Beranda blog Halaman 1076

Jokowi Minta Segera Cari Solusi Kebakaran TBBM Pertamina Plumpang

redaksi
-
0
Jokowi Minta Segera Cari Solusi Kebakaran TBBM Pertamina Plumpang

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat (03/03/2023) lalu. Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu (05/03/2023).

“Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Presiden, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina. Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat.

“Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,” ungkap Presiden.

Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dilakukan evaluasi dan audit. Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

“Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu,” tutur Presiden.

Presiden menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dengan TBBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, selebar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.

“Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” tandasnya. (kn)

Belasan Warga Meninggal Dunia Jadi Korban Kebakaran TBBM Pertamina Plumpang

redaksi
-
0
Belasan Warga Meninggal Dunia Jadi Korban Kebakaran TBBM Pertamina Plumpang

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi meninjau langsung posko pengungsian korban kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang yang ada di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu (05/03/2023).

Tiba sekitar pukul 09.50 WIB, Presiden dan Ibu Iriana melihat langsung kondisi para korban yang tengah mengungsi di tenda-tenda darurat. Presiden dan Ibu Iriana juga berdialog dan membagikan makanan kepada para pengungsi yang ada di tenda.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban. Presiden berharap para korban dapat sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini.

“Saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini,” ucap Presiden.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan terpisah menyebut bahwa hingga saat ini terdapat 17 korban jiwa yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Selain itu, ada 49 orang mengalami luka berat, 2 orang mengalami luka sedang, 18 orang belum diketahui keberadaannya, dan 1.085 jiwa lainnya yang masih mengungsi di sejumlah tempat pengungsian.

“Pengungsian ini 1.085 jiwa pengungsi yang terdata, itu tersebar di seluruh tempat pengungsian. Memang tempatnya kan tidak bisa terpusat jadi satu. Jadi ada yang di Kantor PMI, ada yang di Masjid As-Sholihin, ada di kantor kelurahan, ada di Rawa Badak Selatan, ada di Gedung Golkar Walang, ada di kantor Kementrans dan Energi, ada di Masjid Al Muhajirin, ada di Pulomas, dan tentu juga ada di tenda-tenda yang dibangun di tempat ini,” ujar Suharyanto. (kn)

Pemerintah Cari Jalan Terbaik Selesaikan Persoalan Tenaga Non-ASN

redaksi
-
0
Pemerintah Cari Jalan Terbaik Selesaikan Persoalan Tenaga Non-ASN

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan saat ini pemerintah sedang memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau yang sering disebut sebagai honorer. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari jalan terbaik terkait penataan tenaga non-ASN tersebut.

“Kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini. Karena di satu sisi non-ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujar Menteri PANRB usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/03/2023).

Anas menambahkan, pihaknya telah dan terus membahas opsi-opsi solusi bersama sejumlah pemangku kepentingan, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN.

“Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non-ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi,” ujarnya.

Anas mengungkapkan bahwa para tenaga non-ASN ini cukup berperan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, seperti di sektor kesehatan pendidikan, dan lainnya.

“Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” ujarnya.

Menteri PANRB membeberkan, terdapat sejumlah opsi penyelesaian tenaga non-ASN. Ia pun berharap solusi yang dihasilkan nantinya dapat diterima oleh semua pihak.

“Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi,” ucapnya.

Selain soal penataan tenaga non-ASN, Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh Indonesia, baik itu PNS maupun PPPK.

“Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden,” tandasnya. (kn)

Perbaiki Kualitas Pelayanan, Aparat Pemerintah Diminta Tak Jemawa dan Hedonis

redaksi
-
0
Perbaiki Kualitas Pelayanan, Aparat Pemerintah Diminta Tak Jemawa dan Hedonis

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintah untuk terus melakukan reformasi dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik secara efektif dan akuntabel,” ujar Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, di Istana Negara, Kamis (02/03/2023) siang.

Presiden menuturkan, dirinya memahami kekecewaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang dianggap belum memberikan pelayanan yang baik namun malah menunjukkan perilaku jemawa dan hedonis.

“Hati-hati, tidak hanya urusan Pajak dan Bea Cukai, pada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu, ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” ucapnya.

Kepala Negara pun memerintahkan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajaran masing-masing, serta mengingatkan mengenai hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan oleh aparat pemerintah.

“Sekali lagi, saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial,” ujarnya.

Secara khusus Presiden memerintahkan jajaran Polri, Kejaksaan Agung, dan aparat hukum lainnya untuk melakukan pembenahan secara internal sebelum melakukan penegakan hukum kepada aparat pemerintah lainnya.

“Di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” pungkasnya. (kn)

Jokowi Dorong Daerah Siapkan Anggaran Penanganan Bencana

redaksi
-
0
Jokowi Dorong Daerah Siapkan Anggaran Penanganan Bencana

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memahami potensi bencana di daerahnya sekaligus mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (02/03/2023).

“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan, harus,” ujar Presiden usai membuka Rakornas.

Presiden menilai pemda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.

“Besarnya berapa? Saya kira daerah bisa mengalkulasi sendiri. Misalnya, daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi, jelas daerah mana jelas. Kalau enggak ada gunung berapi, berarti enggak usah. Daerah-daerah yang ada di garis kebencanaan untuk gempa bumi, di garis mana kan sudah tahu semua, sudah tahu semua,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” tandasnya. (kn)

Pemda Diminta Masukkan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan

redaksi
-
0
Pemda Diminta Masukkan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi yang rawan bencana dan tidak boleh untuk didirikan bangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (02/03/2023).

“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menegaskan agar rencana pembangunan tersebut diawasi hingga tahap implementasi di lapangan. Presiden mencontohkan, dirinya sering melihat bangunan-bangunan didirikan di bantaran sungai padahal lokasi tersebut setiap tahun dilanda banjir.

“Saya itu tiap hari saya itu di lapangan, saya lihat. Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemda untuk mengidentifikasi potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing.

“Saya minta kepada BPBD, kepada pemda (pemerintah daerah), agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing, bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi. Dan, yang lebih penting lagi siapkan anggarannya,” ujarnya.

Presiden juga meminta kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Suharyanto beserta jajaran terkait untuk menyederhanakan aturan terkait penanganan bencana, terutama penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

“Saya minta Pak Suharyanto juga Kepala BPBD di daerah, semua sederhanakan regulasinya. Pak Gub, Pak Wali, Pak Bupati, sederhanakan. Dalam posisi bencana itu kecepatan sangat diperlukan,” ujarnya.

Presiden pun menyoroti penyaluran bantuan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB), Palu, dan Cianjur yang dinilainya masih terkendala keruwetan prosedur penyaluran. Presiden juga menekankan agar bantuan untuk korban bencana tidak ditumpuk di posko tetapi langsung disalurkan kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan. Sehingga saya sampaikan di sini, sederhanakan yang namanya aturan-aturan,” pungkasnya. (kn)

PLTA Mentarang Dukung Transformasi Indonesia Menuju Ekonomi Hijau

redaksi
-
0
PLTA Mentarang Dukung Transformasi Indonesia Menuju Ekonomi Hijau

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung rencana transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk yang terintegrasi dengan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking PLTA Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, di Malinau, Kaltara, Rabu (01/03/2023).

“Karena energinya hijau, produk-produk yang dihasilkan nanti yang di Bulungan, di Kawasan Industrial Park Indonesia di Bulungan, juga produk-produk hijau, produk-produk yang emisi karbonnya rendah, produk-produk yang memiliki harga yang premium tetapi kompetitif. Karena apa? Energinya dari energi hijau dari Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau,” ujar Presiden.

Kepala Negara menyampaikan, integrasi dari kawasan Sungai Mentarang menuju kawasan KIPI di Kabupaten Bulungan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selain itu, proyek tersebut juga membutuhkan anggaran yang tidak kecil, yaitu sekitar Rp40 triliun.

“Kawasan yang terintegrasi dari Mentarang, kemudian disambungkan dengan kawasan yang ada di Bulungan, yang kurang lebih 300-an kilometer disambungkan oleh transmisi. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan anggaran biaya yang tidak kecil 2,6 miliar Dolar AS, kalau dirupiahkan kira-kira Rp40 triliun, sebuah nilai yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa dengan adanya kawasan-kawasan tersebut akan mendukung rencana besar Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Sebelumnya, Presiden juga telah meninjau kawasan KIPI yang dinilai sudah dalam keadaan siap

“Karena yang kita bangun nanti di kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia yang ada di Bulungan itu adalah yang pertama EV battery, baterai untuk mobil-mobil listrik, plus mobil listriknya ada di sana nanti. Yang kedua, aluminium, industri aluminium, yang juga akan dibangun di Kalimantan Industrial Park Indonesia di KIPI nanti. Aluminiumnya, aluminium hijau karena dari energi hijau. Kemudian yang ketiga, ada petrokimia (petrochemical) yang juga semuanya segera dimulai,” tandasnya. (kn)

KIPI di Bulungan Jadi Masa Depan Industri Energi Hijau Indonesia

redaksi
-
0
KIPI di Bulungan Jadi Masa Depan Industri Energi Hijau Indonesia

BULUNGAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), di Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (28/02/2023). Presiden meyakini kawasan ini akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mampu menjadi masa depan Indonesia dalam pembangunan industri energi hijau (green energy).

“Ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13 ribu hektare, yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV battery, yang pertama. Yang kedua, untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Kemudian yang ketiga, untuk pembangunan industri aluminium. Yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara,” kata Presiden usai peninjauan.

Lebih lanjut, Kepala Negara meyakini bahwa kawasan ini nantinya dapat menghasilkan produk-produk hijau yang bersaing. Presiden menilai, hal itu akan menjadi kekuatan bagi kawasan industri hijau tersebut.

“Kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produk yang dihasilkan juga produk-produk hijau. Inilah yang akan menjadi kekuatan Kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara,” tuturnya.

Presiden pun mengatakan bahwa kawasan KIPI mampu menjadi masa depan Indonesia yang dapat menjadi daya tarik bagi industri yang memproduksi produk hijau.

“Inilah masa depan Indonesia, masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini, industri apa pun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini,” ujarnya.

Presiden menekankan, ia akan terus memonitor progres pembangunan kawasan industri hijau ini. Ia juga memastikan agar pembangunan kawasan KIPI dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

“Progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari kehari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya tadi tanya di lapangan tidak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplet, sudah siap,” tandasnya. (kn)

Stadion Mini Baja Nusantara Diharapkan Bawa Kemajuan Sepak Bola

redaksi
-
0
Stadion Mini Baja Nusantara Diharapkan Bawa Kemajuan Sepak Bola

KUTAI KARTANEGARA – Kerinduan masyarakat Desa Tani Bhakti akan adanya arena olah raga yang representatif akhirnya terwujud. Setelah stadion mini dengan nama Baja Nusantara yang berada di Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, Minggu (26/2).

Peresmian stadion mini Baja Nusantara ditandai pengguntingan pita, pemotongan tumpeng, penandatanganan prasasti dan pelepasan burung merpati oleh Bupati Edi Damansyah, Kepala Desa Tani Bhakti M Amin, Sekcam Loa Janan dan perwakilan PT Insani Bara Persada.

Stadion yang merupakan bantuan dari PT Insani Bara Persada tersebut sangat didambakan masyarakat Desa Tani Bhakti khususnya pecinta olah raga sepakbola, karena di desa ini telah mencetak bibit – bibit pemain bola yang handal.

Bupati Edi mengapresiasi jajaran pemerintah Desa Tani Bhakti dan khususnya PT Insani Bara Persada yang telah turut berkontribusi dalam membangun Desa Tani Bhakti.

Disebutkannya sudah banyak langkah – langkah yang sudah dilakukan pemerintah Desa Tani Bhakti, khususnya pada cabang olah raga sepakbola.

“Terimakasih Pak Kades atas pembinaannya terhadap atlet – atlet sepak bola yang telah banyak mengukir prestasi,” ujarnya.

Edi berharap keberadaan stadion mini Baja Nusantara ini memberikan perkembangan dan kemajuan khususnya cabang olah raga sepak bola di Kukar, khususnya di Loa Janan.

Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada PT Insani Bara Persada, PT ABK, PT BUMA karena komitmennya untuk menjalankan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

“Terima kasih teman – teman, semoga kerja bersama ini terus berlanjut, karena kami di pemerintah punya tanggung jawab, teman – teman di perusahaan juga punya tanggung jawab, kita semua sudah diikat dan diatur oleh peraturan perundangan,” katanya. (kn)

Masih Banyak Masyarakat Kutai Kartanegara Salah Artikan Program Rp50 Juta Per RT

redaksi
-
0
Masih Banyak Masyarakat Kutai Kartanegara Salah Artikan Program Rp50 Juta Per RT

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah pada kesempatan pertemuan dan silaturahmi dengan Perangkat desa, para Ketua RT, para Guru dan Tokoh masyarakat se Desa Tani Bhakti, menjelaskan terkait program Rp 50 juta per RT, di Balai Pertemuan Umum (BPU) desa setempat, Minggu (26/2).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan bertanya – tanya serta menyalahartikan program berbasis RT tersebut.

“Ini harus saya sampaikan, bahwa program ini bukan berbentuk uang cash atau tunai, karena masih ada yang mencoba memperkeruh dan memprovokasi para ketua RT untuk ketemu saya menuntut uang 50 juta itu,” paparnya.

Edi menegaskan kembali bahwa program itu bukan berbentuk uang, karena kalau dalam bentuk uang menyalahi aturan.

“Kalau dalam bentuk uang saya akan ditangkap, ketua RT juga ditangkap, jadi sekali lagi saya tegasnya ini berbentuk program,” tegasnya.

Edi berharap untuk mengoptimalkan tugas – tugas Ketua RT dalam program ini, dan ketua RT harus terhubung dengan baik dengan perangkat – perangkat desa lainnya.

Edi meminta para Ketua RT untuk melakukan pendataan yang benar kepada warganya, sehingga tidak ada masyarakat yang berhak menerima justru tidak menerima, namun yang tidak berhak justru menerima bantuan.

“Kalau para Ketua RT keliru di lapangan kami di kabupaten juga keliru,” ujarnya.

Terkait data, Edi juga meminta untuk selalu diperbaiki atau diupdate setiap bulannya, karena pasti ada perubahan – perubahan, misalnya ada yang meninggal dunia, melahirkan, dan datang pindah.

“Ini harus dicatat dengan baik ya” pintanya.

Lebih lanjut Edi menambahkan program Rp 50 juta per RT salah satunya mendukung tugas – tugas RT agar lancar dalam memantau warganya, sehingga dalam program tersebut ada pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk operasional para ketua RT.

“Sudah diterima ya para Ketua RT, dan bahan bakarnya juga dipersiapkan dalam program itu,” katanya.

Edi berharap dengan fasilitas tersebut para ketua RT untuk rajin berkeliling di lingkungannya, agar mengetahui dan memahami permasalahan warganya.

“Tetapi harus benar – benar berkeliling mengurus kerjaan, jangan izin dengan istri mengurus kerjaan ternyata mengurus yang lain, jangan seperti itu,” harapnya. (kn)

1...1,0751,0761,077...1,086Halaman 1,076 dari 1,086