SAMARINDA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) tepat berumur 78 tahun pada 5 Oktober 2023 lalu. Momentum tersebut diharapkan  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Harun Al Rasyid, menjadikan TNI lebih humanis dekat dengan rakyat.

“TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. TNI bertugas untuk menjaga dan melindungi  rakyat, keutuhan dan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, TNI harus manunggal dengan rakyat, kuat mental, fisik dan alutustanya,” katanya, Jumat (14/10/2023).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan pentingnya hubungan erat antara TNI dan rakyat. Menurutnya TNI merupakan penjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Ia menambahkan, TNI akan semakin kokoh dalam menjaga keberlangsungan bangsa dan negara. Ia merasa bangga bahwa TNI lahir dari rakyat dan lingkungannya untuk melindungi kepentingan rakyat.

“TNI merupakan penjaga terakhir keutuhan negara kita, dan mereka telah memberikan pengabdian luar biasa selama 78 tahun ini,” tegasnya.

Momen peringatan HUT TNI ini menjadi kesempatan bagi politisi PKS ini untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan negara. “Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa TNI dalam menjaga persatuan dan keselamatan kita,” tegas Harun.

Harun berharap TNI terus berupaya melindungi rakyatnya, serta merayakan keberhasilan mereka dalam menjaga NKRI selama 78 tahun ini. “Dirgahayu TNI ke-78, terus maju dan berjaya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/KN)

SAMARINDA – DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim bersurat secara resmi ke Kemendagri untuk meminta jawaban resmi perihal masalah tanah Loa Bakung  yang hampir sudah 30 tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang digelar di gedung DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.

“Solusinya seperti apa, harus bagaimana, nanti tergantung jawaban resminya. Pahit pun juga harus disampaikan begitu juga manis pun harus disampaikan. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan,” kata Sapto.

Sapto juga mengatakan bahwa DPRD Kaltim akan membawa tiga perwakilan warga Loa Bakung untuk berkonsultasi secara langsung ke Kemendagri. Ia menambahkan bahwa masalah akomodasi dan transportasi akan dibantu oleh anggota DPRD Kaltim.

“HGB ini kan sebenarnya bisa diperpanjang, hanya saja yang diminta diubah menjadi SHM. Memang di awal perjanjian secara aturan kronologis bahwa itu adalah Hak Pengelolaan Lahan, artinya dikelola lahannya tapi bukan untuk dimiliki. Dan itu bukan untuk PNS, tapi nggak tau ya apakah seluruh warga loa bakung itu 100 persen PNS atau sudah beralih kepada pihak yang lain,” ujar Sapto.

Sementara itu, Ketua Forum Perempuan Peduli Perumahan Korpri Loa Bakung (FPPPKLB) Neneng Herawati menolak untuk membayar perpanjangan HGB yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2023. Ia menganggap hal itu sangat merugikan warga yang sudah 30 tahun tinggal di sana.

“Karena dalam pasal itu ada pembiayaan perpanjangan HGB 0,5 persen dikali dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berjalan. Masyarakat sangat dirugikan, kami sudah 30 tahun di situ. Masa kita harus perpanjang-perpanjang terus. Itu sama dengan kami menyewa, padahal kita membeli,” kata Neneng.

Neneng juga masih berharap dengan solusi hibah yang diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2022. Ia berpendapat bahwa hibah itu bisa diberikan dengan cara untuk tujuan kemanusiaan, sosial, dan lain-lain.

“Untuk jadwal keberangkatan ke Kemendagri akan menyusul dari DPRD Kaltim,” tutup Neneng.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, M. Udin menyinggung sejumlah program Isran-Hadi  yang belum tuntas pasca berakhirnya masa jabatan duet tersebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Menurutnya pekerjaan rumah alias PR  tersebut kini ada di tangan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.

“Perlu menjadi koreksi. Beliau (Isran) juga menyadari bahwa banyak masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan selama lima tahun jabatan,” tegasnya kepada awak media.

Udin menyebut persoalan infrastruktur jalan masih menjadi sorotan yang harus segera dientaskan Pj Gubernur. Menurutnya masih banyak ruas jalan di Kaltim yang belum dalam kondisi mantap. Semisal jalan ke utara Kaltim yakni Jalan ke Samarinda-Kutai Barat, Samarinda-Bontang, Berau-Tanjung Redeb, Samarinda-Tenggarong-Kota Bangun, dan Tenggarong-Kota Bangun.

“Penyebabnya tentu tambang ilegal, karena setiap koridoran melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita termasuk aparat,” tegasnya.

Politisi Golkar ini lebih lanjut mengatakan, tugas infrastruktur jalan ini kini menjadi tanggung jawab Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim. Ia meminta Pj Gubernur melakukan evaluasi terhadap dinas teknis terkait jalan.

“Kita berharap bahwa Pj Gubernur bisa membenahi, mengevaluasi berkaitan dengan kinerja seluruh OPD yang berkaitan dengan jalan-jalan dan yang lainnya,” ucapnya.

Tak hanya soal jalan, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan mutu pendidikan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi Pj Gubernur Kaltim. Program pelatihan, bimbingan, dan pembinaan harus terus digalakkan untuk meningkatkan raihan yang telah dicapai Isran-Hadi.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Annggota DPRD Kaltim Fraksi PKB, Sutomo Jabir, mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)di Provinsi Kalimantan Timur agar tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan.

Hal demikian mengingat terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada APBD Kaltim dari Rp17,1 Triliun pada tahun 2023 menjadi Rp20, 67 Triliun pada tahun 2024. Otomotis alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari postus APBD juga mengalami kenaikan. Menurutnya besarnya anggaran tersebut benar-benar harus tepat sasaran.

“Anggaran pendidikan yang besar, harus terencana dengan baik, sehingga belanja pendidikan berorientasi kepada kebutuhan pendidikan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan SKPD,” tegasnya.

Sutomo Jabir mengungkapkan, infrastruktur pendidikan di Kaltim tak sedikit yang masih belum layak, atau bahkan belum dibangun untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Di sejumlah Kabupaten/Kota ia mengatakan masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik dikarenakan terbatasnya ruang kelas. Bahkan ironinya ada sekolah yang harus melakukan proses belajar mengajar di balai desa.

“Program prioritas wajib belajar 12 tahun. Namun disalah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau tak ada satupun sekolah tingkat SMA,” ungkapnya.

Untuk itu ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan, menjamah sekolah di daerah pelosok/pedalaman agar serapan anggaran pendidikan tak hanya fokus di daerah perkotaan saja.

“Anggaran pendidikan sekitar Rp4 Triliun , jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan. Ibaratnya api yang jauh dari panggangan,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim/KN)