KORANUSANTARA – PDI Perjuangan (PDIP) menatap serius Pemilu 2024. Salah satunya dengan menggelar Rakernas IV yang dimulai, Jumat, 29 September 2023. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan, pihaknya telah merancang ulang desain pembangunan pangan masa depan. Menurutnya, kebijakan pangan nasional harus mengakar pada komitmen ideologi. “Agar Indonesia bisa benar-benar berdaulat di bidang pangan dengan cara berdiri di atas kaki sendiri,” terangnya saat membuka rakernas di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam momen tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi), bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo, Wakil Presiden Maruf Amin, para pimpinan parpol koalisi pendukung Ganjar, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tampak hadir.

Presiden kelima itu yakin Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan. Menurut dia, pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Dia mengajak para kadernya percaya bahwa bangsa Indonesia bisa mandiri dengan kebijakan tersebut.

Megawati mengatakan, desain politik ekonomi pangan harus menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan. Itulah yang ditawarkan PDIP untuk Pemilu 2024. ’’Melalui campur tangan negara, petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,’’ tegasnya.

Merespons Mega, Ganjar mengajak seluruh kader PDIP untuk bergerak cepat mewujudkan kedaulatan pangan dan menuju Indonesia emas. ’’Kita harus gaspol, tidak bisa kemudian kita pelan-pelan,’’ ucapnya.

Menurut dia, semangat gotong royong harus dikuatkan. Para kader dan relawan mesti turun bersama. Caranya dengan mengetuk pintu-pintu rumah untuk menyampaikan misi dan program partai.

Presiden Jokowi mengatakan sependapat dengan arahan Megawati. Menurut Jokowi, setelah nanti dilantik sebagai presiden, Ganjar harus langsung bekerja untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi, perencanaan harus disiapkan sejak sekarang. ’’Begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Supaya swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki,’’ tandasnya.(*)

KORANUSANTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 mengalami kemunduran dibandingkan Pemilu 2019. Khususnya dalam hal transparansi. Tidak adanya prasyarat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi salah satu faktor.

’’Kita agak mundur dalam transparansinya,’’ ucap Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Rabu malam, 27 September 2023. Seperti diketahui, dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif yang baru, tidak ada kewajiban soal calon harus menyetorkan LKHPN saat pendaftaran.

Pahala mengatakan, dari hasil koordinasi, KPU menjelaskan bahwa saat ini aturannya telah berubah. Penyampaian LHKPN baru diwajibkan ketika para anggota legislatif itu terpilih dalam kontestasi pemilu. ’’Kalau tidak disampaikan LHKPN-nya, baru tidak dilantik,’’ paparnya.

Menurut dia, penyampaian LHKPN saat pencalegan justru penting agar masyarakat bisa memantau siapa yang menjadi wakil mereka. Sementara KPU menyebut, syarat menyetor LKHPN dalam pencalonan itu hanya berlaku dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Muhammad Ihsan Maulana menambahkan, melemahnya transparansi Pemilu 2024 juga dirasakan masyarakat sipil. Dalam tahap pencalonan anggota legislatif misalnya, akses publik untuk menguliti bacaleg sangat terbatas. Sebab, data awal yang disampaikan KPU sedikit. ’’Publik atau pemilih tidak mengetahui rekam jejak dari daftar calon sementara karena tidak dibuka oleh KPU,’’ ujarnya.

Imbasnya, sulit bagi masyarakat memberikan masukan. Jika dibandingkan Pemilu 2019, proses yang berlangsung sekarang lebih tertutup. ’’(Pada) Pemilu 2019 yang CV hingga status mantan terpidana dari caleg dibuka luas,’’ jelasnya.

Dalam berbagai kesempatan, Komisioner KPU RI Idham Holik menepis tudingan tahapan pencalegan tidak transparan. Dia beralasan, keterbatasan informasi yang disampaikan adalah konsekuensi dari terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi dan pengecualian pada UU Keterbukaan Informasi.

KPU, kata Idham, memilih berhati-hati. Perihal LHKPN, KPU berpendapat lebih tepat disampaikan saat bacaleg resmi terpilih sebagai penyelenggara negara. (*)