Beranda blog Halaman 1119

Jokowi Klaim Pemerintah Tak Pernah Surut Berantas Korupsi

0

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih,” ujar Presiden saat memberikan pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (07/02/2023).

Presiden mengungkapkan, dalam hal penindakan pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif. Sementara itu, aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya serta kasus-kasus yang lainnya.

“Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum. Dan, aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik, yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kemudian perizinan Online Single Submission, dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ucap Kepala Negara.

Presiden juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Selain itu, Presiden juga mendorong agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.

“Dalam konteks hubungan antarnegara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan,” ungkapnya.

Presiden menambahkan, pemerintah juga terus mengikuti secara cermat berbagai survei, di antaranya Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, dan Global Competitiveness Index dan menjadikannya sebagai masukan untuk pembenahan.

“Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri,” tandasnya. (kn)

BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen di 2022

0

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (yoy).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19.

“Dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01 persen (yoy) dan secara kumulatif, di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 [persen]. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-COVID-19, yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo,” ujar Airlangga dalam keterangan pers secara virtual, Senin (06/02/2023), yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenko Perekonomian.

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Airlangga menyampaikan, bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN), merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

“Di tahun 2022 ini, [program] penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci keberhasilan,” ucapnya.

Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada kuartal IV-2022 tumbuh kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93 persen (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku.

“Kontributor utama dari PDB [produk domestik bruto) adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48 persen yoy. Dari investasi atau PMTB (pembentukan modal tetap bruto) itu tumbuh 3,33 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7 persen,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Airlangga, konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen yoy.

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (yoy) diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy).

Lebih lanjut Menko Perekonomian mengungkapkan, secara spasial seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48 persen (yoy) diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04 persen (yoy) dan Kalimantan 9,23 persen (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03 persen (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50 persen (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK [indeks keyakinan konsumen] yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Airlangga.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tandasnya. (kn)

Pemkab Kukar Tekan Angka Kemiskinan Lewat Program Kesejahteraan Sosial Idaman

0

KUTAI KARTANEGARA – Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menuntaskan kemiskinan, salah satunya yakni dengan program Kesejahteraan Sosial Idaman yang merupakan program dedikasi dari misi ke dua KUKAR IDAMAN (Inovatif, Berdayasaing dan Mandiri).

Bupati Edi Damansyan baru-baru ini menyebutkan bahwa program tersebut ditujukan untuk menempatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar menjadi hal utama, dalam penetapan kebijakan pembangunan Daerah.

Kebijakan yang dilakukan yakni dengan mengklasifikasikan penanganan melalui RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan, dengan dua pilar utama yakni pertama, bantuan langsung kepada masyarakat miskin termasuk jompo, anak- anak dan disabilitas. Kedua, program pemberdayaan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Pada 2022 lalu, tindakan nyata yang telah dilakukan Pemkab Kukar yakni di antaranya, menyalurkan bantuan sosial sebanyak 7.170 paket, Bantuan Sanitasi 904 unit, Bedah Rumah sebanyak 1.362 unit, serta berbagai tindakan pengurangan kemiskinan lainnya.

“Apa yang kami lakukan ini untuk menyelesaikan indikator dari kemiskinan itu, diantaranya rumah dan sanitasi yang kurang layak,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan Pemkab Kukar melalui KUKAR IDAMAN ini mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 7,99% pada 2021, menjadi 7,96% pada 2022.

Tahun 2023 ini, Pemkab Kukar terus meningkatkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan melibatkan pilar-pilar utama yakni Pemerintah, Dunia Usaha/Perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesejaheraan sosial. (kn)

Bupati Kukar Minta Lurah dan Kades Kaji Aturan Tambahan Penghasilan Linmas

0

KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 172 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang tersebar di Kelurahan dan Desa Kecamatan Tenggarong menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Tahun 2023. SK tersebut diserahkan oleh Camat Tenggarong Sukono kepada masing-masing Lurah dan Desa yang disaksikan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Sabtu (4/2/2023) di BPU Tenggarong.

Dikatakan Sukono, 172 petugas LInmas se-Kecamatan Tenggarong telah diserahkan SK Perpanjangan tahun 2023 dengan besaran honorarium Rp500.000,- perbulan yang dicairkan pertriwulan berjalan.

“Saya berharap semua Linmas yang ada di Tenggarong agar terus memberikan yang terbaik terutama melaksanakan tugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing,” kata Sukono.

Bahkan dalam silaturahmi ratusan linmas dengan bupati Kukar Edi Damansyah, dimana Edi Damansyah mengapresiasi atas kinerja linmas yang telah berjalan baik selama ini.

Bupati Edi Damansyah juga mempersilahkan bagai linmas untuk mengutarakan keluh kesah bahkan usulan dalam sesi tanya jawab.

Dalam dialog itu kebanyak mengusulkan agar adanya penambahan penghasilan kemudian biaya telekomunikasi bahkan ada yang mengusulkan linmas memiliki HT (Hendy Talkie) sebagai alat telekomunikasi yang bersifat dua arah yang memanfaatkan frekuensi radio.

Mendengar usulan dan keluh kesah linmas tersebut, Bupati Edi Damansyah menyambut baik atas saran dan masukan yang sudah diutarakan salah satunya terkait dengan permintaan tambahan penghasilan mempersilahkan lurah dan desa untuk mengkaji secara aturan.

“Silahkan dikaji terkait penambahan penghasilan linmas, selama itu ada aturannya saya pasti akan menindaklanjutinya,” kata Edi Damansyah disambut apresiasi oleh ratusan linmas.

Tidak hanya itu, bupati Edi Damansyah juga menyetujui dalam mempermudah akses komunikasi dapat diberikan HT bagi linmas sebagai bagian mempermudah kinerja komunikasi antar linmas.

“Silahkan dapat dianggarkan melalui kecamatan pengadaan HT ini, saya mendukung adanya pemberian HT bagi petugas linmas,” ujarnya.

“Saya berharap teruslah bekerja dengan baik, lakukan sinergitas bangun komunikasi dan koordinasi terutama menyangkut ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing,” katanya diakhiri dengan penyerahan sembako oleh bupati Edi Damansyah. (kn)

Pemerintah Bangun SPBE untuk Pengawasan dan Pencegahan Tipikor

0

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/02/2023) siang. Berdasarkan data dari TII, IPK Indonesia pada 2022 mengalami penurunan dari 38 ke 34.

“Kami berdiskusi dengan tetap menghormati dan menghargai, serta mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh TII [Transparency International Indonesia]. Maka, kita menyampaikan tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan dalam waktu dekat, nanti akan mendapat arahan khusus sebagai kebijakan negara dari Presiden,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (06/02/2023).

Mahfud menjelaskan, terdapat delapan lembaga sigi yang digunakan TII untuk mengukur angka Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa hasil tersebut merupakan persepsi.

“Di bidang-bidang tertentu kita justru naik ya. Demokratisasi naik, penegakan hukum dan keadilan naik. Tetapi di sektor-sektor tertentu, misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi, kemudian adanya kekhawatiran dari para investor tentang kepastian hukum, macam-macam, itu memang itu mempengaruhi agak turun. Tapi kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi, itu naik meskipun kecil,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya pun akan melakukan langkah-langkah konkret dan dalam waktu dekat akan kembali melaporkannya kepada Presiden. Mahfud menyebut bahwa hampir semua negara mengalami penurunan indeks persepsi korupsi, di antaranya adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

“Dan untuk setiap negara itu kita tidak tahu ukurannya yang dipakai berbeda-beda. Misalnya, Timor Leste lebih tinggi dari kita sekarang. Karena apa? Timor Leste itu hanya diukur dari empat lembaga survei, sedangkan kita delapan, gitu. Tapi tidak apa-apa, itu hak dari TII untuk membuat agregasi dan kami menghargai upaya TII itu sebagai persepsi. Persepsi itu bukan fakta, sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi,” ungkap Menko Polhukam.

Ia menegaskan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan satu langkah konkret, dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Sehingga tidak ada lagi tawar-menawar lewat tulisan apa lewat di situ, kalau mau proyek dengan Indonesia ini pedomannya, siapa yang menang, ambil. Nah, itu SPBE, terutama untuk APBN. Dan dari SPBE itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik itu, semuanya akan terkontrol setiap hari oleh pemerintah pusat, apa yang terjadi di daerah maupun di masing-masing kementerian dan lembaga,” tandasnya. (kn)

Cegah Kerugian Masyarakat, OJK Diminta Perketat Pengawasan Produk Jasa Keuangan

0

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (06/02/2023) pagi.

Dalam pertemuan yang bertajuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi tersebut, Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi dukungan penuh kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saya hanya ingin agar dukungan terhadap sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih, karena kekuatan kita ada di sini. Jangan dilupakan yang kecil-kecil. Jangan dilupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi, karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” ungkapnya.

Untuk mencegah kerugian di masyrakat, Presiden juga memerintahkan OJK untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan.

“Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail. Kita ini enggak bisa sekarang kerjanya makro, enggak bisa. Makro iya, mikro harus detail, dicek satu per satu,” ucapnya.

Presiden mengambil contoh kerugian yang dialami perusahaan asal India, Adani yang kehilangan harta kekayaan sebesar USD120 miliar atau setara Rp1.800 triliun hingga menimbulkan capital outflow.

“Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan, Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus,” tegasnya.a.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta OJK mendukung program hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah. Presiden juga mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dikalkulasi dengan penuh kehati-hatian.

“Saya minta betul-betul yang konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena arena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” ucapnya.

Presiden juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami dinamika. Indonesia pernah berada di lower middle income sampai 2018, kemudian naik menjadi upper middle income, lalu karena pandemi turun kembali ke lower middle income. Presiden juga mengungkapkan, hingga tahun 2022, Indonesia berhasil mencapai upper middle income kembali.

“Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan,” tegasnya.

Hilirisasi di berbagai komoditas menjadi kunci Indonesia untuk menjadi negara maju, ungkap Presiden. Komoditas tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), mineral dan batubara (minerba), dan kekayaan laut.

“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas. Dari yang namanya nikel, lompatan kita dari USD1,1 billion (miliar) melompat, dulu mentahan, melompat menjadi USD30 billion (miliar) setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam, dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut,, Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran OJK agar kasus korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga penyedia produk jasa keuangan tidak terjadi lagi. Tercatat beberapa kasus korupsi pernah terjadi di Jiwasraya, Asabri, Wanaartha, hingga Indosurya.

“Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikuti, kena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya, nangis-nangis itu juga. Hati-hati, semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan,” jelasnya.

Kepala Negara pun meminta agar setiap laporan masyarakat mengenai hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh OJK. Presiden menegaskan, jangan sampai ada laporan yang lambat direspons dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

“Sering pelaporan, sudah ada pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2020, sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini hati-hati, yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa,” tutupnya.

Kegiatan PTIJK Tahun 2023 ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (kn)

Wujudkan Kesejahteraan, Semua Perusahaan di Kukar Wajib Beli Produk Lokal

0

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan kepada semua dunia usaha untuk bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia. Dengan memanfaatkan produk-produk lokal, terutama penyediaan bahan pokok di masing-masing perusahaan.

“Saya menegaskan bahwa semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar wajib beli produk lokal bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia,” tegas Bupati Edi Damansyah saat Temu Wicara Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (Kelompencapir Reborn) yang juga dihadiri para perusahaan tepatnya di lokasi pertanian Desa Cipari Kecamatan Muara Kaman, Ahad (5/2/2023).

Dikatakan Edi Damansyah, dirinya tidak mempersoalkan penyedia jasanya dari mana asalkan semua kebutuhan pokok seperti beras, ikan, sayur mayur dan lainnya semuanya sudah diproduksi di Kukar dan belilah produk lokal.

“Silahkan beli peroduk lokal, jangan dibawa dari luar Kukar melainkan manfaatkan produk lokal yang ada di Kukar semuanya sudah tersedia dan terproduksi dengan baik oleh para petani-petani disekitar operasi perusahaan,” katannya.

Bupati Edi Damansyah juga mengingatkan jika perusahaan masih saja membawa dari luar daerah tunggu saja persoalannya dari rakyat.

“Jika perusahaan masih membawa kebutuhan pokok dari luar Kukar, tunggu saja persoalannya, kami tidak mungkin diam, sekarang era-nya terbuka. Untuk itu saya harapkan manajemen perusahaan dapat mengarahkan penyedia jasanya beli produk-produk lokal kebutuhan pokok yang ada di sekitar area operasi perusahaan,” tegas Edi Damansyah.

Dalam skema kolaborasi penyediaan bahan pokok hasil pertanian tersebut, bupati juga menginstruksikan kepada semua kepala desa agar menguatkan dan profesional dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

“Saya minta para kades memberikan perhatian serius terhadap keberadaan BUMDES-nya sehingga semua produk kebutuhan pokok dari para petani dapat ditampung, sehingga memudahkan kolaborasi perusahaan dalam mendapatkan bahan pokok lokal,” demikian jelasnya. (kn)

Jaga Stabilitas Kawasan, Indonesia Tegaskan ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi

JAKARTA – Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri ASEAN mulai siang ini akan mengawali serangkaian pertemuan.

“Hari ini dan besok para Menteri Luar Negeri ASEAN akan melakukan serangkaian pertemuan yang akan dimulai siang ini, yaitu working lunch yang akan membahas mengenai masalah Myanmar, kemudian diikuti dengan ASEAN Coordinating Council, dan besok kita akan melakukan pertemuan Retreat (the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat),” ujar Menlu kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta.

Ia menyebut bahwa rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ini merupakan pertemuan besar pertama yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia. Menlu menjelaskan, dalam pertemuan yang baru saja berlangsung di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menekankan dua hal penting kepada para menteri dan sekjen yang hadir.

“Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proxy siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralisasi dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga, karena ini adalah modal utama ASEAN. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional, hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada di dalam Piagam ASEAN,” jelas Retno.

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa Five-Point Consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar. Kemudian ASEAN juga harus menjadi epicentrum of growth di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini.

“Bapak Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth, kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan,” ungkapnya.

Retno juga mengatakan bahwa dalam pertemuan tadi, para Menteri Luar Negeri ASEAN sangat mengapresiasi sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Jokowi. Di samping itu, mereka juga menegaskan dukungannya terhadap keketuaan Indonesia.

“Beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN kemudian berbicara menyampaikan beberapa hal, termasuk Laos sebagai ketua yang akan datang setelah Indonesia. Sekjen ASEAN juga bicara, kemudian Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand. Semua intinya adalah kesiapan negara anggota ASEAN untuk mendukung keketuaan Indonesia,” pungkasnya. (kn)

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Jokowi Bilang Begini

0

TABANAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah. Agar ke depannya IPK Indonesia makin baik.

“Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama,” ujar Presiden menanggapi pertanyaan awak media, Kamis (02/02/2023), setelah meninjau Pasar Baturiti, Tabanan, Bali.

Pada Selasa (31/01/2023), Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data IPK atau “Corruption Perception Index” (CPI) Indonesia pada 2022 yang mengalami penurunan dari 38 ke 34. IPK mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. (kn)

Bupati Kukar Serahkan Ambulans di Loa Sakoh, Tingkatkan Pembangunan Kesehatan Desa

0

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan bantuan mobil ambulance, peralatan kesehatan (Alkes) dan sound system kepada warga Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut, Senin (30/1/2023).

Pada kesempatan silaturahmi tersebut selain menyerahkan bantuan, Bupati yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Martina Yulianti juga meninjau fasilitas kesehatan yaitu Posyandu dan Puskesmas pembantu.

Dalam arahannya Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar berkomitmen penuh terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan kesehatan baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, maupun pelayanan kesehatan.

“Jadi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, dukungan logistik termasuk dalam pengembangan sistem dan inovasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Edi mengungkapkan salah satu upaya nyata dari komitmen tersebut adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap desa dalam bentuk Puskesmas Pembantu, Posyandu maupun ambulance desa.

“Semoga fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dijaga dengan baik, sehingga dapat bermanfaat maksimal dalam pencapaian standar pelayanan minimal dan indikator pembangunan kesehatan lainnya seperti penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan stunting dan gizi buruk, pemberantasan penyakit dan lainnya,” harapnya. (kn)