Beranda blog Halaman 1063

Naik Lima Kali Lipat, Potensi Bencana Dunia Cenderung Meningkat

redaksi
-
0
Naik Lima Kali Lipat, Potensi Bencana Dunia Cenderung Meningkat

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa potensi bencana di dunia meningkat lima kali lipat dalam lima puluh tahun terakhir.

“Menurut data yang saya miliki, potensi bencana di dunia ini cenderung semakin tinggi, frekuensinya lima kali lipat naik selama lima puluh tahun terakhir, lima kali lipat. Hati-hati,” kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tahun 2023 di Kantor Pusat Badan SAR Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023) pagi.

Frekuensi bencana di Indonesia, tambahnya, juga mengalami peningkatan yang drastis sebesar 81 persen dalam 12 tahun terakhir.

“Hati-hati, frekuensi bencana di Indonesia juga mengalami peningkatan yang drastis, yaitu naik 81 persen dari yang sebelumnya 2010 1.945, kemudian 2022 kemarin 3.542. Kenaikannya, sekali lagi, dalam 12 tahun ini 81 persen,” ujar Presiden.

Ia melanjutkan, Indonesia pernah mengalami kecelakaan besar, di antaranya Air Asia di 2014 yang jatuh di perairan Belitung, kemudian Sriwijaya SJ-182 di Kepulauan Seribu di 2021, kemudian Lion Air JT-610 di perairan Karawang di 2018, dan juga Kapal Motor Sinar Bangun di Toba di 2018.

Kepala Negara memuji kecepatan respons Basarnas dalam menangani bencana-bencana besar yang terjadi di Tanah Air.

“Pengalaman-pengalaman yang ada, dari saat ada Air Asia di 2014 yang jatuh di perairan Belitung, kemudian Sriwijaya SJ-182 di Kepulauan Seribu, kemudian Lion Air JT-610 di perairan Karawang di 2018, dan juga Kapal Motor Sinar Bangun di Toba di 2018. Semuanya saya mengikuti dan beberapa saya melihat langsung di lapangan, kecepatan respons dari Basarnas saya harus menyampaikan apa adanya, sangat cepat,” kata Presiden.

Menurutnya, Basarnas memiliki peran penting karena harapan korban dan keluarga korban bencana bertumpu kepada tim SAR.

“Kecepatan evakuasi untuk menentukan jumlah nyawa yang diselamatkan juga berada di tim SAR,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan penggunaan teknologi untuk mempercepat pencarian dan pertolongan ini sangat penting. Beberapa teknologi yang menurutnya dibutuhkan, antara lain drone rescue, snake robot, robot diver, hingga jet suit untuk operasi di ketinggian.

“Hal-hal seperti ini yang Basarnas harus segera memiliki, saya enggak tahu anggarannya ada atau enggak ada. Kalau enggak ada, tentunya segera diajukan. Nanti Pak Menko PMK tolong dicatat, Pak Sekretaris Kabinet, Pak Seskab nanti dibantu Basarnas untuk memiliki peralatan yang tadi saya sampaikan,” ujarnya.

Namun demikian, imbuhnya, selain penggunaan teknologi, hal yang sangat penting dalam proses pertolongan dan pencarian adalah keterlibatan masyarakat terutama di daerah rawan bencana.

Ia pun mendorong Basarnas untuk melibatkan masyarakat melalui edukasi tentang pertolongan awal yang bisa dilakukan saat terjadi bencana.

“Mengedukasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pertolongan-pertolongan awal. Ini penting sekali. Mulai dilakukan mengintervensi, mengedukasi masyarakat agar ngerti apa yang harus dilakukan pada saat-saat kejadian awal,” tandasnya.

Pada kesempatan ini pula, Presiden menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-51 kepada keluarga besar Basarnas.

“Terima kasih atas dedikasinya dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan,” ujarnya. (kn)

Bupati Edi Damansyah Mulakan Pembangunan Vihara Pertama di Kukar

redaksi
-
0
Bupati Edi Damansyah Mulakan Pembangunan Vihara Pertama di Kukar

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meletakkan batu pertama pembangunan Vihara Buddhayana Buddhis Center Tenggarong, yang berlokasi di jalan Ikip Mekar Sari Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Rabu (15/2/2023).

Pada peletakan batu pertama bernama Cakra (Roda Dhamma) tersebut, Bupati Kukar didampingi oleh Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama (Kemenag) RI Supriyadi, Ketua Umum Sangha Agung Indonesia Y.M. Khemacaro Mahathera, dan Kepala Vihara Buddhayana Buddhis Center Tenggarong Bhikkhu Nyanakaruno.

Ketua panitia pembangunan Ferry Limanto mengatakan pembangunan tersebut nantinya akan berdiri di lahan seluas kurang lebih enam hektar, yang mana menurutnya kepemilikan lahan telah bersertifikat dan memiliki Izin Mendirikan Bangun (IMB) serta dalam proses pembangunannya Vihara Buddhayana Buddhis Center Tenggarong mendapatkan bantuan dari para umat Buddha dari berbagai daerah dan dari Kemenag RI sebesar Rp 400 juta.

Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Pemkab Kukar dan Bupati Edi Damansyah, sehingga dalam proses pembangunannya Vihara Buddhayana Buddhis Center Tenggarong yang merupakan Vihara pertama yang ada di Kukar tersebut mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil.

“Perhatian Bapak Bupati Kukar diwujudkan dengan kepedulian dan toleransi, kerukunan dan keharmonisan umat beragama yang hidup berdampingan tanpa ada perbedaan,” ucap Ferry Limanto.

Di akhir laporannya, ia berharap pada tahun anggaran 2024 bantuan serupa dari Kemenag RI melalui Dirjen Bimas Buddha bisa kembali disalurkan sehingga diakhir tahun 2024 peribadatan umat Buddha puja bakti di Kukar bisa diselenggarakan di Vihara Buddhayana Buddhis Center Tenggarong tersebut.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh umat Buddha yang berada di Kukar, atas kontribusinya bersama-sama komponen masyarakat Kukar lainya dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kondusifitas atar umat beragama berjalan dengan baik selama ini dan seterusnya.

Karena menurutnya, kondisi Kamtibmas dan kondusifitas suatu daerah bukan sekedar tugas dari jajaran Forkopimda Kukar semata, namun bagaimana keadaan tersebut juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Kutai Kartanegara termasuk umat Buddha yang berada di Kukar.

“Kita bersyukur dengan kondisi keamanan dan ketertiban ini, hal yang wajib yang menjadi keyakinan sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing, berkaitan dengan ibadah kita bisa berjalan dengan baik dan juga profesi yang kita tekuni juga berjalan dengan baik, dengan momentum ini mari bersama-sama kita jadikan bagaimana kita terus menguatkan kebersamaan kita, komitmen kita untuk menjaga Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Edi Damansyah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kukar menyambut baik pembangunan Vihara Buddhayana Buddhis Center Tenggarong di Kukar, karena diharapkan melalui rumah-rumah ibadah yang ada di Kukar tersebut kedepan keberadaannya selain sebagai pusat tempat peribadatan, dan pemersatu umat juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan umat khususnya yang berada di sekitar rumah ibadah.

Lebih lanjut, berkaitan dengan bantuan rumah ibadah atau program dedikasi Kukar Idaman revitalisasi rumah ibadah, dirinya mengatakan saat ini berkas proposal bantuan dana pembangunan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sedang dalam proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi, namun menurutnya apabila tidak ada halangan diakhir tahun 2023 akan dimasukkan dalam anggaran perubahan APBD Kabupaten Kukar.

“Jadi saya mohon izin pak Dirjen (Supriyadi-red), mungkin bantuan kami dari pemerintah kabupaten lebih besar dari bantuan Bapak tadi,” ujar Edi Damansyah yang disambut tepuk tangan para tamu dan undangan yang hadir. (kn)

Indonesia Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa Turki dan Suriah

redaksi
-
0
Indonesia Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa Turki dan Suriah

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mengoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut telah mulai dikirimkan pada 11 Februari 2023 lalu.

“Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden yang diberikan kepada saya untuk mengoordinasikan itu sudah kita berangkatkan dua gelombang atau kloter. Kloter pertama tanggal 11 Februari dan kemudian kloter kedua tanggal 13 Februari yang lalu,” ucap Menko PMK dalam keterangannya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/02/2023).

Menko PMK menyampaikan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan tahap pertama berupa sejumlah personel dan peralatan pendukung termasuk dokter dan tenaga medis. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di Turki dan Suriah.

“Untuk kloter pertama itu kita kirim sebanyak 62 personel dengan berikut perangkat-perangkat peralatan pendukungnya. Kemudian pada tanggal 13 Februari itu kita kirim 181 personel orang untuk melakukan tugas-tugas perbantuan di sana, terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis untuk pertolongan pertama terutama dibutuhkan dokter-dokter bedah ortopedi,” tutur Menko PMK.

Selanjutnya untuk bantuan tahap kedua, kata Muhadjir, pemerintah Indonesia mengirimkan kebutuhan dokter dan ahli kesehatan yang akan menangani penyakit menular. Sedangkan tahap berikutnya, Muhadjir melanjutkan, pemerintah akan mengirimkan bantuan berupa bahan pangan dan logistik.

“Untuk berikutnya kita akan mengirim bantuan berupa logistik yang dibutuhkan, nanti insyaallah akan diberangkatkan tanggal 20 Februari yang akan kita berangkatkan sebanyak empat pesawat kargo untuk mengirim bahan-bahan pangan, bahan-bahan peralatan yang dibutuhkan termasuk selimut. Pokoknya yang sesuai dengan permintaan dari Turki dan pemerintah Suriah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan Presiden Jokowi menyetujui bahwa pemerintah juga akan mengirimkan bantuan berupa uang tunai atau nonmaterial. (kn)

Bupati Kukar Minta Para Janda Menganggur Didata, Ini Alasannya

redaksi
-
0
Bupati Kukar Minta Para Janda Menganggur Didata, Ini Alasannya

KUTAI KARTANEGARA – Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta stakeholder terkait untuk mendata para janda di Kukar, khusunya bagi janda tanpa pekerjaan.

“Siapa disini yang janda? silahkan untuk mendaftar dan didata tapi dengan catatan janda yang tidak mempunyai pekerjaan, kita akan melatih para janda tersebut untuk memiliki keterampilan seperti menjahit dan salon,” serunya pada acara penanaman pohon, senam zumba, pembagian door prize dan pembagian sembako bagi warga prasejahtera di Agro Wisata Loa Ipuh Darat Km 18, Sabtu (11/2/23).

Lebih lanjut katanya Pemkab Kukar melalui program Kukar Idaman terus lakukan pelatihan – pelatihan bagi masyarakat agar mendapatkan keterampilan, dan Output yang diharapkan dalam pelatihan tersebut terciptanya peluang usaha baru dalam mendukung program Kukar Idaman membangun ekonomi masyarakat serta Kukar siap kerja.

Pelaksanaan 23 program dedikasi Kukar Idaman diprioritaskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, kesehatan dan pendidikan dan beberapa hal lain sesuai dengan lima misi pasangan Kukar Idaman.

Edi Damansyah pun berharap pelatihan ini terus berkelanjutan di sektor apa saja. Sehingga Kukar bisa memberikan orang yang Siap Kerja dan memberikan dampak pada penurunan angka pengangguran.

Pada kesempatan tersebut Bupati Edi Damansyah juga melepaskan bibit ikan di kolam ikan kelompok tani. (kn)

Pemerintah Daerah Didorong Benahi Manajemen Pasar Tradisional

redaksi
-
0
Pemerintah Daerah Didorong Benahi Manajemen Pasar Tradisional

LHOKSEUMAWE – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terhadap pasar tradisional sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau Pasar Bathupat Timur, di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/02/2023).

“Kalau persaingan harga pasti menang di pasar tradisional karena enggak kena pajak, enggak kena biaya listrik yang tinggi [karena] enggak kena AC, bisa bersaing. Hanya memang perlu manajemen yang baik, penataan barang yang baik, pasar yang bersih, tempat parkir ada. Saya kira, semua daerah harus arahnya ke sana,” ujar Presiden.

Di dalam setiap kunjungan ke daerah, Kepala Negara acap melakukan peninjauan ke pasar yang ada di daerah. Hal tersebut dilakukan untuk memantau harga terutama harga kebutuhan pokok yang dapat memicu inflasi.

“Kalau ke pasar selalu saya dengan gubernur, dengan wali kota mengecek urusan harga-harga, mengecek urusan inflasi, mengecek urusan kenaikan barang dan jasa, karena ini penting,” ujarnya.

Presiden menyebutkan, harga barang kebutuhan pokok yang ada di Pasar Bathupat masih cenderung terkendali.

“Saya lihat di sini baik,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden pada peninjauan ini yaitu Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran. (kn)

Jokowi Sebut Dunia Pers Sedang Tidak Baik-Baik Saja

redaksi
-
0
Jokowi Sebut Dunia Pers Sedang Tidak Baik-Baik Saja

DELI SERDANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa saat ini dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Presiden menilai, isu utama dunia pers saat ini bukan lagi mengenai kebebasan pers melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02/2023).

“Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab,” ujar Presiden.

Presiden menyebutkan, saat ini masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Media konvensional yang beredaksi pun menjadi semakin terdesak dalam peta pemberitaan

“Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.

Masalah utama kedua, kata Presiden, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.

“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” ujarnya.

Isu utama ketiga, lanjut Presiden, adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.

“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” pungkasnya. (kn)

Pemkab Kukar Tegaskan Dukungan Penuh pada Pembangunan IKN

redaksi
-
0
Pemkab Kukar Tegaskan Dukungan Penuh pada Pembangunan IKN

KUTAI KARTANEGARA – Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat turut serta mendampingi Kunjungan Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertanahan (Bidkoor Pertanahan) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Mayjen TNI Heri Wiranto bersama rombongan lainnya meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Desain Sistem Pertanahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (8/2/2023).

Kegiatan dimulai pukul 09.30 Wita meninjau progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, dilanjutkan kegiatan coffetaria dan foto bersama. Pukul 10.30 Wita, rombogan meninggalkan Bendungan sepaku semoi menuju IKN Nusantara. Pukul 10.55 Wita, rombongan tiba di Titik Nol Nusantara. Pukul 12.00 Wita rombongan melakukan peninjauan Komplek Kementrian Pertahanan.

Kemudian pada Pukul 12.15 Wita, rombongan melakukan peninjauan di Komplek Istana Presiden. Pukul 12.30 Wita, rombongan melaksanakan peninjauan di lokasi pembangunan Kementerian Polhukam RI. Pukul 12.53 Wita, rombongan melaksanakan peninjauan di Istana Wapres.

Dikatakan Basuki selalu PPK Tanggap darurat PUPR bahwa IKN Nusantara dibagi menjadi tiga kawasan yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, Kawasan Inti atau KI IKN, dan Kawasan Pengembangan IKN.

Sampai dengan tahun 2024 prioritas yang akan dibangun yaitu KIPP Sub BWP 1A dan jaringan jalan pendukung menuju IKN. Adapun untuk pembangunan jalan pendukung IKN telah meliputi jalan lingkar KIPP, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sumbu kebangsaan sisi timur, jalan tol Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang.

“Menindaklanjuti instruksi Presiden RI, bahwa dari Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sampai dengan KIPP IKN ditargetkan dapat ditempuh kurang dari satu jam. Maka akan dibangun jalan tol KIPP – Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan untuk mewujudkan harapan tersebut. Adapun jarak exit tol menuju IKN ke Istana Presiden sekitar 4,236 km,” katanya.

Adapun rencana pembangunan jalan tol dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju IKN dibagi menjadi 6 segmen yaitu Segmen 1, Segmen 2, Segmen 3A, Segmen 3B, Segmen 4A dan Segmen 4B. Sedangkan dari Simpang Tempadung menuju Bandara VVIP dan IKN dibagi menjadi 3 segmen yaitu Segmen 5A, Segmen 5B, dan Segmen 6.

Panjang jalan tol Balikpapan IKN secara rinci S-1 Bandara SAMS-Tol Balsam: 8,35 Km. S-2 Tol Balsam Km.5 – Km 9: 2,89 Km. S-3A Karangjoang – KKT Kariangau: 12,66 Km. S-3B KKT Kariangau – Sp. Tempadung: 7,32 Km. S-4A Sp. Tempadung – Outer Ring Road IKN: 18,2 Km. S-4B Outer Ring Road IKN – Inner Ring Road IKN: 2,1 Km. S-5A Sp. Tempadung – Jembatan Pulau Balang: 6,67 Km. S-5B Bandara VVIP-Jembatan Pulau Balang: 11,07 Km. S-6 Ring Road IKN – Bandara VVIP: 7,75 Km2).

“Komplek Istana Presiden juga akan dibangun beberapa bangunan diantaranya Istana Presiden, Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Kantor Staff Khusus Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, Paviliun Presiden, dan Masjid,” jelasnya.

Ditemui dilokasi peninjauan Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat yang juga didampingi Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti mengatakan Pemkab Kukar mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara di PPU dan Kukar Kalimantan Timur.

“Semoga keberadaan IKN memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai kartanegara, sejahtera dan berbahagia,” demikian harapnya. (kn)

Hasil Penilaian Pelayanan Publik, Kukar Raih Kategori B Kualitas Tinggi

redaksi
-
0
Hasil Penilaian Pelayanan Publik, Kukar Raih Kategori B Kualitas Tinggi

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih piagam penghargaan dari perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim terkait hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun anggaran 2022.

Piagam itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, di Ruang Kerja Bupati Kukar, Selasa (7/2/2023).

Kegiatan penyerahan yang merupakan bagian dari rangkaian dalam kunjungan kerja dan koordinasi Ombudsman tersebut juga dihadiri beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Bambang Arwanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti, Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Ahmad Junaidi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto mengatakan kedatangan dirinya beserta jajaran tersebut guna menyampaikan secara langsung hasil survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun anggaran 2022 yang telah dilaksanakan oleh instansi yang dipimpinnya.

Ia mengapresiasi Pemkab Kukar karena telah bisa mempertahankan prestasi penilai yang diraih yakni kategori B, karena menurutnya mempertahankan prestasi tersebut merupakan prestasi tersendiri.

Adapun nilai akhir dari hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman Kaltim kepada Pemkab Kukar pada periode observasi bulan Agustus sampai November 2022 dengan nilai 82,84, yang mana nilai tersebut menempatkan Pemkab Kukar masuk kategori “B” dengan opini Kualitas Tinggi.

“Saya harap hal ini dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi kualitas tertinggi kategori A yaitu dengan nilai 88 keatas, ini cuma kurang enam poin untuk mendapatkan penilaian kategori A,” ujarnya.

Saat ini terdapat beberapa perubahan penilaian survei, dimana penilaian yang dulunya dilakukan cuma berbicara tentang standar pelayanan publik semata, namun pada perubahan yang baru penilaian dilakukan hingga level paling bawah. yaitu terkait bagaimana para petugas pelayanan diharapkan harus mengerti dan faham terkait standar kinerja pelayanan, dan outputnya terkait kepuasan masyarakat serta terkait pengelolaan pengaduannya.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut dirinya juga menceritakan hasil diskusinya bersama beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar, terkait bagaimana kedepannya Pemkab Kukar bisa melakukan penilaian mandiri dengan parameter penilaian yang sama yang digunakan oleh Ombudsman, namun dalam prosesnya Ombudsman dilibatkan untuk melakukan evaluasi sehingga nantinya pada saat Ombudsman melaksanakan survei kesiapan dari objek survei diharapkan sudah lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, Bupati Edi Damansyah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan Ombudsman selama ini, karena apa yang telah dilaksanakan tersebut memberikan dorongan dan juga bimbingan kepada jajaran Pemkab Kukar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kearah yang lebih baik lagi.

“Kami ucapkan terimakasih bahwa kaitan dengan survei Ombudsman ini kami merasakan adanya dorongan dan juga adanya bimbingan dari Bapak (Kepala Ombudsman Kaltim Kusharyanto.red) beserta jajaran,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas forum diskusi yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman beberapa waktu lalu khususnya dalam memberikan wawasan dan pemahaman kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar.

Selanjutnya, terkait output survei penilaian yang disampaikan oleh Ombudsman, menurutnya hasil tersebut merupakan kondisi apa adanya di lapangan. Berkaitan dengan masukan terkait penilaian mandiri yang disarankan, Edi Damansyah mengatakan bahwa dibawah kepemimpinannya Pemkab Kukar telah melakukan penilaian mandiri, namun Ia meminta kedepannya dilakukan bimbingan, kerjasama dan pelatihan langsung dari Ombudsman sehingga parameter variabel penilaian bisa disesuaikan, dengan harapan kedepan hasil dari penilaian mandiri tersebut akan berdampak pada penilaian survei yang dilakukan oleh Ombudsman menjadi lebih baik lagi.

“Kedepan kami terus berharap ada kerjasama, bimbingan dan kalau perlu kami dilatih, sehingga harapannya bisa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Edi Damansyah juga berharap ke depan akan ada kolaborasi antara Pemkab Kukar bersama Ombudsman khususnya dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam melaksanakan survei kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kukar.

Diakhir sambutannya, Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar selama ini melalui OPD yang ada terus berupaya dalam melakukan perbaikan khususnya terkait pelayanan publik yang ada, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada hingga dari sisi mindset, pola pikir dan budaya kerja kearah yang lebih baik lagi. (kn)

Jokowi Klaim Pemerintah Tak Pernah Surut Berantas Korupsi

redaksi
-
0
Jokowi Klaim Pemerintah Tak Pernah Surut Berantas Korupsi

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih,” ujar Presiden saat memberikan pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (07/02/2023).

Presiden mengungkapkan, dalam hal penindakan pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif. Sementara itu, aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya serta kasus-kasus yang lainnya.

“Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum. Dan, aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik, yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kemudian perizinan Online Single Submission, dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ucap Kepala Negara.

Presiden juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Selain itu, Presiden juga mendorong agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.

“Dalam konteks hubungan antarnegara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan,” ungkapnya.

Presiden menambahkan, pemerintah juga terus mengikuti secara cermat berbagai survei, di antaranya Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, dan Global Competitiveness Index dan menjadikannya sebagai masukan untuk pembenahan.

“Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri,” tandasnya. (kn)

BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen di 2022

redaksi
-
0
BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen di 2022

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (yoy).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19.

“Dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01 persen (yoy) dan secara kumulatif, di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 [persen]. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-COVID-19, yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo,” ujar Airlangga dalam keterangan pers secara virtual, Senin (06/02/2023), yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenko Perekonomian.

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Airlangga menyampaikan, bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN), merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

“Di tahun 2022 ini, [program] penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci keberhasilan,” ucapnya.

Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada kuartal IV-2022 tumbuh kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93 persen (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku.

“Kontributor utama dari PDB [produk domestik bruto) adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48 persen yoy. Dari investasi atau PMTB (pembentukan modal tetap bruto) itu tumbuh 3,33 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7 persen,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Airlangga, konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen yoy.

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (yoy) diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy).

Lebih lanjut Menko Perekonomian mengungkapkan, secara spasial seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48 persen (yoy) diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04 persen (yoy) dan Kalimantan 9,23 persen (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03 persen (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50 persen (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK [indeks keyakinan konsumen] yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Airlangga.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tandasnya. (kn)

1...1,0621,0631,064...1,069Halaman 1,063 dari 1,069