JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons isu yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar mengaku tak mengetahui isu tersebut.

Meski begitu, Ganjar menilai bahwa jika benar Sri Mulyani hendak mundur dari jabatannya sebagai Menkeu, maka masalah yang membuatnya hengkang dari kabinet harus diungkap ke publik.

“Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, akan lebih baik kalau publik tahu apa problemnya,” kata Ganjar usai bertemu tokoh agama hingga relawan di Warung Kopi Bara, Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, dengan begitu Sri Mulyani atau menteri manapun tak perlu mundur dari kabinet. Dia menyarankan agar penyebabnya diperbaiki.

“Kalau itu atau beliau-beliau mau mundur karena ada sesuatu, nah sesuatu ini saja yang disampaikan agar beliau tidak mundur tetapi diperbaiki,” ujar Ganjar Pranowo.

Hal ini, lanjut Ganjar, agar pemerintahan Presiden Jokowi tetap bertahan hingga akhir jabatan. Kendati begitu, Ganjar mengaku akan bertanya kepada Sri Mulyani dan menteri lainnya soal isu yang beredar.

“Tapi kalau sesuatunya tidak bisa tertolong mungkin itu menjadi sikap yang saya belum tahu. Tapi coba nanti saya tanyakan, karena saya kenal sama beliau-beliau juga,” ucap Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu).

Ari menekankan bahwa saat ini semua menteri kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga purna tugas pada Oktober 2024.

“Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” kata Ari kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Dia enggan menanggapi isu ada menteri yang siap mundur atau tak nyaman di pemerintahan Jokowi. Ari meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pihak yang menyebarkan isu.

“Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” tutur Ari. (lpt/kn)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai penghormatan bagi para pahlawan bangsa.

“Memorial Park IKN dibangun dengan konsep monumental yang menggambarkan ‘pecahnya telur’ perjuangan panjang yang menghasilkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia melalui pahlawan proklamator Bapak Ir. Soekarno dan Bapak Mohammad Hatta,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Jakarta, Kamis (18/1/2024)

Menurut Diana, sosok Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta diwujudkan dalam patung dengan cangkang telur dan burung garuda setinggi 18 meter yang mengisahkan tentang semangat dan pemikiran beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Memorial Park IKN dibangun oleh Nindya Karya – Penta KSO dengan biaya Rp361 miliar dan ditargetkan selesai di Desember 2024. Area Memorial Park seluas 2.034 m2 terdiri dari area altar seluas 1.690 m2 dan akses tangga  344 m2 serta dilengkapi dengan infrastruktur jalan dan lanskap.

“Memorial Park IKN dibangun terintegrasi dengan Kawasan Plaza Sipil dan Beranda Nusantara seluas 12 hektare yang memanfaatkan titik tertinggi kedua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN setelah Istana Presiden,” ujar Diana.

Pembangunan Memorial Park yang terintegrasi dengan kawasan Beranda Nusantara menjadi point of view di IKN yang mampu menarik perhatian masyarakat serta para tamu negara yang berkunjung ke IKN.

Memorial Park ini juga melengkapi berbagai fasilitas yang telah dibangun di IKN, termasuk untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2024. (ant/kn)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran mengaku akan melakukan inspeksi kepada anak buahnya terkait indikasi adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang ditemukan oleh Ombudsman.

“Kami dalam kapasitas mengemban tugas negara dan melayani masyarakat, terutama para petani, peternak dan stakeholder pertanian lainnya menekankan pentingnya integritas.

Kami berterimakasih atas semua informasi yang telah diberikan ombudsman terkait dugaan-dugaan maladministrasi dan juga laporan mengenai indikasi pungli dalam penerbitan RPIH bawang putih,” kata Mentan Amran saat konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Amran menegaskan bahwa sejak ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023 lalu, ia bersama jajaran Kementerian berkomitmen untuk menciptakan tata kelola dan operasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
Penyelidikan secara internal, lanjutnya, akan dilakukan sebagai komitmen dirinya dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal yang terbukti belum sesuai aturan.

“Jika ada oknum yang berani-berani melakukan penyimpangan, akan kami tindak tegas,” ucapnya.

Lebih lanjut Amran menuturkan saat ini Kementan sangat terbuka bagi para penegak hukum apabila memang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Kementan terus memaksimalkan layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR, Sistem Informasi Gratifikasi atau SIGAP dan Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat atau Kaldu Emas.

“Sekali lagi, Kementerian Pertanian telah berkomitmen dan bekerja keras untuk menciptakan tata kelola dan operasional yang baik. Silakan awasi kami. Doakan kami dalam mewujudkan layanan yang baik, bersih dan bertanggungjawab,” tegasnya.

Adapun sebelumnya Ombudsman menemukan dugaan pungutan liar dalam penerbitan RIPH bawang putih dengan nominal yang bervariasi berdasarkan nilai RIPH yang didapatkan. Berdasarkan laporan yang diterima, pelaku usaha dikenakan pungutan ilegal sebesar Rp200-250 per kg. (ant/kn)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partai-nya tidak akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak ada, Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh daripada (itu), tidak ada pembahasan sama sekali di DPR,” kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

Selain itu, Airlangga yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut Presiden Jokowi didukung oleh lebih dari 80 persen susunan kabinet.

“Saya tegaskan bahwa hari ini dengan susunan kabinet yang ada, Pak Presiden didukung lebih dari 80 persen. Apalagi ditambah Koalisi Indonesia Maju. Jadi, kami yakin itu (pemakzulan, red.) tidak ada,” ujarnya.

Di sisi lain, ia pun menyebut kepercayaan publik kepada Jokowi terbilang tinggi.

“Tidak ada (pemakzulan), tidak tercermin apa pun dan dari hasil kepercayaan publik tinggi, dan kalau kita lihat ke masyarakat relatif adem,” imbuhnya.

Sebelumnya, sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024.

Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam. (ant/kn)

JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengusulkan untuk mereformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyelesaikan persoalan terkait aturan industri kelapa sawit.

“Saya tawarkan adalah mereformasi badan yang mengurusi sawit yang saat ini dikenal BPDPKS. BPDPKS itu cuma juru bayar saat ini, tapi ia tidak memiliki kemampuan (lebih besar),” kata pakar ekonomi dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana dalam sesi diskusi “Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” di Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Menurut dia, kebijakan pengelolaan kelapa sawit nasional perlu direformasi salah satunya dengan memperluas cakupan peran dari BPDPKS yang tidak hanya sebatas menjadi pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

“Maka bentuk lah sebuah badan atau mereformasi BPDPKS menjadi sebuah badan yang memiliki kewenangan yang memiliki scope of control dari sekedar juru bayar juru tagih,” ujar Danang.

Reformasi pada BPDPKS, menurut Danang, juga menjadi solusi dari keluhan para pelaku usaha kelapa sawit mengenai aturan tentang industri sawit antar kementerian dan lembaga yang tumpang tindih.

Misalnya, kewajiban pelaku usaha untuk membangun kebun sawit rakyat melalui pola kemitraan dengan penduduk di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

“Kalau kita taruh di Kementerian Pertanian, yang teriak menteri yang lain. Kalau kita taruh di Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) yang teriak kementerian lain juga,” ucap Danang. (ant/kn)

JAKARTA – Presiden Jokowi pagi ini akan melantik pejabat negara. Yakni Arsul Sani yang akan menjabat Hakim Konstitusi.

“Hari ini, Kamis 18 Januari 2024, diagendakan Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

“Ya, betul [Hakim Konstitusi yang dilantik] Bapak Arsul Sani,” lanjutnya.
Selain Arsul Sani, Jokowi juga dijadwalkan melantik anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Dan Pelantikan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Istana Negara,” pungkasnya.

Arsul Sani disetujui sebagai calon hakim konstitusi terpilih pada Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024, Selasa (3/10/2023). Ia merupakan politikus yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP sekaligus anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP.

Arsul akan menggantikan hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang akan memasuki usia 70 tahun pada tanggal 17 Januari 2024.
Arsul juga menyatakan untuk tidak diikutsertakan dalam mengadili Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berhubungan PPP.

“Saya juga secara informal karena belum (dilantik), ingin juga nanti kalau memang saya sudah efektif, sudah mengucapkan sumpah sebagai hakim, itu minta agar dalam sengketa PHPU itu sepanjang yang menyangkut PPP saya tidak ikut. Saya tidak boleh ikut,” kata Arsul saat ditemui di Gedung MK RI, Jakarta, Rabu (10/1/2024) lalu, dikutip dari Antara.

Arsul akan meminta kepada delapan hakim konstitusi yang lain untuk tidak mengikutsertakan dirinya dalam PHPU yang dimohonkan atau yang menggugat PPP terkait hasil Pemilu Legislatif.

“Itu untuk menjamin soal itu tadi, imparsialitas dan independensi. Jadi itu yang saya sedang komunikasikan. Cuma itu nanti akan saya declare (deklarasi) resmi, kalau pas nanti katakanlah ada acara pisah sambut lah. Itu saya akan sampaikan,” imbuhnya.

Arsul mengaku tidak ingin terlibat konflik kepentingan. Ia menyebut akan mengungkap potensi konflik kepentingan jika yang berperkara di MK memiliki hubungan atau ikatan tertentu dengan dirinya.

“Jadi kalau, misalnya, ada yang berperkara di sini advokat-nya adik saya atau ipar saya, itu harus saya ungkapkan. Nanti yang memutuskan biar delapan (hakim konstitusi) yang lain,” ujarnya. (kum/kn)

JAKARTA – Guna mencegah penyebaran demam berdarah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadwalkan introduksi vaksin dengue untuk menjadi program nasional mulai 2025.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan pihaknya akan lebih dulu mendiskusikan hal tersebut dengan Indonesia Advisory Group of Immunization (ITAGI) dan pihak terkait.

“Kita akan diskusikan dengan ITAGI (Indonesia Technical Advisory Group of Immunization) tentu kita harus bicara dengan kementerian seperti Bappenas, karena terkait pembiayaan, karena setiap vaksin baru kita harus mulai dengan introduksi. (Untuk introduksi vaksin dengue) kita lihat tahun depan,” ujar Maxi di Jakarta, Rabu (17/1/2024), dilansir Antara.

Maxi mengatakan, walau menjadwalkan pengenalan vaksin tahun depan, namun Pemerintah, imbuh dia, juga mengizinkan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah bagus memulai pengenalan vaksin dengue.

“Kita juga sudah izinkan daerah-daerah, sebenarnya introduksi sudah mulai daerah-daerah tertentu yang kapasitas fiskal APBD-nya bagus, seperti Kaltim. Daerah yang sudah mau silahkan,” ujar dia.

Menurut dia, proyeksi untuk sampai akhirnya vaksin dengue menjadi program nasional akan sangat tergantung pada hasil introduksi vaksin DBD.

Vaksin dengue direkomendasikan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) untuk diberikan dua dosis mulai usia enam tahun hingga 45 tahun sebagai pencegahan demam berdarah.

Jarak pemberian vaksin pertama dan kedua yakni selama tiga bulan. Setelah itu, pemberian vaksin ulangan dalam jangka waktu empat tahun kemudian belum diperlukan karena antibodi masih tinggi.

Kemudian, mengenai upaya pencegahan penyebaran DBD, maka salah satu yang diupayakan Pemerintah yakni penebaran jentik nyamuk Aedes aegypti mengandung bakteri Wolbachia.

Maxi mengatakan, saat ini sejumlah fasilitas yang memiliki kapasitas dalam produksi teknologi itu antara lain laboratorium UGM, Labkesmas di Salatiga.

“Lima kabupaten/kota (sebagai pilot proyek penyelenggaraan teknologi nyamuk Aedes aegyepti ber-Wolbchia), kita akan lihat lagi sesudah ini jalan, tahun ini, karena kapasitas produksi telur itu kita masih terbatas,” kata Maxi. (lpt/kn)