PASER – Menanggapi tuntutan gabungan organisasi mahasiswa Cipayung Plus bersama beberapa organisasi internal kampus, DPRD Kabupaten Paser menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin. Ia menegaskan, lima poin utama tuntutan mahasiswa yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan akses air bersih merupakan isu strategis yang jadi fokus DPRD Kabupaten Paser.
“IPM, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, hingga kebutuhan air bersih yang menjadi tuntutan para mahasiswa, merupakan hal yang juga kami perjuangkan. Ini adalah kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Paser,” tegas Zulfikar, Selasa (9/9/2025).
Menurut Zulfikar, DPRD Kabupaten Paser terus memprioritaskan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, utamanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam menangani berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Tidak hanya di pusat pemerintahan, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Paser ini juga menyebut perhatian juga menyasar hingga ke pelosok desa, termasuk di Kecamatan Tanah Grogot yang masih menghadapi berbagai persoalan.
“Apa yang menjadi kritik dan koreksi para mahasiswa hari ini, itu pula yang menjadi sorotan kami kepada pemerintah daerah, khususnya kepada para OPD di lingkungan Pemkab Paser,” ujarnya.
Zulfikar menambahkan, DPRD Kabupaten Paser telah beberapa kali memanggil OPD untuk dimintai penjelasan atas sejumlah permasalahan yang masih belum terselesaikan. Upaya ini dilakukan agar Pemkab Paser semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Zulfikar menjelaskan, kewenangan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut berada di DPR RI. Meski begitu, DPRD Kabupaten Paser tetap mendorong adanya kebijakan turunan di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).
Zulfikar menyampaikan bahwa dirinya secara konsisten menekankan pentingnya pelibatan pemuda dalam proses perumusan kebijakan di daerah. Hal ini dinilai penting agar terdapat ruang dialektika antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Saya selalu menekankan agar OPD terkait melibatkan para pemuda dalam penyusunan, pembahasan, dan pengambilan kebijakan di bidang kepemudaan,” ujarnya.
Zulfikar juga mengutip pernyataan Bupati Paser, Fahmi Fadli, yang kerap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting guna memastikan pembangunan yang partisipatif, merata dan menyentuh langsung.
“Bupati Paser sering menyampaikan di berbagai forum resmi bahwa pembangunan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, maupun kebutuhan dasar lainnya,” pungkasnya.
Pewarta: Abika Ramadhan
