TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mendorong pemerintah memperhatikan kesehatan dan pendidikan para Warga Binaan Permasyarakatan (WBP).

Dia menerangkan, kesehatan dan pendidikan merupakan landasan utama untuk kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah daerah sudah seharusnya turut memperhatikan pendidikan dan kesehatan seluruh warganya, termasuk WBP,” ungkapnya.

Dijelaskannya, perhatian kepada WBP yang bisa diberikan seperti pendidikan paket A, B dan C atau pendidikan penyetaraan. Dengan demikian, bekal bagi WBP akan bertambah dengan kebijakan pemerintah.

“Selain mendapatkan skill, ijazah tersebut bisa dipakai untuk mencari pekerjaan saat ke luar dari Rutan,” tuturnya.

Selain itu, kata Falentinus, pemberian pendidikan juga sesuai yang tertuang dalam undang-undang, di mana pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. “Sebab warga binaan juga membutukan perhatian,” tegasnya.

Politikus Demokrat ini membeberkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, mayoritas warga binaan di Rutan Tanjung Redeb merupakan masyarakat Berau.

“Sehingga pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap pemberian pembinaan untuk pendidikan. Kalau bisa semuanya diberikan secara gratis,” tutupnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyoroti maraknya pencaloan dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, harus ada pengawasan berkala dalam persoalan tersebut.

Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan terus menerus. Pasalnya, pengurusan KTP berkaitan dengan pelayanan publik.

“Pencaloan harus dihapuskan, agar kepengurusan berkas masyarakat bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.

Dirinya menilai, pencaloan sangat sulit untuk dilepaskan, karena masyarakat ingin seluruh urusan mengenai berkasnya selesai dalam waktu yang singkat.

“Tetapi agar tidak semakin marak, pihak OPD terkait harus selektif. Jika sifatnya calo, sebaiknya tidak dilayani. Namun, jika ingin membantu orang, tidak masalah,” katanya.

Namun, dengan sistem online yang telah dikeluarkan Disdukcapil Berau, lanjut Nurung, segala pengurusan akan lebih mudah.

“Tapi untuk sistem online ini, cara penggunaannya harus terus disosialisasikan, terutama untuk warga di kampung-kampung. Karena kalau warga yang dari kampung biasanya kurang mengerti sistem online,” ujarnya.

Selain itu, Politikus NasDem ini juga mengimbau agar Disdukcapil memprioritaskan masyarakat yang sangat memerlukan tanda kependudukan, khususnya bagi mereka yang jauh dari pusat ibukota Tanjung Redeb.

“Masyarakat jangan dipersulit, karena selaku warga negara dan berdomisili di tempat itu, maka berhak untuk mendapatkan identitas. Jadi saya berharap pelayanan Disdukcapil ke depannya bisa lebih baik lagi dan jauh dari calo,” tutupnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Adanya rencana pembangunan depo kearsipan dokumen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada 2024 mendatang direspons positif jajaran legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mengungkapkan, kondisi Kantor Arsip dan Dokumentasi saat ini tidak memungkinkan menyimpan banyaknya berkas yang kian membludak.

“Menurut saya tidak masalah tambah depo arsip baru. Yang penting mereka segera menganggarkan ke Bapelitbang,” ungkapnya.

Dia mengaku sangat mendukung pengadaan depo arsip Dispusip Berau. “Apalagi anggaran APBD kita tahun depan sangat besar yaitu mencapai Rp 5 triliunan. Sehingga menurut saya tidak masalah itu,” ujarnya.

Politikus Hanura itu mengimbau agar Kadispusip Yudha Budisantoso untuk terus mem-follow up Bupati Berau, Sri Juniarsih.

“Jangan ke PUPR, karena mereka pelaksana saja. Nanti yang merencanakan Bapelitbang dan Dispusip harus langsung minta arahan dari Bupati,” bebernya.

Pasalnya jika Bapelitbang dan Bupati Berau menyutujui pengadaan gedung depo arsip baru tersebut dapat dipastikan kebutuhan tempat berkas setiap opd terkait bisa terpenuhi.

“Kalau Bupati menyutujui lalu Bapelitbang yang merencanakan sepakat maka dapat dipastikan kebutuhan depo bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Sebab kata dia peran DPRD yaitu persoalan tambah gedung depo arsip baru sangat setuju.

“Karena kami di sini hanya berperan menyutujui anggaran dengan tepat guna, ke depannya bisa berfungsi maksimal depo baru tersebut,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah negara

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, persoalan penguasaan tanah negara tersebut merupakan isu lama dan baru muncul saat ini.

“Permasalahannya, baik itu masalah tanah dengan masyarakat maupun masyarakat bersama perusahaan,” ungkapnya.

Dia menilai, untuk mengurai permasalahan penguasaan tanah negara tersebut cukup rumit. Sebab semua penguasaan tanah memiliki aturan.

“Bahkan dari beberapa tempat lainnya, sebagian punya tanah dan yang lainnya punya tempat,” jelasnya.

Karena disebutkannya memang ada beberapa indikasi surat tanah hanya asal dibuat tanpa melihat isi maksud tujuan.

“Sehingga permasalahan-permasalahan harus segera diurai, dan diselesaikan,” ujarnya.

Alhasil pihaknya meminta perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta harus mulai dari bawah. “Mulai dari tingkat kepala kampungnya dan dari pihak BPN-nya,” terangnya.

Termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurutnya harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Yaitu mulai dari tingkat RT, kampung sampai ke BPN. Sebab beberapa yang kita tanya itu malah seolah-olah berjalan sendiri. Kita inginkan ada kolaborasi supaya masalah tanah bisa clear,” tandasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Beberapa bulan terakhir, pembangunan perumahan di Berau tampak menjamur. Sehingga, kegiatan bisnis properti yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menegaskan, pebisnis properti harus memperhatikan izin mendirikan bangunan, atau yang saat ini dikenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya imbau untuk memperhatikan izin mendirikan bangunan rumah karena itu ada undang-undangnya,” ungkapnya.

Dirinya mendorong pihak developer properti memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pembangunan rumah.

Namun, Elita meyakini developer lahan atau pengembangan properti bangunan rumah sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Itu harapan kami. Kita juga berharap dari pemerintah daerah dan OPD terkait juga melakukan pengawasan dengan adanya pembangunan perumahan,” ucapnya.

Tujuan pengawasan tersebut, lanjutnya, agar tidak menciptakan kondisi pemukiman yang kumuh.

“Sehingga kami berharap para developer properti untuk saling bersinergi mewujudkan penataan ruang perumahan yang rapi serta bebas banjir,” ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Golkar ini menilai, inovasi Pemkab Berau pada saat ini mengenai adanya bisnis properti menjadi ladang pemenuhan tenaga kerja lokal di Bumi Batiwakkal.

“Kita juga tidak bisa menghalang inovasi kinerja Pemkab Berau yang sedang berlangsung, karena itu juga berdampak multiplayer efek untuk pemberdayaan tenaga kerja lokal,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Kualitas ikan hasil tangkapan dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan hal tersebut.

Dia menerangkan, kualitas ikan hasil tangkapan perlu diperhatikan karena sebagai bentuk tindaklanjut gebrakan pemerintah pusat ke tingkat kabupaten/kota agar mengadakan kampanye gemar makan ikan sebagai upaya pencegahan dini stunting.

“Kami meminta dinas perikanan juga memperhatikan kualitas bahan baku ikan segar dari tangkapan nelayan,” ucapnya.

Dirinya membeberkan, rerata hasil ikan laut segar dari daerah pesisir selatan Kabupaten Berau dijual ke luar kota. “Rata-rata 70 persen ikan segar dari Berau dijual ke Bontang, Sangata, Samarinda dan Balikpapan,” ungkapnya.

Politikus Golkar ini menilai, ikan laut segar banyak dijual ke luar kota karena harga pasaran yang lebih terjangkau. “Bisa juga karena harga jual di sana lebih baik, info ini saya dapat langsung dari nelayan,” katanya.

Agar ke depan ikan laut segar tidak lagi diperjualbelikan ke luar kota, Subroto meminta OPD terkait melakukan survei pasar.

“Tujuannya adalah agar seluruh harga ikan yang dijual sama, meski tidak tinggi, tetapi harganya sama dengan luar daerah,” imbuhnya.

Dengan demikian, kebutuhan ikan segar di Kabupaten Berau bisa selalu terpenuhi untuk konsumsi anak-anak maupun masyarakat umum.

“Dan jangan sampai program kita tidak satu arah. Satu arah maksudnya pemerintah menggebu-gebu ajak anak sekolah gemar makan ikan, tetapi kenyataannya hasil nelayan ini tidak bisa di backup dari pemerintah,” tuturnya.

Dirinya sangat menyayangkan ikan dengan kualitas terbaik bisa saja ke depan bakalan laku terjual di luar kota.

“Contoh ikan putih, ikan merah yang bisa dikatakan lari keluar kota. Kita dikatakan cuma bisa mendapatkan mutunya kurang. Jadi ini harus ada sinergi antara Pemkab dan Dinas Perikanan,” pungkasnya. (adv/kn)