JAKARTA – Kartika Putri awalnya tidak mengungkapkan penyebab munculnya ruam dan kulit yang melepuh pada bagian wajah, bibir, lidah, hingga langit-langit mulutnya. Dengan alasan, Kartika Putri sendiri mengaku belum mengetahui penyebab pastinya.
Pernyataan Kartika Putri tersebut kemudian menimbulkan spekulasi di kalangan netizen. Ada yang menyebutnya sebagai adzab karena tidak menjaga perkataan, hingga ada netizen menyebut penyakit menular seksual (PMS). Pernyataan negatif dari netizen ini membuat Kartika Putri jadi sedih.
“Bisa bisanya berkata dan berdoa yang buruk ketika ada orang sedang diuji dengan penyakit kayak aku. Seperti nggak punya hati nurani banget,” keluh Kartika Putri dalam unggahannya di Instagram. “Jujur sedih lihat ada orang sejahat itu. Semoga Allah tetap jaga hati kita semua ya untuk tidak menjadi orang yang dzalim,” imbuh Kartika Putri.
Dia menyatakan doa dan perkataan yang baik akan kembali baik pada orang itu. Sebaliknya, kata Kartika Putri, doa dan perkataaan buruk juga akan kembali buruk untuk orang yang melakukannya. “Belajar tetap selalu punya hati dan pikiran yang baik ya semua followersku, biar kita berkah,” katanya.
Kartika Putri saat ini mendapat perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura atas penyakit ruam dan kulit melepuh pada bagian wajah, bibir, lidah, hingga langit langit mulutnya. Dia akhirnya memutuskan berobat ke Singapura setelah di Indonesia tidak mengalami perkembangan cukup signifikan
Kartika Putri menyebut, penyebab munculnya ruam dan kulit melepuh kemungkinan karena alergi. Itu terjadi setelah dia mengonsumsi obat painkiller saat imunitas tubuhnya sedang kurang baik.
Menurut Kartika Putri, dia juga mengalami autoimun sejak sekitar 5 tahun silam. Dia pun sempat dua kali melakukan stemcell.
Setelah menjalani pengobatan di Singapura, dia bersyukur ruam dan kulit melepuh pada bagian wajahnya berangsur membaik. Kartika Putri pun memperlihatkan foto dan video ruam dan kulitnya yang melepuh kini mulai terlihat mengering, dalam unggahannya di Instagram Story.
“Makasih semua buat perhatiannya yang luar biasa. Alhamdulillah aku getting better di sini. Dan insya Allah nggak ada penyakit yang serius,” kata Kartika Putri. (JP/KN)
Salah satu contoh bus listrik yang akan dioperasikan di IKN sebagai asrana transportasi publik.
JAKARTA – Pemerintah benar-benar menjadikan IKN Nusantara sebagai kota ramah lingkungan. Salah satu yang dicanangkan adalah mobilitas penduduk IKN 80 persen menggunakan angkutan umum.
Tidak hanya itu, IKN juga akan dipenuhi dengan kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, sebagai bagian mendukung green city, pejabat pemerintah yang tinggal di IKN bahkan tidak memperoleh jatah mobil dinas.
“Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi. Memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh,” ungkapnya, Jumat (23/2/2024).
Nantinya, di IKN, APBN hanya menganggarkan mobil dinas untuk Presiden dan Menteri.
“Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik,” jelas Silvia.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut kereta canggih otonomos di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam kajian pemerintah. Menyusul, pusat pemerintahan itu yang bakal mengadopsi banyak transportasi canggih.
Adita mengatakan hal ini sudah keluar dalam diskusi yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Termasuk usulan nantinya ada trem di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Dari pak Menhub ada diskusi mengenai ART (Autonomous Railway Transport), seperti trem untuk inner-nya IKN, itu juga ada beberapa diskusi ke arah situ,” kata dia saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, ditulis Selasa (14/11/2023).
Kendati begitu, Adita menegaskan kalau usulan itu masih dalam kajian. Hal ini mencakup juga kebutuhan dan teknologi yang akan digunakan ke depannya.
“Tapi sekali lagi ini masig harus dikaji. Tapi dilihat dari kebutuhan, radius, teknologinya, sepertinya ART jadi opsinya juga untuk di dalam IKN. Iya di situnya, itu yang masih dibahas. Tetapi, untuk yang lain-lain kita masih liat dulu, yang paling tepat yang mana. Disesuaikan sama kondisi daerah,” paparnya.
Adita mengatakan, ada kajian juga terkait pembangunan kereta gantung di IKN. Pembahasan ini dilakukan dengan seluruh pihak terkait.
“Kita juga pernah coba jajaki kereta gantung dan sebagainya, tapi sekali lagi perlu penjajakan lagi, dibahas sama K/L terkait, termasuk sama Bappenas, PUPR, Otorita (IKN). Jadi, masih dalam pembahasan,” jelasnya. (Lpt/KN)
JAKARTA – Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pelanggaran pada truk dengan dimensi dan muatan berlebihan atau Over Dimention Over Loading (ODOL) terus meningkat. Namun, tingkat penegakan hukumnya dinilai masih jomplang.
Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menerangkan, penindakan oleh aparat Kemenhub di lapangan masih minim dan banyak yan menghadapi ancaman. Alhasil, penegakan hukum kepada truk ODOL menjadi kurang efektif.
Di samping itu, ada permasalahan lain seperti potensi terjadinya kolusi, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kurang, dan pertumbuhan kendaraan angkutan barang yang terus meningkat.
“Maka, sudah saatnya kita bertransformasi menuju sistem digital. Kami telah melakukan tahapan pembangunan sistem penegakan hukum secara elektronik dan diharapkan dapat terimplementasi pada akhir tahun ini,” ujar Yani dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/2/2024).
Dia turut mengungkap porsi penegakan terhadap pelanggaran truk ODOL. Sepanjang 2023 lalu, kendaraan yang diperiksa hanya 5 persen yang masuk ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
“Berdasarkan data penegakan hukum di UPPKB seluruh Indonesia pada tahun 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5 persen, dari kendaraan yang masuk tersebut sebanyak 27,95 persen melakukan pelanggaran,” ujar Yani.
Berdasarkan data pelanggaran tersebut, sebanyak 69 persen melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31 persen melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5-20 persen.
“Memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untuk mendapat bukti elektronik sebagai dasarpenegakan hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yani mengatakan pihaknya telah mendukung perangkat dan sistem digital ini melalui Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) yang ada di beberapa UPPKB. Kemudian, melalui Ateria Traffic Management System (ATMs) dan juga aplikasi MitraDarat untuk data e-BLU, e-SRUT, e-manifest, e-Tilang, serta SPIONAM.
Sementara itu, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas, Budi Setiyadi menilai perlu upaya penanganan yang serius. Baik dari sisi regulasi, pemilik barang, operator, sampai dengan kolaborasi seluruh pihak.
“Terdapat beberapa rekomendasi aksi mitigasi pelanggaran kendaraan ODOL, seperti perlunya optimalisasi dan transformasi UPPKB. Artinya bukan hanya dari bangunannya, tapi menggunakan teknologi informasi yang memudahkan petugas sehingga tidak terjadi lagi keributan antara petugas dengan pengemudi,” katanya.
Budi juga menilai dibutuhkan penguatan regulasi yang terdiri dari penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang juga melibatkan seluruh pihak terkait seperti pengemudi, pemilik barang dan pemilik kendaraan. Kemudian, pengawasan dari hulu dan control room yang terus menerus serta pemanfaatan IOT di kendaraan yang terkoneksi dengan pengawasan pemerintah. (Lpt/KN)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin prosesi mutasi jabatan tinggi di Aula Lantai II Kantor Bupati PPU, Jumat (23/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)
PPU – Sebanyak 20 pejabat eselon II atau setara kepala dinas, asisten, dan staf ahli di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam gerbong mutasi, Jumat, (23/2/2024). Seperti hal yang dilakukannya belum lama ini, sebagai reformasi birokrasi upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan tujuan utama dari reformasi birokrasi yang sesungguhnya adalah memastikan dan menjaga agar organisasi tetap dalam kondisi stabil. Pun selama proses perubahan atau transisi serta fokus dan mudah dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang ada.
Selain membenahi tata-laksana, prosedur, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan sistem yang ada. Hal yang tidak kalah penting dalam reformasi birokrasi adalah bagaimana mengubah pola pikir (mind-set) dan budaya kerja seluruh SDM organisasi.
“Dalam hal ini, seluruh ASN yang ada diminta agar dapat menerima, mendukung, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang dan akan terus dilakukan,” tuturnya.
Mutasi ini juga dilaksanakan merupakan hal yang biasa untuk memberikan semangat dan suasana baru bagi pejabat. Terpenting, mutasi dilakukan untuk mendekatkan kemampuan atau kompetensinya kepada jabatan yang diberikan ke pada yang bersangkutan.
“Mana pengalamannya atau kompetensinya yang paling dekat dengan jabatan yang diberikan. Contoh, saat ini kita sedang fokus terkait inflasi bidang perdagangan. Terkait ini kan harus ada orang yang aktif di sana melakukan terobosan itu,” kata Makmur.
Mutasi ini juga dilakukan sebab dirinya telah melihat kompetensi para pejabat PPU. Yang dirotasi ini menurutnya bisa ditempatkan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Walaupun dinilai memang tidak dapat 100 persen mencapai yang diharapkan.
“Tetapi paling tidak dapat memberikan sumbangsih karena persoalan-persoalan yang kita hadapi luar biasa banyaknya,” sebutnya.
Lebih lanjut, Makmur menegaskan pelaksanaan mutasi kali ini telah melalui mekanisme yang ada. Ia memastikan semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan.
“Makanya saya tandatangani fakta integritas ini yang akan menjadi cara saya untuk mengevaluasi mereka satu bulan dua bulan ke depan harus ada perubahan yang signifikan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang 20 orang ini bisa meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten PPU,” pungkasnya. (ADV/Humas/SBK)
Foto: Suasana pengukuhan pengurus DPC PP PAUD PPU di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Jumat (23/2/2024). (Robbi/MediaKaltimNetwork)
PPU – Pola pendidikan pada anak usia dini memang membutuhkan kesriusan. Di samping itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi seluruh tantangannya.
Hal itu ditegaskan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun saat pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) PPU Periode 2022-2027, di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Jum’at sore (23/2/2024) sore. Riawati Koriah Tohar secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua Pengurus DPC PP PAUD PPU oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah PP PAUD Kaltim Andi Srianti Ishak.
Makmur menyampaikan pentingnya sinergitas dan kolaborasi dalam membangun pendidikan dan mendidik anak-anak Indonesia. Dia mencontohkan kolaborasi yang telah dilakukan oleh anak didik PAUD PPU yang tampil dalam kesempatan tersebut melalui tarian dan salawat.
Ia menekankan pendidikan harus dilakukan secara kolaboratif baik dari pemerintah, guru, organisasi terkait, keluarga, dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting, sambungnya, karena anak-anak muda merupakan potret dari daerah.
Untuk itu, membesarkan anak membutuhkan dukungan yang besar dari seluruh pihak. “PAUD yang berkualitas membutuhkan kolaborasi sinergi dari semua pihak mengingat besarnya tantangan mendidik anak usia dini ke depannya,” ungkapnya.
Tak lupa pula ia mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Makmur berharap pengurus baru dapat bekerja dengan baik dalam mengemban amanah, serta membuat program kerja yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di PPU.
“Terus jalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Jika ada permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas, konsultasikan dengan pemerintah daerah, agar bisa dicarikan jalan keluar yang baik,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
Bupati Kukar Edi Damansyah melihat-lihat Rumah Cokelat Lung Anai binaan PT MHU. (istimewa)
KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartaengara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Rumah Cokelat Lung Anai di Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu (21/2/2024). Rumah cokelat ini merupakan hasil binaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai salah satu bagian MMS Group Indonesia (MMSGI).
Edi mengapresiasi kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam mengembangkan rumah cokelat ini. Dia berharap program binaan MHU ini bisa menjadi salah satu ikon pariwisata dan produk unggulan Kukar yang menarik minat wisatawan lokal maupun internasional.
“Dari yang sudah tersedia dan dari produksi yang sudah bisa dihasilkan (saat ini). Itu sudah bisa diterima oleh pasar,” sebutnya.
Edi juga berpesan agar Rumah Cokelat ini bisa konsisten menjaga kualitas produksi dan memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat.
Sementara itu External Relation & Community Developement Manager MHU Yonathan Bagus menyampaikan, Rumah Cokelat ini diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan masyarakat Desa Lung Anai, yang selama ini berasal dari sektor pertanian dan perkebunan.
“Semoga program ini juga bisa menjadi sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih banyak tentang proses pembuatan cokelat kemasan dari biji kakao,” terang Yonathan.
Diketahui, saat ini Rumah Cokelat Lung Anai menjadi pusat produksi dan pemasaran cokelat kemasan yang dibuat masyarakat Desa Lung Anai. Berbekal dari biji kakao yang ditanam di lahan seluas 200 hektare. Hasil olahan cokelat kemasan Lung Anai memiliki empat varian, yaitu cokelat susu, cokelat dark, cokelat mete, dan cokelat keju.
Guna mendukung pemasaran yang lebih luas, produksi Rumah Cokelat ini juga telah memiliki nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sedangkan sertifikat halal masih dalam proses pengurusan.
Selain itu, pengembangan Rumah Cokelat Lung Anai juga mendapat dukungan dari Yayasan Peduli Desa Nusantara Madani, dan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Yayasan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengolahan kakao menjadi cokelat kemasan. (kn)
Mendampingi Wapres KH Ma’ruf Amin dalam kunjungan ke Negara Uzbekistan.
Catatan Rizal Effendi
MENJELANG upacara peringatan HUT ke-127 Kota Balikpapan, ada dua baliho menarik di persimpangan Dome. Letaknya berseberangan. Yang satu baliho yang menampilkan poster Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan istri, Hj Nurlena, yang satu lagi memajang wajah khusus, yang banyak mengundang pertanyaan.
Wajah khusus itu bernama Farhat Brachma. Ganteng dan relatif muda. Gaya kumis dan janggutnya mirip aktor laga Hollywood, Steven Seagal. Di bawah namanya tertera jabatannya saat ini. Bukan main-main. Yaitu Tim Ahli Wakil Presiden. Berarti dia orang penting di lingkaran satu KH Mar’uf Amin. Jadi sudah pasti teruji kapasitas dan integritasnya.
Di baliho itu, Farhat mengucapkan selamat HUT ke-127 Kota Balikpapan. Dia juga menyertakan tema HUT Kota yaitu “Balikpapan Kondusif, Sinergi dan Berkelanjutan.” Sampai sekarang baliho tersebut masih terpampang, sementara baliho lainnya sudah tidak ada lagi di sana.
Banyak yang bertanya lewat WA dan Instagram kepada saya, siapa Farhat Brachma itu? Saya memang kenal baik dengan dia. Bahkan pada Pilkada pertama saya sebagai wakil walikota mendampingi Pak Imdaad Hamid tahun 2006, Farhat sering mendampingi saya dalam berbagai kegiatan kampanye.
Bahkan ada kenangan kampanye yang tak pernah kami lupakan. Ketika blusukan di Pasar Manggar, saya, Farhat dan penyanyi Dik Doank sempat diusir oleh seorang oknum pengurus pasar. Dia tidak memperbolehkan kami kampanye di sana. Tapi tak ada keributan karena kami mengalah dan tahu diri. “Biasa itu,” kata Farhat menguatkan saya.
Farhat yang akrab dipanggil Mas Farhat atau Bang Farhat memang ada hubungan dengan Pak Imdaad. Ia pernah menjadi menantu wali kota ke-8 Balikpapan itu. Karena itu Farhat pernah tinggal di rumah dinas wali kota di Jln Syarifuddin Yoes No 1.
Saat berdiam di Balikpapan, Mas Farhat menjadi Komisaris PT Grand Balikpapan, perusahaan yang membangun Hotel Novotel bekerjasama dengan Pemkot. Dibuka 11 Mei 2007. Novotel Balikpapan di bawah manajemen Accor, menjadi hotel internasional pertama di kota ini dan gerai pertama Accor di Kalimantan.
Baliho Farhat yang terpasang di persimpangan Dome Balikpapan. Kenangan Farhat bersama Pak Imdaad Hamid.Mas Farhat bersama Andre Taulany.
Kerjasama PT Grand Mahakam dengan Pemkot berbentuk Build, Operate and Transfer atau dikenal dengan istilah BOT, sistem perjanjian bangun guna serah. Berlangsung selama 30 tahun. Selanjutnya hotel tersebut akan menjadi milik Pemkot Balikpapan.
Lelaki kelahiran Plaju, Sumatera Selatan, 14 April 1976 ini, juga sempat menjadi salah satu direksi di perusahaan perkebunan, PT Rea Kaltim Plantations (RKP) dan PT Sasana Yudha Bhakti. Malah di RKP, hanya dia anggota direksi dari warga Indonesia, sedang direksi lainnya berasal dari Inggris.
Selain bergelut di bisnis, Mas Farhat juga aktif di politik sebagai kader elite di PDIP. Dulu dia sering mendampingi Ketua PDIP Kaltim Emir Moeis, yang sekarang menjadi caleg DPD RI. Mas Farhat juga sempat menjadi caleg untuk kursi DPR RI pada Pemilu 2009.
Setelah itu dia hijrah ke Jakarta. Menjelang Pilpres 2019, dia ditugasi sebagai tim sukses KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Jokowi sebagai capres. Waktu kampanye di Kaltim, saya masih wali kota dan sempat menjumpai KH Ma’ruf Amin, yang menginap di Novotel.
Ketika Jokowi dan KH Ma’ruf Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden masa bakti 2019-2024, Farhat didaulat menjadi Tim Ahli Wakil Presiden bidang investasi. Bahkan belakangan dia juga dipercaya sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia.
Mas Farhat juga hobi menyanyi. Suaranya sangat merdu. Dia sering didaulat menyanyi dalam berbagai kesempatan. Dia berteman baik dengan penyanyi dan pelawak Andre Taulany. Malah duet membuka bisnis kuliner dengan nama Warung Kondre.
Selain itu, dia juga dikenal sebagai kolektor berbagai barang antik. Yang unik dia juga kolektor minuman Coca Cola dengan segala asesorinya. Karena itu ketika Presiden Coca Cola International John Murphy berkunjung ke Jakarta, dia menyempatkan diri singgah ke rumah Mas Farhat, yang serba merah di kawasan Ciputat Timur, Tangsel.
KE MANA ARAHNYA?
Selain soal profil Farhat, banyak juga yang bertanya cerita apa di balik pemasangan baliho itu? Apakah nuansanya berbau politik atau ada maksud lain yang lebih bermakna?
Mas Farhat sendiri ketika saya hubungi menjelaskan, dia memang ingin memberikan ucapan selamat HUT kepada kota Balikpapan. “Bagaimanapun saya berutang budi dengan kota ini. Dari sini perkembangan karier saya, karena itu Balikpapan saya anggap sebagai kota saya sendiri selain Plaju,” tambahnya.
Ia juga terus mencermati perkembangan kota Balikpapan mengingat posisi Kota Minyak ini menjadi kota penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Hampir semua logistik IKN termasuk berbagai tamu dalam dan luar negeri yang ingin berkunjung ke IKN masuk lewat dan menginap di Balikpapan. “Tak salah dulu saya mendorong Pemkot Balikpapan memaksimalkan asetnya Hotel Balikpapan menjadi Hotel Novotel melalui kerjasama BOT,” jelasnya.
Sebagai daerah penyangga, Farhat mengingatkan agar Balikpapan menangani secara serius masalah daya dukung. Misalnya infrastruktur jalan yang dirasakan semakin macet dan krodit. Juga penyediaan air bersih dan fasilitas lainnya termasuk sarana pendidikan dan kesehatan. Stok pangan dan sayur juga harus dikelola dengan baik, mengingat suplainya banyak dari Surabaya, Sulbar, Sulteng, dan Makassar. Jangan sampai angka inflasinya melonjak.
Dia banyak mendapat pelajaran dan pengalaman dalam membangun kota yang nyaman dihuni, cerdas dan berkelanjutan selama mendampingi Wapres dalam kunjungan ke berbagai kota di Tanah Air dan manca negara. “Saya kira bagus juga untuk menjadi bahan perbandingan dan role model untuk Balikpapan,” jelasnya.
Apakah ada niatan ikut meramaikan bursa cawali Balikpapan di Pilkada serentak November mendatang? “Ke mana saya berjuang di antaranya tergantung penugasan dan kepercayaan partai,” katanya singkat. Yang pasti, tambahnya, dia ingin berbuat baik semaksimal mungkin untuk kemajuan Balikpapan. Karena kota ini telah mengantarkan dirinya menjadi orang yang bisa berkarya untuk bangsa dan negara.
Sekarang ini di Balikpapan terbentuk komunitas bernama FARHMA. Forum Aktif Balikpapan Bersama. Gerakannya untuk membuka ruang diskusi dan aksi untuk kemajuan kota. Kebetulan Mas Farhat ikut memberikan dukungan. “Biar kota ini lebih sehat, maju dan nyaman,” ujar Chris, anak muda yang menjadi salah seorang penggeraknya. (*)
PPU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut meramaikan hari jadi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) ke-22 yang jatuh pada pada tanggal 11 Maret 2024 dengan mengadakan sebuah perlombaan. Yaitu Lomba Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco Office) yang antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala DLH PPU, Tita Deritayati mengatakan lomba ini merupakan inisiasi Pj Bupati PPU, Makmur Marbun. Lomba ini juga menjadi agenda yang akan dilaksanakan setiap tahun, sebagai upaya meningkatkan kesadaran lingkungan disetiap lingkungan perkantoran Pemkab PPU.
“Untuk pendaftarannya dibuka tanggal 16 hingga 19 Februari kemarin. Kemudian kegiatan lombanya akan dilakukan bulan ini (Februari),” kata dia, Kamis (22/22024).
Dia mengungkapkan agenda untuk menyemarakkan hari jadi Pemkab PPU pasti dilakukan dinasnya setiap tahun. Sebelumnya, DLH PPU telah dilakukan lomba kebersihan kantor.
Sedangkan pada tahun ini lebih ditingkatkan lagi terkait kesadaran lingkungan. Jadi, tidak hanya bersih namun juga perilaku menghemat energi dan juga air dinilai dalam lomba kali ini.
“Jadi lebih luas dengan konsep ‘Eco Office’. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk penghematan dan pemanfaatan air dan energi, pengelolaan sampah,” jelas Tita.
Penilaian utamanya dalam perlombaan ini ialah terkait pemilihan penggunaan sarana dan prasaranan yang menghemat energi. Seperti penggunaan lampu LED dan pemanfaatan air bekas AC.
“Kebersihan lingkungan kantor, termasuk area sekitar dan pengelolaan sampah, penghijauan dan pengelolaan lahan terbuka, penghematan air dan energi listrik, seperti penggunaan lampu LED, penghematan penggunaan kertas, pemanfaatan air bekas dari AC, ini akan menjadi indikator penilaiannya,” jelasnya.
Namun dalam perlombaan ini, DLH PPU tidak akan ikut serta. Namun pihaknya akan memberikan contoh dengan melakukan langkah meningkatkan kesadaran lingkungan di lingkungan perkantoran tersebut.
“Lomba ini Kami dari DLH independen juga tidak mengikuti. Namun, Kita akan memberikan contoh dan mempraktekan juga lomba kepedulian lingkungan itu seperti apa,” tegas dia.
Dalam penilaiannya, ada tim penilai dari berbagai unsusr. Ada dari perwakilan dari DLH PPU dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) PPU, Linda Romauli Siregar.
“Tim penilainya akan terdiri dari tim DLH, dan Kita berencana melibatkan Ibu Ketua Penggerak PKK juga. Jadi, ada yang kita libatkan di luar dari DLH sendiri,” pungkas Tita. (ADV/NAH)
JAKARTA – Vincent Rompies akhirnya buka suara ihwal kasus perundungan atau buliying yang diduga melibatkan putranya. Vincent memberi pernyataannya usai menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan.
Di kesempatan itu, Vincent turut berempati atas peristiwa perundungan yang terjadi. Ia berharap, kejadian serupa tak terulang lagi ke depannya. Ia pun bersyukur proses pemeriksaan berjalan lancar.
“Iya pertama-tama saya sangat berempati atas peristiwa yang terjadi saat ini, harapannya semoga tidak ada lagi peristiwa atau kejadian yang seperti ini di masa mendatang baik di lingkungan sekolah atau terdekat,” ujar Vincent di Polres Tangerang Selatan, Kamis (22/2/2024).
“(Pemeriksaan) sangat kooperatif dan kinerjanya saya apresiasi polisi Polres Tangsel ini. Insya Allah berjalan lancar,” Vincent menambahkan.
Vincent menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.00 siang. Ia mengaku tidak ingat apa saja pertanyaan yang diajukan polisi, terkait kasus ini.
“Pertanyaannya saya nggak ingat. Tapi Alhamdulillah lancar semua sudah berjalan. Tadi juga lancar semua, pak polisi baik semua,” akunya.
Disinggung mengenai nasib putranya terkait kasus ini, Vincent belum bisa memastikan. Ia menyerahkan sepenuhnya ke pihak polisi, untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Kita menghargai proses dari Kapolres dan jajarannya. (Status) masih saksi,” ujarnya.
Vincent juga belum mengetahui status putranya di sekolah dengan adanya permasalahan ini. Diakui sahabat Desta ini, semuanya masih beproses.
“Kita belum tahu masih proses juga,” tandas Vincent memungkasi. (Lpt/KN)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (istimewa)
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), langsung tancap gas melakukan perjalanan dinas ke Sulawesi Utara (Sulut), sehari setelah menjabat sebagai menteri mengisi posisi yang ditinggalkan Hadi Tjahjanto.
Perjalanan dinas itu bakal digelar setelah dirinya mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
“Blusukan. Saya tadi bersama pak Wamen (Raja Juli Antoni) intinya adalah saya datang ke Sulut ini juga menjadi perjalanan dinas pertama saya sebagai Menteri ATR/BPN,” ujar AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Agus Harimurti Yudhoyono juga menyimpan sejumlah harapan dalam kunjungan kerjanya tersebut. Sebab, dirinya bersama tim akan langsung melihat struktur kantor perwakilan kementerian secara langsung di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
AHY juga telah menyiapkan jadwal untuk mengunjungi sejumlah kantor pertanahan di wilayah Sulawesi Utara, sembari menanyakan soal pemilikan sertifikat tanah kepada warga setempat.
“Kalau bisa nanti mengunjungi salah satu kantor yang melayani urusan pertanahan bagi masyarakat di sana. Tapi kalau memungkinkan waktu juga saya sampaikan ada enggak sertifikat yang segera kita serahkan ke masyarakat di sana,” ungkapnya.
Menurut dia, tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN memang mengharuskan untuk melakukan blusukan langsung ke lapangan. AHY menilai, itu jadi cara paling efektif untuk mengetahui kondisi terkini yang terjadi di lapangan.
“Karena memang habitat kami bekerja di lapangan, untuk menyapa langsung masyarakat. Saya rasa itu yang paling efektif, mendengarkan langsung harapan dan aspirasi masyarakat. Itu bisa bukan hanya menggerakan kita, tapi mempercepat untuk kita bantu,” tuturnya. (Lpt/KN)
