JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum mendapat kepastian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui surat pengunduran diri yang disebut telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, DPR tetap memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota dari delapan fraksi. Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Kabar pengunduran diri Gibran menguat setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa wakil presiden telah menyerahkan surat kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) sore.
Namun, hingga Kamis pagi, belum ada pengumuman resmi dari Istana maupun MPR yang memastikan pengunduran diri tersebut telah diproses.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya belum menerima informasi mengenai surat pengunduran diri Gibran.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani seusai menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu malam.
Muzani mengaku belum dapat mengambil keputusan mengenai langkah MPR karena belum mengetahui keberadaan surat tersebut.
“Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar aja belum, apalagi lihat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku belum mengetahui secara pasti kabar pengunduran diri Gibran.
Dasco mengatakan dirinya baru membaca informasi tersebut melalui pemberitaan media yang mengutip pernyataan Budi Arie.
“Mungkin seperti teman-teman juga, saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie ya,” kata Dasco.
Ia mengaku sempat bertemu Prabowo dalam kegiatan HUT Partai NasDem. Namun, pertemuan tersebut tidak membahas pengunduran diri Gibran.
“Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini, enggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan,” ujarnya.
Budi Arie Benarkan Kabar Mundur
Sebelumnya, Budi Arie membenarkan kabar Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Betul,” kata Budi Arie saat dimintai konfirmasi pada Rabu.
Seorang sumber yang disebut dekat dengan Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Sementara itu, dua sumber di lingkungan MPR yang dikutip Reuters menyebut surat pengunduran diri Gibran diperkirakan akan disampaikan kepada MPR pada Kamis.
Meski demikian, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi langsung dari pimpinan MPR.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo menjelaskan pembicaraan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian publik.
Ia juga membantah kabar bahwa Prabowo langsung menolak niat pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran mengenai persoalan hukum yang sedang dihadapinya.
Gibran sebelumnya menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
120 Anggota DPR Ajukan HMP
Di tengah belum adanya kepastian pengunduran diri Gibran, DPR mulai memproses usulan HMP terkait persoalan persyaratan konstitusional wakil presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan dokumen tersebut telah diterima.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Dari jumlah tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota.
Disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, serta Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota. PAN tercatat satu anggota.
Saan menjelaskan usulan HMP akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Dokumen tersebut terlebih dahulu dibahas dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu malam belum dapat memastikan apakah HMP akan langsung dibahas dalam rapat paripurna Kamis.
Menurut Dasco, rapat paripurna direncanakan berlangsung pukul 14.00 WIB. Akan tetapi, saat memberikan keterangan, undangan rapat belum disebarkan dan ia belum memeriksa agenda resminya.
“Besok itu ada rencana agenda paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan,” kata Dasco.
Karena itu, kepastian pembahasan HMP masih menunggu agenda resmi rapat paripurna DPR.
DPR Berbeda Pandangan
Kabar pengunduran diri Gibran juga memunculkan perbedaan pandangan mengenai kelanjutan HMP.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan proses HMP tetap perlu berjalan selama pengunduran diri Gibran belum resmi.
Menurutnya, usulan tersebut merupakan langkah konstitusional yang telah diajukan anggota DPR untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan jabatan wakil presiden.
Sebaliknya, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai HMP tidak perlu dilanjutkan apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangannya, Kamis.
Perbedaan pandangan tersebut muncul karena pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan merupakan dua proses yang berbeda.
HMP dapat menjadi bagian dari mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Namun, pengajuan HMP belum otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan.
Untuk melanjutkan proses pemberhentian, DPR harus memenuhi persyaratan pengambilan keputusan sebelum meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa pendapat DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Dukungan dari Kaltim
Dari Kalimantan Timur, anggota DPR RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian turut menandatangani usulan HMP.
Hetifah menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Bagi saya, penandatanganan usulan HMP bukanlah tindakan untuk menghakimi seseorang atau mendahului proses hukum. Justru ini merupakan bentuk tanggung jawab agar persoalan yang menjadi perhatian publik dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti serta ketentuan konstitusi,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Rabu.
Menurut Hetifah, pembahasan HMP harus tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam negara demokrasi, tidak ada jabatan publik yang berada di luar prinsip akuntabilitas. Namun, seluruh proses harus tetap menjunjung tinggi keadilan, asas praduga tak bersalah, dan penghormatan terhadap konstitusi,” tegasnya.
Hetifah merupakan satu dari dua anggota DPR asal daerah pemilihan Kalimantan Timur yang disebut ikut menandatangani usulan tersebut.
Ia berharap pembahasan HMP tidak hanya menjadi perdebatan politik, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Prabowo Harus Ajukan Dua Calon
Apabila Gibran resmi mengundurkan diri dan jabatan wakil presiden kosong, mekanisme penggantiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Artinya, Presiden Prabowo tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden harus mengajukan dua nama kepada MPR.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril.
Kedua calon tersebut kemudian dipilih melalui sidang MPR tanpa pemilihan presiden ulang.
Sejumlah nama sebelumnya mulai dibicarakan sebagai kemungkinan pengganti Gibran, antara lain Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Namun, nama-nama tersebut masih sebatas pembahasan politik. Belum ada calon resmi yang diumumkan Prabowo.
Menunggu Kepastian MPR
Hingga Kamis pagi, belum ada pernyataan resmi dari MPR mengenai penerimaan surat pengunduran diri Gibran.
Pimpinan DPR juga belum memastikan apakah usulan HMP akan menjadi agenda pengambilan keputusan dalam rapat paripurna siang ini.
Sementara itu, kabar penyerahan surat kepada Prabowo masih bersumber dari pernyataan Budi Arie dan sejumlah sumber yang mengetahui perkembangan tersebut.
Selama belum ada kepastian pengunduran diri atau keputusan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional, Gibran masih menjabat Wakil Presiden RI.
Perkembangan berikutnya bergantung pada kepastian surat pengunduran diri di MPR dan tindak lanjut usulan HMP di DPR. (MK)
Editor: Agus S
