia, langkah tersebut memiliki makna simbolis sebagai penanda meningkatnya kepercayaan terhadap kemampuan neraca beras Indonesia.

“Rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura secara simbolik bisa menjadi momentum penting untuk mengubah narasi Indonesia dari importir menjadi pemain yang lebih percaya diri di pasar pangan kawasan,” kata Prima kepada ANTARA di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan kondisi stok beras nasional secara kuantitatif sangat memadai karena stok awal 2026 mencapai 12,53 juta ton dengan proyeksi produksi 34,7 juta ton sepanjang tahun ini.

Prima mengatakan konsumsi beras nasional sekitar 2,59 juta ton per bulan membuat stok akhir tahun diproyeksikan tetap tinggi mencapai 16,19 juta ton sehingga ekspor tidak mengganggu pasokan domestik.

Selain itu, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,3 juta ton hingga Juli 2026 atau menjadi level tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok nasional.

Dengan ketersediaan tersebut, rencana ekspor 10 ribu ton ke Singapura hanya mencakup porsi sangat kecil dari total stok, sehingga secara teknis tidak mengancam ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, Prima mengingatkan kecukupan stok tidak hanya diukur dari besarnya volume nasional, melainkan juga pemerataan distribusi, keterjangkauan harga, dan akses masyarakat terhadap beras di seluruh wilayah.

Ia menilai masih tingginya harga beras di sejumlah daerah menunjukkan adanya tantangan tata kelola stok sehingga pemerintah perlu memperbaiki distribusi sebelum menjadikan ekspor sebagai agenda berkelanjutan.

Prima menyebut ekspor beras dapat membuka pasar baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani apabila kenaikan nilai tambah benar-benar tercermin pada harga gabah serta perlindungan biaya produksi petani.

Namun, ia mengingatkan orientasi ekspor yang terlalu agresif berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah menghadapi risiko perubahan iklim, gagal panen, maupun gejolak harga pangan di tingkat global.

Karena itu, kebijakan ekspor harus selalu mempertimbangkan proyeksi produksi, risiko El Nino dan La Nina, serta volatilitas harga internasional agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga dalam jangka panjang.

Prima menyarankan penerapan kebijakan ekspor berbasis surplus, memperkuat cadangan beras pemerintah secara dinamis, serta menjaga transparansi data sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel.

Ia juga mendorong setiap program ekspor diikuti peningkatan penyerapan gabah petani sehingga cadangan pemerintah terus bertambah dan ekspor menjadi insentif bagi peningkatan produksi nasional.

Ia menambahkan ekspor beras ke Singapura sebaiknya juga menjadi pintu masuk kolaborasi teknologi, inovasi pertanian, dan penguatan logistik sehingga daya saing serta ketahanan pangan Indonesia semakin berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menawarkan ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura seiring stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,1 juta ton.

Mentan membahas peluang ekspor 10 ribu ton beras Indonesia ke Singapura sebagai langkah memperkuat kerja sama pangan kedua negara.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6).

Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor pangan, terutama beras, yang mencapai sekitar 3 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 4 juta ton pada 2024.

Namun, seiring meningkatnya produksi dalam negeri, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan menutup rapat keran impor beras sepanjang 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. (ANT/KN)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan valuasi saham-saham kecerdasan buatan (AI) dan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

IHSG dibuka menguat 10,36 poin atau 0,17 persen ke posisi 5.934. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,03 poin atau 0,01 persen ke posisi 589,28.

“Selama IHSG mampu bertahan di atas area 5.900-5.882, peluang melanjutkan technical rebound masih terbuka dengan target menguji 5.948-6.000, kemudian 6.100-6.220 apabila berhasil menembus batas atas channel. Sebaliknya, apabila kembali turun di bawah 5.900, IHSG berisiko Kembali menguji support di 5.839-5.805,” ujar Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata dalam kajiannya di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Dari mancanegara, sentimen pasar cenderung positif dipicu oleh kembalinya optimisme terhadap tema kecerdasan buatan (AI), setelah saham SK Hynix ditutup melonjak 13 persen di atas harga IPO dalam debutnya di bursa Nasdaq, Amerika Serikat (AS).

Investor mulai melakukan positioning menjelang dimulainya musim laporan keuangan kuartal II-2026, dengan konsensus memperkirakan laba emiten S&P 500 tumbuh sekitar 24 persen year on year (yoy), terutama ditopang oleh sektor teknologi dan AI.

Sementara itu, ketegangan geopolitik masih menjadi perhatian, setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS bersedia melanjutkan pembicaraan dengan Iran meskipun gencatan senjata yang disepakati pada Juni 2026 telah berakhir.

“Meredanya harga minyak membantu menenangkan kekhawatiran pasar terhadap risiko inflasi akibat konflik di kawasan Timur Tengah,” ujar Liza.

Di sisi lain, pelaku pasar menantikan rilis data inflasi AS bulan Juni 2026, yang akan menjadi petunjuk utama arah kebijakan moneter bank sentral AS The Fed.

Selain itu, Gubernur The Fed Kevin Warsh dijadwalkan akan memberikan kesaksian di hadapan House Committee on Financial Services, yang akan dicermati investor untuk memperoleh sinyal mengenai prospek suku bunga.

Dari dalam negeri, realisasi restitusi pajak mencapai Rp171,2 triliun pada semester I-2026, atau turun 31,5 persen (yoy), terutama akibat penurunan restitusi PPh Badan (minus 40 persen (yoy)) dan PPN Dalam Negeri (minus 29,7 persen (yoy)).

Sejumlah pengamat menilai perlambatan itu mengindikasikan adanya penundaan pencairan restitusi untuk menjaga arus kas pemerintah.

“Meskipun mendukung likuiditas fiskal dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi menekan likuiditas dunia usaha dan meningkatkan kewajiban pembayaran pemerintah pada periode berikutnya apabila pencairan terus tertunda,” ujar Liza.

Di sisi lain, pemerintah menaikkan outlook pembiayaan APBN 2026 menjadi Rp734,3 triliun dari target awal Rp689,1 triliun, dengan realisasi telah mencapai Rp452 triliun pada semester I-2026, atau 65,6 persen dari pagu awal.

Kementerian Keuangan menjelaskan tingginya realisasi itu merupakan strategi front loading untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar di awal tahun.

Seiring stabilnya pasar obligasi domestik dan masih tersedianya Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp255 triliun, Liza menyebut pemerintah memiliki ruang untuk mengurangi intensitas penerbitan utang pada semester II-2026.

Ke depan, pembiayaan tetap difokuskan pada instrumen rupiah (70-75 persen), sementara penerbitan global bond akan dilakukan secara oportunistis sesuai kondisi pasar.

Pada perdagangan Jumat (10/07) pekan kemarin, bursa Eropa bergerak variatif, diantaranya Euro Stoxx 50 melemah 0,23 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,24 persen, indeks DAX Jerman melemah 0,20 persen, serta indeks CAC 40 Prancis menguat 0,15 persen.

Sementara itu, bursa Wall Street di AS menguat pada Jumat (10/07), diantaranya indeks S&P 500 menguat 0,42 persen ke 7.575,39, indeks Nasdaq Composite menguat 0,29 persen ke 26.281,61, dan Dow Jones Industrial Average menguat 0,29 persen ke 52.637,01.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 1,47 persen ke 67.552,00, indeks Shanghai melemah 0,83 persen ke 3.963,11, indeks Hang Seng menguat 0,63 persen ke 24.328,00, dan indeks Strait Times melemah 0,19 persen ke 5458,78. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melaksanakan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berinisial FA usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain FA, Ditjenim juga melakukan pencekalan terhadap DR atau Don Ritto, tersangka korupsi lainnya dalam kasus yang sama dengan FA.

“Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (swasta),” kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Hendarsam menjelaskan tindakan pencegahan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026.

Pencegahan ke luar negeri terhadap FA dan DR tersebut berlaku selama 20 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Hendarsam menambahkan Imigrasi terus mendukung aparat penegakan hukum dalam setiap permohonan pencegahan.

“Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Hendarsam.

Pencegahan Imigrasi ini memperkecil kemungkinan kedua tersangka melarikan diri ke luar negeri.

Sebelumnya, pada Sabtu (11/7), Polri telah menetapkan FA dan DR sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)..

Penetapan tersangka dilakukan setelah Kortastipidlor Polri mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap periode 2018–2026 pada 6 Juli 2026.

Kemudian, pada 8 Juli 2026, Kortastipidkor Polri mulai menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Jakarta dan Sentul, Bogor.

Polri menjelaskan sejumlah penggeledahan tersebut terkait tiga kasus, yakni dugaan korupsi pasokan batu bara yang diumumkan dua hari sebelumnya, dugaan korupsi asuransi Asabri tahun 2020–2025, serta PT Krakatau Steel.

Febri Adriansyah, ketika masih menjabat Jampidsus, sempat menggelar konferensi pers pada 10 Juli 2026. Dia mengakui sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah digeledah Kortastipidkor Polri merupakan miliknya.

Pada Sabtu, 11 Juli 2026 dini hari, Kejagung mengumumkan Febri Adriansyah mundur dari jabatan Jampdisus, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri tersebut.

Kemudian pada sore hari di tanggal tersebut, Kortastipidkor Polri mengumumkan dua orang tersangka terkait tiga kasus. Salah satunya merupakan Febrie Adriansyah.

Kortastipidkor Polri juga menyampaikan keputusan melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kejagung. (ANT/KN)