JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026), untuk membahas sejumlah isu strategis di sektor energi dan pertambangan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyoroti perkembangan harga minyak mentah dunia yang berdampak langsung pada Indonesian Crude Price (ICP). Perubahan ini dinilai memiliki konsekuensi besar terhadap kebijakan energi nasional serta penerimaan negara.
Bahlil menjelaskan, dinamika harga global menjadi salah satu fokus utama karena berpengaruh pada perhitungan fiskal dan strategi pengelolaan energi ke depan.
“Membahas beberapa perkembangan, termasuk yang pertama adalah harga Crued BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujarnya.
Selain isu minyak, pembahasan juga mencakup arah kebijakan pengelolaan sektor pertambangan nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan porsi kepemilikan negara sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan sumber daya alam.
Langkah tersebut sekaligus menjadi implementasi prinsip konstitusi yang menekankan penguasaan negara atas sumber daya strategis demi kepentingan rakyat.
Bahlil menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan tambang, baik dari aset yang sudah berjalan maupun proyek baru.
“Itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita,” jelasnya.
Ia menyebutkan, skema kerja sama yang akan digunakan dapat mengacu pada pola yang sudah dikenal di sektor migas, seperti cost recovery maupun gross split.
“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada growth split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” lanjut Bahlil.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara keterlibatan swasta dan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan energi dan pertambangan ke depan tidak hanya berorientasi pada produksi semata, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah, kedaulatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: M Adi Fajri
Editor: Nicha R
