JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami motif Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman (AUL) yang menyiapkan tunjangan hari raya (THR) untuk forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Terkait dengan dugaan uang yang dikumpulkan oleh Bupati Cilacap yang sedianya akan diberikan kepada forkopimda di wilayah Kabupaten Cilacap, tentu ini didalami motifnya, tujuannya, dan rencana pemberian uang itu untuk apa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Budi menjelaskan pendalaman dilakukan KPK karena nilai THR yang akan diberikan oleh Syamsul Auliya memiliki nilai yang fantastis.

“Apalagi nilainya fantastis untuk diberikan kepada tiap-tiap anggota forkominda. Ini nanti kami didalami tujuannya apa. Jangan sampai juga modus-modus pemberian THR ini untuk menutup, misalnya, kalau ada permasalahan di lingkungan pemda (pemerintah daerah) supaya di situ ada konflik kepentingan, kemudian tidak diungkap oleh aparat penegak hukum setempat,” katanya.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan operasi tangkap tangan kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.

OTT tersebut menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Pada 14 Maret 2026, KPK mengumumkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025-2026.

Syamsul Auliya menargetkan mendapatkan Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp515 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, serta sisanya untuk kepentingan pribadi. Namun, dia baru meraih Rp610 juta sebelum ditangkap KPK. (ANT/KN)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) siap melakukan kalibrasi instrumen intervensi rupiah dengan menyesuaikan respons terhadap tiga skenario dampak perang Timur Tengah yaitu jika harga minyak dunia tidak terlalu tinggi, menengah dan tinggi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan upaya tersebut juga diperkuat dengan menjaga cadangan devisa dan respons kebijakan suku bunga.

“Kami terus mengoptimalkan di moneter tiga instrumen intervensi dengan kecukupan cadangan devisa dan diperkuat dengan kebijakan suku bunga,” kata Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Sebagaimana diketahui, kebijakan stabilisasi nilai tukar dijalankan BI melalui triple intervention, yaitu intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), intervensi di pasar domestik melalui spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Perry menjelaskan bahwa kalibrasi ketiga instrumen akan bergantung pada seberapa jauh eskalasi perang Timur Tengah berlangsung dan dampaknya terhadap harga minyak, pertumbuhan ekonomi serta inflasi global, pergerakan dolar AS, aliran portofolio keluar dari emerging market, serta tingkat yield US Treasury.

Ia memastikan dalam dua hari terakhir atau selama Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Senin (16/3) dan Selasa (17/3), bank sentral telah melakukan perhitungan skenario untuk menilai kemungkinan durasi, intensitas, dan dampak perang terhadap berbagai indikator ekonomi.

Perry menyebutkan dampak utama pertama adalah pada harga minyak dunia dan rambatannya terhadap pertumbuhan ekonomi serta inflasi global, yang diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekonomi global dan mendorong inflasi lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diprakirakan akan lebih lambat menjadi 3,1 persen dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen.

Di sisi lain, tekanan inflasi global juga meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global.

Selain itu, BI juga menakar dampak perang terhadap pasar keuangan global. Perry menyampaikan bahwa aliran modal portofolio asing telah keluar dari negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.

Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga meningkat seiring penguatan dolar AS. Sementara tingginya imbal hasil (yield) US Treasury berdampak pada suku bunga dan yield obligasi pemerintah di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Seiring dengan perkembangan tersebut, BI dalam pengumuman RDG kali ini tidak menyinggung ruang pemangkasan BI-Rate seperti dalam RDG-RDG sebelumnya.

“Oleh karena itu, dampak perang Timur Tengah ini, itu kenapa kami dalam pernyataan tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga. Itu kami hilangkan dari pernyataan ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI-Rate selama ini untuk memperkuat intervensi dan kecukupan cadangan devisa dan menakarnya ke depan sesuai dinamika yang ada ke depan,” kata Perry.

Pada RDG Maret 2026, BI kembali mempertahankan BI-Rate pada level 4,75 persen. Begitu pula suku bunga deposit facility dan lending facility yang tetap masing-masing pada level 3,75 persen dan 5,50 persen.

BI menyampaikan keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

Langkah ini menandai dipertahankannya BI-Rate sejak Oktober 2025, setelah penurunan sebesar 150 bps sejak September 2024 atau 125 bps sepanjang tahun 2025. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendalami kasus kekerasan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang terjadi pada 12 Maret 2026.

Komnas HAM menyatakan telah melakukan pemantauan aktif dan membentuk tim khusus di bawah Subkomisi Penegakan HAM untuk menelusuri peristiwa tersebut.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menegaskan pihaknya mengecam keras aksi kekerasan yang menimpa Andrie Yunus.

“Komnas HAM mengutuk keras kekerasan yang terjadi terhadap saudara Andrie Yunus, sebagai sebuah kejahatan dan kekejaman yang tidak bisa ditolerir,” kata Saurlin dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Dalam proses penanganan, Komnas HAM juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk keluarga korban, KontraS, kepolisian, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dari hasil koordinasi tersebut, Komnas HAM memastikan korban telah mendapatkan perlindungan serta dukungan medis dari LPSK.

“Komnas HAM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti keluarga korban, pendamping (KontraS), kepolisian, serta LPSK untuk memastikan keadilan bagi korban,” kata Saurlin.

Selain itu, Komnas HAM juga melakukan asesmen terhadap status Andrie Yunus sebagai pembela hak asasi manusia. Hasilnya, lembaga tersebut resmi menetapkan Andrie sebagai Pembela HAM melalui surat keterangan yang diterbitkan pada 17 Maret 2026.

Komnas HAM juga mengeluarkan surat perlindungan yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya guna memastikan keamanan korban dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

“Komnas HAM telah mengeluarkan Surat Keterangan Pembela HAM atas nama Andrie Yunus serta surat perlindungan yang disampaikan kepada Kapolda Metro Jaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komnas HAM mendesak aparat kepolisian agar segera mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan.

“Komnas HAM mendesak aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara independen, cepat, transparan dan akuntabel,” tegas Saurlin.

Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi penting untuk mencegah terulangnya kekerasan terhadap pembela HAM serta menghindari praktik impunitas terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R