JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jeda penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah, menjadi momen yang tepat untuk mendesain ulang model pemilu dan pilkada sesuai struktur pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

“Putusan MK ini secara substansi menegaskan struktur politik kita terdiri atas dua entitas, yaitu politik nasional dan politik daerah yang pengelolaannya perlu penyesuaian,” kata Zulfikar dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

Ia juga mengatakan pihaknya menghormati keputusan MK dan akan menyusun kebijakan selaras dengan keputusan tersebut.

“Kami menghormati putusan MK tersebut. MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagai pembentuk UU, kami siap menyelaraskan dengan putusan MK tersebut,” ujarnya.

Zulfikar menyebut putusan MK ini menegaskan posisi pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu, dan terbuka lebar peluang untuk memasukkan aturan pilkada terkodifikasi ke dalam UU Pemilu sesuai kebijakan dalam RPJPN 2025-2045.

Dia juga mengatakan putusan MK ini secara teknis akan memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengefektifkan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan.

Hadirnya putusan MK ini, kata Zulfikar, mengokohkan kedudukan penyelenggara pemilu sebagai institusi yang tetap, sehingga menepis pikiran menjadikan penyelenggara pemilu lembaga ad hoc

“Terakhir, putusan MK ini memperkuat prinsip bahwa kita merupakan negara kesatuan yang didesentralisasikan. Harapannya, bisa memunculkan budaya politik baru yang memperkuat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

Secara lebih perinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”. (ANT/KN)

JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sepakat untuk memaksimalkan kekuatan domestik hingga peran kedua negara di ASEAN dalam menghadapi isu tarif, termasuk tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat.

PM Anwar mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan investasi masing-masing negara sebagai langkah bersama menghadapi tantangan global.

“Dalam menghadapi isu-isu tarif dan isu-isu ketegangan hubungan antarbangsa, kekuatan kita adalah kekuatan domestik, kekuatan bilateral, dan kekuatan ASEAN. Dan ini kita harus bina dengan semangat yang ada di kalangan pimpinan,” kata PM Anwar saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

PM Anwar mengatakan bahwa pihaknya senantiasa selalu berkomunikasi dengan Presiden Prabowo guna menyamakan pandangan dalam menghadapi berbagai isu internasional.

Kedua negara juga terus menjalin hubungan di tengah upaya negosiasi tarif resiprokal kepada Pemerintah AS.

“Seperti mana juga perundingan tarif, walaupun ada kepentingan bilateral, tapi kita senantiasa ada hubungan supaya kita dapat mencapai maksimal yang mungkin dalam menghadapi isu-isu ini,” kata PM Anwar.

Adapun kunjungan PM Anwar ke Istana Merdeka, pada Jumat (27/6/2025), meskipun bukan merupakan kunjungan resmi, namun termasuk sebagai kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia pada akhir Januari 2025, kemudian menghadiri KTT ASEAN ke-46, KTT ASEAN-GCC (Dewan Kerja Sama Teluk) ke-2, dan KTT ASEAN-GCC-China di Kuala Lumpur.

Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Malaysia di tingkat global dan ke-2 di peringkat Asia Tenggara pada 2024.
Sementara itu, nilai perdagangan bilateral kedua negara bertetangga ini pada 2024 mencapai 25,5 miliar dolar AS, meningkat 4,5 persen dari 2023 sebesar 24,39 miliar dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan.

“Kami menghormati putusan MK dan akan pelajari secara detail putusan MK tersebut,” kata Afifuddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/6/2025).

Afifuddin menilai putusan MK tersebut akan meringankan tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan.

Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

Secara lebih perinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

Pada diktum lainnya, MK menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.”

Kemudian, MK juga menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

“Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden.”

Dengan amar putusan tersebut, MK memerintahkan bahwa pemilu daerah diselenggarakan setelah pemilu nasional. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa peresmian sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi menyerap lebih dari 9.500 tenaga kerja nasional.

Peresmian yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara hybrid pada hari Kamis (26/6/2025) itu juga meliputi peletakan batu pertama lima pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

“Proyek-proyek yang diresmikan hari ini mencakup total kapasitas 379,7 megawatt dengan nilai investasi sekitar Rp25 triliun yang dapat mendorong pertumbuhan industri lokal, serta menyerap lebih dari 9.500 tenaga kerja secara nasional,” kata Seskab Teddy dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Peresmian dan pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan itu dipusatkan di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam sambutannya pada peresmian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.

“Kedaulatan energi merupakan bagian dari kedaulatan bangsa,” kata Presiden.

Presiden juga turut meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel per hari di Proyek Banyu Urip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Dengan penambahan 30.000 barel per hari, kata Teddy, blok tersebut memiliki total produksi migas mencapai 180.000 barel per hari, atau 25 persen dari total lifting nasional.

Nilai investasi proyek Blok Cepu sendiri tercatat mencapai 4 miliar dolar AS dan telah menyumbang lebih dari 35 miliar dolar AS terhadap pendapatan negara, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Cepu dan Jawa Timur.

“Blok Cepu juga telah memperkerjakan 99 persen karyawan dalam negeri,” tulis Teddy dalam keterangannya.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya transisi menuju swasembada energi berbasis sumber daya nasional yang bersih dan efisien.

Kepala Negara optimistis energi surya akan menjadi kunci untuk membangun kemandirian energi di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk daerah-daerah terpencil. (ANT/KN)

DENPASAR – Dokter Forensik Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) mengungkap hasil autopsi terhadap jenazah warga negara Brasil JDSP (27) atau Juliana yang terjatuh ketika mendaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (21/6/2025).

Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bali Mandara Ida Bagus Putu Alit di Denpasar, Jumat mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh Juliana, ditemukan luka-luka di seluruh tubuh korban dengan dominasi luka lecet geser yang menandakan korban terkena benda-benda tumpul saat terjatuh di Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani, NTB.

Dia pun mengungkapkan penyebab kematian Juliana yakni karena benturan benda tumpul. “Penyebab kematian karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan,” katanya.

Dia menjelaskan selain ditemukan luka kekerasan tumpul, forensik juga menemukan patah tulang di bagian dada, tulang belakang, punggung dan tulang paha. Luka paling parah di bagian belakang atau punggung.

“Dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan organ dalam dan pendarahan,” ungkapnya.

Dokter Alit mengungkapkan luka di kepala korban disebut belum menimbulkan herniasi pada otak, kemudian luka di bagian dada dan perut mengalami pendarahan cukup banyak dan tidak ada organ yang mengkerut. Pendarahan paling banyak terjadi di rongga dada korban.

Atas dasar pemeriksaan medis tersebut, Dokter Alit menyimpulkan korban meninggal dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka yang terjadi.

“Kami tidak menemukan bukti-bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi,” katanya.

Alit mengungkap pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi.

Terkait dugaan korban meninggal karena hipotermia, Dokter Alit mengungkapkan pihaknya tidak dapat memastikan karena kondisi jenazah saat diautopsi sudah dimanipulasi dengan dimasukkan dalam freezer.

“Penyebab kematian karena kekerasan tumpul yang menyebabkan patah tulang dan kerusakan organ dalam. Untuk sementara begitu karena harus menunggu hasil pemeriksaan toksikologi,” pungkas Alit.

Dokter Alit mengungkap pemeriksaan luar jenazah Juliana dilakukan pada Kamis (26/5/2015) sekitar pukul 22.05 Wita. Setelah selesai melakukan pemeriksaan luar, kemudian dilanjutkan autopsi. (ANT/KN)