BERAU – Dinamika yang muncul di masyarakat akibat polemik tapal batas antara Berau dan Kutai Timur (Kutim) disorot Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris.
Dia menilai, keberadaan posko keamanan perlu di kawasan perbatasan karena menjadi kunci menjaga stabilitas masyarakat.
“Posko keamanan yang berdiri di wilayah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu memiliki peran strategis dalam meredam potensi gesekan di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, selama persoalan batas wilayah antara Berau dan Kutai Timur belum menemui titik terang, pengawasan di kawasan perbatasan harus tetap diperkuat agar situasi tetap kondusif.
“Posko ini sangat penting untuk menjaga situasi tetap aman. Selama belum ada keputusan resmi terkait batas wilayah, keberadaan posko keamanan harus tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran posko tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengawasan, tetapi juga simbol kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah mereka.
Waris juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah kampung yang telah berinisiatif mendirikan posko keamanan tersebut.
Baginya, langkah itu menunjukkan kesadaran bersama untuk mencegah konflik dan menjaga hubungan antarwarga tetap harmonis.
“Ini bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga wilayahnya agar tidak menimbulkan konflik. Tentu kita sangat mendukung langkah tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi posko dengan melibatkan unsur aparat keamanan serta pemerintah kecamatan, sehingga pengawasan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal.
Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah kampung, dan aparat keamanan, diharapkan situasi di kawasan perbatasan Berau–Kutai Timur tetap aman hingga ada kejelasan resmi mengenai batas wilayah kedua daerah tersebut. (adv)
