JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kecukupan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per penerima, sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.

“Beliau mengatakan apakah anggaran Rp15 ribu itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” kata Agustina usai menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut dia, arahan tersebut menjadi pedoman bagi BGN dalam menyempurnakan pelaksanaan program MBG.

“Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik, arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan perbaikan,” kata Agustina.

Saat ditanya mengenai isu pengurangan anggaran MBG, Agustina mengatakan besaran anggaran masih dalam proses penghitungan. “Itu kan nanti dulu, kan masih dihitung dulu berarti,” katanya.

Agustina juga tidak memastikan terkait adanya isu pengurangan anggaran untuk program MBG pascaevaluasi di masa libur sekolah. “Yang bilang siapa, tanya sama yang bikin berita,” katanya.

Sebelumnya, rincian anggaran per porsi MBG untuk tiap siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD sebesar Rp8.000, dan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA mencapai Rp10.000. Besaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku, di luar biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang di hitung dalam setiap porsi MBG. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah I Way Bungur, Lampung Timur, untuk memastikan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjangkau sekolah negeri dan swasta.

Kepala MTs Muhammadiyah I Way Bungur Ari Hidayat mengatakan kunjungan Wapres menunjukkan perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta yang memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami sampaikan kepada Bapak Wapres bahwasanya sekolah ini adalah sekolah swasta. Namun, sama-sama tujuan kita mencerdaskan anak bangsa,” kata Ari Hidayat dikutip dari siaran resmi BPMI Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (15/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan usai Wapres meninjau pembangunan jembatan di Way Bungur. Peninjauan ke sekolah swasta itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkualitas sesuai implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diterima 82 orang peserta didik. Menu yang disajikan meliputi lele goreng balado, tempe bacem, tumis buncis dan wortel, serta buah jeruk.

“Jadi sehat dan kenyang,” kata Naufal Affani, siswa kelas VIII, saat ditanya mengenai manfaat Program MBG yang diterimanya.

Selain meninjau pelaksanaan MBG, Wapres mengecek kondisi ruang belajar siswa kelas VII hingga IX. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menaruh perhatian pada sejumlah ruang kelas yang masih memerlukan perbaikan, termasuk keterbatasan sarana pembelajaran seperti interactive flat panel (IFP) dan papan tulis.

Menurut Ari Hidayat, Wapres menginstruksikan jajarannya segera mendata kebutuhan sekolah agar dapat diusulkan memperoleh bantuan.

“Beliau mengarahkan tim beliau segera dicatat untuk bantuan. Itu segera dicatat, semua segera diusulkan, seperti itu,” katanya.

Wapres juga memberikan apresiasi terhadap menu MBG yang disediakan sekaligus menekankan pentingnya penyempurnaan prosedur operasional standar (SOP) mulai dari penyiapan hingga pendistribusian makanan agar layanan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan tepat waktu.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, Kepala SPPG Way Bungur Galih, Plt. Sekretaris Sekretariat Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Aditya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah ditelah ditetapkan dan tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi.

Ia menyebut keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada dasarnya telah diambil. Saat ini pemerintah hanya menyelesaikan tahapan administrasi sebelum proses tersebut dapat direalisasikan.

“Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenarnya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear, udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Purbaya menyampaikan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada dirinya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan penyelesaian KCIC tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan lain melalui berbagai instrumen yang dimiliki.

“KCIC-nya kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi nggak harus APBN kepakai, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC,” terangnya.

Meski demikian, Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung.
Ia juga membantah adanya kemungkinan KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

“Siapa bilang (KCIC jadi BLU), nggak ada. Pokoknya dikasih ke saya, saya beresin sudah,” pungkasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat 23 poin atau 0,13 persen menjadi Rp18.068 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.091 per dolar AS.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi menurunnya ekspektasi The Fed untuk menaikkan suku bunga.

“Rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS, didukung oleh data inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan memicu menurunnya ekspektasi pada The Fed untuk menaikkan suku bunga,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Mengutip Anadolu, inflasi konsumen tahunan AS melambat menjadi 3,5 persen pada Juni 2026 yang di bawah ekspektasi pasar karena penurunan tajam harga energi mendorong penurunan bulanan terbesar sejak April 2020. Tingkat inflasi tahunan melambat dari 4,2 persen pada Mei 2026.

Indeks Harga Konsumen turun 0,4 persen pada Juni dari bulan sebelumnya pasca naik 0,5 persen pada Mei. Adapun inflasi inti, tak berubah secara bulanan dan melambat jadi 2,6 persen per tahun dari 2,9 persen pada Mei.

Karena rilis data inflasi tersebut, proyeksi baru menunjukkan sembilan pejabat Fed memperkirakan setidaknya satu kenaikan suku bunga seperempat poin tahun ini, sementara sembilan lainnya memperkirakan tidak ada perubahan atau penurunan suku bunga.

Penguatan rupiah juga masih didukung keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB dengan prospek stabil.

“Penguatan terbatasi oleh memanasnya geopolitik di Timteng (Timur Tengah) dan naiknya harga minyak dunia,” ujar dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat di level Rp18.064 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.099 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung memastikan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berada di wilayah Indonesia dan siap menjalani proses hukum yang sedang berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penyidikan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini ditangani Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan keberadaan Febrie terus dipantau penyidik. Ia juga memastikan yang bersangkutan telah dikenai pencegahan ke luar negeri sehingga sewaktu-waktu dapat diperiksa.

“Beliau ada. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas, dan kan sudah dicekal juga,” kata Anang dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Anang menjelaskan, permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri sebelumnya diajukan oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan masa berlakunya masih dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Namun, ia enggan mengungkap lokasi pasti keberadaan Febrie dan hanya menegaskan bahwa mantan Jampidsus tersebut masih berada di Indonesia.

Perkara yang menyeret Febrie sebelumnya ditangani Polri sebelum akhirnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dalam kasus tersebut, Febrie bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka terkait tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU.

Sebagai tindak lanjut, Kejagung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yakni Sprindik Nomor 43 untuk perkara dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel, Sprindik Nomor 44 terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN yang dikaitkan dengan peristiwa blackout, serta Sprindik Nomor 45 mengenai dugaan korupsi di PT Asabri.

Anang menegaskan, sejak sprindik tersebut diterbitkan, seluruh tindakan penyidikan resmi berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.

“Dengan diterbitkannya sprindik tersebut, seluruh tindakan yang bersifat pro justisia dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Untuk memperkuat proses penyidikan, Kejagung juga membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Mayoritas anggota tim merupakan mantan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita bentuk tim khusus, ini terdiri dari sembilan orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini berasal dari mantan alumni KPK, jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK,” tutup Anang.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R