Beranda blog Halaman 1081

Wujudkan Kesejahteraan, Semua Perusahaan di Kukar Wajib Beli Produk Lokal

0

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan kepada semua dunia usaha untuk bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia. Dengan memanfaatkan produk-produk lokal, terutama penyediaan bahan pokok di masing-masing perusahaan.

“Saya menegaskan bahwa semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar wajib beli produk lokal bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia,” tegas Bupati Edi Damansyah saat Temu Wicara Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (Kelompencapir Reborn) yang juga dihadiri para perusahaan tepatnya di lokasi pertanian Desa Cipari Kecamatan Muara Kaman, Ahad (5/2/2023).

Dikatakan Edi Damansyah, dirinya tidak mempersoalkan penyedia jasanya dari mana asalkan semua kebutuhan pokok seperti beras, ikan, sayur mayur dan lainnya semuanya sudah diproduksi di Kukar dan belilah produk lokal.

“Silahkan beli peroduk lokal, jangan dibawa dari luar Kukar melainkan manfaatkan produk lokal yang ada di Kukar semuanya sudah tersedia dan terproduksi dengan baik oleh para petani-petani disekitar operasi perusahaan,” katannya.

Bupati Edi Damansyah juga mengingatkan jika perusahaan masih saja membawa dari luar daerah tunggu saja persoalannya dari rakyat.

“Jika perusahaan masih membawa kebutuhan pokok dari luar Kukar, tunggu saja persoalannya, kami tidak mungkin diam, sekarang era-nya terbuka. Untuk itu saya harapkan manajemen perusahaan dapat mengarahkan penyedia jasanya beli produk-produk lokal kebutuhan pokok yang ada di sekitar area operasi perusahaan,” tegas Edi Damansyah.

Dalam skema kolaborasi penyediaan bahan pokok hasil pertanian tersebut, bupati juga menginstruksikan kepada semua kepala desa agar menguatkan dan profesional dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

“Saya minta para kades memberikan perhatian serius terhadap keberadaan BUMDES-nya sehingga semua produk kebutuhan pokok dari para petani dapat ditampung, sehingga memudahkan kolaborasi perusahaan dalam mendapatkan bahan pokok lokal,” demikian jelasnya. (kn)

Jaga Stabilitas Kawasan, Indonesia Tegaskan ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi

JAKARTA – Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri ASEAN mulai siang ini akan mengawali serangkaian pertemuan.

“Hari ini dan besok para Menteri Luar Negeri ASEAN akan melakukan serangkaian pertemuan yang akan dimulai siang ini, yaitu working lunch yang akan membahas mengenai masalah Myanmar, kemudian diikuti dengan ASEAN Coordinating Council, dan besok kita akan melakukan pertemuan Retreat (the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat),” ujar Menlu kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta.

Ia menyebut bahwa rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ini merupakan pertemuan besar pertama yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia. Menlu menjelaskan, dalam pertemuan yang baru saja berlangsung di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menekankan dua hal penting kepada para menteri dan sekjen yang hadir.

“Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proxy siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralisasi dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga, karena ini adalah modal utama ASEAN. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional, hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada di dalam Piagam ASEAN,” jelas Retno.

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa Five-Point Consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar. Kemudian ASEAN juga harus menjadi epicentrum of growth di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini.

“Bapak Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth, kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan,” ungkapnya.

Retno juga mengatakan bahwa dalam pertemuan tadi, para Menteri Luar Negeri ASEAN sangat mengapresiasi sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Jokowi. Di samping itu, mereka juga menegaskan dukungannya terhadap keketuaan Indonesia.

“Beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN kemudian berbicara menyampaikan beberapa hal, termasuk Laos sebagai ketua yang akan datang setelah Indonesia. Sekjen ASEAN juga bicara, kemudian Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand. Semua intinya adalah kesiapan negara anggota ASEAN untuk mendukung keketuaan Indonesia,” pungkasnya. (kn)

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Jokowi Bilang Begini

0

TABANAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah. Agar ke depannya IPK Indonesia makin baik.

“Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama,” ujar Presiden menanggapi pertanyaan awak media, Kamis (02/02/2023), setelah meninjau Pasar Baturiti, Tabanan, Bali.

Pada Selasa (31/01/2023), Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data IPK atau “Corruption Perception Index” (CPI) Indonesia pada 2022 yang mengalami penurunan dari 38 ke 34. IPK mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. (kn)

Bupati Kukar Serahkan Ambulans di Loa Sakoh, Tingkatkan Pembangunan Kesehatan Desa

0

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan bantuan mobil ambulance, peralatan kesehatan (Alkes) dan sound system kepada warga Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut, Senin (30/1/2023).

Pada kesempatan silaturahmi tersebut selain menyerahkan bantuan, Bupati yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Martina Yulianti juga meninjau fasilitas kesehatan yaitu Posyandu dan Puskesmas pembantu.

Dalam arahannya Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar berkomitmen penuh terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan kesehatan baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, maupun pelayanan kesehatan.

“Jadi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, dukungan logistik termasuk dalam pengembangan sistem dan inovasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Edi mengungkapkan salah satu upaya nyata dari komitmen tersebut adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap desa dalam bentuk Puskesmas Pembantu, Posyandu maupun ambulance desa.

“Semoga fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dijaga dengan baik, sehingga dapat bermanfaat maksimal dalam pencapaian standar pelayanan minimal dan indikator pembangunan kesehatan lainnya seperti penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan stunting dan gizi buruk, pemberantasan penyakit dan lainnya,” harapnya. (kn)

Segera Larang Ekspor Tembaga Mentah, Jokowi: Tahun Ini Setop

0

Presiden Jokowi memberikan pidato kunci pada Mandiri Investment Forum 2023, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023). (Humas Setkab/Oji)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa ia akan segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul kebijakan serupa yang telah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya pada Mandiri Investment Forum 2023, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (01/02/2023).

“Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” kata Presiden.

Kepala Negara mengungkapkan, keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah didasari oleh progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah mencapai lebih dari 50 persen.

“Saya cek kemarin, smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Jadi, berani kita setop,” ujarnya.

Presiden menambahkan, Indonesia saat ini telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

“Supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika [Serikat], sudah mayoritas kita miliki,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Kebijakan hilirisasi, imbuhnya, akan melompatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

“Kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju,” tegasnya.

Presiden berharap, konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia.

“Kita harapkan di 2045, GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9-11 triliun Dolar AS. Income per kapita kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21-29 ribu Dolar AS, jadi negara maju kita,” pungkasnya. (kn)

Segera Dibuka untuk Umum, Pemerintah Siapkan Rekrutmen CASN 2023

0

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, rekrutmen CASN 2023 ini melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas, Selasa (31/1/2023).

Terkait formasi, Anas melanjutkan, pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.

“Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” ujarnya.

Menteri PANRB menjelaskan, saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi.

“Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.

Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Menteri PANRB pun meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan (Menkeu) dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Anas menambahkan, terdapat empat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, yakni kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

“Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” tandasnya. (kn)

Pemerintah Segera Bangun Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri di IKN

0

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (30/1/2023), di Kantor Presiden, Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya usai ratas, mengungkapkan bahwa pada tahap awal pemerintah akan segera membangun 47 tower rumah susun untuk rumah dinas ASN, TNI, dan Polri.

“Tadi sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun,” ujar Menteri PUPR.

Basuki menyampaikan, pembangunan hunian dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,4 triliun ini akan dimulai pada tahun 2023 ini.

“Kalau dalam jadwalnya kalau supaya selesai 2024 ya Juni-Juli [2023] harus sudah mulai bekerja,” ucapnya.

Menteri PUPR menambahkan, pembangunan hunian dengan model apartemen sejalan dengan konsep kota hutan atau forest city yang diusung IKN.

“Sesuai dengan konsep forest city. Kalau dia enggak tower, dia makin menyebar. Supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan,” ujarnya.

Menurut Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian di IKN. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

“Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan bahwa jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke IKN hingga tahun 2024 mencapai 16,9 ribu orang. (kn)

PPKM Dicabut, Aktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkat Signifikan

0

JAKARTA – Aktivitas ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) meningkat tajam pascapencabutan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/1/2023) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pascapencabutan PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Aktivitas ekonomi khususnya di pariwisata dan ekonomi kreatif meningkat secara signifikan dengan tingkat hunian kamar mencapai angka 80-90 persen di beberapa destinasi dan untuk destinasi favorit, Bandung, Yogyakarta, dan Bali malah mencapai angka 100 persen,” ungkap Sandiaga.

Seiring dengan makin pulihnya sektor pariwisata, pemerintah pun menargetkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) di tahun 2023 ini. Untuk menunjang pencapaian target tersebut, kata Menparekaf, jumlah penerbangan internasional juga akan ditingkatkan.

“Juga tadi Bapak Presiden memberikan arahan, agar pembangunan di KEK (kawasan ekonomi khusus) pariwisata dipercepat sehingga terciptalah peluang usaha dan lapangan kerja,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Sandiaga, pemerintah juga akan memberikan kemudahan penyelenggaraan berbagai kegiatan, mulai dari MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions), musik, hingga olahraga yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara dan wisatawan domestik.

“Ada juga deregulasi atau kemudahan dari segi penyelenggaraan event yang diharapkan bisa memicu kegiatan MICE, juga kegiatan event berbasis musik, berbasis olahraga, yang diharapkan bisa mendorong terciptanya wisatawan mancanegara kunjungannya 7,4 juta di batas atas dan pergerakan wisata nusantara di angka 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara,” ujarnya.

Terkait upaya untuk mencapai target penciptaan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga 4,4 juta di tahun 2024, Sandiaga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki sejumlah program unggulan, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), desa wisata, dan desa kreatif.

“Target penciptaan lapangan kerja dengan beberapa program unggulan, seperti pemberdayaan UMKM dan desa wisata, dan desa kreatif, kita harapkan bisa tercapai target 2024 penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas,” pungkasnya. (kn)

Bantu Myanmar, Indonesia Fokus Dorong Implementasi Lima Poin Kesepakatan

JAKARTA – Indonesia akan terus fokus untuk mendorong implementasi Lima Poin Kesepakatan para pemimpin ASEAN atau Five Point Consensus dalam membantu penyelesaian isu Myanmar. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangannya kepada awak media di Gedung Sarinah, Jakarta, usai menghadiri acara kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Ahad (29/1/2023).

“Ya kita konsisten agar Five Point Consensus itu betul-betul bisa diiplementasikan, bisa dijalankan, konsisten ke sana,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyebut bahwa isu Myanmar akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pertama para menlu ASEAN di Jakarta awal Februari mendatang. Lima Poin Kesepakatan akan menjadi platform dan mekanisme utama ASEAN dalam membantu Myanmar.

“Jadi kita ingin implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Ini kan negara berdaulat,” jelas Retno.

Lebih lanjut, Menlu menyebut bahwa Indonesia selalu menyampaikan pesan kepada junta militer Myanmar bahwa implementasi Lima Poin Kesepakatan adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan.

“Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point of Consensus,” imbuh Retno.

Menlu juga menjelaskan bahwa prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 adalah mempercepat pembangunan komunitas ASEAN demi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju. Untuk itu, Indonesia tidak ingin isu Myanmar menyandera semua proses tersebut yang sedang berjalan di ASEAN.

“Tentunya kewajiban kita adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus,” tandas Retno. (kn)

Vaksinasi Booster Covid-19 Tetap Berjalan meski PPKM Dicabut

0

JAKARTA – Di penghujung tahun 2022 lalu, pemerintah secara resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, di masa transisi ini pemerintah terus mendorong vaksinasi COVID-19 booster untuk meningkatkan imunitas masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Airlangga pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun 2023, Kamis (26/1/2023), di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

“Dalam situasi masa transisi ini Satgas [Satuan Tugas Penanganan] COVID-19 tetap berjalan sampai masyarakat resilient. Vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis booster kedua,” kata Airlangga.

Selain itu, lanjut Airlangga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga terus memantau perkembangan COVID-19 dan potensi pandemi lainnya.

“Early warning indicator dan early warning system tetap dimonitor, dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Krisis manajemen protokol pandemi dapat diaktifkan kembali seandainya timbul permasalahan baru atas rekomendasi Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.

Di sisi ekonomi, kata Airlangga, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi risiko dan tantangan global yang semakin sulit untuk diprediksi dan diperhitungkan.

“Beberapa langkah yang diambil yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan agar sektor keuangan resilient, kemudian Perpu Undang-Undang Cipta kerja serta pengaturan devisa hasil ekspor yang diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti. Tentu ini untuk menghasilkan pertumbuhan menciptakan lapangan kerja serta stabilitas keuangan maupun nilai tukar,” ujarnya. (kn)