Beranda blog Halaman 1064

Selamat HUT Balikpapan

0
Pemberian penghargaan di Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.

Catatan Rizal Effendi

BESOK, Sabtu (10/2)  Kota Balikpapan merayakan hari jadinya ke-127. Upacaranya tidak lagi di Lapangan Merdeka milik Pertamina. Tapi di halaman BSCC Dome, yang sekarang ini sudah diubah multifungsi. Tidak saja halaman parkir, tapi bisa jadi tempat upacara dan kegiatan lainnya. Di situ sudah dipasang tiang bendera seperti di halaman Istana Merdeka.

Hanya saja karena halaman parkirnya dijadikan tempat upacara, maka parkir kendaraan mau tak mau melebar ke mana-mana. Panitia menyiapkan 25 tempat parkir alternatif, di antaranya di halaman parkir sekretariat KNPI, di kantor-kantor dinas sepanjang Jl Ruhui Rahayu, Taman Tiga Generasi sampai Gedung Kesenian. Lumayan jalan kakinya menuju Dome.

Persiapan upacara sudah dilakukan. Sekeliling parkir Dome dipasangi tenda merah putih. Ada panggung utama yang akan diduduki Wali Kota bersama Forkopimda dan istri. Acara akan dimulakan  pukul 07.30 pagi. Acara juga diwarnai dengan tari kolosal.

Penetapan hari jadi kota ini berdasarkan pada peristiwa pengeboran pertama sumur minyak Mathilda oleh perusahaan minyak asal Belanda, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Tepatnya 10 Februari 1897. Kita semua belum lahir.

Ketua panitia HUT tahun ini adalah Sudirman Djayaleksana, yang juga Kadis Lingkungan Hidup (DLH). Dia sudah menyebarkan undangan berwarna kuning dengan foto utama Wali Kota Rahmad Mas’ud bersama pendampingnya Hj Nurlena. Selama belum ada wakil wali kota, maka pajangan foto wali kota selalu bersama sang istri. Jarang dengan Ketua DPRD Abdulloh. Padahal dalam UU, Pemda itu terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Tema HUT ke-127 adalah “Balikpapan Kondusif, Sinergi, dan Berkelanjutan.” Sepertinya agak berubah sedikit. Wali Kota  dalam ekspose akhir tahun menyebut temanya: “Balikpapan Kondusif Menuju Pembangunan Inklusif dan Progresif.”

Dia waktu itu menjelaskan, kondusif bermakna kota Balikpapan yang memiliki suasana tenang dan mendukung terlaksananya semua aktivitas masyarakat. Inklusif bermakna keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Sedang progresif bermakna melakukan suatu perubahan yang lebih baik menuju pada kemajuan.

Sebelum puncak peringatan, DPRD Balikpapan lebih dulu menggelar Rapat Paripurna Memperingati Hari Jadi, Kamis (8/2) kemarin. Tempatnya cukup istimewa di Ballroom Hotel Tjokro. Tidak di Novotel, hotel milik Pemkot yang dikerjasamakan dengan swasta. Ada pidato wali kota dan pemberian penghargaan kepada warga berprestasi atau berjasa. Juga kepada beberapa perusahaan.

Selain itu ada MoU pengambilan air baku Sungai Mahakam antara Balikpapan, PPU, Kukar dan Samarinda. Peresmian KTP Elektronik di semua kantor kecamatan, peresmian revitalisasi Pasar Klandasan, Puskesmas Karang Rejo dan Kantor Lurah Damai.

Balikpapan masih terus menjadi juara pembangunan. Dalam HUT ke-67 Provinsi Kaltim, 9 Januari 2024, kota ini meraih panji keberhasilan pembangunan terbanyak yaitu 17 panji. Pada tahun 2022, Balikpapan juga masih mempertahankan Piala Adipura Kencana sebagai Kota Bersih. Tapi Balikpapan disalip Samarinda dalam hal kota layak huni. Hasil laporan Ikatan Ahli Perencana (IAP) tentang Most Livable City Index 2022, Balikpapan terlempar dari  kelompok 10 besar. Justru Samarinda dan Banjarmasin yang masuk.

Saya lihat di sampul utama undangan HUT, dipajang foto hitam putih mulai Balai Kota, Gedung Kesenian, Kilang Pertamina sampai Stadion Persiba. Sayang di stadion yang megah itu, tidak semegah prestasi yang dicapai Persiba. Tim Beruang Madu sekarang jatuh ke kasta paling rendah, Liga 3. Merana dan kurang perhatian. Sedang stadion itu untuk sementara menjadi “stadion kebanggaan” PSM Makassar dan Borneo FC Samarinda sebagai home base-nya.

Saya nonton ketika PSM melumat Persita Tangerang 4-0 dan Borneo menang 3-1 atas Persija Jakarta di Stadion Batakan. “Nah ini baru main bola,” kata Vibra membandingkan dengan penampilan Persiba yang selama ini selalu buruk dan kalah melulu. “Saya siap ikut menyelamatkan Persiba,” kata Faisal Tola, pengusaha yang juga pernah terlibat menangani manajemen Persiba.

Lama saya tidak menyaksikan Stadion Batakan penuh sesak. Itu baru terlihat ketika Borneo tampil lawan Persija. Sekitar 12 ribu orang yang menonton. Sejumlah mobil dan sepeda motor “terjebak dan terdampar” di jalur masuk ke stadion. Termasuk mobil saya. Mau tidak mau jalan kaki ke stadion.

Wajah Balikpapan banyak berubah dengan penataan taman di berbagai sudut kota dan pemasangan lampu jalanan dan jembatan. Lihat saja Jembatan Manggar dan jembatan pendek di depan Hotel Zurich. Dibuat gemerlap di waktu malam. Tapi taman di Jl Bhayangkara antara Kantor Pemkot dan Masjid At Taqwa sepertinya belum selesai.

Di tengah penataan itu, sayangnya persoalan kemacetan jalan semakin parah. Tidak saja di Jl MT Haryono yang sudah menjadi momok, tapi juga di berbagai jalan lainnya. Termasuk Simpang Rapak, kawasan Jl Mulawarman, Balikpapan Timur dan daerah sekitar depan Hotel Platinum, Balikpapan Utara.

Setidaknya ada dua kecelakaan lalu lintas tragis yang terjadi di Jl MT Haryono beberapa waktu lalu, yang merenggut dua jiwa. Kedua orang itu adalah mahasiswi ITK bernama Monivincha Simon (18) dan La Bonto (50). Keduanya terjatuh ketika mengendarai sepeda motor dan kemudian tewas terlindas mobil yang berada di belakangnya.

Masifnya pembangunan IKN  ikut menambah keriuhan dan kemacetan Kota Minyak. Tata kelola penjualan BBM di SPBU juga ikut berkontribusi.  Lihat saja situasi SPBU di kawasan Damai, Gunung Malang dan Jl Soekarno-Hatta. Tiap hari antre dan banyak memakan badan jalan.

Dengan segala kemajuannya, ada juga warga tak puas atas kebijakan pemimpin kota. Aroma KKN-nya kerap digunjingkan. Lihat saja di medsos. Kegelisahan  para pejabat dan staf juga sangat terasa.  Ada organisasi yang ditelantarkan. Misalnya KONI tak diberi anggaran. Sepertinya menyusul Palang Merah Indonesia (PMI). Ketua terpilihnya Ambo Aja sejauh ini belum mendapat rekomendasi. Meski ada pemberian penghargaan kepada pendonor.

                                              Persiapan Upacara HUT Kota Balikpapan di parkir Dome.
                                                          Penataan taman di depan Gedung Parkir.
                                                Situasi Jl MT Haryono tergenang pada malam Debat Capres.

BELUM JUGA SELESAI

Dua hari sebelum peringatan HUT ke-127 Kota Balikpapan,  saya dua kali melewati Jl MT Haryono. Kebetulan saya mau ke Klandasan. Saya berharap jalan itu sudah mulus sebagai kado HUT Kota. Tapi sampai Kamis (8/2), pekerjaan jalan itu khususnya dekat jembatan PDAM belum juga rampung. Mobil harus antre dan hati-hati. Sebab, ada yang terperosok.

Niat baik Wali Kota Rahmad Mas’ud mengatasi banjir di kawasan Sungai Ampal dengan menata jalan dan drainase sebagian Jl MT Haryono sayangnya tidak mulus dalam pengerjaannya. Padahal proyek bernilai Rp136 miliar ini sangat dibanggakan karena dianggap tidak  bisa diwujudkan oleh para pemimpin sebelumnya.

Mungkin karena belum rampung, waktu hujan lebat terjadi Minggu (4/2) malam, persis pada saat debat terakhir Capres, kawasan beler Jl Zainal Arifin tetap terendam. Jl MT Haryono di kawasan simpang tiga BDS sampai jembatan PDAM juga tetap tergenang air. Seorang sopir yang kantornya di kawasan itu terpaksa membawa mobil kantor ke rumah karena tak memungkinkan kembali ke kantor. Kondisi yang sama terjadi lagi Selasa (6/2) malam.

Banyak warga menyorot kontraktor pelaksana PT Fahreza Duta Perkasa tidak seperkasa namanya dalam mengerjakan proyek ini. Tapi Wali Kota tetap “perkasa” merestui pemberian dispensasi perpanjangan waktu. Kabarnya ada adendum yang dikeluarkan untuk menambah waktu 50 hari. Kalau dihitung mulai 1 Januari lalu, maka tinggal beberapa hari lagi sudah berakhir. Tapi bisa jadi diperpanjang lagi untuk 50 hari kedua dengan tambahan denda.

Di Jl MT Haryono itu memang ada dua kegiatan, yang beda kontraktor pelaksananya. PT Fahreza berkaitan dengan proyek  DAS Ampal yang di antaranya ditandai dengan pembenahan drainase. Ada lagi kegiatan lain di tiga titik yaitu peninggian dan pelebaran jalan dengan biaya APBD Rp27 miliar.

Warga juga melihat proyek penataan drainase di kawasan RSS Jl Ruhui Rahayu tidak selesai sampai akhir tahun 2023 lalu. Sekarang masih dilanjutkan lagi. Ada yang bilang kontraktornya juga tak lancar. Termasuk proyek sekolah terpadu di Balikpapan Regency, yang juga diperpanjang sampai pekan ketiga Februari ini.

Sepertinya kita harus lupakan dulu masalah jalan sejenak. HUT kota tetap harus dirayakan. Meski masih ada warga   yang menggerundel.  Dirgahayu Kota Balikpapan. Sambil kita menunggu Pilpres dan Pileg 14 Februari dan menyusul Pilkada serentak November atau September nanti. “Jalan-jalan ke Pasar Baru, jangan lupa beli sepatu. Selamat ulang tahun Balikpapan ke-127, angka tujuhnya milik saya dalam Pemilu.” (*)

Menangkan Anies-Muhaimin, Co Captain AMIN KH Nasirul Mahasin: 10 Februari di JIS Bukan Antiklimaks Perjuangan

0
Istimewa

JAKARTA – Co Captain Anies-Muhaimin (AMIN) Bidang Gerakan Islam dan Pesantren, KH. Nasirul Mahasin menyerukan kepada pemilih pasangan calon nomor urut 1 untuk tetap semangat sampai penghitungan suara, Rabu, 14 Februari 2024.

Ia meminta agar semangat yang membara untuk menghadiri kampanye akbar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu, 10 Februari 2024 tetap dibawa pada saat pencoblosan hingga penghitungan suara.

“Kita bawa semangat tanggal 10 Februari 2024 saat kampanye akbar di JIS itu hadir pada waktu pencoblosan.” kata pria yang akrab dipanggil Gus Mahasin itu. “Tanggal 14 Februari adalah momentum kita menghadirkan perubahan dengan kepemimpinan yang rahmatan lil ‘alamin dan welas asih.”

Kakak kandung ulama kharismatik, Gus Baha itu mengingatkan kampanye akbar di JIS itu bukan puncak dari perjuangan. “Jangan sampai puas dengan memenuhi stadion JIS, tapi lupa masih ada puncaknya, yaitu saat pencloblosan,” ujarnya. “Ingat, tanggal 10 bukan antiklimaks perjuangan. Tetap semangat dan fokus memenangkan AMIN di 14 Februari 2024,” ujar pendiri Laskar Santri ini menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Gus Mahasin meminta maaf kepada masyarakat Indonesia jika selama kampanye dan aktivitas yang melibatkan pasangan calon AMIN dirasakan mengganggu. “Mohon maaf jika selama masa kampanye yang menghadirkan massa banyak mengganggu aktivitas,” kata dia.

Panglima Laskar Santri AMIN, Muhammad Nurkhoiron meminta kepada semua santri untuk menjaga Pemilu agar berlangsung damai, aman, jujur, dan adil. “Kami menginstruksikan kepada seluruh santri di Indonesia untuk berperan aktif mengamankan TPS di tempatnya masing-masing,” kata dia.

Mantan komisioner Komnas HAM ini meminta santri untuk melaporkan jika menemukan adanya kecurangan Pemilu 2024. (rls)

Pemkab PPU BKO 1.084 Personel Satlinmas untuk Amankan Pemilu Serentak 2024

0
Foto: Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat Apel Gelar Pasukan BKO Satlinmas dalam pengamanan Pemilu 2024, Rabu (7/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Sebanyak 1.084 personel Satuan Lindungan Masyarakat (Linmas) Penajam Paser Utara (PPU) disiapkan dalam upaya pengamanan Pemilu 2024. Dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Penyerahan Bawah Kendali Operasi (BKO) anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Polres PPU, Rabu, (7/2/2024).

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan situasi kondusif yang dirasakan saat ini tidak lepas dari peran serta Satlinmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Di samping dukungan dari pihak TNI/Polri, instansi dan perangkat daerah terkait serta kecamatan, kelurahan/desa.

“Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari. Oleh karena itu kita harus siap mensukseskan hajat besar bangsa ini. Termasuk Satlinmas di dalamnya punya tanggung-jawab,” katanya.

Jumlah personel itu, untuk mengamankan 542 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh PPU. Masing-masing menjadi pengawas pendukung personel gabungan TNI/Polri di tiap TPS.

Belum lagi, lanjutnya, PPU sebagai daerah asal Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya hal mengharuskan personel bekerja lebih siap dalam pengawasan kontestasi Pileg dan Pilpres kali ini.

“Sebagai personel Satlinmas PPU, Kita patut bangga. Karena dari sekian banyak jumlah penduduk PPU, hanya 1.084 orang dipilih menjadi bagian dari satuan ini. Pengamanan ini juga ujian dari adanya IKN. Karena sedikitpun melakukan kesalahan, bakal jadi sorotan Nasional bahkan Internasional. Jadi Kita harus membawa nama baik PPU dalam menyukseskan pemilu ini,” jelas Makmur.

Penyerahan personel ini, di samping merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara terstruktur, juga merupakan langkah dan upaya di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, ia berharap seluruh Satlinmas yang ada di PPU agar dapat melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan 1.084 personel Satlinmas dari pemerintah Kabupaten PPU kepada Kapolres PPU, AKBP Supriyanto. “Atas nama pemerintahan daerah, Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tugas dan pengabdian yang telah saudara tunjukkan selama ini dalam melaksanakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat,” tutupnya. (ADV/Humas6/SBK)

Perlu Banyak Pembenahan untuk PPU Raih KLA Nindya 2024

0
Foto: Ketua TP PKK PPU yang juga Wakil Pengarah Gugus Tugas KLA PPU, Linda Romauli saat rakor, Selasa (6/2/2024). (DiskominfoPPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Ketua Ketua Tim Penggerak PKK Penajam Paser Utara (PPU) Linda Romauli Siregar menilai masih banyak yang perlu dibenahi dalam meningkatkan status Kabupaten Layak Anak (KLA). Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga dan sinkronisasi program perlindungan anak perlu dilakukan dengan baik.

Hal itu disampaikan saat gelaran rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi Perlembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dimotori Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) 2024, di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Selasa, (6/2/2024).

Linda yang juga Wakil Pengarah Gugus Tugas KLA PPU ini mengatakan masih banyak yang harus dibenahi dalam rangka upaya untuk mewujudkan KLA yang ideal. Dalam kegiatan itu turut dihadiri kepala dinas/badan selaku koordinator dan anggota di klaster pada Gugus Tugas KLA, perwakilan Bankaltimtara serta Forum Anak Kabupaten dan Forum Anak Kecamatan.

“Terutama kekurangan maupun permasalahan dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk terpenuhi indikator KLA sesuai yang harapkan,” ucap dia.

Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan hasil pembahasan seblumnya saat rapat Gugus Tugas KLA PPU 31 Januari 2024. Dalam upaya untuk memenuhi 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak, yang dikelompokkan ke dalam kelembagaan dan 5 klaster pemenuhan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA).

“Yang mana Gugus Tugas KLA PPU dan Koordinator Kelembagaan, Klaster 1-5 dan koordinator Kecamatan, Desa/Keluarahan Layak Anak beserta anggota agar dapat mengkoordinir dan memberikan data/dokumen untuk diinput melalui aplikasi Evaluasi KLA yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Februari s/d 31 Mei 2024,” jelas Linda.

Adapun 5 klaster pemenuhan hak anak dalam KHA itu di antaranya hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

“Diharapkan bantuan dan kerjasamanya yang baik untuk menysukseskan evaluasi KLA tahun 2024. Agar semua anak-anak di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya dan semoga di tahun 2024 evaluasi KLA meningkat menjadi kategori Nindya,” tutup dia. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Lantik Kades Sukaraja Antar Waktu, Makmur; Tetap Harus Mampu Layani Masyarakat

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat prosesi pelantikan Sugiyanto sebagai Kepala Desa Sukaraja antar waktu, Rabu (7/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun melantik Sugiyanto sebagai Kepala Desa (Kades) antar waktu Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Rabu, (7/2/2024). Pelantikan ini merupakan sisa masa jabatan kepala desa periode 2020-2026.

Dalam sambutannya ia mengingatkan ke pada pejabat yang baru dilantik agar benar-benar menghayati sumpah yang telah diucapkan. Karena sebagai umat beragama, sumpah yang diucapkan memiliki makna mendalam dan tanggung jawab yang besar.

“Pengucapan tersebut menunjukkan pengakuan dan perwujudan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya saudara telah mengikat janji ke pada Tuhan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Desa,” ujarnya di Pelaksanaan digelar Gedung Serbaguna Desa Sukaraja.

Sebagai seorang pimpinan desa, Makmur menjelaskan jabatan yang dimiliki tidak berarti akan memperoleh kemudahan dan keuntungan dari jabatan tersebut. Serta harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

“Saya tidak mentolerir kepala desa yang meminta imbalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan perbuatan yang dapat mencoreng citra kepala desa sebagai pamong masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Makmur menegaskan ke pada pejabat yang baru dilantik untuk segera mungkin menyesuaikan diri di lingkungan kerja baru. Lakukan komunikasi, inventarisasi segala potensi yang ada di desa dan harus mampu menjalin kerja sama yang harmonis dengan seluruh elemen desa lainnya.

“Marilah bersama-sama bergandengan tangan dalam semangat kebersamaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Sukaraja ini,” tutup Makmur. (ADV/SBK)

Bawaslu Pastikan Putusan DKPP Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

0
Ketua Bawaslu Rahmat Bagjai kut memantau jalannya pemeriksaan kesehatan terhadap bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang berlangsung di RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023). (Winda Nelfira).

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja memastikan, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari melanggar etik tidak mempengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pilpres 2024.

“Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu, jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya,” kata Bagja dikutip dari merdeka.com, Selasa (6/2/2024).

Menurut Bagja, putusan DKPP terkait pelanggaran etik ketua KPU tidak terkait dengan proses tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Bagja menambahkan, putusan lembaga tidak akan terpengaruh dengan pelanggaran etik yang diarahkan ke Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

“Enggak ada, memang tidak ada dan juga terkait dengan profesional penyelenggara. Kami juga pernah di DKPP dan diputus bersalah, tapi prosesnya sudah berjalan dan kemudian misalnya kami mendapat peringatan soal komisioner perempuan ya di penyelenggara pemilu di provinsi Sumatra Utara, kami kena peringatan dan itu tapi kan tidak mengubah komisionernya itu balik lagi seleksiknya tidak demikian cara kerjanya,” tutur Bagja.

Meski demikian, Bagja mengungkapkan, hasil putusan DKPP akan dijadikan catatan bagi Bawaslu untuk proses pengawasan ke depannya.

“Bentuk pengawasannya itu adalah memastikan bahwa nanti ada surat, itu yang harus dibuat surat teguran kepada komisioner KPU. Nah kami juga demikian, kami sebagai ketua Bawaslu kemudian menegur Bawaslu provinsi atau kota ataupun Bawaslu RI sebagai ketua lembaga untuk menindaklanjuti putusan DKPP,” tambah Bagja.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

“Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (5 /2/2024).

Heddy mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

“Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari,” tambah Heddy.

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023). (Lpt/KN)

Ganjar Minta Pendukungnya Jangan Takut Jika Diganggu

0
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri hajatan rakyat di Balikpapan, Kaltim, Selasa (6/2/2024). Ganjar meminta para pendukungnya berani melawan jika diganggu. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

BALIKPAPAN – Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri hajatan rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024) siang. Kepada para pendukungnya,  Ganjar mengaku mendengar ada gangguan jelang pencoblosan 14 Februari 2024.

“Saya dengar ada yang mulai diganggu, ‘jangan pilih 03’, katanya begitu?,” tanya Ganjar di Pangreh Praja Sepinggan, Balikpapan Selatan, Selasa (6/2/2024).

Pertanyaan itu dijawab dan dibenarkan oleh ratusan pendukungnya yang hadir memadati area tersebut.

“Benar pak, benar,” seru mereka.

Ganjar pun memberi saran bahwa siapapun yang mengusik keyakinan dan mengganggu keinginan pendukungnya harus disikapi dengan berani. Dia menegaskan, pendukungnya bukan kelompok yang penakut.

“Kalau nanti Anda diganggu apakah Anda berani?” tanya Ganjar disambut teriakan, “Berani!” dari para pendukungnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini meyakini, bahwa rakyat sekarang sudah pintar dalam menentukan hak demokrasi. Tidak ada yang bisa menentang keinginan rakyat jika sudah berkehendak.

“Rakyat tidak bisa lagi diatur-atur hak demokrasinya, dan kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri,” ucap Ganjar Pranowo.

Selain kepada para pendukungnya, Ganjar juga mengingatkan kepada para rakyat yang memiliki hak pilih untuk bisa menyimak seluruh rangkaian debat Pilpres 2024.

Dia meyakini, apa yang disampaikan para kandidat dalam debat tersebut adalah sebuah edukasi publik yang bisa membuat masyarakat yakin soal janji dan komitmen yang sudah disampaikan.

“Debat terakhir adalah rangkaian panjang. Sebuah perjalanan dari kampanye yang InsyaAllah akan memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu apa yang dipikirkan oleh calon pemimpinnya, programnya, dan komitmennya yang diuji bersama-sama,” ucap Ganjar menandasi. (Lpt/KN)

Wapres Ingatkan Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

0
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin

JAKARTA –  Mendekati hari pencoblosan, sejumlah akademisi universitas-universitas di tanah air menyerukan penyelamatan demokrasi.

Menanggapi pertanyaan awak media, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai, pernyataan dari berbagai universitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata Ma’ruf dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024).

Ma’ruf berharap, pernyataan guru besar kampus itu menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

“Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.

Masih seputar Pemilu, Ma’ruf juga memberikan pendapatnya mengenai kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Abu Dhabi.

Menurutnya, PPLN ini sudah siap menyelenggarakan pemilu pada 10 Januari 2024 mendatang. “Untuk di Abu Dhabi, sudah 5.000 lebih, [dengan ] 8 TPS, semua sudah siap,” kata dia.

Ia menjelaskan, pihak KBRI masih membuka kesempatan hingga hari H bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

“Mungkin masih di laut, belum terdaftar. Tapi yang sudah lebih dari 5.000,” ujarnya.

Sementara itu, ketika ditanya di TPS mana ia akan mencoblos, Ma’ruf mengaku pihaknya hingga saat ini belum tahu, sebab belum mendapatkan panggilan.

“Kalau alamat, saya di Depok Cimanggis. Kalau rumah dinas, kan di Diponegoro. Jadi, saya belum tahu yang manggil saya yang rumah dinas atau mana,” ucapnya.

“Pokoknya, saya sesuai panggilan saja. Siapa yang manggil, saya datang, saya nyoblos,” tambahnya. (Lpt/KN)

Tak Main-main, Mentan Ancam Cabut Izin dan Pidanakan Distributor Pupuk dan Pengecer Nakal

0
Mentan Andi Amran Sulaiman saat kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti petani dan penyuluh, para Babinsa dan perwakilan PIHC di Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (6/2/2024).

ACEH BESAR – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan Satgas Pangan Mabes Polri untuk menindak tegas distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang mempermainkan harga pupuk subsidi tidak sesuai HET.

Tak main-main, perintah Mentan adalah mencabut izin hingga pidanakan distributor dan pengecer pupuk yang ketahuan bertindak nakal. Jika para pemangku kepentingan tidak dapat menertibkan pelanggar tersebut, Mentan tak ragu untuk berbuat lebih jauh.

“Dari PIHC ada yang hadir? Di Aceh ini ditemukan ada distributor dan pengecer pupuk nakal, yang mempermainkan petani dan uang negara, saya minta cabut izinnya. Kalau tidak bisa tertibkan dan cabut izinnya, jabatan kalian yang akan saya usulkan copot,” kata Mentan Amran saat kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti lebih dari 20.000 orang peserta petani dan penyuluh dan dihadiri juga para Babinsa dan perwakilan PIHC di Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (6/2/2024).

Amran menemukan ada pelanggaran terhadap penjualan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh saat acara dialog tersebut.

“Ini saya temukan ada pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas HET (harga eceran tertinggi). Misalnya harga satu sak pupuk bersubsidi Rp 120 ribu, dijual Rp 170 ribu. Ini tindakan pidana kriminal. Cabut izin usahanya dan bila perlu dipidanakan,” tegasnya.

Ia juga tegas menyatakan mempersulit pertani sama dengan persulit negara. “Tolong jangan persulit dan memainkan petani sebab itu sama dengan mempersulit negara,” sambung Amran.

Kombes Polisi Hermawan dari Satgas Pangan Mabes Polri yang ikut dalam kegiatan tersebut menyatakan segera melakukan tindakan tegas terhadap pengecer dan diatributor pupuk yang merugikan petani dengan menjual pupuk subsidi tidak sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Saat ini pengecer Pupuk Nakal tersebut sudah dipanggil dan diproses di Polres Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah Polda Aceh.

“Benar, segera kami proses temuan ini dan sekarang sedang ditangani kasusnya di Polsek Bener Meriah,” jelas Hermawan.

Kepala Sub Satgas Ketersedian Satgas Pangan Mabes Polri tersebut menyatakan pihaknya siap melakukan pengawasan dan memberikan tindakan tegas terhadap pengecer dan distributor pupuk yang merugikan petani. Yakni dengan menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

“Jika ada distributor dan pengecer nakal dan kami temukan, itu tidak ada kompromi. Kami langsung cabut izin usahanya dan pidanakan. Kami mendukung penuh langkah tegas Bapak Mentan Amran. Negara dan petani tidak boleh dipermainkan oleh oknum tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Dirut Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengaku sangat setuju atas tindakan tegas tersebut. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah, sehingga peredarannya dipantau oleh aparat penegak hukum, mulai dari dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI hingga Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga pengawasan sangat ketat dan pemberian sanksinya langsung mencabut izin usahanya bahkan pidana. (Lpt/KN)

Putra SYL Diperiksa KPK Soal Jual Beli Jabatan di Kementan

0
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa putra mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Pada Senin (5/2), telah selesai diperiksa sebagai saksi, Kemal Redindo; dikonfirmasi terkait pengetahuan mengenai dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL, termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya penyidik KPK juga memanggil putri Syahrul Yasin Limpo yang juga anggota DPR RI, Indira Chunda Thita Syahrul, pada Jumat (2/2). Meski demikian, yang bersangkutan tidak hadir dan akan dilakukan pemanggilan ulang oleh KPK.

“Saksi Indira Chunda Thita Syahrul tidak hadir,” kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kedua tersangka itu ditahan menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai mentan periode 2019-2024. Dengan jabatannya, SYL membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2023. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Selain itu, penyidik KPK menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Ant/KN)