Beranda blog Halaman 129

Perhatikan Akses Pemasaran Hasil Panen Petani

BERAU – Meningkatnya produksi pertanian, khususnya di sektor hortikultura, belum sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi petani di Kabupaten Berau. Pasalnya, kendala utama masih terletak pada sulitnya akses pemasaran hasil panen.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman. Ia menilai pemerintah daerah harus hadir memastikan hasil pertanian masyarakat memiliki pasar yang jelas. Keberadaan pasar juga menjadi kunci utama agar petani tetap termotivasi meningkatkan produksi.

“Produksi yang meningkat tidak akan berarti banyak kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan pasar sebagai sumber pemasukan,” ujarnya.

Sakirman juga menilai, berbagai program peningkatan ketahanan pangan yang digencarkan pemerintah pusat, daerah, maupun swasta sudah berjalan baik.

“Tapi tanpa dukungan sistem distribusi dan penyerapan hasil panen yang memadai, manfaatnya belum maksimal dirasakan petani,” katanya.

Ia menambahkan, bentuk dukungan pemerintah tidak hanya berupa bantuan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), tetapi juga perlu alokasi anggaran khusus untuk menjaga stabilitas harga hasil panen.

“Pemerintah daerah harus siap menampung hasil pertanian agar lebih terakomodir. Sehingga, petani memiliki kepastian bahwa hasil kerja keras mereka tidak terbuang percuma,” pungkasnya. (adv)

Soroti Biaya Produksi Listrik

BERAU – Upaya menekan tingginya biaya produksi listrik di Kabupaten Berau terus menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk melobi PLN dan PT Berau Coal, untuk mencari titik temu yang dapat meringankan beban masyarakat.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah berhentinya subsidi batu bara sejak beberapa tahun terakhir, yang berdampak langsung pada kenaikan ongkos produksi listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola oleh konsorsium PT Indo Pusaka Berau (IPB).

“Kami sudah berusaha maksimal. Sudah melakukan lobi ke PLN agar harga beli listrik bisa dinaikkan, dan ke PT Berau Coal agar harga batu bara bisa diturunkan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, harga jual batu bara saat ini berada di kisaran 28 dolar per meter kubik, namun pihaknya berharap ada penyesuaian mengingat masih terdapat biaya tambahan untuk pengangkutan.

Lebih lanjut, Sumadi menyoroti ketimpangan antara biaya produksi listrik dan harga beli PLN. “Ongkos produksi listrik di IPB sekitar Rp1.800 per kWh, sedangkan PLN masih membeli di bawah harga tersebut, yakni sekitar Rp1.200 per kWh,” jelasnya.

Sumadi menilai perlunya koordinasi lebih intens antara PLN, PT Berau Coal, pemerintah daerah, serta pihak konsorsium IPB agar tercapai kesepakatan harga yang seimbang dan menguntungkan semua pihak.

“Apalagi sekitar 48 persen saham IPB dimiliki daerah, jadi kestabilan harga listrik ini juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Ia juga meminta semua pihak, termasuk PT Yasin yang tergabung dalam konsorsium IPB, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.

“Kita dorong PLN menaikkan harga beli listrik dan Berau Coal menurunkan harga batu bara. Ini penting agar kepentingan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (adv)

Kemensos Uji Coba WFH ASN, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

0

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan simulasi kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home(WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/3/2026), mengatakan bahwa langkah simulasi tersebut diambil sebagai respons atas arahan Presiden terkait penyesuaian sistem kerja fleksibel.

“Kami sedang melakukan simulasi tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PANRB sesuai arahan Bapak Presiden. Kita akan menyesuaikan, tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi di bawah koordinasi Pak Sekjen,” kata dia.

Dalam skema simulasi yang tengah dirancang, ia menjelaskan bahwa pihak kementerian mencoba menerapkan pola WFH pada hari tertentu, seperti pada hari Jumat.

Hal ini dimaksudkan untuk melihat efektivitas pembagian tugas antara pegawai yang bekerja di kantor (Work From Office/WFO) dan yang bekerja secara jarak jauh.

Mensos menekankan bahwa prioritas utama dalam masa simulasi ini adalah tetap terjaganya kualitas layanan publik.

Pihaknya menjamin bahwa penerapan sistem kerja fleksibel tidak akan mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan akses bantuan sosial.

“Prioritas kami adalah yang penting layanannya tidak terganggu. Jadi layanan untuk masyarakat tidak terganggu tetapi kita juga bisa berbagi untuk WFO dan WFH-nya,” cetusnya.

Selain membahas sistem kerja pegawai, Mensos juga memberikan penjelasan mengenai kebijakan operasional program Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa operasional sekolah tersebut tetap berjalan normal secara luring dan tidak terdampak oleh penyesuaian sistem kerja WFH.

Keputusan untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka diambil karena mempertimbangkan kondisi siswa di Sekolah Rakyat yang tinggal di asrama.

Para siswa dijadwalkan kembali melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah mulai Senin (29/3) setelah masa libur Lebaran Idul Fitri berakhir.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini Kemensos belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem pembelajaran campuran atau hybrid pada program pendidikan khusus untuk anak dari keluarga miskin Desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sampai sekarang anak-anak ini kan kebetulan berasrama, jadi ya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada rencana untuk hybridya untuk Sekolah Rakyat belum ada,” cetusnya.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.

Sejumlah negara lain telah mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas ketidakpastian global.
Thailand misalnya, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, membatasi penggunaan lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26-27 derajat Celsius.

Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik, sementara Pakistan menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah. (ANT/KN)

KPK Periksa Yaqut Usai Status Pengalihan Penahanan

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) setelah mantan Menteri Agama tersebut mendapatkan pengalihan penahanan.

Pengalihan penahanan tersebut berupa dari rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah, kemudian kembali menjadi tahanan rutan KPK.

“Pemeriksaan ini sebagai langkah cepat yang progresif dari penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut Budi mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan KPK untuk melengkapi berkas penyidikan kasus kuota haji.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi terkait kuota haji untuk Indonesia tahun 2023-2024.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.
Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.
Namun, Yaqut mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri hanya untuk Yaqut dan Gus Alex, sementara Fuad tidak diperpanjang.

Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan telah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji. Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.

Selanjutnya pada 11 Maret 2026, Majelis Hakim PN Jaksel menolak permohonan praperadilan Yaqut.

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kemudian pada 17 Maret 2026, KPK menahan Gus Alex di Rutan Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Adapun saat berjalan ke mobil tahanan, dia menyatakan tidak ada perintah maupun aliran uang kasus kuota haji kepada Yaqut.

Pada tanggal yang sama, keluarga Yaqut memohon kepada KPK agar mantan Menag tersebut menjadi tahanan rumah. KPK kemudian mengabulkan permohonan itu, dan Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026.

Pada 23 Maret 2026, KPK mengumumkan sedang memproses pengalihan penahanan Yaqut dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan kembali. Pada 24 Maret 2026, Yaqut resmi menjadi tahanan Rutan KPK. (ANT/KN)

InJourney Airports Siapkan Extra Flight, Layani Penumpang Arus Balik Lebaran

0

JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) bersama maskapai menyiapkan penerbangan tambahan (extra flight) menyusul lalu lintas penerbangan pada periode arus balik angkutan Lebaran 2026 terus meningkat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan khususnya maskapai penerbangan, terus melakukan optimalisasi slot time di bandara, salah satunya melalui pengoperasian penerbangan tambahan oleh maskapai.

“Ini sejalan dengan tumbuhnya permintaan perjalanan udara pada arus balik,” kata Pahlevi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dia menyebutkan pada arus balik 22 Maret 2026, jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara yang dikelola InJourney Airports tercatat 468.604 penumpang dengan 3.265 penerbangan.
Angka tersebut kemudian meningkat sekitar 14,4 persen pada 23 Maret 2026 yang mencapai 536.109 penumpang dengan 3.636 penerbangan.

Kemudian pada 24 Maret 2026, jumlah penumpang mencapai 583.815 penumpang atau naik 8,9 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Ia mengatakan seluruh bandara telah mengantisipasi peningkatan trafik arus balik dengan melakukan optimalisasi seluruh sumber daya bandara, termasuk pada slot time penerbangan atau ketersediaan waktu di bandara untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, dengan memperhatikan kapasitas Bandara pada peak hour.

“Sebagai pengelola bandara, InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time di bandara untuk extra flight yang dioperasikan maskapai. Sejalan dengan ini, seluruh bandara siaga 24 jam menyesuaikan kebutuhan maskapai,” ujarnya.

Pahlevi menuturkan langkah itu juga merupakan bagian dari komitmen InJourney Airports dalam memperkuat konektivitas dan aksesibilitas transportasi udara di Indonesia.

“Adapun pada angkutan Lebaran periode 13-21 Maret 2026, tercatat sekitar 2.400 extra flight telah dioperasikan di berbagai rute penerbangan,” ujarnya.

Sementara itu, pada periode arus balik khusus 22 Maret 2026 telah dioperasikan 124 extra flight, lalu pada 23 Maret 2026 dioperasikan 211 extra flight. dan pada 24 Maret 2026 mencapai 284 extra flight.

“Adapun pada 25 Maret 2026 direncanakan ada sebanyak 119 extra flight,” jelasnya.

Dia mengatakan penerbangan tambahan itu di luar penerbangan berjadwal reguler. Jumlah tersebut masih berpotensi terus bertambah hingga periode angkutan Lebaran berakhir pada 30 Maret 2026.

InJourney Airports bersama seluruh pemangku kepentingan, kata Pahlevi, akan terus memantau perkembangan trafik serta memastikan kelancaran dalam memberikan pelayanan di bandar udara.

Ia menegaskan fokus utama InJourney Airports pada arus balik juga ada pada penanganan bagasi penumpang pesawat, aksesibilitas dari dan menuju bandara, serta ketersediaan transportasi publik di bandara.

Pihaknya telah melakukan berbagai peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran dan kecepatan dalam penanganan bagasi penumpang pesawat, ketersediaan transportasi publik, hingga aksesibilitas dari dan menuju bandara.

“Sepanjang angkutan Lebaran ini, bandara-bandara InJourney Airports diproyeksikan melayani sekitar sembilan juta penumpang pesawat,” kata Pahlevi. (ANT/KN)

Sekda Jabar Tegaskan WFA Bukan Libur, Kinerja ASN Tetap Diawasi Ketat

0

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar bahwa kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) pada 25–27 Maret 2026 bukan merupakan libur tambahan.

Meski aparatur sipil negara (ASN) diberikan fleksibilitas lokasi kerja untuk mengurai kepadatan arus balik pascaperiode mudik Lebaran 2026, Herman menegaskan akuntabilitas dan target kinerja individu tetap menjadi harga mati yang akan diawasi ketat.

“Bekerja dari mana pun, dari rumah, kapan pun yang jelas output, outcome, serta benefit impact harus jelas. Jadi, bukan libur, tapi bekerja dari berbagai tempat,” kata Herman dikonfirmasi di Bandung, Rabu (25/3/2026).

Kebijakan WFA ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB yang di Jabar ditegaskan melalui Surat Edaran Sekdaprov Jabar mengenai penyesuaian sistem kerja pascalibur nasional Idul Fitri 1447 Hijriah.

Namun, Herman menegaskan dirinya tetap berkantor di Gedung Sate, Bandung, untuk melakukan pengawasan langsung terhadap situasi kerja pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran ini.

Namun, fleksibilitas ini tidak berlaku bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Instansi, seperti Kantor Samsat di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tetap diwajibkan beroperasi normal 100 persen secara luring (work from office).

“Khusus bagi perangkat daerah dan unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, misalnya Kantor Samsat, masuk dan memberikan layanan kepada masyarakat, yang lainnya menyesuaikan,” ujarnya.

Guna memastikan produktivitas tidak kendor, Pemprov Jabar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan audit kinerja secara berkala selama masa transisi arus balik Lebaran ini.

Herman mengingatkan bahwa tiga fungsi utama pemerintahan, yakni pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan tidak boleh terhenti.

“Sekali lagi, ini bukan hari libur. Ini hari kerja, jadi harus akuntabel. Jangan lupa, semua target kerja individu harus tercapai dan nanti dipertanggungjawabkan. Kami akan cek, ricek, dan kroscek bersama BKD,” katanya. (ANT/KN)

ASDP Operasikan Pelabuhan 24 Jam di Indonesia Timur Selama Angkutan Lebaran

0

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan pelabuhan di wilayah timur Indonesia beroperasi 24 jam selama angkutan Lebaran guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarpulau tetap berjalan optimal.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo, menegaskan peningkatan pergerakan penumpang dan kendaraan di wilayah timur Indonesia direspons dengan kesiapan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan lapangan terutama saat angkutan Lebaran 1447 Hijriah baik arus mudik dan balik.

“Wilayah timur memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas nasional, terutama saat mudik Lebaran. Kami memastikan tidak hanya kapasitas yang memadai, tetapi juga layanan yang responsif dan selaras dengan dinamika di lapangan,” kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dia menyampaikan sejumlah kesiapan layanan yang dilakukan mencakup penguatan operasional, peningkatan layanan, hingga koordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan.

Lebih dari itu, berbagai upaya peningkatan layanan yang dilakukan ASDP di wilayah cabang timur telah memberikan dampak nyata. Salah satu layanan yang diberikan melalui penerapan operasional pelabuhan 24 jam selama periode angkutan Lebaran.

“Ini terbukti mampu meningkatkan kelancaran arus penumpang dan kendaraan, meminimalisir antrean, serta memberikan fleksibilitas waktu perjalanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya kebijakan itu juga berkontribusi pada terjaganya distribusi logistik dan aktivitas ekonomi antarwilayah yang tetap berjalan optimal selama masa libur panjang.
Penerapan pola operasional 24 jam dilakukan di sejumlah lintasan strategis. Di lintasan Hunimua–Waipirit, layanan penuh diberlakukan pada 17–18 Maret serta saat arus balik pada 28–29 Maret 2026.

“Langkah ini menjadi kunci dalam menjaga arus penyeberangan tetap tertib, lancar, dan terkendali di tengah lonjakan mobilitas,” kata Heru.

Ia menyebutkan data ASDP Cabang Ambon yang menunjukkan sejak H-10 hingga H+2 Lebaran, lebih dari 102 ribu penumpang dan sekitar 25 ribu unit kendaraan telah terlayani di lintasan tersebut, dengan dukungan operasional KMP Terubuk dan KMP Rokatenda.

Angka itu mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi indikator keberhasilan optimalisasi layanan yang berdampak langsung pada kelancaran mobilitas masyarakat.

Optimalisasi serupa juga dilakukan di lintasan Tampo–Torobulu. Dengan dukungan KMP Nuku, KMP Teluk Cendrawasih II, dan KMP Pulau Rubiah, layanan 24 jam diberlakukan untuk mengakomodasi sekitar 2.987 penumpang pejalan kaki dan 8.075 kendaraan sejak H-7 hingga H+2.

Untuk menjaga kelancaran, dilakukan pula pengalihan operasional KMP Bahteramas II dari lintasan perintis Kamaru–Wanci ke lintasan komersial Labuan–Amolengo.
Melalui berbagai langkah tersebut, ASDP menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan layanan penyeberangan di wilayah timur.

Ia menambahkan operasional 24 jam tidak hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga representasi kehadiran negara dalam memastikan konektivitas tetap terjaga, memperkuat integrasi wilayah, serta menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih pasti, aman, dan manusiawi bagi seluruh pengguna jasa.

General Manager ASDP Cabang Baubau Sullivan Ramadhana Miraza menjelaskan langkah itu merupakan bagian dari strategi antisipatif menghadapi arus balik.

“Kami memproyeksikan lonjakan signifikan pada arus balik. Oleh karena itu, KMP Bahteramas II tetap dioperasikan di lintasan Labuan–Amolengo hingga H+5 sebelum kembali ke lintasan awal,” kata Sullivan.

Selain itu, pada lintasan Bastiong–Rum di Ternate, frekuensi layanan ditingkatkan dari tiga menjadi empat trip per hari sebagai langkah responsif dalam mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Selanjutnya, pada lintasan Bastiong–Sofifi, penambahan frekuensi layanan juga dilakukan hingga sebanyak 60 persen dibandingkan periode sebelumnya, dengan total mobilisasi selama periode mudik sebanyak 1.747 penumpang pejalan kaki dan sekitar 823 unit kendaraan. (ANT/KN)

Kabais Serahkan Jabatan Usai Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

0

JAKARTA – Markas Besar TNI mengatakan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) yang dijabat Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan, imbas pengusutan kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus.

“Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).

Aulia pun sempat ditanya lebih rinci tentang maksud dari penyerahan jabatan tersebut. Awak media yang hadir sempat memastikan apakan Kabais diganti oleh pejabat lain.
Namun demikian, Aulia tidak menjelaskan seluruh hal tersebut dengan rinci.

Untuk diketahui, empat orang anggota Bais yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES ditetapkan sebagai terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Hingga saat ini, keempat terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan tim penyelidik internal TNI. (ANT/KN)

Perlu Keseimbangan antara Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di tengah upaya daerah menghadapi tekanan fiskal.

Ia menilai, tantangan keuangan yang dihadapi Kabupaten Berau justru harus menjadi pemicu bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berinovasi tanpa meninggalkan prinsip keberlanjutan.

Menurutnya, rencana pemotongan anggaran hingga Rp1,9 triliun pada tahun mendatang merupakan sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi lokal.

Namun, ia mengingatkan agar langkah itu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian hutan dan ekosistem yang menjadi ciri khas Berau.

“Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Hutan Sanggam bukan sekadar sumber daya, tetapi juga identitas dan penyangga kehidupan masyarakat Berau,” ungkapnya.

Elita menilai, BUMD memiliki posisi strategis untuk mengembangkan sektor-sektor potensial seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak.

“Sehingga kami mendorong agar inovasi ekonomi dilakukan dengan hati-hati serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pembangunan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini perlu sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BUMD untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Sehingga Berau bisa tetap tumbuh sebagai daerah hijau,” pungkasnya. (adv)

Program Pengentasan Kemiskinan Perlu Dievaluasi

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti meningkatnya angka pengangguran terbuka di daerah sebagai persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia menilai, kondisi ini dapat berdampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat jika tidak segera diantisipasi dengan langkah nyata.

Selain itu, Sutami juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.

Pasalnya, kata dia, tanpa evaluasi yang terukur, program tidak akan mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

“Evaluasi yang menyeluruh, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah mampu merancang strategi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan sosial dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

“Keberhasilan pembangunan itu diukur dari seberapa jauh masyarakat bisa merasakan manfaat nyata, terutama dalam ketersediaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan,” pungkasnya. (adv)